Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menyetujui 65% dari laba bersih 2024 dibagikan sebagai dividen tunai senilai Rp 13,95 triliun setara Rp 374,06 per saham. Sepanjang 2024, BNI mencetak laba bersih Rp 21,46 triliun. Rapat juga menetapkan sebesar 35% atau Rp 7,5 triliun akan dialokasikan sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usaha berkelanjutan. Dengan demikian, BNI akan menyetorkan Saham Rp 8,37 triliun sebagai dividen bagian Negara. Pemerintah RI telah mengalihkan 22,3 miliar (60%) saham yang terdiri dari 144 juta saham Seri B dan 14,7 miliar saham Seri C BBNI kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI dengan skema inbreng dengan total nominal mencapai Rp 5,7triliun. Angka ini didapat dengan mengacu pada nilai nominal saham seri B sebesar Rp 3.750 per saham dan Rp 187,50 per saham Seri C.

Saham pemerintah RI BNI, yaitu saham seri A Dwiwarna tetap tidak berubah. Dengan demikian, pengalihan saham ini tidak mengubah pengendalian pemerintah RI di BNI. Saham pemerintah RI di BBNI menjadi kepemilikan tidak langsung melalui PT BKI yang bertindak sebagai holding operasional Danantara. Sehingga, dividen yang akan disetorkan BNI kepada Danantara melalui PT BKI sebesar Rp 8,37 triliun. Dirut BNI, Royke Tumilaar mengatakan, pemerintah memastikan Danantara dijalankan secara profesional dan untuk memastikan pengawasan yang kuat juga telah dibentuk dewan pengawas yang terdiri dari Kementerian BUMN, Kemenkeu dan satu pejabat pemerintah yang ditunjuk. Selain itu, terdapat dewan penasihat yang beranggotakan dua mantan presiden RI yakni Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono. (Yetede)

Emiten perbankan papan atas seperti PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), menebar kabar baik bagi pemegang sahamnya, dengan mengumumkan pembagian dividen jumbo hingga total Rp 146,93 triliun sebelum hari raya Idul Fitri 2025. Pembagian 'THR lebaran' kepada pemegang saham tersebut mendapat respon positif dari pasar, yang terlihat dari penguatan saham-sahamnya di lantai bursa. BBRI akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 51,73 triliun atau 86% dari total laba bersih 2024. Pembagian dividen senilai Rp 343,4 per saham tersebut, telah disetujui dalam RUPST, Senin (24/3/2025).

Bank Himbara lainnya, BMRI juga akan membagikan dividen jumbo sebesar Rp 43,51 triliun atau 78% dari laba bersih 2024. Dividen senilai Rp 466,18 per saham tersebut, telah disetujui RUPST Bank Mandiri, Selasa (25/3/2025). Disusul BBNI akan membagikan dividen Rp 374,06 per saham atau Rp 13,95 triliun, setara 65% laba bersih 2024 dan BBTN juga akan membagikan dlividen senilai Rp 53,57 per saham atau Rp751 miliar, setara 25% laba 2024. Bank swasta terbesar di Indonesia, BBCA juga telah mendapat persetujuan RUPST, Rabu(12/3/2025) untuk membagikan dividen sebesar Rp 300 per saham atau Rp 36,98 triliun yang setara 67% laba bersih 2024. (Yetede)

Mentan, Andi Amran Sulaiman mengingatkan pelaku usaha untuk menjaga integritas dengan tidak mengalihkan kemasan beras medium menjadi premium karena akan merugikan konsumen. Pemerintah segera mengecek ke lapangan, bila ditemukan pelanggaran, akan diberi sanksi tegas. Mentan menegaskan, pihaknya segera melakukan pengecekan terhadap pengusaha yang terindikasi mengubah kemasan beras medium menjadi kemasan premium yang merugikan konsumen di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini Kementan telah mendeteksi adanya praktik nakal tersebut atau indikasi pengubahan kemasan beras medium menjadi premium.

“Sudah, di beberapa tempat, kami ambil sampelnya, kami cek, ternyata isinya medium, tapi tulisnya premium," kata Mentan. Mentan mengingatkan pengusaha agar tidak mengalihkan isi beras medium menjadi premium hanya dengan mengganti kemasan dan label. Pemerintah akan melakukan pemeriksaan di seluruh Indonesia guna memastikan praktik curang itu dihentikan dan memberi sanksi tegas bagi pengusaha yang melanggar aturan. “Sampaikan ke semua pengusaha, jangan medium dialihkan jadi premium. Sebentar lagi kami cek seluruh Indonesia," tegas Mentan. Mentan juga mengimbau pengusaha menjaga integritas dan tidak merugikan konsumen demi keuntungan semata, seperti kasus minyak goreng kemasan Minyakita. (Yetede)

