JAKARTA, Pada kuartal I-2023, kredit konsolidasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk(BNI) tumbuh 7,2% secara year on year (yoy) menjadi Rp 634,3 triliun. Dinamika bisnis dan ekonomi, serta baru pulihnya perekonomian nasional pasca pandemi membuat BNI harus cermat dalam mengidentifikasi dan mendorong mesin-mesin pertumbuhan bisnis yang telah siap untuk melakukan ekspansi. Direktur Finance BNI Novita Widya Anggraini memaparkan, hal tersebut bertujuan untuk memastikan kualitas aset tetap terjaga dan BNI mampu mengoptimalkan pendapatan dari ekosistem bisnis nasabah sehingga pencapaian laba dapat sustain ke depannya. “Kinerja pertumbuhan kredit pada kuartal I-2023 didorong oleh segmen korporasi swasta yang tumbuh 21,2% (yoy) menjadi Rp 234 triliun,” tutur Novita dalam konferensi pers pemaparan kinerja kuartal I-2023, Selasa (18/4/2023). Pertumbuhan kredit diikuti olehsegmen enter ­ prise atau large commercial yang meningkat 13,2% (yoy) menjadi Rp52,2 triliun, dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sebesar 50,1 triliun, tumbuh 7,8% (yoy). Sementara, segmen konsumer secara keseluruhan naik 11,9% (yoy) menjadi Rp 113,4 triliun, dengan personal loan dan kredit pemilikan rumah (KPR) menjadi mesin pertumbuhan dengan masing-masing meningkat 19,2% (yoy) menjadi Rp 44,5 triliun dan tumbuh 8% (yoy) menjadi Rp 54,5 triliun. (Yetede)

Jakarta, ID- Pemerintah berjanji memperketat monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tahun 2023, nilai penyaluran rumah subsidi bagi MBR mencapai sekitar Rp 25 triliun. “Tujuannya agar penyaluran rumah subsidi menjadi tepat sasaran dan bangunannya berkualitas,”ujar Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Adi Setianto di Jakarta, baru baru ini. Dia menegaskan, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyaluran subsidi tahun lalu sudah membedah soal ketepatan sasaran, kualitas bangunan, dan keterhunian rumah subsidi. “Ke depan, kami diminta hal seperti itu jangan terjadi. Karena itu, sistem monev diperbaiki. Setiap ada temuan, kita perbaiki. Hal itu bisa mengurangi kesalahan,” tukas Adi.Bila ditemukan penyaluran tidak tepat sasaran, tambahnya, otomatis bank harus mengembalikan uang. Pembeli dkenai suku bunga komersial. “Tidak fair bila hanya konsumen yang kena sanksi,” tutur Adi. Menurut Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR, Herry TZ, perlu dicari formula yang tepat agar penyaluran subsidi menjadi aku
rat dan tepat sasaran. “Soal tidak tepat sasaran, dipertanyakan soal screeningnya bagaimana? Karena itu kita cari-cara agar lebih akurat sehingga tidak salah. Aplikasi dan flatform digital bisa membantu,” kata Herry. (Yetede)

JAKARTA,ID – Pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik tertangani dengan baik pada saat liburmenjelang lebaran hingga puncak arus mudik yakni Kamis (20/04/2023). “Alhamdulillah berhasil kita tangani dengan baik, tidak ada kelangkaan BBM di jalur-jalur mudik, stok BBM juga terjaga aman,” Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati saat melakukan inspeksi mengenai pasokan BBM di Jakarta, Sabtu malam *22/04/2023). Hal tersebut berdasarkan hasil monitoring Pertamina Integrated Enterprise Data and Command Center (PIEDCC). Nicke menambahkan, bahwa laporan dari PIEDCC dikeluarkan setiap hari sehingga bisa terus dimonitor secara langsung. Setelah berhasil mengamankan stok BBM saat arus mudik, Pertamina akan fokus mengelola pasokan BBM di daerah tujuan mudik dan daerah wisata. “Tiga hari ini kita akan fokus mengelola pasokan BBM di daerah-daerah tujuan mudik dan daerah-daerah wisata, dan selanjutnya kita akan siap-siap menyambut arus balik,” ungkap Nicke. Dalam kesempatan tersebut, Nicke juga mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ingin membeli BBM, dapat menggunakan metode pembayaran nontunai untuk mempercepat antrian di SPBU. (Yetede)

