Harga mata uang kripto masih terus berguguran. Bahkan, nilai kapitalisasi pasar kripto secara industri anjlok ke level terendah sejak awal tahun 2021. Kini, kapitalisasi pasar aset kripto tersisa US$ 940,08 triliun. Kapitalisasi pasar kripto mencapai level tertinggi di 9 November 2021, yaitu sebesar US$ 2.917 triliun. Pasar kripto juga tersesat sentimen ketidakpastian di pasar keuangan akibat potensi bank sentral Amerika Serkat (AS) menaikkan suku bunga secara agresif. Apalagi, inflasi AS kini mencapai level tertinggi dalam 40 tahun. Pasar kripto terpengaruh sentimen suku bunga lantaran saat ini banyak investor institusi yang masuk ke aset kripto.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Kementerian Investasi terus mengerek target realisasi investasi Indonesia. Hal ini seiring dengan iklim investasi yang terus membaik setelah diterpa pandemi Covid-19. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Yuliot Tanjung mengatakan, target realisasi investasi pada tahun 2022 di kisaran Rp 1.250 triliun. Kemudian, target investasi naik lagi di tahun 2023 menjadi Rp 1.400 triliun, dan diharapkan pada tahun 2024 bisa mencapai Rp 1.600 triliun.

PT Kino Indonesia Tbk (KINO) berencana menambah kegiatan usaha yang belum terdapat di Anggaran Dasar. Total, ada 25 kegiatan usaha baru yang akan ditambahkan oleh KINO, mulai dari menjalankan usaha industri pengasinan/pemanisan buah-buahan dan sayuran hingga industri alat kesehatan. "Kami tentunya mengharapkan bahwa kegiatan usaha baru tersebut akan membantu meningkatkan kinerja penjualan dan laba perseroan," jelas manajemen KINO seperti dikutip dalam keterbukaan informasi, Senin (13/6). Pihak KINO juga melihat peluang-peluang usaha dan potensi yang menarik dari kegiatan usaha baru yang akan ditambahkan tersebut. Dengan dijalankannya penambahan kegiatan usaha tersebut, KINO memprediksi bisa meningkatkan laba perusahaan antara 0,25% hingga 2,11%. Untuk memperlancar rencananya, KINO akan meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang akan digelar Rabu ini (15/6).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, hingga 11 Juni 2022 lalu, setidaknya ada 57 perusahaan yang masuk dalam daftar rencana alias pipeline penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO). Total nilai indikasinya mencapai Rp 18,14 triliun. Dalam pipelin OJK terdapat delapan perusahaan teknologi dengan total nilai indikasi mencapai Rp 7,36 triliun, sektor lainnya adalah ialah basic materials sejumlah lima perusahaan dengan nilai indikasi Rp 372,67 miliar, tujuh perusahaan dari cunsumer cyclicals (Rp 342,10 miliar), 13 perusahaan dari sektor  cunsumer non-cyclicals (Rp 2,59 triliun), empat perusahaan dari sektor energi (Rp 5,67 triliun), tiga dari finansial (Rp 89,81 miliar), dua dari sektor kesehatan (Rp 102,81 miliar). Lalu, tiga perusahaan dari sektor industrial dengan nilai indikasi Rp 129,70 miliar, enam dari sektor infrastruktur (Rp 404,45 miliar), tiga dari sektor properti dan real estate (Rp 249,33 miliar), serta tiga perusahaan dari transportasi dan logistik dengan nilai indikasi Rp 729,70 miliar.

Lelang sukuk negara yang digelar Selasa (14/6) kembali sepi peminat. Penawaran yang masuk dalam lelang kemarin hanya Rp 15,13 triliun, jauh lebih rendah dibanding penawaran masuk di lelang sukuk negara 31 Mei, sebesar Rp 20,21 triliun. Pemerintah hanya menyerap Rp 5,1 triliun dari total penawaran yang masuk. Seri sukuk yang dimenangkan pun cuma empat dari enam seri yang ditawarkan, yakni PBS031, PBS032, PBS033 dan SPNS13122022. Di seri PBS029, investor meminta yield tertinggi 7,85%. Padahal di lelang sebelumnya yield hanya 7,56%. Pemerintah memilih tidak mengambil dana dari seri ini. Padahal permintaan yang masuk mencapai Rp 4,79 triliun. Pemerintah juga tidak mengambil dana dari PBS034. Peminatnya juga paling kecil, yakni Rp 440 miliar. Seri yang banyak dimenangkan oleh pemerintah yakni SPNS13122022. Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan di seri ini mencapai 2,2%. Angka ini sedikit lebih tinggi dari yield di lelang sebelumnya, sebesar 2,1%.