Kementan menjajaki sinergisitas dengan BPOM guna mendukung hilirisasi industri obat herbal di indonesia. Kedua pihak meyakini potensi hilirisasi industri obat herbal ini dapat menyumbang Rp 300 triliun bagi perekonomian Indonesia. “Karena ternyata khusus yang berhubungan dengan obat herbal ini sangat besar. Dari Rp 6.000 triliun yang ada di BPOM, khusus untuk ini saja (pertanian) ada Rp 300 triliun, jadi besar sekali potensi ekonominya," ujar Kepala BPOM Taruna Ikrar. Kerja sama itu digerakkan karena Indonesia memiliki potensi obat herbal melalui sektor pertanian sebesar 30.000 spesies tanaman , dimana telah diperoleh 17.264 obat herbal khas Indonesia.

“Namun sampai sekarang baru 78 jenis yang telah naik status menjadi Obat Herbal Terstandar (OHT) dan hanya 21 yang mencapai tingkat fotoframaka,” kata Ikrar di Kantor Kementan Jakarta, Rabu (26/03) Industri obat herbal ini berpotensi menyumbang Rp 300 triliun bagi ekonomi Indonesia. Mentan, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, kerja sama pengembangan obat herbal ini diarahkan menjadi apotik desa. Pengembangan apotik desa itu bagian dari gagasan besar Presiden Prabowo yakni koperasi desa.“Kita akan membangun koperasi desa, ada 70 ribu di seluruh Indonesia, nanti di dalamnya ada apotik  desa," tutur Mentan. Karenanya, sinergisitas Ke-mentan dengan BPOM tersebut diharapkan memberikan sumbangsih obat-obatan herbal khas Indonesia. (Yetede)

Kondisi perekonomian AS kini, menimbulkan kekhawatiran munculnya stagflasi terhadap perekonomian dunia. Untuk itu, pemerintah Indonesia harus menyiapkan ancang-ancang agar kondisi tersebut tidak memberi dampak rambatan terhadap perekonomian nasional. Stagflasi adalah kondisi ketika inflasi tinggi terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat dan tingkat pengangguran yang meningkat. Kebijakan tariff impor baru AS, meningkatnya biaya logistik global dan tekanan geopolitik berpotensi memicu stagflasi berskala global. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mengatakan, gejala stagflasi menjadi peringatan dini bahwa fondasí makro ekonomi nasional harus siap menghadapi tekanan global yang semakin kompleks.

Risiko stagflasi global memberikan dua dampak utama yaitu pelemahan nilai tukar rupiah dan perlambatan ekspor. “Duasektor ini menjadi penopang utama stabilitas ekonomi nasional dan keduanya sangat sensitif terhadap dinamika eksternal," jelas Syafruddin, Rabu (26/3/2025). Saat terjadi inflasi tinggi di AS dan Bank Sentral AS (The Fed) mempertimbangkan untuk menunda pemangkasan suku bunga, bahkan mungkin menaikkan kembali jika tekanan harga berlanjut, maka arus modal cenderung keluar dari negara berkembang.

Investor global akan memburu aset-aset safe haven seperti USD dan obligasi pemerintah AS yang menawarkan imbal hasil tinggi. Kondisi tersebut memberi tekanan besar pada mata uang negara-negara berkembang, termasuk rupiah. “Rupiah melemah tiap kali The Fed memberikan sinyal hawkish, apalagi jika didorong oleh kekhawatiran stagflasi yang membuat volatilitas pasar meningkat," jelas dia. “Ketidakpastian global, jika tak diimbangi koordinasi fiskal dan komunikasi kebijakan yang kuat, dapat mengikis kepercayaan pelaku usaha dan konsumen,” tegas Syafruddin. (Yetede)

Puncak arus mudik Lebaran 2025 diprediksi terjadi pada Jumat (28/3) yang merupakan libur hari pertama pelaksanaan cuti bersama. Jumlah pemudik yang telah meninggalkan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek lebih awal masih belum signifikan. Berdasarkan pantauan di Km 101 Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) pada Rabu (26/3) pukul 17.00, arus lalu lintas ramai lancar. Kendaraan pribadi mendominasi, beberapa diantaranya membawa barang bawaan di atas mobil. Kecepatan mobil berkisar 60-100 km per jam. Tempat istirahat di Km 101 pun masih sepi, tidak ada antrean di SPBU, toilet, dan tempat parkir.