JAKARTA, ID–Harga komoditas pangan pokok selama Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa-Lebaran 2023 relatif terkendali. Hal tersebut berkat kerja sama semua pemangku kepentingan di sektor pangan, baik Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA), Satgas Pangan Polri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemerintah daerah (pemda), maupun instansi/kementerian/lembaga terkait lainnya. Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas, terdapat sejumlah pangan pokok yang harganya usai Lebaran lebih rendah dari sebelum Lebaran. 

Rerata nasional harga beras premium pada 18 April 2023 mencapai Rp 13.640 per kilogram (kg) menjadi Rp 13.600 per kg pada 25 April 2023, sedangkan beras medium dari Rp 11.910 per kg menjadi Rp 11.890 per kg, daging sapi murni dari Rp 138.050 per kg menjadi Rp 138.010 per kg, gula konsumsi dari Rp 14.410 per kg menjadi Rp 14.390 per kg, dan minyak goreng kemasan sederhana dari Rp 18.130 per kg menjadi Rp 18.060 per kg, untuk pangan pokok lainnya cenderung naik dengan perbandingan periode yang sama.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjelaskan, mulai dari HBKN Natal Tahun Baru hingga Puasa-Lebaran, harga pangan pokok untuk pertama kalinya mengalami penurunan, paling tidak menunjukkan tren stabil. itu karena kersediaan cukup, distribusi lancar, dan kerja sama semua pihak berjalan baik. “Alhamdulillah, mulai dari Natal, Tahun Baru, sampai Puasa kemarin, harga bahan pangan pokok untuk pertama kalinya turun,paling tidak stabil. Ini berkat kerja sama seluruh pihak hingga membuat ketersediaan terjaga, distribusi lancar, sehingga harga ini stabil bahkan cenderung turun,” kata dia seperti dikutip dari salah satu media nasional, Selasa (25/04/2023). (Yetede)

JAKARTA – Kementerian Perindustrian masih mengumpulkan data para pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki yang terancam bangkrut karena anjloknya permintaan sejak tahun lalu. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito, mengatakan proses pendataan pengusaha yang paling terkena dampak masih dikebut oleh satuan tugas khusus di lembaganya. Dia tak membeberkan perkembangan jumlah pendataan tersebut lantaran masih dicocokkan dengan data beberapa asosiasi yang relevan dengan bisnis berorientasi ekspor tersebut. “Yang pasti, pemerintah semaksimal mungkin menawarkan solusi,” tuturnya kepada Tempo, kemarin. Permintaan produk tekstil dan sepatu dari Indonesia terus melambat selama beberapa waktu terakhir akibat gejala resesi dan konflik dagang global di sejumlah negara yang menjadi pasar utama, seperti Amerika Serikat dan Cina. Tekanan tersebut membuat kinerja kedua produk yang sempat tumbuh pada paruh pertama 2022 itu kembali merosot. Sebagai contoh, angka ekspor pakaian rajut dan aksesorinya menurun dari US$ 331 juta pada Desember 2022 menjadi US$ 284 juta pada Februari 2023. Dengan perbandingan periode serupa, kinerja ekspor alas kaki juga turun dari US$ 562,7 juta menjadi US$ 490,5 juta. (Yetede)

Ada yang tak lazim saat musim panen padi tahun ini. Biasanya musim panen diikuti penurunan harga beras dan gabah. Pada musim panen, apalagi panen raya seperti saat ini, produksi beras biasanya akan melimpah. Produksi serentak, kemampuan menyimpan gabah yang rendah, dan kebutuhan likuiditas petani yang tinggi sering membuat harga gabah/beras jatuh saat panen raya. Apalagi periode itu biasanya berbarengan dengan musim hujan, yang membuat petani sulit mengeringkan gabah. Harga gabah jatuh karena kualitasnya rendah.

