Kesadaran para pelaku usaha lokal untuk memiliki merek atau brand saat ini makin meningkat seiring dengan keinginan untuk mengembangkan skala bisnis. Meski demikian, masih belum banyak yang menyadari untuk melindungi merek yang dimiliki dengan mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Padahal, dengan mendaftarkan HKI ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, pelaku usaha akan terlindungi dari risiko plagiasi atau duplikasi yang mungkin akan mengancam pengembangan bisnisnya ke depan. Direktur Merek & Indikasi GeografiDirektorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kurniaman Telaumbanua mengatakan bahwa pendaftaran merek akan membuat nilai jual dan daya saing produk lokal meningkat. Sebab, HKI pada dasarnya merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis dan dapat digolongkan sebagai aset perusahaan dalam kategori aset tidak bergerak. Menurutnya, ketika suatu merek sudah didaftarkan dan dapat berkembang menjadi merek yang memiliki reputasi baik, maka dapat dikomersialisasikan, salah satunya melalui perjanjian lisensi merek sehingga mereknya bisa digunakan oleh pihak lain secara aman tanpa khawatir terjadinya plagiasi. “Lisensi merek dapat menjadi salah satu sarana bagi pemilik merek untuk melindungi mereknya sekaligus mengkomersialisasikan kekayaan intelektual dengan memberikan ijin kepada pihak lain menggunakan mereknya,” kata Kurniawan. Sementara itu, Susanty Widjaya Ketua Umum Asosiasi Lisensi Indonesia mengatakan bahwa sebuah merek atau brand memiliki suatu kekuatan yang dapat membuat nilai jual sebuah produk menjadi meningkat. Dia mencontohkan secangkir kopi yang memiliki merek dan tidak memiliki merek harganya akan berbeda jauh. Susanty yang merupakan pemilik Bakmi Naga mengatakan brand produknya sudah terdaftar di DJKI Kemenkumham. Bermula dari sebuah gerobakan kecil hingga dapat berkembang dan memiliki cabang di seluruh Indonesia hingga ke Merauke. “Bicara HKI maka bukan hanya merek saja yang bisa didaftarkan tetapi juga ada kemasan, paten dan keunikan dari tekstur bakmi juga bisa didaftarkan,” tuturnya.

Kalau Anda masih mengincar THR dari bursa, tidak perlu bingung. Masih banyak emiten yang bakal membagikan dividen. Dari emiten yang sudah mengumumkan rencana membagi dividen, berdasarkan hitungan KONTAN, setidaknya akan ada dana Rp 37,04 triliun yang bakal masuk pasar. Di antara emiten yang sudah mengumumkan detail jadwal pembagian dividen, 11 di antaranya masih bisa diburu dividennya karena belum cum date. Hari ini, ada dua emiten yang mencapai cum date, yaitu PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (ROTI) dan PT Japfa Comfeed Indonesia (JPFA). Nilai dividen kedua emiten ini juga lumayan menggiurkan. ROTI membagi dividen sebesar Rp 106,55 per saham. Bila dihitung menggunakan harga penutupan ROTI kemarin di Rp 1.600, yield dividen produsen Sari Roti ini 6,66%. CEO Edvisor.id Praska Putrantyo menuturkan, emiten dengan yield dividen 5% ke atas bisa dipertimbangkan untuk diburu. Ia menilai yield dividen JPFA berpotensi mencapai 5%.

Daya beli masyarakat menghadapi tantangan pada tahun ini. Kondisi ini bahkan sudah terlihat dari laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal IV-2022 yang diprediksi melambat dari kuartal sebelumnya. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual memperkirakan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal IV-2022 berada di kisaran 5% secara tahunan. Proyeksi tersebut melambat dari kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga kuartal III-2022 yang sebesar 5,39% secara tahunan. Perlambatan pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu seiring dengan perlambatan kinerja sejumlah indikator konsumsi pada periode tersebut. Sebut saja Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) kuartal IV-2022 yang sebesar 119,7, lebih rendah dibandingkan IKK pada kuartal III-2022 yang sebesar 121,7. Menurut David, pelemahan indikator konsumsi ini seiring dengan faktor rambatan (second round impact) dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di September 2022. Artinya, di tahun politik ini, pemerintah harus bisa memberi rasa aman ke masyarakat. Sedangkan Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun ini berada di kisaran 4,5% secara tahunan hingga 4,6% secara tahunan.

