Jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang belum kembali sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 61,5 triliun. Besarnya kerugian negara yang belum berhasil dikembalikan itu disebabkan masih minimnya terdakwa korupsi yang dijerat dengan pidana pencucian uang. Hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang melibatkan 1.404 terdakwa hingga 2021 mencapai Rp 62,9 triliun. Namun, jumlah pengembalian kerugian negara yang dijatuhkan majelis hakim dalam bentuk pembayaran uang pengganti hanya sekitar 2,2 % atau Rp 1,4 triliun. Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, mengungkapkan, sepanjang 2021 hanya 12 terdakwa korupsi yang dituntut dengan pasal pencucian uang. ”Ini menandakan baik penuntut umum maupun majelis hakim tidak memiliki perspektif pemberian efek jera dari aspek ekonomi,” kata Kurnia, saat menyampaikan rilis ”Tren Korupsi Indonesia”, Minggu (22/5).

Dalam kajiannya, ICW menemukan masih ada pandangan bahwa tuntutan uang pengganti dilakukan untuk perkara korupsi yang masuk ranah kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor). Di luar itu, misalnya dalam kasus suap dan penerimaan gratifikasi, majelis hakim menolak untuk mengganjar pidana tambahan uang pengganti. Hal ini salah satunya terungkap dalam perkara bekas Sekretaris MA Nurhadi di mana majelis hakim menolak menjatuhkan hukuman uang pengganti. Aparat penegak hukum juga belum menggunakan pendekatan perampasan aset hasil kejahatan. Dari jumlah 12 orang yang didakwa dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sembilan di antaranya merupakan perkara yang ditangani kejaksaan dan tiga lainnya oleh KPK. Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zainur Rohman, mengungkapkan, tujuan penting dalam pemberantasan korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan negara. Rendahnya uang pengganti menunjukkan penegak hukum belum berhasil dalam mengupayakan pengembalian aset negara secara maksimal.(Yoga)

IMF memperkirakan tekanan inflasi akan signifikan di seluruh dunia sepanjang tahun 2022. Jika inflasi tak dapat dikendalikan, banyak pihak khawatir akan terjadi resesi secara berturut di dua triwulan. IMF memproyeksikan tekanan inflasi di negara-negara berkembang akan lebih tinggi dibandingkan negara-negara maju. Proyeksinya, inflasi di negara-negara berkembang mencapai rata-rata 8,7 %, sedangkan di negara-negara maju rata-rata diperkirakan di level 5,7 %. Inflasi terbaru di negara-negara maju terpantau tinggi, di antaranya inflasi di Inggris dan Jepang hingga 7 %, dan di Amerika Serikat lebih dari 8 %. Inflasi tertinggi dalam beberapa dekade. Pasca-invasi Rusia ke Ukraina, situasi kian buruk. Harga pangan pun naik sebagai dampak terganggunya ekspor gandum dan pupuk dari Rusia dan Ukraina. Di tengah kondisi itu, spekulasi keuangan juga bisa menjadi faktor penting. Lighthouse Reports mengidentifikasi derasnya arus masuk uang ke dalam pasar komoditas yang diinvestasikan pada gandum. Partai Sosialis Pekerja di Inggris menilai dunia tengah mengalami era baru inflasi secara global

Dampak kenaikan harga dirasakan semua warga dunia. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, IMF merevisi proyeksi inflasi global sebesar 1,8 % untuk negara-negara maju dan 2,8 % untuk negara-negara berkembang. Ini menunjukkan, bahkan sebelum perang di Ukraina, proyeksi inflasi tinggi belum pulihnya rantai sebagai dampak pandemi Covid-19 menyebabkan lonjakan inflasi yang belum terjadi sebelumnya sejak krisis ekonomi di 2008. Karena banyak negara berkembang mengalami pertumbuhan ekonomi, inflasi pada umumnya rata-rata lebih tinggi. Namun hal itu bukan berarti inflasi tidak dapat memukul negara-negara non-industri, apalagi jika kinerja ekonomi mereka tertekan. Perang di Ukraina, pandemi, pengetatan kredit global, dan perlambatan di China membuat dunia ”seolah terpanggang”. ”Ini seperti kebakaran hutan (yang merambah) ke segala arah,” kata Jayati Ghosh, ekonom di University of Massachusetts Amherst. Menurut dia, situasi saat ini jauh lebih besar daripada setelah krisis keuangan global. (Yoga)