Namun, hingga April 2023, harga gabah/beras tetap tinggi dan bahkan cenderung terus naik. Menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, pada 14 April 2023, harga beras medium bergerak di angka Rp 13.250-13.450 per kilogram. Selain lebih tinggi dari harga pada Januari (Rp 12.600-12.800 per kilogram), Februari (Rp 12.950-13.100 per kilogram), dan Maret 2023 (Rp 13.150-13.300 per kilogram), harga ini telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) baru beras medium yang sebesar Rp 10.900-11.800 per kilogram (tergantung wilayah). Apa penyebab harga beras terus naik? Apa ada kebijakan yang salah sehingga membuat pasar beras mengalami anomali?

Dari pengalaman berpuluh-puluh tahun lalu, diketahui bahwa titik kritis cadangan beras terjadi setiap 31 Desember. Cadangan beras pemerintah (CBP) minimal harus cukup untuk memenuhi masa tiga bulan (Desember-Februari) penyaluran, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini terkait dengan irama tanam serentak yang menghasilkan panen yang ajek: musim panen raya (Februari-Mei dengan 60-65 persen dari total produksi), panen gadu (Juni-September dengan 25-30 persen dari total produksi), dan musim paceklik (Oktober-Januari). (Yetede)

Ada yang tak lazim saat musim panen padi tahun ini. Biasanya musim panen diikuti penurunan harga beras dan gabah. Pada musim panen, apalagi panen raya seperti saat ini, produksi beras biasanya akan melimpah. Produksi serentak, kemampuan menyimpan gabah yang rendah, dan kebutuhan likuiditas petani yang tinggi sering membuat harga gabah/beras jatuh saat panen raya. Apalagi periode itu biasanya berbarengan dengan musim hujan, yang membuat petani sulit mengeringkan gabah. Harga gabah jatuh karena kualitasnya rendah.

Namun, hingga April 2023, harga gabah/beras tetap tinggi dan bahkan cenderung terus naik. Menurut Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, pada 14 April 2023, harga beras medium bergerak di angka Rp 13.250-13.450 per kilogram. Selain lebih tinggi dari harga pada Januari (Rp 12.600-12.800 per kilogram), Februari (Rp 12.950-13.100 per kilogram), dan Maret 2023 (Rp 13.150-13.300 per kilogram), harga ini telah melampaui harga eceran tertinggi (HET) baru beras medium yang sebesar Rp 10.900-11.800 per kilogram (tergantung wilayah). Apa penyebab harga beras terus naik? Apa ada kebijakan yang salah sehingga membuat pasar beras mengalami anomali?. 

Dari pengalaman berpuluh-puluh tahun lalu, diketahui bahwa titik kritis cadangan beras terjadi setiap 31 Desember. Cadangan beras pemerintah (CBP) minimal harus cukup untuk memenuhi masa tiga bulan (Desember-Februari) penyaluran, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini terkait dengan irama tanam serentak yang menghasilkan panen yang ajek: musim panen raya (Februari-Mei dengan 60-65 persen dari total produksi), panen gadu (Juni-September dengan 25-30 persen dari total produksi), dan musim paceklik (Oktober-Januari). (Yetede)

Ada yang terlewat ketika masyarakat Indonesia tengah merayakan Idul Fitri, yakni peringatan hari hak asasi petani Indonesia yang jatuh setiap 20 April. Padahal, di tengah harga pangan yang terus melambung tapi kesejahteraan petani semakin terpuruk, sudah sepantasnya kita mengarahkan perhatian kepada kaum tani, ujung tombak penyedia pangan negeri ini.

