Satgas Waspada Investasi (SWI) kembali menambah daftar panjang temuan kegiatan usaha pinjaman online (pinjol) ilegal. Kali ini, ada 100 pinjol yang berhasil ditutup. Sampai saat ini, SWI memang terus aktif memberantas pinjol ilegal yang masih meresahkan. Sejak tahun 2018 hingga April 2022 ini, jumlah pinjol ilegal yang ditutup sebanyak 3.989 pinjol ilegal.

Langkah pemerintah menambah anggaran subsidi energi dan menambah alokasi perlindungan sosial melalui APBN Perubahan 2022, diharapkan dapat menjaga daya tahan konsumsi di tengah ancaman kenaikan inflasi. Alhasil, sejalan dengan ekspektasi inflasi yang terkendali, Bank Indonesia pun memiliki keleluasaan untuk menetapkan kebijakan moneter yang pro pada pertumbuhan ekonomi, dan bukan berpihak pada indeks harga konsumen (IHK) sebagaimana menjadi tren otoritas moneter di banyak negara. Apalagi, BI hingga saat ini masih melonggarkan kebijakan moneter, terutama tingkat suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) yang parkir di posisi 3,5% sejak Februari tahun lalu. Dunia usaha pun merespons antusias peluang BI menjaga suku bunga tetap rendah. Ketua Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia Ajib Hamdani mengatakan pelaku usaha masih membutuhkan likuiditas yang terus berputar maksimal di masyarakat.

Sinyal kepada otoritas moneter untuk tetap bertahan dengan kebijakan yang pro pada pertumbuhan juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, ada dua faktor utama yang berisiko mengganjal laju pemulihan, yakni inflasi dan tingkat suku bunga yang tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen menjaga tingkat inflasi sehingga suku bunga tetap ramah dunia usaha.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mendukung upaya pembentukan lembaga atau entitas khusus batu bara yang bakal diimplementasikan pada Juni 2022. Entitas khusus itu rencananya bakal menarik iuran batu bara dari setiap penjualan bahan baku energi itu setelah harga dilepas pada mekanisme pasar. Iuran itu dialihkan untuk menambal harga yang dibayarkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang menggunakan patokan terkini US$70 per ton. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan organisasinya mendukung pembentukan entitas khusus batu bara untuk menjamin pasokan bahan baku energi di dalam negeri. “Kami mendukung adanya entitas khusus batu bara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada,” kata Arsjad melalui pesan singkat, Senin (23/5). Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan kementeriannya masih melakukan sejumlah pembahasan tentang rencana penetapan entitas khusus. Kendati demikian, Ridwan me­­mastikan, entitas khusus batu bara itu bakal berlaku se­­suai dengan jadwal yang telah ditetapkan bersama dengan DPR.

Guna menjawab kebutuhan dan tren investasi melalui digital platform, Financial Super App Livin' by Mandiri besutan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. resmi meluncurkan fitur terbaru bagi nasabahnya yaitu Livin’ Investasi. Sekarang, para nasabah terutama nasabah milenial dari bank berkode emiten BMRI ini bisa langsung berinvestasi reksa dana lebih cepat, mudah, dan aman, hanya melalui satu aplikasi. Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan bahwa melalui Livin’ Investasi, nasabah dapat langsung melakukan pendaftaran secara instan tanpa perlu datang ke kantor cabang. Menurut beliau, dengan fitur terbaru Livin’ Investasi pada Livin' by Mandiri berlogo kuning ini, nasabah dapat langsung melakukan investasi reksa dana tanpa modal besar, hanya dengan modal Rp100.000 saja nasabah sudah bisa melakukan pembelian produk investasi. Saat ini total investor Bank Mandiri telah mencapai sebesar 127 ribu nasabah dan diperkirakan akan terus tumbuh lebih dari delapan kali lipat pada 2024. Dan untuk keterangan lebih lanjut mengenai fitur Livin’ Investasi ini, nasabah Bank Mandiri juga dapat langsung mengunjungi bmri.id/livininvestasi. Adapun sebagai informasi, sejak diluncurkan pada Oktober 2021, finansial super app Livin' by Mandiri telah menjadi produk utama Bank Mandiri untuk segmen ritel yang menawarkan beberapa keunggulan, yaitu layanan keuangan terintegrasi dalam satu aplikasi, serta menjadi platform ekosistem digital favorit nasabah.