Transaksi nasabah perbankan lewat ATM maupun mesin setor tarik atau cash recycling machine (CRM) mulai berkurang. Transaksi bergeser ke digital. Nasabah lebih menyukai transaksi lewat ponsel. Bank Rakyat Indonesia (BRI) misalnya, mencatatkan tren penurunan transaksi ATM/CRM, baik secara frekuensi maupun dari nilainya. Kepala Divisi Distribusi dan Jaringan BRI, Aris Hartanto, mengatakan, transaksi lewat ATM/CRM hingga Mei 2022 menurun 15% dari periode sama tahun sebelumnya atau year on year (yoy).

Pergerakan pasar keuangan di Tanah Air berada dalam tekanan Federal Reserve yang diperkirakan kembali menaikkan suku bunga acuan pada pekan ini. Kalangan pelaku pasar memprediksikan bank sentral Amerika Serikat bakal menaikkan suku bunga acuan secara agresif (hawkish) yakni sebesar 75 basis poin. Bobot kenaikan suku bunga acuan itu lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi sepanjang tahun ini yakni 25 basis poin dari dua kali kesempatan. Seperti diketahui, inflasi AS tahunan pada Mei mencapai 8,6% atau yang tertinggi sejak 1981 sehingga bank sentral memilih kebijakan moneter lebih ketat. Pasar keuangan Indonesia mulai merasakan imbas kebijakan hawkish the Fed yang tercermin pada kenaikan imbal hasil surat utang negara (SUN) acuan tenor 10 tahun. Pada pukul 18:15 WIB, imbal hasil SUN mencapai 7,52%. Kenaikan imbal hasil itu juga berarti pasar kembali diselimuti risiko. World Government Bonds mencatat persepsi risiko yang tampak dalam credit default swap (CDS) 5 tahun menyentuh 134,59 atau memiliki kemungkinan gagal bayar 2,24%. Dari sisi kepemilikan surat berharga negara (SBN), Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu hingga 10 Juni 2022 mencatat Rp84,42 triliun aliran dana asing meninggalkan Indonesia sepanjang tahun ini.

Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat pekan lalu melaporkan lonjakan angka inflasi pada periode Mei 2022. Indeks harga konsumen tercatat meroket sebesar 8,6%, tertinggi sejak 40 tahun terakhir. Penyebab inflasi AS naik karena lonjakan tarif listrik dan beberapa sektor yang bersumber dari energi sebesar 3,9%. Sementara itu, harga bensin melompat 4,1% dan biaya makanan naik 1,2%. Dampak lainnya, kenaikan harga beli rumah, biaya sewa rumah/apartemen, dan ongkos perawatan medis. Lonjakan harga tersebut, secara tidak langsung dipicu oleh perang Rusia vs Ukraina yang terjadi sejak akhir Februari 2022. Perang di kawasan Eropa Timur itu, sejatinya terjadi karena campur tangan AS dengan berada di kubu Ukraina bersama NATO. Akibatnya, semua negara terimbas perang—termasuk AS dan sekutunya, karena dua negara itu sebagai produsen migas serta bahan baku industri terbesar dunia.

Dampak lanjutan yang tengah ditunggu pelaku pasar adalah respons The Federal Reverse (The Fed). Inflasi menjadi penentu utama arah kebijakan moneter bank sentral seluruh dunia. Penaikan suku bunga acuan bertujuan untuk menurunkan kenaikan harga secara cepat. Secara teori, dengan kenaikan suku bunga akan memicu orang atau lembaga keuangan menyimpan dananya di perbankan. Padahal, The Fed baru saja mengerek suku bunga acuan sebesar 50 basis poin pada awal Mei lalu. Kenaikan suku bunga tertinggi dalam dua dekade terakhir.

