Permasalahan terkait kebun sawit dalam kawasan hutan di Indonesia masih belum terselesaikan dengan baik. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah mengumumkan adanya 3,4 juta hektare perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan tanpa izin. Pemerintah mencoba menyelesaikan masalah ini dengan menerapkan denda administratif, namun proses penyelesaian berjalan lambat. Untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden No. 9/2023 tentang Satuan Tugas Tata Kelola Industri Sawit yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, muncul Peraturan Presiden No. 5/2025 yang memuat aturan baru mengenai penertiban kawasan hutan, yang dinilai menimbulkan ketidakselarasan dengan kebijakan sebelumnya.

Sektor UMKM di Sumatra Utara (Sumut) masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan kontribusinya terhadap perekonomian. Meskipun sekitar 99% pelaku usaha di Sumut merupakan UMKM, kontribusinya terhadap PDRB Sumut hanya mencapai 46,51%, jauh di bawah kontribusi nasional yang mencapai 61%. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Naslindo Sirait, mengidentifikasi empat tantangan utama, yakni aspek legalitas (mayoritas UMKM masih informal), akses pembiayaan (hanya 7,77% UMKM yang dapat mengakses pembiayaan), homogenitas produk, dan rendahnya pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran.

Naslindo juga menekankan pentingnya pengembangan UMKM yang lebih formal, meningkatkan kapasitas usaha, serta memperkuat kemitraan untuk meningkatkan daya saing. Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Indra Kuspriyadi, menambahkan bahwa Bank Indonesia mendukung pengembangan UMKM melalui korporatisasi, peningkatan kapasitas, dan akses pembiayaan, serta fokus pada UMKM hijau dan digital. Bank Sumut juga berperan penting dengan memberikan pembiayaan yang mudah diakses oleh UMKM, meskipun menghadapi tantangan terkait risiko tinggi dan manajemen keuangan yang kurang baik di sebagian UMKM.

Dengan berbagai inisiatif dari pemerintah, Bank Indonesia, dan sektor perbankan, diharapkan UMKM di Sumut bisa berkembang lebih kompetitif dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Emiten Grup Siam Cement, PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW) atau Fajar Paper mengumumkan rugi tahun berjalan  yang dapat diartibusikan  kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 1,1 triliun pada tahun 2024. Angka itu akan membengkak hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang rugi Rp 625,86 miliar. Manajemen FASW dalam laporan keuangan yang dipublikasikan Jumat (14/2/2025) mengungkapkan, penurunan laba sejalan dengan melemahnya penjualan neto sebesar Rp7,69 triliun, turun 0,32% dibanding  tahun sebelumnya Rp7,72 triliun. Sebagian besar penjualan Fajar Paper, dikontribusikan dari pasar domestik mencapai Rp6,04 triliun atau 78,4% dari pasar Asia Rp 1,65 triliun, Rp1,9  miliar dari Timur Tengah, dan negara lainnya Rp726 miliar. Di saat penjualan neto perseroan melemah, beban pokok penjualan Fajar Paper justru membengkak dari Rp 7,69 triliun pada 2023 menjadi Rp8,11 triliun. Tingginya beban yang melebihi penjualan, membuat perseroan mencatatkan rugi bruto sebesar Rp414,31 miliar pada 2024. Padahal, tahun sebelumnya perseroan masih mampu meraih laba bruto Rp27,9 miliar. (Yetede)

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan fokus pada program padat karya tunai dan preservasi jalan maupun jembatan usai mendapat tambahan APBN 2025 dari semula Rp29,57 triliun menjadi Rp 50,48 triliun. Komisi V DPR RI menyetujui pagu anggaran aktif Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2025 sebesar Rp50,483 triliun setelah dilakukan dalam Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat (Raker/RDP) Komosi VI DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta Kamis (13/2). Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan rapat tersebut lebih fokus untuk membahas produktivitas setelah mendapat tambahan anggaran. "Hari ini kita diskusi tentang produktivitas karena ini yang ditunggu oleh masyarakat. Kita dukung pemerintah untuk fokus melaksanakan tugasnya sesuai Pagu Indikatif  yang kita sah kan hari ini," kata Lasarus. Berdasarkan perhitungan tersebut maka anggaran Kementerian PU bertanbah hampir 50% jika dibandingkan dengan angka setelah dilakukan efisiensi pertama yaitu Rp29,57 triliun. "Setelah mengalami reksontruksi anggaran, ada pertambahan kembali, efisiensinya menurun dari Rp81 triliun menjadi Rp60,469 triliun sehingga pagu baru Kementerian PU senilai Rp 50,48 triliun," jelas Lasarus. (Yetede)

