Pengembangan eksplorasi minyak dan gas di wilayah Papua dan Maluku, khususnya di Papua Barat, terus dikembangkan. Dalam waktu dekat, pengeboran eksplorasi akan dilakukan di Sumur Markisa 01, Sorong, Papua Barat. Wilayah Papua dan Maluku berkontribusi 4 % produksi minyak nasional. Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua Maluku (Pamalu) Subagyo, di Sorong, Senin (13/6) mengatakan, saat ini sejumlah sumur minyak di Papua Barat sudah berusia tua. Pencarian sumur baru oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk eksplorasi dilakukan. Diharapkan produksi migas di Pamalu meningkat.

Berdasarkan data SKK Migas Wilayah Pamalu, per 1 Februari 2022, ada 10 wilayah kerja migas yang sudah disertai rencana pengembangan. Tujuh di antaranya sudah berproduksi, yakni Berau oleh BP Berau Ltd; Bula Block oleh Kalrez Petroleum (Seram) Limited; Kepala Burung oleh Petrogas (Basin); Salawati oleh Petrogas (Island); Seram Non Bula oleh Citic Seram Energy Limited; West Salawati oleh Montd’or Salawati Ltd; dan PT Pertamina EP. ”Kontribusi di wilayah Papua-Maluku 4 % total produksi siap jual (lifting) minyak nasional. Sementara gas, Papua-Maluku berkontribusi 20 % total lifting gas nasional,” kata Kepala Departemen Humas SKK Migas Perwakilan Pamalu Galih Agusetiawan. (Yoga)

Pemerintah optimistis penerimaan perpajakan di sepanjang tahun 2022 dapat melampaui target yang sudah dicanangkan dalam APBN 2022. Optimisme terbangun karena di tengah ketidakpastian yang meliputi dunia saat ini penerimaan Indonesia diyakini tetap akan terkerek tren kenaikan harga komoditas global. Dalam rapat bersama Banggar DPR RI, Senin (13/6) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio N Kacaribu memaparkan penerimaan perpajakan tahun ini tumbuh 15,3 % dibandingkan realisasi penerimaan pajak tahun lalu, mencapai Rp 1.784 triliun. Penerimaan ini meliputi penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 299 triliun serta penerimaan pajak sebesar Rp 1.485 triliun. Adapun target penerimaan perpajakan yang ditetapkan dalam APBN 2022 tercatat hanya sebesar Rp 1.506,9 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengakui bahwa saat ini penerimaan negara dari komoditas memang masih menjadi salah satu penopang utama penerimaan negara. Namun, ia mengingatkan bahwa penerimaan negara akan rentan apabila hanya bergantung pada lonjakan harga komoditas yang terjadi secara musiman. Siklus kenaikan harga komoditas, lanjutnya, tidak menentu karena dipengaruhi beragam faktor. Salah satunya, ketersediaan pasokan dari komoditas serta peningkatan permintaan dari komoditas tersebut. Agar tidak hanya bergantung pada ekspor komoditas, pemerintah disarankan mengubah struktur perekonomian yang didasarkan atas komoditas menjadi nonkomoditas. (Yoga)

Emiten sektor farmasi PT Pyridam Farma Tbk akan mengakuisisi PT Ethica Industri Farmasi dengan membeli 41,93 juta saham seri B dan 7,4 juta saham seri A. Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (13/6) manajemen Pyridam menyatakan, transaksi itu merupakan transaksi material karena nilai transaksinya berdasarkan sale purchase agreement sebesar Rp 163,46 miliar atau 97,82 % ekuitas Pyridam. (Yoga)

Pemerintah menaikkan tarif listrik pelanggan rumah tangga nonsubsidi dengan daya 3.500 volt ampere (VA) ke atas dan golongan pemerintah. Keputusan ini berlaku mulai 1 Juli 2022. ”Keputusan ini hanya akan berdampak kepada inflasi triwulan III-2022 sebesar 0,019 %,” ujar Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana, Senin (13/6) di Jakarta. Tarif untuk golongan tersebut naik dari Rp 1.444,70 per kWh menjadi Rp 1.699,53 per kWh. (Yoga)

Pasar saham tengah dihantui banyak tantangan. Uji massal penduduk China atas paparan Covid-19 pada akhir pekan, ancaman resesi Inggris, serta tingginya inflasi Amerika Serikat (AS) menjadi sentimen yang akan memperberat gerak bursa saham ke depan. Inflasi tinggi AS yang pada Mei 2022 mencapai 8,6%, tertinggi dalam empat dekade terakhir, semisal, kian memperkuat ekspektasi bank sentral AS The Fed mengerek naik bunga secara agresif. Kondisi ini akan berdampak ke bursa saham dalam negeri.

