Terkait Kasus Korupsi Empat Pejabatnya, Pertamina Berjanji Akan Kooperatif
PT Pertamina (persero) berjanji akan bekerja dengan Kejagung terkait proses hukum terhadap empat pejabatnya yang terjerat kasus dugaan korupsi. Perkara ini merujuk adanya dugaan manipulasi harga dan kualitas dalam impor bahan bakar minyak untuk ritel periode 2018-2024 yang merugikan negara senilai Rp 193,7 triliun. ”Pertamina menghormati Kejagung dalam menjalankan tugas dan kewenangan dalam proses hukum yang tengah berjalan. Pertamina siap bekerja sama dengan apparat berwenang dan berharap proses hukum berjalan lancar dengan mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah,” kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso, Selasa (25/2).
Pertamina Grup berkomitmen menjalankan bisnis dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip good corporate governance dan peraturan berlaku. ”Terkait produk, masyarakat tidak perlu khawatir karena kualitas produk dicek secara berkala sesuai prosedur yang berlaku. Terkait kasus hukum ini, Pertamina juga menjamin pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti biasa,” tuturnya. Kejagung melalui siaran pers pada Senin (24/2) malam mengumumkan penetapan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang selama periode 2018-2023 pada PT Pertamina (Persero), perusahaan subholding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).
Empat dari tujuh tersangka adalah empat pejabat PT Pertamina (persero). Mereka adalah RS selaku Dirut PT Pertamina Patra Niaga, SDS sebagai Direktur Feedstock and Product Optimisasi PT Kilang Pertamina Internasional. Lalu, YF selaku Dirut PT Pertamina International Shipping dan AP sebagai VP Feedstock PT Kilang Pertamina internasional. Tiga tersangka lain di luar Pertamina adalah MKAN, Beneficiary Owner PT Navigation Khatulistiwa; DW sebagai Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan GRJ, Komisaris Jenggala Maritim yang juga menjabat sebagai Dirut PT Orbit Terminal Merak. (Yoga)
UMKM Menuju Pasar Global dengan Gemini dan PaDi
Daya penetrasi UMKM diperluas dan diperkuat ke pasar lokal-nasional hingga global. Sejumlah instrumen, mulai dari platform belanja daring, penggunaan kecerdasan buatan, hingga bertatap muka dengan pembeli luar negeri, menjadi jembatannya. Untuk mendorong UMKM bisa menembus pasar global, Kemendag bersama Google Indonesia meluncurkan Gemini Academy. Gemini merupakan lini kecerdasan buatan (AI) milik Google yang dapat membantu kreativitas dan produktivitas masyarakat, termasuk pengusaha UMKM. Pasar Digital (PaDi) UMKM lahir lima tahun silam, 17 Agustus 2020.
Platform belanja daring yang mempertemukan perusahaan pelat merah dengan pelaku UMKM itu diinisiasi Kementerian BUMN. Selain sebagai laman pemasaran, PaDi UMKM juga menjadi wadah pengadaan barang secara elektronik (e-procurement). PaDi UMKM juga memfasilitasi pembiayaan dengan jaminan tagihan yang belum dibayarkan (invoice financing atau anjak piutang).
”Saat ini, PaDi UMKM mewadahi 54.500 UMKM, 1,9 juta produk UMKM, dan 12.000 pembeli. Total transaksinya mencapai Rp 58 triliun,” kata Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dalam Sinergi Kemendag dengan Kementerian BUMN untuk Mengembangkan UMKM Siap Ekspor di kantor Kemendag, Jakarta, Senin (24/2). PaDi UMKM inilah yang menjadi salah satu pemantik Kemendag bersinergi dengan BUMN. Sinergi itu tertuang dalam nota kesepahaman (MoU) yang mencakup kerja sama penguatan rantai pasok dalam negeri, serta peningkatan kemampuan SDM, usaha, dan dukungan skema pembiayaan. MoU itu ditandatangani Kartiko dan Wakil Mendag, Dyah Roro Esti Widya Putri. (Yoga)
Diskon Tarif Tol sebesar 20 Persen akan Diterapkan
Pemerintah akan memberikan diskon tarif tol sebesar 20 % selama Ramadhan dan Idul Fitri. Diskon tarif ini mulai berlaku pada 4 Maret 2025. Kebijakan soal diskon tarif tol ini dibahas dalam Rakor Pembahasan Kesiapan Menyambut Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (24/2). Mengutip siaran pers Kementerian PU, Selasa (25/2), Wakil Menko Polkam, Lodewijk F Paulus menyatakan, pemerintah menjamin keamanan pelaksanaan ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Arus mudik dan arus balik menjadi bagian di dalamnya.