Pelonggaran aktivitas pada libur Lebaran 2022 membawa berkah bagi perekonomian. Belanja masyarakat, jumlah uang beredar, dan omzet para pelaku usaha di berbagai sektor meningkat. Jumlah uang beredar selama Lebaran diperkirakan Rp 250 triliun. Dilihat dari realisasi penarikan tunai saja, jumlahnya cukup besar. BI mencatat, realisasi penarikan uang tunai pada periode Ramadhan dan Lebaran 2022 mencapai Rp 180,2 triliun, tumbuh 16,6 % dibandingkan periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp 154,5 triliun. Indeks belanja sepanjang Ramadhan 2022 juga meningkat cukup signifikan. Mandiri Institute mencatat, per 1 Mei 2022, indeks belanja secara nasional 179,4 %, tumbuh 31 % dibandingkan Ramadhan 2021. Geliat ekonomi hari raya itu akan menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2022. Kemenko Bidang Perekonomian memperkirakan, perekonomian pada triwulan tersebut tumbuh 3,5-4 % ditopang konsumsi selama Ramadhan-Lebaran 2022. Pada triwulan I-2022, perekonomian Indonesia tumbuh 5,01 % secara tahunan.  Konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,34 persen secara tahunan menjadi salah satu penopang. Namun, jika dibandingkan dengan triwulan IV-2021, pertumbuhannya hanya 0,19 %. Hal itu menunjukkan konsumsi rumah tangga yang mencerminkan daya beli masyarakat belum pulih total. Kendati akan menjadi sumber pertumbuhan pada triwulan II-2022 lantaran efek geliat konsumsi pada Ramadhan-Lebaran, konsumsi rumah tangga pasca-Lebaran tetap perlu diperhatikan.

Setelah Lebaran, dompet sebagian besar masyarakat kembali berkurang drastis. THR dan dana BLT hanya ”numpang lewat”. Dengan kondisi itu, masyarakat masih harus berhadapan dengan tahun ajaran baru 2022/2023. Banyak biaya yang perlu ditanggung, antara lain uang gedung, buku pembelajaran, dan seragam. Selain itu, masyarakat juga masih dihadapkan pada kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan energi. Harga minyak goreng curah, misalnya, masih tinggi, rata-rata Rp 17.000 per liter atau di atas HET Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg. Begitu pula harga minyak goreng kemasan yang rata-rata masih di atas Rp 23.000 per liter. Harga gandum atau tepung terigu juga terus bergerak naik. Harga gandum atau tepung terigu di kisaran Rp 11.500-Rp 12.000 per kg. Begitu juga dengan harga kedelai impor yang menembus Rp 14.100 per kg, jauh di atas harga psikologisnya yang maksimal Rp 12.000 per kg. Survei Konsumen BI menunjukkan keyakinan konsumen terhadap perekonomian nasional membaik. Namun, indeks ekspektasi kondisi ekonomi (IEK) turun. IEK April 2022 tercatat 127,2, lebih rendah dari Maret 2022 sebesar 128,1. Melemahnya ekspektasi konsumen ini disebabkan penurunan ekspektasi konsumen terhadap kondisi usaha, penghasilan, dan ketersediaan lapangan kerja ke depan. Oleh karena itu, daya beli masyarakat pasca-Lebaran tetap perlu dijaga, terutama kelas bawah. Beberapa langkah yang dapat digulirkan adalah menggeliatkan sektor informal, kembali memberikan perlindungan sosial, dan menumbuhkan lapangan kerja padat karya. (Yoga)

Grup Kalla siap menggarap ekosistem bisnis kendaraan listrik. Pada 2023, perusahaan itu bakal mengoperasikan pabrik pengolahan nikel sebagai penunjang industri baterai kendaraan listrik. Presiden Direktur Grup Kalla Solihin Jusuf Kalla, Sabtu (21/5), di Jakarta, mengemukakan, pembangunan pabrik smelter nikel dengan investasi 100 juta USD itu berlokasi di Palopo, Sulteng. (Yoga)

Direktur Hubungan Kelembagaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sis Apik Wijayanto, Minggu (22/5) menjelaskan, penyaluran KUR BNI per April 2022 mencapai Rp 11,3 triliun atau meningkat 14% dibanding periode yang sama tahun lalu. Capaian itu setara dengan 29,7 % dari total alokasi KUR BNI tahun ini sebesar Rp 38 triliun. (Yoga)

Di Pelabuhan Nizam Zachman, Jakarta, sebagian kapal industri perikanan tidak bisa melaut. Harga solar industri yang menembus Rp 17.000 per liter membebani operasional kapal. ”Bahan bakar mahal, produksi ikan sedang minim, maka melaut dipastikan merugi. Lebih baik kapal sandar di pelabuhan,” ujar pengurus Asosiasi Tuna Indonesia Muhammad Bilahmar, di Jakarta, Minggu (22/5). (Yoga)