Pemerintah akan mengerek tarif listrik sebanyak 2 juta pelanggan rumah tangga, dengan kelompok daya 3.500 volt ampere (VA) ke atas. Mereka masuk dalam golongan pelanggan R2 dan R3, dan tarifnya akan naik mulai 1 Juli 2022. Di tanggal yang sama, pemerintah juga menaikkan tarif listrik untuk pelanggan pemerintah (P1, P2 dan P3). Secara rinci, jumlah pelanggan pemerintah sebanyak 373.605 pelanggan. Adapun pelanggan PLN golongan R2 dan R3 (rumah tangga mampu) mencapai 2,09 juta pelanggan. Namun sisi positifnya, kata Direktur Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, kenaikan tarif listrik bagi kelompok daya di atas 3.500 VA itu akan menjadi momentum pemakaian PLTS Atap. Berdasarkan geografis, pelanggan PLTS Atap masih terkonsentrasi di wilayah Jawa-Bali. Dari kapasitas terpasang, paling besar adalah pelanggan sektor industri, yakni 17,7 Megawatt (MW) atau setara 30% dari kapasitas PLTS Atap yang sudah terpasang.

Realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) masih sangat minim. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, hingga 3 Juni 2022, realisasinya baru mencapai Rp 95,13 triliun atau 20,9% dari pagu Rp 455,62 triliun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperinci, realisasi tersebut terdiri dari program penanganan kesehatan yang baru mencapai 20% atau Rp 24,46 triliun. "Digunakan untuk klaim tenaga kesehatan, insentif perpajakan vaksin dan alat kesehatan, juga terkait pengadaan vaksin dan dana desa," katanya, Senin (13/6).

Saham emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merosot pada perdagangan Senin (13/6). Misalnya, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) turun 6,36%, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) merosot 5,96%, dan Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) turun 5,77%. Secara umum, dari 20 emiten anggota IDX BUMN 20, hanya PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) yang menguat sebesar 1,49%. Equity Analyst Kanaka Hita Solvera Andhika Cipta Labora melihat penurunan harga saham BUMN mengikuti pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kemarin, IHSG ditutup melemah 1,29% ke level 6.995,42. Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rasanova menjagokan saham TLKM, WIKA, PTPP, dan SMGR. Katalis positifnya antara lain, kinerja yang stabil, potensi pertumbuhan proyek pasca pemulihan dari dampak pandemi, hingga kebutuhan pembangunan properti dan infrastruktur. Dia menyarankan buy on weakness karena tren koreksi pasar saham. "Untuk timeframe setidaknya satu tahun ke depan ada potensi naik. Untuk jangka pendek, kemungkinan masih koreksi dulu," katanya.

Bank Central Asia (BCA) menganggarkan modal kerja (capex) senilai Rp 5 triliun untuk pengembangan teknologi informasi (TI) pada tahun ini. EVP Secretariat & Corporate Communication Bank BCA, Hera F. Haryn mengatakan, sekitar Rp 500 miliar dialokasikan untuk keamanan siber.

Setelah sekian lama menjadi rumor, akhirnya pemerintah mengumumkan kenaikan tarif listrik, Senin (13/6). Meski kenaikan tarif diterapkan terbatas pada kelompok rumah tangga menengah ke atas dan pemerintahan, langkah tersebut diyakini dapat mengurangi beban subsidi dan kompensasi yang dikeluarkan negara. Apalagi, sudah sejak 2017 tarif listrik tak naik. Langkah tersebut menjadi ‘kompromi’ yang ditempuh pemerintah demi menghindari risiko lonjakan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat dengan tidak menaikkan tarif listrik untuk kelompok pelanggan industri dan bisnis. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana mengatakan bahwa pemerintah tidak ingin kenaikan tarif listrik yang akan berlaku pada Juli 2022 berdampak terhadap penurunan daya beli dan inflasi. Sebab, kenaikan tarif listrik yang mulai berlaku pada awal kuartal III/2022 hanya akan diterapkan pada kelompok rumah tangga berdaya 3.500 volt ampere (VA) ke atas, yakni golongan R2 dan R3, serta pemerintahan (P1, P2, dan P3). Jumlah pelanggan di kelompok tersebut tercatat sekitar 2,5 juta atau hanya 3% dari total pelanggan PT PLN (Persero). Penyesuaian tarif listrik kelima kelompok pelanggan itu diharapkan mengurangi beban kompensasi yang ditanggung pemerintah hingga Rp3,1 triliun atau sekitar 4,7% dari anggaran tahun ini. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menuturkan bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif listrik sebagian rumah tangga mampu dan instansi pemerintahan memang dilakukan untuk mengoreksi alokasi anggaran kompensasi yang sebelumnya salah sasaran.