Sekretaris BPK Bahtiar Arif menyampaikan, pihaknya tetap menjaga prioritas pemeriksanaan keuangan negara sesuai amanat di dalam peraturan perundang-undangan di tengah adanya efisiensi anggaran BPK sebanyak Rp1,38 triliun. "Pemeriksanaan yang masih kami anggarkan, artinya tidak termasuk dalam efisiensi anggaran yang diusulkan adalkag pemeriksaan yang secara eksplisit disebutkan di dalam perauran perundang-undangan untuk diperiksa BPK,: kata Bahtiar. Pemeriksaan yang wajib dilakukan oleh BPK antara lain laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (KPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendara Umum Negara ()LKBUN), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN). Kemudian Laporan Keuangan Bank Indonesia, OJK, LPS, dan BPKH. BPK juga memprioritaskan pemeriksaan kinerja atas penyelengaraan haji. Selain itu pemeriksaan yang wajib dilakukan juga termasuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTTT) atas pertanggungjawaban keuangan bantuan partai politik (parpol); pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan uang; serta pelaksanaan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah (pemilu/pilkada). Bahtiar menambahkan, BPK memprioritaskan pemeriksaan dengan tema pembangunan manusia dan ketahanan pangan. (Yetede)

Adanya satu data pertanahan yang clean and clear terkait kebijakan pertanahan sangat diperlukan dalam rangka menjaga kepercayaan investor, khususnya investor properti. Di sisi lain, digitalisasi perlu dioptimalkan agar kebijakan pertanahan lebih transparan dan akuntabel. "Perlu ada satu data yang clear and clean terkait dengan pertahanan, sehingga sangat penting untuk membuat clean and clear aspek pertanahan," ujar Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto. Isu pertahanan itu merupakan salah satu bagian yang menjadi perhatian investor properti terutama terkait dengan status clear and clean (istilah yang sering digunakan dalam urusan pertanahan). Status tanah untuk kasus Indonesia, jelas dia, selalu menjadi hal yang paling mendasar karena acap kali terjadi klaim atau gugatan pihak lain, karena ternyata statusnya belum clean and clear. "Jadi kalau kita mengundang investor, ujung-ujungnya mereka bikin pabrik, bikin mal, bikin perkantoran, dan perumahan di Indonesia pasti butuh tanah untuk pembangunannya. Ketika kemudian tanah masih bermasalah atau tidak clean and clear mereka akan mundur. Seberapa besar potensi investasinya kalau tanahnya tidak clear and clear, biasanya mereka (investor) menarik diri," kata Eko. (Yetede)

Ekspansi toko diseluruh penjuru Tanah Air terus  PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MDIY) lakukan untuk menjadi pemain  terdepan di sektor perlengkapan rumah tangga. Selain fokus memperkuat operasional di lapangan, perseroan juga mengedepankan aspek pemasaran. Terbaru, emiten yang populer dengan brand MR DIY ini meresmikan pembukaan toko di Bulukumba, Sulawesi Selatan, pada Jumat (14/2/2025). Toko tersebut menjadi store kedua perseroan di kabupetan yang terkenal dengan pembuat kapal pinisi ini. Pembukaan toko tersebut sekaligus menggenapi toko ke-1.000 yang dioperasikan oleh DIY. Head of Commercial MR.DIY Indonesia Michael Cohen menyampaikan bahwa pembukaan toko ke-1.000 di Bulukumba menjadi tonggak sejarah bagi perseroan. Sebab, bukan saja mencerminkan pertumbuhan sebagai perusahaan, juga komitmen perusahaan untuk menjangkau seluruh keluarga Indonesia di manapun berada. MDIY sebagaimana dalam prospektusnya yang dipublikasikan  mengumumkan bahwa sekitar 30% dari dana hasil penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) digunakan untuk membiayai  pembukaan toko mulai dari biaya deposit dan uang sewa toko, renovasi, sampai pengadaan  perabotan dan perlengkapan toko. (Yetede)