Sejumlah daerah di Indonesia bersiap untuk memberangkatkan jemaah haji pada periode keberangkatan tahun ini meski adanya pembatasan kuota dari Pemerintah Arab Saudi. Haryadi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten menyebut pemerintah pusat bakal memberangkatkan 100.051 jemaah calon haji ke Tanah Suci. Dari jumlah tersebut, lanjutnya, Kabupaten Klaten mendapat alokasi 493 jemaah, termasuk pendamping. “Karena masih adanya pembatasan oleh [Pemerintah] Arab Saudi, jumlah jemaah asal Klaten yang diberangkatkan tahun ini tidak sampai setengah jumlah jemaah haji tahun-tahun sebelumnya. Namun, pemerintah tetap berusaha mempersiapkan kebutuhan jemaah semaksimal mungkin,” jelas Haryadi, Senin (23/5).Tak hanya di Kabupaten Klaten, jatah pemberangkatan jemaah calon haji di Kabupaten Magelang juga mengalami penurunan. Panut, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang menyebut pada tahun ini semestinya ada 1.218 orang jemaah calon haji yang bakal berangkat ke Tanah Suci. Menurunnya alokasi jemaah calon haji juga dirasakan di Kota Pekalongan. Mundakir, 

Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama Kota Pekalongan mengungkapkan jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, alokasi jemaah calon haji di Kota Pekalongan mengalami penurunan hingga 50%.Mundakir mengungkapkan dari alokasi 160 jemaah calon haji pada tahun ini, sudah 107 orang yang melakukan pelunasan. Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Kabupaten Cirebon Yuto Nasikin menjelaskan jumlah tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan pelaksanaan ibadah haji 2019. Yuto mengatakan untuk pemberangkatan jemaah haji Kabupaten Cirebon diprediksi pada 7 Juni 2022 dari Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Provinsi Banten. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Sumbar Joben mengatakan sesuai dengan aturan pemerintah Arab Saudi bahwa usia calon jemaah haji yang diberangkatkan ke tanah suci paling maksimal 65 tahun. Untuk kuota haji di Sumbar yakni 2.093 orang, dipastikan telah sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Arab Saudi tersebut.

Sinyal bahwa pengesahan Undang-Undang Pembentukan peraturan perundang-undangan (UU-PPP) hanya sebagai legalitas Undang-Undang Cipta Kerja semakin kuat. Setidaknya hingga kemarin, setelah revisi UU PPP mengakomodasi metode omnibus dalam sistem legislasi, DPR masih gamang untuk revisi substansi Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap sarat masalah. Wakil Ketua Badan Legislatif DPR, Achmad Baidowi, mengatakan secara formal, konsep omnibus law telah diatur dalam UU PPP yang telah direvisi. Dengan demikian, revisi UU Cipta Kerja harus merujuk pada ketentuan baru tersebut agar sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Walau begitu, menurut Baidowi, Dewan dan pemerintah masih mempertimbangkan sejumlah mekanisme untuk membahas revisi UU Cipta Kerja. Opsinya, perubahan hanya mencakup ketentuan formal untuk disesuaikan dengan metode omnibus atau turut membahas  ulang jumlah materi dalam UU Cipta Kerja yang banyak dipersoalkan kelompok masyarakat sipil. (yetede)

Pada awal Januari lalu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menelpon Lin Che Wei alias Weibinanto Halimdjati, mantan Staf Khusus Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Lutfi mengajak Lin Che Wei membantunya mengatasi kelangkaan minyak goreng. "Lutfi merasa anak buahnya enggak perform," kata sumber Tempo yang mengetahui cerita kedekatan Lutfi dan Lin Chen Wei itu, beberapa waktu lalu. Saat itu Lutfi baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2022 yang mengatur soal harga eceran tertinggi minyak goreng sebesar Rp 14 ribu per liter. 