Startup digital yang booming selama pandemi Covid-19, kini mulai mengalami perlambatan, ditandai dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), baik startup domestik maupun global. Perlambatan ini tentu dikhawatirkan berdampak pada sustainabilitas keuangan pelaku startup. Kondisi ini jangan sampai merambat pada startup sektor keuangan (fintech). Sustainabilitas keuangan fintech jadi hal yang krusial, karena dapat berdampak langsung bagi masyarakat dan kepercayaan atas sistem keuangan. Belum lama kita dikagetkan dengan banyaknya kabar PHK beberapa startup lokal terkemuka seperti Zenius, JD.ID, hingga TaniHub. Fenomena PHK tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara lain. Pengurangan pegawai di Netflix, Booking.com, dan Airbnb jadi beberapa contoh relevan. Angka PHK startup yang mencapai sekitar 16.000 pegawai, bahkan menjadi yang terburuk sejak Juni 2020. Ini menjadi kabar yang sangat mengejutkan, karena saat berbagai sektor ekonomi mengalami kemunduran pada masa pandemi Covid-19, startup khususnya di sektor teknologi justru terus tumbuh dan menerima rangkaian seri pendanaan yang cukup masif. Saham teknologi mencapai all time high, beberapa startup teknologi memulai IPO di pasar saham, dan modal ventura menyalurkan rangkaian pendanaan yang sangat tinggi, dengan anggapan bahwa pandemi telah mengakselerasi adopsi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Kebijakan terbaru pemerintah soal tenaga honorer dikhawatirkan ditunggangi kepentingan politik untuk pemenangan Pemilu 2024. Untuk mencegah hal itu, sistem perekrutan harus ketat dan transparan. Begitu pula dalam perekrutan tenaga alih daya oleh pemerintah daerah sebagai ganti ketiadaan honorer. Sinyalemen soal kepentingan politik 2024 itu sempat dilontarkan sejumlah wali kota dan wakil wali kota dalam diskusi Kompas Collaboration Forum, City Leaders Community bertajuk ”Penguatan Politik Anggaran Transfer Daerah untuk Pembangunan Kota” yang digelar harian Kompas bersama dengan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Jumat (10/6) di kantor Redaksi Kompas, Jakarta.

Awal Juni lalu, Kemenpan dan RB mengumumkan, pada 28 November 2023 tidak boleh lagi ada honorer, 360.000 honorer yang masih bekerja di instansi pemerintah pusat dan daerah dibukakan pintu untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) atau pegawai negeri sipil (PNS). Namun, syaratnya harus melalui serangkaian tes. Jika setelah tak ada lagi honorer, pejabat pembina kepegawaian (PPK), yakni menteri, kepala lembaga atau kepala daerah, menilai masih membutuhkan tenaga di luar PNS dan PPPK, mereka dapat mengangkat pegawai outsourcing (pekerja alih daya). Perekrutan ini harus mempertimbangkan keuangan dan kebutuhan. 

Wali Kota Bogor Bima Arya menyampaikan, saat ini muncul spekulasi bahwa ada kepentingan politik di balik kebijakan itu. Jika spekulasi itu benar, ia melihatnya sebagai hal yang wajar. Kepala daerah, misalnya, akan berpikir bagaimana konstituennya memperoleh pekerjaan. Asalkan, menurut dia, penerimaan honorer itu sesuai aturan dan kebutuhan. Yang juga harus dipastikan, pelayanan publik tak terimbas oleh kebijakan itu. Pasalnya, pemda mempertahankan tenaga honorer karena terbatasnya ASN. Wali Kota Jambi Syarif Fasha mempersoalkan mekanisme perekrutan honorer menjadi PPPK, di mana sejak 2021 ada ruang bagi honorer menjadi PPPK di mana pun, tak harus di tempat ia bekerja saat ini. Imbasnya, ada honorer dari daerah lain yang menjadi PPPK di Jambi. (Yoga)