Geliat aktivitas masyarakat pasca pandemi Covid-19 mengangkat kinerja sejumlah emiten restoran. Lihat saja, pendapatan emiten pengelola gerai food and beverage (F&B) ini kompak melonjak pada tahun lalu. Salah satunya, PT Champ Resto Indonesia Tbk (ENAK) yang meraup penjualan bersih senilai Rp 1,26 triliun pada 2022. Penjualan ENAK melejit 60,28% secara tahunan dibandingkan tahun 2021. Lonjakan top line tersebut ikut mendongkrak bottom line ENAK. Emiten pemilik gerai Raa Cha, Gokana dan Monsieur Spoon ini berhasil membalikkan rugi Rp 7,32 miliar pada 2021 menjadi laba Rp 62,28 miliar di 2022. Dewi fortuna juga menyambangi PT Pioneerindo Gourmet International Tbk (PTSP).Emiten pengelola gerai CFC ini membalikkan rugi Rp 17,60 miliar pada 2021 menjadi laba Rp 8,71 miliar tahun lalu. Equity Analyst Kanaka Hita Solvera Andhika Cipta Labora menilai, kinerja emiten restoran umumnya sesuai ekspektasi. Hanya saja, belum mampu tumbuh pada level optimal. Salah satu pemicunya, aktivitas masyarakat dan tingkat konsumsi di tahun lalu belum sepenuhnya normal. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Abdul Azis Setyo Wibowo menimpali, kinerja sebagian emiten sudah mengalami recovery. Azis memperkirakan, peluang emiten restoran meningkatkan kinerja di 2023 masih terbuka. "Periode Ramadan dan lebaran bisa jadi katalis positif bagi emiten restoran," kata Azis, kemarin.

PT Prodia Widyahusada (PRDA) tahun ini fokus memaksimalkan saluran digital sebagai langkah memperbaiki kinerja yang menyusut di tahun lalu. Sepanjang 2022, Prodia membukukan laba bersih senilai Rp 371,64 miliar. Pencapaian ini menurun 40,36% dibandingkan realisasi 2021 yang senilai Rp 623,23 miliar. Dari sisi top line, pendapatan PRDA menurun 17,74% (yoy) menjadi Rp 2,18 triliun. Direktur Utama Prodia Widyahusada, Dewi Muliaty menuturkan, salah satu strategi untuk mengungkit kinerja adalah menerapkan omnichannel untuk segmen business to consumer (B2C). Manajemen PRDA menilai, langkah ini perlu dilakukan lantaran pelayanan digital sangat berkembang dan terakselerasi di masa pandemi Covid-19. Liana Kuswandi, Direktur Keuangan PRDA menambahkan, tahun ini pihaknya tak agresif menambah jaringan gerai. Meski demikian, Prodia tetap menargetkan pengembangan bisnis berupa penambangan satu sampai dua outlet, 20 point of care (POC), satu-dua lab di rumah sakit, hingga satu klinik khusus. Sementara itu, untuk segmen business to business (B2B), Prodia memperkuat transformasi digital melalui ProdiaLink, yaitu interoperability system yang dapat mempermudah proses rujukan ke laboratorium yang dimiliki PRDA.