”Termasuk sejauh mana diskon untuk tiket pesawat, yang tentunya masih dikomunikasikan seberapa besar penurunannya. Kalau pada Natal-Tahun Baru kemarin turun 10 %, kita harapkan (untuk Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H) lebih dari 10 %. Dan, yang sudah pasti, jalan tol mendapat diskon 20 % sehingga diharapkan semuanya dapat memberikan kelancaran terhadap proses ini,” katanya.
Lodewijk juga menyatakan, pemerintah akan memastikan seluruh kementerian dan lembaga negara meningkatkan koordinasi, kolaborasi, dan bersinergi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Ramadhan dan Idul Fitri. ”Pemerintah juga telah memastikan ketersediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaan Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H, termasuk mudik. Contohnya dari Kementerian PU yang menjamin jalan nasional tidak ada yang berlubang. Kita juga berkoordinasi dengan Kemendagri untuk memastikan kondisi jalan provinsi dan jalan daerah di tingkat kabupaten/kota. Tentunya akan ada imbauan kepada pemda,” katanya. (Yoga)
Widi Ilham Budiman, Motivasi Bagi Peternak Milenial
Terlibat mengurus sapi perah milik ayahnya sudah dilakoni Widi Ilham Budiman (26) sejak masih duduk di bangku SD. Beternak sapi perah, menurut Widi, terbukti bisa menjadi lokomotif penghasilan yang relatif stabil layaknya bekerja di sektor formal. Namun, untuk menstabilkan pendapatan, semua upaya harus dilakukan dengan tekun, salah satunya dengan membuat hewan-hewan ternak tetap sehat dan nyaman, untuk menjaga produksi susu segar yang dipasok ke pabrik di Pasuruan melalui KUD Dadi Jaya. Menjaga kandang dalam suasana yang benar-benar bersih dan nyaman adalah hal yang tak boleh dilewatkan, selain soal asupan makanan. ”Fokuslah menjaga asupan sapi dengan memberikan porsi sesuai bobot masing-masing,” kata Widi di Dusun Suruhgalih, Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jatim, Minggu (23/2).
Selama terjun sebagai peternak, Widi menerapkan seluruh ilmu yang didapat ketika kuliah di Fakultas Peternakan Universitas Islam Malang. Ia mengatakan, dengan asupan yang cukup, sapi dipastikan sehat dan bermuara pada produksi susu segar. Begitu juga dengan kualitas pakan yang diberikan. Sangat berpengaruh pada kualitas susu yang dihasilkan. Dia menerapkan sistem pemberian pakan sesuai bobot sapi, memberikan tambahan konsentrat, serta memilih rumput odot yang memiliki kandungan air rendah dan lebih mengenyangkan. Dalam pemberian pakan, sejak awal ditakar berdasarkan berat badan sapi, hingga pencatatan lain yang lebih detail.
Dengan sistem itu, saat ini produksi susu sapi setelah beranak, per ekor meningkat dari 15 liter menjadi 20-25 liter setiap hari. Faktor lain adalah mengembangkan peternakan sapi perah dengan etika dan kepedulian tinggi terhadap hewan. Apalagi dari ternak sapi, tidak hanya menikmati produksi susu segar, tetapi kotorannya pun berfaedah. Kotoran diolah menjadi biogas dan bermanfaat menjadi kompos untuk menyuburkan rumput sebagai pakan ternak utama. Pengolahan kotoran sapi pun tak pernah berhenti dan selalu ada cara baru. Sejak 2010 mereka sudah menikmati aliran gas dari pengolahan kotoran baik padat maupun cair, yang disalurkan melalui pipa ke areal tanaman rumput.
Kini pembuatan kompos menggunakan media cacing (vermikompos). Dengan begitu, peternak sapi perah tak hanya menikmati susu, tapi juga kotorannya. Peternakan sapi perah yang dikembangkan Widi bersama kedua orangtuanya sejak tahun lalu sudah menerapkan kandang sapi tertutup. Dengan kondisi kandang yang bersih dan suhu terjaga, sapi tidak mudah stres. Pemberian vaksin pun rutin dilakukan. Widi, yang lulus pada 2024, bersama ayah dan ibunya memiliki 15 sapi, tujuh di antaranya aktif memproduksi susu. Rata-rata setiap hari dia bisa menyetor susu ke KUD Dadi Jaya sebanyak 60 liter dengan harga Rp 7.300 per liter. Misinya, memotivasi generasi milenial agar tertarik menjadi peternak. (Yoga)
Menanti Solusi Mujarab untuk Pemulihan Bursa
Pasar saham Indonesia, khususnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), terus menghadapi tekanan yang signifikan, dipicu oleh penurunan peringkat saham MSCI Indonesia oleh Morgan Stanley dan berbagai faktor eksternal, seperti kebijakan proteksionisme AS. Dalam situasi ini, pelaku pasar berharap adanya langkah strategis dari pemerintah dan otoritas terkait untuk menstabilkan IHSG, di antaranya dengan memberikan insentif investasi, menstabilkan nilai tukar rupiah, dan memberikan kepastian kebijakan fiskal serta moneter.
