Kapal bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara segera berlayar dengan berbekal modal paling sedikit Rp1.000 triliun. Nahkoda pilih tanding diperlukan untuk bisa mengoptimalisasi modal fantastis tersebut. Ide awal pembentukan Danantara adalah untuk mengoptimalisasilkan aset dan meningkatkan kapitalisasi pasar (market capitalization) perusahaan-perusahaan BUMN. Yang muaranya, agar perushaan pelat merah kelolaan Danantara dapat memberikan setoran dividen lebih besar kepada negara. Namun, lubang celah juga menganga bilamana tata kelola Danantara tak berjalan sesuai rencana. Direktur NEXT Indonesia Herry Gunawan menilai, pemimpin Danantara mestinya bukan hanya sosok yang piawai berbisnis. Namun, lebih dari itu, pemimpin Danantara juga mestinya berkemampuan dan memiliki sense of kepatuhan yang tinggi pada manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik. "Jangan lupa, yang dikelola Danantara adalah BUMN, perusahaan milik negara yang orientasinya layanan publik, laba, plus selaras dengan program pemerintah," ujar Herry kepada Investor Daily. (Yetede)

Pemerintah merilis depan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2025. Ini merupakan langkah strategis di tengah tren pelemahan daya beli masyarakat sejak 2024 dan perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak 2023. Pelemahan daya beli terlihat pada penurunan penjualan produk manufaktur seperti mobil, motor, dan semen. Selain itu, indeks keyakinan  konsumen (IKK) pada Januari 2025 mencapai 127,2 lebih rendah dari perkiraan sebesar 128 dan Desember 2024 sebesar 127,7.  Berdasarkan Satuan  Gabungan Industri Kendaraan bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara bulanan (month on mom/mom) turun 22,5% dan secara tahunan 11,3% menjadi 61.843 unit pada Januari 2025, melanjutkan tren buruk sejak tahun lalu, yakni turun 13,5% menjadi 865 ribu unit. Sementara itu, data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) menunjukkan, penjualan sepeda motor domestik turun 6% menjadi 557 ribu unit pada Januari 2025, dibandingkan bulan sama tahun lalu 592 ribu unit. Padahal, tahun lalu, penjualan sepeda motor masih naik tipis menjadi 6,3 juta unit dari tahun sebelumnya 6,2 juta unit. (Yetede)

Komisi XII DPR akan mendorong Satuan Tugas Hilirisasi dan ketahanan energi nasional agar membuat kebijakan baterai terintergrasi dari hulu ke hilir. Hal ini merupakan kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Indonesia Battery Corporation (IBC) pada Senin (17/2/2025). IBC kini telah bertransformasi menjadi New Energy Materials Investment Holding. Bukan lagi Project Development Company. Dengan menyandang status baru ini maka IBC mampu mengoptimalkan berbagai bahan baku mineral dan batu bara di bawah pengelolaan MIND ID. "Kesimpulan ini untuk mengembangkan ekosistem baterai khusunya  yang berbahan baku mineral dari Indonesia dan di produksi di Indonesia," kata pimpinan rapat Bambang Patijaya. Direktur Utama IBC Toto Nugroho memaparkan IBS menjadi New Energy Materials Investment Holding merupakan keputusan  Kementerian BUMN. Perubahan itu ditandai dengan enandatnganan Perjanjian Pemegang Saham (PPS) dengan pemegang saham lainnya seperti PT Inalum, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero). "Kami sekarang disebutnya New Energy Materials Holding. Kenapa seperti itu? Karena untuk kita mendapatkan nilai tambah yang paling optimal dari seluruh aset kita, terutama yang di MIND ID, itu banyak sekali baterai materials yang kita bisa optimalkan," ujarnya. (Yetede)

Kompetisi profitabilitas di antara lima bank kelas kakap semakin sengit pada 2024. Dengan tantangan suku bunga acuan masih tinggi dan likuiditas yang ketat, perbankan mengutak-atik strategi mempertahankan  margin bunga bersih (net interest margin/NIM). Meskipun, hasilnya NIM industri perbankan menyusut pada akhir 2024 ke level 4,62% dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,81%. Dari data OJK, secara umum, tingkat profitabilitas perbankan yang tercermain dari return on asset (ROA) juga turun ke posisi 2,69% pada 2024 dibandingkan 2,74% pada akhir 2023. Berdasarkan data yang dihimpun Investor daily, secara bank only, total laba lima bank besar mencapai Rp188,89 triliun, meningkat 5,7% dibandingkan periode 2023 yang senilai Rp178,71 triliun. Adapun, bank yang meraup lana bersih terbesar masih ditorehkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI). Di mana lama bersih individual BRI mencapai Rp54,84 triliun, sepanjang 2024. NIM BRI pun masih tinggi, lantaran bank bersandi saham BBRI ini fokus pada penyaluran  kredit segmen usaha UMKM.