Pasar surat utang di Indonesia sedang dapat momentum. Infl asi Amerika Serikat (AS) yang melandai pada Maret 2023, menyalakan lampu hijau bagi penguatan pasar obligasi di Tanah Air. Inflasi Negeri Paman Sam pada Maret 2023 tercatat sebesar 5%. Inflasi periode itu pun mampu melawan ekspektasi pasar yang meramalkan inflasi 5,2% secara tahunan.Situasi di AS yang lebih kondusif pun memberikan suntikan tenaga kepada pergerakan nilai tukar rupiah yang mampu menyentuh Rp14.700 per dolar AS atau level terendah tahun ini. Sejalan dengan penguatan rupiah, pasar surat utang pun ikut moncer karena transaksi semakin ramai yang turut mengerek harga. Hal itu bisa dimanfaatkan investor untuk meraup cuan. Ekonom Senior Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rully Arya Wisnubroto mengatakan pasar mulai mengantisipasi langkah Federal Reserve menurunkan suku bunga acuan. Kala suku bunga acuan melandai, surat utang yang berasal dari negara berkembang makin menarik di mata pemodal. Dukungan kinerja nilai tukar yang solid, katanya, akan mendongkrak daya tarik surat utang RI, khususnya, pada instrumen dengan tenor dua tahun dan 10 tahun. Namun, saat pasar menunjukkan lebih banyak data dan ekstra keyakinan, investor bakal memperlebar horizon investasinya ke surat utang bertenor lima tahun dan 10 tahun. Dia menyarankan agar investor menempatkan 80% dana pada obligasi pemerintah, dan 20% pada obligasi korporasi. Menurutnya, investor perlu mengoleksi instrumen yang likuid karena jumlah penerbitan obligasi pemerintah lebih besar meskipun dari sisi imbal hasil, obligasi korporasi lebih menarik. Mengacu pada data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) hingga 12 April 2023, nilai Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp5.527,33 triliun dengan 14,86% di antaranya dikuasai oleh investor asing. Sementara itu, obligasi korporasi beredar mencapai Rp452,59 triliun atau kurang dari 10% total SBN beredar.

Transit Oriented Development (TOD) atau pembangunan yang berorientasi pada transportasi umum tengah menjadi buah bibir. Konsep pembangunan kota yang menempatkan transportasi massal sebagai pusat hunian kini menjadi primadona milenial. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan mendorong aksesibilitas ke transportasi umum. TOD memungkinkan masyarakat untuk hidup dan bekerja di dekat stasiun kereta api atau halte bus. Skema TOD pertama kali digulirkan raja real estat dari Amerika, Thomas Lowry, pada 1865. Dia memberi nama Twin Cities Rapid Transit (TCRT). Awalnya, konsep ini diimplementasikan di St. Louis Park dan Columbia Heights, AS. Lahirnya konsep TOD di Indonesia seiring dengan perkembangan transportasi massal, seperti commuterline, mass rapid transit (MRT), dan light rail transit (LRT). Proyek TOD diinisiasi oleh pemerintah, karena sejumlah lahan dikelola oleh badan usaha milik negara (BUMN). Kementerian BUMN melaporkan telah menyelesaikan 8.348 unit apartemen proyek hunian milenial dengan total pendanaan mencapai Rp5 triliun. Dari jumlah tersebut, telah terjual sebanyak 65%. Pembeli proyek apartemen itu kebanyakan dari kalangan milenial, mencapai 41%. Hunian milenial tersebut dibangun di sejumlah lokasi, antara lain Depok, Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Karawang. Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan apartemen berbasis TOD yang berada di Depok. Apartemen yang bernama Samesta Mahata Margonda itu terdapat 940 unit. Sebanyak 733 unit telah terjual atau sekitar 78%. Menurut harian ini, pembangunan hunian TOD sangat positif dipacu guna memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia. Apalagi, seperti diucapkan Presiden, 75% wilayah Indonesia merupakan laut dan 25% darat. Hal itu menimbulkan keterbatasan lahan di Indonesia.