Ketetapan hak asasi petani merupakan hasil Konferensi Nasional Pembaruan Agraria dan Hak Asasi Petani di Cibubur pada 2001. Konferensi ini juga menghasilkan Deklarasi Hak Asasi Petani Indonesia, yang kemudian pada 2018 berkembang menjadi Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Petani dan Orang-orang yang Bekerja di Perdesaan (UNDROP).

Kelahiran UNDROP menambah instrumen hak asasi manusia dalam kerangka hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Ada 28 pasal dalam UNDROP. Namun, untuk mengukur situasi hak asasi petani di Indonesia, dapat mengacu pada tiga pasal kunci, yakni Pasal 17 tentang hak atas tanah, Pasal 19 ihwal hak atas benih, serta Pasal 15 mengenai hak atas pangan dan kedaulatan pangan. (Yetede)

JANGAN terkecoh oleh kata demokrasi dalam nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sudah lama segala keputusan partai ini hanya tunduk pada keputusan Megawati Soekarnoputri, ketua umumnya—termasuk dalam memutuskan siapa calon presiden yang mereka usung dalam Pemilu 2024. Setelah menolak dengan pelbagai cara, Megawati menunjuk Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024.

Keputusan PDIP ini tak mengejutkan. Sejak 2021, pelbagai lembaga survei menempatkan Gubernur Jawa Tengah itu dengan popularitas tiga besar, saling salip dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Popularitas Ganjar, menurut survei Indikator Politik Indonesia, hanya turun 8,1 persen menjadi 19,8 persen pada Februari 2023 setelah ia menolak tim nasional Israel bermain dalam Piala Dunia U-20.

Bisa saja publik kecewa atas sikap Ganjar itu. Orang Indonesia menyukai sepak bola. Penolakannya terhadap Israel, yang berujung pada batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20, membuat kita kehilangan hiburan massal itu. Tapi, bagi juragan partai, sikap Ganjar itu menunjukkan loyalitas kepada partai. Berdalih menerapkan ajaran Sukarno, PDIP menolak kedatangan tim Israel ke Indonesia. (Yetede)

Kemajuan pesat inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK) akan mendukung pertumbuhan sektor tersebut dan inklusinya. Proses transformasi digital sektor keuangan pun menjadi keniscayaan. Selain teknologi finansial atau tekfin, bank digital juga bermunculan. Beberapa tahun ke depan, konsep ”bank digital” akan menjadi arus utama. Sebagian besar bank akan menggunakan teknologi digital serupa. Demikian pula industry keuangan lain, seperti pasar modal, asuransi, dan lembaga pembiayaan. Semua memanfaatkan teknologi digital. Pasal 216 UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mendefinisikan cakupan ITSK dengan luas. ITSK meliputi sistem pembayaran, penyelesaian transaksi surat berharga, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, pengelolaan risiko, penghimpunan dan/atau penyaluran dana, pendukung pasar, aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto; dan aktivitas jasa keuangan digital lainnya.

Definisi ITSK yang luas serta progresivitas para pelaku ITSK menimbulkan tantangan dari sisi pengaturan dan pengawasan. Salah satunya adalah bagaimana regulator ITSK, dalam hal ini OJK dan BI, dapat meningkatkan kapasitas mengimbangi pertumbuhan industri ITSK. Hal ini terkait jumlah pelaku industri dan kecepatan inovasi. Dengan ratusan tekfin, bank, dan institusi jasa keuangan lain yang harus diatur, bayangkan-banyaknya perizinan dan intensitas proses pengawasan ITSK yang harus dilakukan OJK dan BI. Jika berpaku pada proses yang digunakan sekarang dan hanya mengandalkan sumber daya internal yang kini tersedia, jelas tak cukup. Perizinan yang lambat dan kurang jelas perjanjian tingkat layanannya (service-level agreement) merupakan salah satu keluhan utama pelaku industri ITSK. Di sisi lain, pengawasan yang kurang optimal akibat keterbatasan sumber daya internal regulator akan berbahaya bagi kelangsungan industri serta keamanan konsumen. Maka, diperlukan terobosan untuk mengatasinya. (Yoga)