Berdasarkan data Badan Energi Internasional (IEA), pada kurun waktu 1990-2019, sebagian besar konsumsi energy secara total di seluruh dunia masih berasal dari minyak dan gas, yakni rata-rata mencapai 57 % setahun. Dari kedua jenis energi fosil ini, produk energi dari minyak bumi merupakan yang terbesar konsumsinya, mencapai 42 %, sedangkan gas alam 15 %. Energi fosil lain yang dikonsumsi sebagai sumber energi  adalah batubara dengan besaran 10 %. Jika digabungkan, konsumsi energi fosil di seluruh dunia sekitar 60 %, sebanyak 40 % sisanya terdiri dari Energi Baru Terbarukan (EBT) serta suplai energi dari listrik dan panas. Khusus untuk kelistrikan dan panas, sekitar 65 % juga dibangkitkan dari energi fosil. Selebihnya dibangkitkan dari EBT, di antaranya biofuel, limbah, hidro, nuklir, panas bumi, surya, angin, dan gelombang laut. Jadi, jika dikalkulasikan semua, ketergantungan dunia terhadap energi fosil sangatlah tinggi, yakni mencapai 85 persen. Ketergantungan ini membuat peranan negara eksportir sangatlah besar untuk menjaga stabilitas pasokan energi di sebagian besar belahan dunia.

Kasus invasi militer Rusia ke Ukraina sejak Februari lalu merupakan contoh konkret mudahnya pasar energi itu bergejolak seiring dengan dijatuhkannya sanksi ekonomi dari negara-negara sekutu NATO terhadap Rusia. Harga migas merangkak naik hingga di atas 100 USD per barel. Harga batubara juga mengalami lonjakan yang sangat tinggi akibat invasi tersebut, yakni meningkat hingga di atas 200 USD per ton. Hampir semua negara, terutama yang memiliki ketergantungan impor migas dan batubara yang tinggi, akan merasakan dampak kenaikan tersebut. Salah satunya, terjadi penyesuaian harga pembelian produk turunan minyak bumi dan juga tarif listrik yang semakin mahal di tingkat retail. Tarif listrik yang naik ini terutama yang sumber pembangkitannya menggunakan energi fosil dari minyak bumi, gas alam, dan batubara. Pemerintah di tiap negara akan berupaya ”menghambat” laju kenaikan harga energi ini dengan memberikan subsidi harga, tapi tidak semua negara mampu menghambat tekanan harga global itu dalam jangka panjang. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasokan migas dari luar negeri akhirnya juga tak berdaya. Awal April lalu, pemerintah akhirnya menaikkan harga BBM kelompok pertamax dan sejenisnya sesuai dengan keekonomian pasar, ini pun belum membuat longgar keuangan negara. Pertengahan Mei ini, Menkeu meminta dukungan tambahan anggaran lagi untuk subsidi energi Rp 74,9 triliun, untuk subsidi BBM dan LPG Rp 71,8 triliun serta subsidi listrik Rp 3,1 triliun. Jadi, apabila disetujui oleh DPR, akumulasi subsidi sektor energi pada tahun ini mencapai Rp 209 triliun, terbesar dalam tujuh tahun belakangan karena total subsidi energi rata-rata tidak lebih dari Rp 160 triliun setahun. Maka EBT adalah solusi untuk keluar dari permasalahan tersebut, namun hingga saat ini, baru 10.889 MW atau kurang dari 1 % total potensi EBT yang sudah direalisasikan menjadi sumber energi ramah lingkungan. Jadi, diperlukan akselerasi kebijakan dan regulasi agar semua sumber energi dari EBT yang potensinya mencapai 3.686 GW dapat lebih masif lagi dikembangkan oleh para investortor. (Yoga)

Pemerintah siap menggelar uji coba bertahap skema pembayaran jalan tol nontunai nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) tahun ini. Kelak, proyek senilai Rp 4,4 triliun ini akan melibatkan sejumlah pelaku usaha, mulai dari penyedia sistem MLFF, operator jalan tol, penyedia sistem pembayaran hingga operator telekomunikasi. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danang Parikesit menyebutkan, uji coba ini agar pengguna jalan tol tidak terkejut dengan pemberlakuan skema dan proses pembayaran jalan tol terbaru tersebut.

Secara perlahan, Pemerintah mulai mengerjakan sistem satu data nasional. Misal dengan menyatukan data kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan, (NIK) di Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari kantor Pajak. Kesepakatan integrasi dua data ini sudah di teken pekan lalu (20/5). Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor kerjasama antara Direktorat Jendral (Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan Ditjen Pajak merupakan kelanjutan kesepakatan 2013 dan 2018 yakni memperkuat integrasi data kedua lembaga ini. "Terutama data NIK dan NPWP," katanya (20/5)

Pergerakan saham perbankan pekan ini bakal diwarnai sentimen kebijakan Bank Indonesia (BI) terkait suku bunga. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) pekan ini akan memutuskan kebijakan moneter ke depan. Analis melihat ada peluang yang cukup lebar bagi BI untuk menaikkan suku bunga. Meski begitu, Analis Kiwoom Sekuritas Rizky Khaerunnisa memperkirakan, suku bunga acuan masih akan dipertahankan di level 3,50%, meskipun saat ini level inflasi cukup tinggi.