Menko PMK, Pratikno seusai meninjau arus mudik di Rest Area Km 57 Tol Jakarta-Cikampek, Rabu, mengatakan, hasil pemantauan menunjukkan tidak ada permasalahan yang berarti dalam pelaksanaan mudik tahun ini. Sejumlah persiapan telah dimatangkan untuk memastikan arus lalu lintas lancar selama mudik Lebaran. ”Kami terus meningkatkan kerja sama dan sinergi dengan seluruh pihak. Perencanaan sudah kami susun sebaik-baiknya. Saatnya sekarang mengawal implementasinya sedetail mungkin, melakukan monitoring, melakukan respons cepat terhadap masalah-masalah detail di lapangan,” ujar Pratikno. (Yoga)

Penjualan mobil listrik Tesla di Eropa anjlok hingga 49 % dalam dua bulan pertama 2025. Sentimen negatif terhadap sikap politik CEO Tesla, Elon Musk di Eropa dan afiliasinya dengan Presiden AS, Donald Trump menjadi penyebab merosotnya minat pasar Eropa itu. Sementara, mobil listrik China, BYD, membukukan pendapatan 107 miliar USD pada 2024, mengalahkan pendapatan Tesla yang tercatat 77,7 miliar USD pada periode yang sama. Meski dikenai tarif tinggi di pasar Eropa dan AS, prospek penjualan BYD diyakini tetap melesat tahun ini. Anjloknya penjualan Tesla terlihat dari data yang dilansir Asosiasi Produsen Mobil Eropa (ACEA), awal pekan ini.

Dalam catatan ACEA, selama tiga bulan terakhir penjualan Tesla kurang dari 17.000 unit di wilayah Uni Eropa, Inggris, dan negara-negara Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa. Angka ini jauh lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni 28.000 unit Tesla. Penurunan juga terjadi ketika penjualan kendaraan listrik melonjak hingga 28,4 % sepanjang dua bulan pertama tahun ini menjadi 255.489 unit. Dari angka tersebut, kenaikan terjadi di pasar Uni Eropa sebesar 15,2 %. Di dua negara Eropa, yakni Jerman dan Perancis, Tesla merasakan kemerosotan penjualan paling tinggi, yakni hampir separuhnya dibanding tahun 2024.

Reaksi keras yang sangat kuat terjadi di Jerman setelah Musk menyuarakan dukungannya terhadap partai sayap kanan AfD. Sebaliknya, penjualan BYD melesat, hampir 4,3 juta unit kendaraan tahun lalu, meningkat 40 % dibanding tahun sebelumnya. Pada Februari 2025, secara bulanan penjualan BYD tercatat 318.000 unit, melonjak 161 %, meninggalkan Tesla. Wakil Presiden BYD, Stella Li mengatakan, pendaftaran untuk pembelian BYD di Eropa selama Maret dan April akan melejit. (Yoga)

Pada Selasa (18/3) IHSG terjun 6,1 % ke level 6.076 pada penutupan sesi I, penurunan terdalam sejak masa Covid-19 tahun 2020. Koreksi ini diawali anjloknya saham-saham unggulan, terutama perbankan besar dan perusahaan teknologi raksasa milik konglomerat. Menilik kondisi perekonomian global dan domestik saat ini, seharusnya tak ada alasan bagi IHSG untuk ambles hanya dalam hitungan menit sampai-sampai BEI harus menghentikan perdagangan sesi I pada pukul 11.19. Ini langkah tepat untuk meredam kepanikan yang merebak di kalangan pelaku pasar saat itu. Pelemahan IHSG lebih dipicu faktor domestik. Artinya, sentimen negatif pada kondisi ekonomi dalam negeri menjadi pemicu utama, bukan tekanan eksternal. Anjloknya IHSG secara signifikan pada 18 Maret memunculkan pertanyaan : mengapa pasar bisa begitu panik, padahal secara fundamental, kondisi ekonomi Indonesia masih cukup solid?

Meski ada tantangan berupa pelemahan daya beli kelas menengah bawah, secara keseluruhan aktivitas ekonomi tetap tumbuh, didukung konsumsi rumah tangga dan investasi yang relatif terjaga. Inflasi juga dalam level yang terkendali. Bahkan, menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, di mana harga pangan biasanya melonjak, inflasi tetap moderat. Pasokan komoditas pangan bergejolak (volatile food) relatif aman selama bulan puasa. Cadangan devisa tercatat 154,5 miliar USD, memadai untuk membiayai 6,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Dengan ketiga faktor ini, logikanya pasar tidak merespons secara berlebihan.