Berkah Ramadan Lebaran berpeluang menyambangi emiten yang bergerak di bidang transportasi dan logistik. Lonjakan mobilitas masyarakat yang pulang kampung dan kiriman barang, dapat meningkatkan pendapatan para emiten. Data Kementerian Perhubungan mencatat jumlah pemudik pada Hari Raya Idulfitri 1444 H diperkirakan mencapai 123,8 juta penumpang atau naik 47% dibandingkan dengan musim Lebaran tahun lalu. Sementara itu, kiriman logistik juga diprediksi meningkat. Salah satu emiten yang mencatatkan kenaikan volume pengiriman selama periode Ramadan dan Lebaran tahun ini adalah PT Blue Bird Tbk. (BIRD). Diketahui, Blue Bird memiliki layanan logistik bernama BirdKirim yang menawarkan kecepatan layanan logistik dalam kota melalui fasilitas angkutan muat yang lebih besar yakni 750 liter atau 200 kilogram dalam satu kali perjalanan. Wakil Direktur Blue Bird Adrianto Djokosoetono mengatakan perseroan mencatat kenaikan volume pengiriman melalui BirdKirim pada bulan Ramadan. Meski demikian, pihaknya belum bisa memberikan angka pasti mengenai berapa presentase kenaikan maupun keuntungan yang didapatkan BirdKirim. Di lain sisi, emiten jasa kurir, PT Satria Antaran Prima Tbk. (SAPX) atau SAP Express mencatatkan pertumbuhan pengiriman barang hingga 20% selama bulan Ramadan, dibanding periode normal. "Volume pengiriman naik sejak 2 minggu lalu sekitar 20% dan puncaknya hingga menjelang hari raya kami perkirakan di angka 30% dari waktu biasa," ujar Sekretaris Perusahaan SAP Express Deny Parhan kepada Bisnis, Kamis, (13/4).

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyarankan penyelanggara pos dan kurir barang menyiasati pembatasan operasional truk selama periode Angkutan Lebaran tahun ini. Direktur Pos Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Gunawan Hutagalung menyatakan bahwa perusahaan pos dan kurir bisa menggunakan kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning, baik milik sendiri maupun sewa, untuk menghindari penerapan ganjil genap. “ melakukan pengiriman pada tanggal-tanggal diluar waktu pengaturan lalu lintas diberlakukan baik untuk arus mudik maupun arus balik,” katanya dalam keterangan resmi Kamis (13/4). Dengan beleid itu, truk pengangkut pos tidak termasuk dalam barang yang dikecualikan selama mudik dan balik Lebaran. Menurutnya, imbauan ditujukan kepada seluruh anggota Asosiasi Perusahaan Pengiriman Ekspres Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) dan pimpinan penyelenggara pos, didasarkan hasil koordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan.

KPK mengungkap dugaan suap proyek pembangunan jalur rel di Jateng, Sulsel, Jabar, dan peningkatan kondisi pelintasan kereta api di Jawa-Sumatera tahun anggaran 2018-2022. Untuk mengantisipasi dampak dari kasus suap terhadap kualitas jalur, Kemenhub akan mengaudit kelaikan dan keselamatan di proyek-proyek yang terindikasi korupsi. Kasus dugaan korupsi jalur rel tersebut terungkap dari rangkaian penangkapan di sejumlah lokasi pada Selasa (11/4) KPK, Kamis (13/4) dini hari, menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan koupsi itu. Enam orang disangkakan sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub, Harno Trimadi; Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jateng Putu Sumarjaya; pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jateng Bernard Hasibuan; PPK BTP Jabar Syntho Pirjani Hutabarat; PPK Balai Pengelola Kereta Api Sulsel Achmad Affandi; serta PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah.

Sementara itu, empat orang yang disangkakan sebagai pemberi suap ialah Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat, Direktur PT KA Manajemen Properti hingga Februari 2023 Yoseph Ibrahim, dan Vice President PT KA Manajemen Properti Parjono. Menurut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, para tersangka diduga terlibat pengaturan pemenang pelaksanaan proyek pembangunan di wilayah Sulsel, Jateng, Jabar, dan pemeliharaan kondisi pelintasan kereta api di Jawa-Sumatera tahun anggaran 2018-2022. Dalam pengaturan pemenangan proyek itu, pihak swasta diduga menyuap pejabat di Ditjen Perkeretaapian 5-10 % nilai proyek. Karena  itu, KPK menduga total penerimaan uang mencapai Rp 14,5 miliar. Menhub Budi Karya Sumadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, akan mengaudit proyek-proyek yang terindikasi korupsi untuk memastikan pemenuhan persyaratan keselamatan dan kelaik-operasian. (Yoga)