Menurut Fath Aliansyah dari Maybank Sekuritas Indonesia, kebijakan yang lebih proaktif, termasuk buyback saham oleh BUMN, dapat memberikan dukungan terhadap harga saham yang tertekan. Aria Santoso, Presiden Direktur CSA Institute, juga menilai bahwa penurunan IHSG ini disebabkan oleh faktor eksternal, termasuk penurunan peringkat Indonesia oleh Morgan Stanley dan kebijakan tarif dagang AS.
Namun, beberapa analis melihat bahwa kehadiran Danantara justru bisa menjadi katalis positif untuk pasar dalam jangka panjang, dengan dampak yang potensial bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam meningkatkan kinerja BUMN. Felix Darmawan dari Panin Sekuritas menyarankan agar pemerintah memberikan kejelasan terkait strategi pengelolaan aset Danantara dan mendorong aksi buyback saham BUMN untuk menstabilkan pasar. Selain itu, Hendra Wardana dari Stocknow.id menambahkan bahwa peresmian bullion bank dapat menjadi katalis positif bagi emiten emas di Indonesia, seperti ANTM, HRTA, dan BRMS.
Secara keseluruhan, meskipun pasar saham Indonesia menghadapi tekanan besar, terdapat beberapa langkah yang bisa diambil untuk meredam krisis ini, dengan harapan dapat meningkatkan stabilitas dan daya tarik investasi di masa depan.
Upaya Komplementer dalam Penempatan DHE
Keputusan pemerintah yang menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2025 yang mewajibkan eksportir untuk menempatkan 100% devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam sistem keuangan domestik, memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Keputusan ini diharapkan dapat meningkatkan cadangan devisa, mendalami pasar keuangan domestik, serta memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dalam jangka pendek. Selain itu, kewajiban penempatan DHE di dalam negeri juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan, dengan mengurangi ketergantungan pada pinjaman valuta asing dari luar negeri.
Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi beberapa tantangan. Salah satu kendala utama adalah keberagaman instrumen yang disediakan, seperti SRBI, SVBI, dan SUVBI, yang memerlukan kecukupan cadangan SBN atau sukuk global sebagai jaminan. Persaingan antar instrumen dan denominasi yang berbeda-beda akan menambah kompleksitas implementasi kebijakan ini. Selain itu, eksportir yang selama ini menyimpan DHE di luar negeri melakukannya karena keuntungan finansial dan kemudahan dalam memperluas jaringan usaha internasional.
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan OJK perlu mempertimbangkan kebijakan komplementer, seperti menyediakan dana talangan untuk importir luar negeri dan mendorong perbankan domestik untuk mengambil alih peran lembaga keuangan luar negeri dalam memfasilitasi ekspansi jaringan bisnis global. Kebijakan repatriasi devisa ini perlu memperhitungkan keseimbangan antara stabilitas nilai tukar, pendalaman pasar keuangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif, untuk memastikan keberhasilan jangka panjang tanpa mengorbankan salah satu aspek tersebut.
Dalam hal ini, tokoh kunci yang berperan dalam pengambilan keputusan ini adalah Presiden Joko Widodo sebagai pengambil keputusan utama di pemerintahan, serta pihak terkait lainnya seperti Gubernur Bank Indonesia dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan bertanggung jawab dalam implementasi dan pengawasan kebijakan tersebut.
Kejagung Sita Uang Rp 970 Juta dalam Kasus Baru
Kejaksaan Agung telah melakukan penyitaan uang tunai senilai Rp970 juta terkait dengan kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina pada periode 2018-2023. Uang tersebut ditemukan di rumah Dimas Werhaspati, yang merupakan Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim. Penyitaan ini merupakan bagian dari penyelidikan yang lebih besar terhadap tujuh tersangka, termasuk beberapa pejabat tinggi di PT Pertamina seperti Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, dan Yoki Firnandi, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus ini diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun. Pertamina, melalui pernyataan Fadjar Djoko Santoso, VP Corporate Communication, menyatakan bahwa perusahaan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan siap bekerja sama dengan pihak berwenang dalam penyelidikan ini.