Artinya, penurunan IHSG bukan cerminan dari kerentanan ekonomi makro, melainkan lebih pada gejolak sentimen di pasar keuangan yang dipicu informasi yang kurang akurat, kepanikan yang menyebar cepat, atau ketiadaan kontrol psikologis pelaku pasar terhadap dinamika sesaat. Di sini pentingnya membangun ekosistem pasar modal yang lebih resilien. Peran regulator dalam memastikan komunikasi yang jernih, transparansi informasi, dan edukasi investor jadi kian krusial agar gejolak sementara tak berubah menjadi krisis kepercayaan. Dengan fondasi ekonomi kuat dan koordinasi kebijakan yang efektif, seharusnya kita mampu meredam efek domino sentimen negatif jangka pendek. Communication is policy. Sebagus apa pun kebijakan, jika tidak dikomunikasikan dengan baik, hasilnya bisa mengecewakan. Jika komunikasi terjalin dengan baik, tidak semestinya harga saham rontok. (Yoga)

Sehubungan dengan arus mudik dan balik Lebaran, pemerintah melarang mobilitas angkutan barang selama 16 hari, 24 Maret-8 April 2025. Sampai dengan Rabu (26/3) kebijakan ini telah berlangsung tiga hari. Pengusaha logistik melalui sejumlah cara sudah melancarkan protes. Salah satunya adalah dengan mogok mengangkut barang selama dua hari, mulai Kamis (20/3) sampai Jumat (21/3). Pemerintah bergeming. Wakil Sekjen Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Agus Pratiknyo mengatakan, belum ada lonjakan pergerakan masyarakat sejak pembatasan angkutan pada Senin (24/3). Padahal, durasi pembatasan yang makin lama dilakukan mengakomodasi masyarakat agar tidak terjadi kepadatan.

”Ini kami sangat sayangkan, kenapa tidak diberikan kesempatan dahulu bagi pelaku usaha distribusi barang. Kami bisa beri layanan (pengiriman) 1-2 hari itu sangat signifikan,” kata Agus, di Jakarta, Rabu. Potensi kerugian terganggunya jalur distribusi logistik, menurut Agus, dapat mencapai Rp 1 triliun-Rp 2 triliun per hari. Tidak hanya pada pelaku angkutan darat, tetapi juga menyentuh pergudangan, pabrikan, perkapalan, dan kegiatan ekspor-impor. Pembatasan angkutan barang yang mengganggu alur distribusi logistik, dapat memengaruhi tingkat kepercayaan mitra kerja asing.

”Banyak investor enggan berinvestasi di Indonesia karena regulasi tidak jelas, banyak dikuasai ormas. Pemerintah juga tidak anggap sektor usaha penting dilindungi,” katanya. Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Benny Soetrisno mengatakan, kapal laut angkutan container antar benua tidak libur sehingga kontainer tetap diturunkan di pelabuhan. Jika container tidak ada yang mengangkut, penumpukan kontainer di pelabuhan akan terjadi. Pengusaha akan dikenai biaya penumpukan ketika melebihi batas waktu. Komoditas agrikultur yang paling terdampak pembatasan angkutan barang. Demikian pula barang makanan dan minuman. (Yoga)

Gangguan penerapan sistem perpajakan Coretax berimbas pada tertekannya penerimaan negara. Pemerintah diharapkan melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap seluruh aspek pengadaan dan implementasi Coretax. Kredibilitas pemerintah sebagai otoritas pajak dipertaruhkan. Sejak 1 Januari 2025, pemerintah resmi memberlakukan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Coretax yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis terkait urusan penyetoran dan pelaporan pajak. Sayangnya, sejak hari pertama penerapan, pelaku usaha menghadapi berbagai kendala mengakses sistem. Mulai dari kesulitan mendaftar dan mengakses (log in), kapasitas bandwidth yang terbatas hingga situs gagal dimuat, sampai ketidaksesuaian data pajak dalam sistem, yang memicu terjadinya kegagalan proses pembayaran.

Kondisi ini menyebabkan turunnya penerimaan negara pada Januari-Februari 2025 sebesar 30,2 % menjadi Rp 187,8 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Kemenkeu, Dwi Astuti mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan terbaru, Coretax telah mengalami peningkatan kinerja sistem, khususnya pada proses log in, registrasi, penerbitan faktur pajak, pelaporan surat pemberitahuan (SPT), dan pembuatan bukti potong. ”Hal ini terlihat dari penurunan yang signifikan pada waktu tunggu (latensi) di area layanan Coretax DJP pada periode akhir Februari 2025,” ujar Dwi, di  Jakarta, Rabu (26/3). Untuk membantu wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan Coretax, DJP telah menyediakan berbagai saluran komunikasi dan asistensi yang dapat diakses dengan mudah.

Pemerintah juga menghapus sanksi keterlambatan pembayaran pajak bagi pihak yang terdampak Coretax selama masa pajak Januari-Maret 2025. Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi menilai, Coretax semestinya diterapkan secara bertahap demi mengurangi potensi gangguan dan dampaknya ke penerimaan negara. Di tengah proses perbaikan, ia berharap pemerintah meluncurkan ulang sistem, lalu bertahap menerapkannya mulai dari lingkup terkecil. Ia mengingatkan, perbaikan Coretax menjadi pertaruhan kredibilitas pemerintah sebagai otoritas pajak. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi serius atas sistem perpajakan tersebut, termasuk audit menyeluruh terhadap aspek pengadaan dan implementasinya. (Yoga)