Pada akhir tahun 2024, NIM BRI secara bank only berada di level 6,47%, menyusut dibandingkan tahun sebelumnya 6,84%. Di tengah pengetatan likuiditas yang masih berlanjut d tahun ini, BRI pun memproyeksikan NIM 2025 secara konsolidaro berada di kisaran 7,3% hingga 7,7%, dibandingkan posisi 2024 sebesar 7,74%. Berikutnya bank yang berada diperingkat kedua adalah PT Bank Bank Central Asia Tbk (BCA) yang mencetak laba  bersih secara individual Rp 54,71 triliun pada 2024. Peringkat ketiga adalah bank berlogo pita emas, PT Bank mandiri (Persero) Tbk yang meraup laba bersih secara bank only sebesar Rp51,13 triliun sepanjang 2024. Berikutnya PT Bank Negara Indonesia berada diperingkat empat  dengan laba bersih secara individual senilai  Rp 21,21 triliun sepanjang 2024,  naik 2,07% (yoy).  Terakhir, bank yang bertengger diperingkat kelima adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Meskipun baru berusia empat tahun usia merger, namun kinerjanya  terus mengalami pertumbuhan positif. Pada akhir Desember BSI mengantongi laba bersih Rp 7 triliun, meningkat 22,81% dibandingkan periode 2023 sebesar 5,7 triliun.(Yetede)

Negara-negara di dunia semakin berambisi memacu investasi menuju ekonomi berkelanjutan. Pemerintah Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan beradaptasi semakin responsif menarik investasi berkelanjutan dan menjawab hambatan ekonomi hijau. Deputi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Bidang Perekonomian Edi Pambudi mengemukakan, investasi berkelanjutan merupakan sebuah kebutuhan besar, bukan lagi instrument geopolitik. Bukan hanya menghindari risiko lingkungan, melainkan investasi berkelanjutan membuka semua peluang ekonomi baru. Edi memberikan pidato kunci dalam acara ”Kompas 100 Outlook: Investasi Berkelanjutan di Dalam  Ekosistem Bisnis Global” yang digelar harian Kompas berkolaborasi dengan BEI di Main Hall BEI, Jakarta, Senin (17/2).

Global Sustainable Investment Alliance 2023 mencatat aset investasi berkelanjutan global telah mencapai 35,3 triliun USD, setara Rp 567 kuadriliun, atau 35 % total aset keuangan global. Kompetisi dalam investasi berkelanjutan sudah memasuki kawasan ASEAN. Kemenko hampir setiap hari menerima investor dari luar negeri yang bicara energi bersih. Bloomberg NEF pada 2023 menyebutkan, transisi energi bersih akan membutuhkan investasi senilai 3,1 triliun USD per tahun hingga 2050. ”Kami melihat negara di sekitar kita semakin ambisius memperbanyak bauran energi bersih sehingga kita harus bersiap untuk beradaptasi dengan situasi yang dinamis,” kata Edi. (Yoga)

Sejak lahirnya UU Desa dan penyaluran dana desa satu dekade lalu, BUMDes melonjak. Berdasarkan data Kemendes PDT, dari semula 1.022 unit BUMDes pada 2014, jumlahnya meroket menjadi 11.945 unit pada 2015 dan 39.149 unit pada 2017. Namun, pertumbuhan itu tak sejalan dengan perannya sebagai penggerak ekonomi desa. Mayoritas BUMDes masih berstatus perintis (43,2 %), belum berbadan hukum, dan menghadapi kendala pengelolaan. Secara nasional, hanya 42,21 % BUMDes yang memiliki legalitas (berbadan hukum). Dari jumlah itu, 63,83 % masuk kategori berkembang, sisanya masih perintis dan pemula dengan pengelolaan aset dan model bisnis yang belum jelas.

Pada 2024, jumlah BUMDes terbanyak ada di Jateng (6.695 unit), Jatim (2.863 unit), dan Jabar (2.690 unit). Meski jumlahnya besar, hanya satu dari tiga BUMDes di Jateng yang telah berbadan hukum. Jumlah BUMDes yang meningkat juga tidak berbanding lurus dengan kontribusinya terhadap pendapatan asli desa (PADes). Sebelum ada dana desa, PADes justru mengalami pertumbuhan. Dari analisis Tim Jurnalisme Data Kompas, tren PADes naik sejak 2012 hingga 2015, dari Rp 3,8 triliun menjadi Rp 4,2 triliun. Namun, sejak 2016 tren PADes justru menurun, bahkan hanya Rp 2,8 triliun pada 2022, sebelum naik tipis ke Rp 3,2 triliun pada 2023. Itu pun belum mampu melampaui capaian sebelum 2015. (Yoga)