Peraturan ini dimaksud untuk menekan lonjakan minyak goreng. Selain harganya yang naik berlipat-lipat, minyak goreng semakin sulit ditemukan di pasar. Padahal pemerintah sudah melakukan berbagai cara, termasuk menditribusikan minyak goreng dengan harga terjangkau di 18 provinsi. Namun Lutfi merasa anak buahnya di Kementerian Perdagangan tak mampu mengatasi kelangkaan tersebut. Ia lantas meminta bantuan Lin Che Wei untuk menjembatani pemerintah dengan pengusaha kelapa sawit. Berbagai peran Lin Che Wei inilah yang menjadikannya tersangka kasus dugaan  korupsi izin ekspor CPO .(Yetede)

Harga Tera Luna masih terus berfluktuasi setelah pada pekan lalu aset kripto ini anjlok hampir 100%. Melansir Crypto.com aset digital ini bernilai US$ 0,0002156 per koin pada kemarin malam. Harga ini melonjak lebih dari 277%, dilihat pada pergerakan selama tujuh hari. Namun, dalam kurun waktu sebulan, harga koin itu ambless hampir 100%. Longsornya harga Terra Luna menggegerkan pasar aset kripto dunia. Pasalnyam Luna sempat menduduki daftar 10 aset kripto teratas dalam hal kapitalisasi pasar. Koin ini pun sempat mencapai harga tertinggi sepanjang masa sebesar US$ 119,55 per koin pada April lalu. Ditengah riuh rendah perbincangan mengenai anjloknya harga koin Terra Luna, tak sedikit orang yang masih membeli aset tersebut dengan harapan  menangguk keuntungan ketika harga naik kembali. Seperti Ema Fitriyani, pegawai swasta yang mengaku iseng membeli koin saat harga Luna amblas."Aku iseng-iseng saja pas malam (harga Luna) ambles 99%. Rugi sih karena sekarang harganya Rp 1 dan enggak bisa ditransaksikan lagi," tuturnya kepada Tempo, beberapa waktu lalu. (Yetede)

Ekspedisi Tanah Papua yang dilakukan oleh Kompas dan telah dipublikasikan dalam lebih dari 80 artikel pemberitaan sejak awal tahun ini memberikan gambaran yang cukup lengkap kepada pembaca tentang apa yang terjadi di Papua. Bukan semata dari sisi keindahan pemandangan alam, melainkan juga masalah yang dihadapi masyarakat Papua, mulai dari soal deforestasi, kondisi dan problem lingkungan hidup yang lain, pertambangan, pendidikan, layanan kesehatan, konservasi, hingga budaya masyarakat di sejumlah wilayah Papua. Keluhan masyarakat banyak terekam, mulai dari masalah hilangnya wilayah perburuan karena ada perusahaan yang beroperasi tak jauh dari wilayah masyarakat adat, konflik lahan, masyarakat tak mendapatkan ikan karena sungai tercemar tailing, hingga harus pergi ke laut untuk mencari ikan. Masyarakat yang biasa berburu pun kehilangan hewan buruannya. Konflik masyarakat adat versus perusahaan banyak terekam dari tulisan serial ini. Pola makan masyarakat Papua pun banyak yang berubah. Dari pemakan sagu dan ubi, sekarang sebagian besar menjadi pemakan nasi dan mi instan. Ini juga gambaran bagaimana kebijakan ”ketahanan pangan” bias dengan pengiriman beras ketimbang memberdayakan pangan lokal yang dekat dengan masyarakat. Pem-beras-an ini membuat sejumlah anggota masyarakat berusaha untuk membuat sawah di daerah tempat tinggalnya, tetapi tanah di Papua berbeda dengan tanah di Jawa sehingga jarang sukses. Keberadaan jalan yang membelah hutan di Papua (Trans-Papua) dilihat sebagai suatu yang dilematis. Di satu sisi memudahkan mobilisasi masyarakat ke kota-kota lain, tetapi di sisi lain tingkat kerusakan hutan pun menjadi-jadi karena jalan Trans-Papua memfasilitasi hal ini. Akibatnya, beberapa kota dilanda banjir karena hutan yang biasanya menahan dan menyerap air kinitak lagi ada. Bencana air yang tak pernah ada sekarang mulai jadi suatu kebiasaan. Tempat wisata, seperti Teluk Youtefa di Jayapura, penuh dengan sampah plastik. Meski begitu, laporan ini juga memperkenalkan banyak tempat wisata baru yang cukup menjanjikan.

Masalah Papua memang sangat kompleks, banyak yang tertinggal dari wilayah ini dan ada kesan penyelesaian masalah ini dilakukan setengah hati. Kebijakan otonomi khusus dianggap obat mujarab dengan menggelontorkan uang ke Papua. Problem keamanan juga menambah rumit masalah di Papua. Tanpa perencanaan yang baik, hasil akhirnya pun melenceng ke mana-mana. Korupsi sudah pasti, tetapi tak ada yang beraksi. Belum lagi dengan momen di mana saat ini ada rencana untuk pemekaran wilayah lagi di Papua, yang lagi-lagi dianggap obat mujarab penyelesaian masalah. Dalam forum Ombudsman Kompas, kompleksitas Papua ini terdiskusikan. Tersadari, jika kerap kali melihat Papua, berikut segenap persoalannya, cara pandang sentralitas dominan. Padahal, Papua punya pergulatan yang tak mungkin tersamakan. Itulah mengapa, berbagai bingkai perspektif antropologi dalam memahami pola kekerabatan, kepemimpinan, ingatan penderitaan (memoria passionis, JB Metz) hingga post-colony (Achilles Mbembe) relevan dalam pemaknaan Papua. Tugas Kompas (dan juga media lainnya) di sini adalah untuk terus melihat kondisi di Papua sembari berharap bahwa liputan ini memberi dampak pada perhatian yang lebih besar pada pendekatan nonkeamanan. Saat rencana pemekaran di Papua akan dibicarakan para pembuat kebijakan, harus dipastikan masyarakat di Papua juga terwakili suaranya. Tanpa dialog dengan masyarakat Papua, kita khawatir masa depan Papua akan begini-begini saja atau mungkin malah semakin buruk. (Yoga)

Indonesia mengusung isu pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dalam keikutsertaannya pada pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum 2022 22-26 Mei 2022 di Davos, Swiss. Salah satu upaya pemulihan yang bisa dilakukan ialah mengoptimalkan peran teknologi untuk menggerakkan ekonomi digital. ”Kami (delegasi Indonesia) akan menyampaikan peran ekonomi digital yang di dalamnya terdapat UMKM. Mereka (UMKM) memanfaatkan teknologi digital untuk kembali pulih,” ujar Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kasong, Sabtu (21/5) malam waktu Swiss, di Zurich. Kemenkominfo menjadi satu dari 11 kementerian/lembaga yang hadir di paviliun Indonesia dalam pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2022 di Davos. Dalam kegiatan itu, Indonesia membawa sejumlah perusahaan bidang teknologi, seperti Grab Indonesia, GoTo, WIR Group, dan Cakap. Menurut Usman, tiga isu Kelompok Kerja Ekonomi Digital G20 turut dibawa Indonesia ke ajang WEF 2022, yang meliputi konektivitas  digital, literasi digital, serta arus data lintas batas. (Yoga)