PENGOLAHAN MIGAS : PROYEK KILANG KEMBALI ‘TERHANTAM’
Belum tuntas persoalan yang mengadang proyek Grass Root Refinery atau GRR Tuban yang dikerjakan bersama dengan perusahaan asal Rusia, yakni Rosneft, kini Refinery Development Master Plan Balikpapan ikut terancam setelah Bank Ekspor-Impor Amerika Serikat mundur dari rencana memberikan pinjaman senilai US$99,7 juta. Mundurnya Bank Ekspor-Impor Amerika Serikat atau the US Export-Import Bank dari proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan diambil menyusul komitmen pemerintah Amerika Serikat untuk berhenti menyalurkan pinjaman pada proyek berbasis bahan bakar fosil di luar negeri. Dikutip dari Bloomberg, keputusan itu diambil dewan direksi setelah mendapat tekanan dari sejumlah aktivis lingkungan yang menyatakan rencana pinjaman tersebut bertolak belakang dengan komitmen Presiden AS Joe Biden dalam upaya melawan perubahan iklim. “Sebagai tindak lanjut dari evaluasi yang disampaikan pemangku kepentingan terkait baru-baru ini, proyek itu telah dihapus dari agenda,” kata Juru Bicara Bank Ekspor-Impor AS Sean Bartlett, seperti dikutip dari Bloomberg, Kamis (27/4). Program Manager Finansial Internasional Friends of the Earth Kate DeAngelis mengatakan bahwa keputusan itu memberi sinyal penting bagi pemerintahan Biden dalam pendekatannya dengan proyek energi di luar negeri. “Kami berharap dengan ini Bank Ekspor-Impor telah meninjau ulang pembiayaan untuk kilang minyak, mengingat risikonya yang tinggi untuk pencemaran lingkungan,” katanya.
Untuk diketahui, RDMP Balikpapan merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang dilaksanakan oleh Kilang Pertamina Balikpapan. RDMP Balikpapan didesain untuk meningkatkan kapasitas pengolahan yang semula 260.000 barel per hari menjadi 360.000 barel per hari, dengan peningkatan kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang dihasilkan dari Euro II menjadi Euro V. Pri Agung Rakhmanto, pakar ekonomi energi dan perminyakan Universitas Trisakti, mengatakan pembatalan pembiayaan RDMP Balikpapan menjadi pekerjaan rumah tambahan yang harus segera diselesaikan. Terlebih, RDMP Balikpapan dikerjakan untuk menjadikan Kilang Balikpapan lebih hijau dari sebelumnya, sesuai dengan upaya pemerintah mencapai net zero emission pada 2060. “Ini menjadi pekerjaan rumah tambahan bagi PT Pertamina (Persero) untuk mencari sumber pendanaan baru atau mengatur lagi strategi alokasi belanja keuangan dan distribusi pendanaan proyeknya secara menyeluruh,” katanya saat dihubungi, Kamis (27/4).
DAMPAK PENURUNAN PRODUKSI CPO : Menjaga Harga Minyak Goreng Tetap Aman
Pemerintah bergerak cepat mengantisipasi dampak El Nino yang bisa berujung kepada meningkatnya harga minyak goreng di dalam negeri, karena merosotnya produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil. Kementerian Perdagangan memprediksi El Nino atau fenomena pemanasan suhu muka laut pada tahun ini bisa menurunkan produksi crude palm oil (CPO). Hal itu pun bisa berujung naiknya harga minyak goreng karena kekurangan bahan baku. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan Muhri mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi terhadap kenaikan harga minyak goreng yang dipicu oleh El Nino melalui sejumlah kebijakan khusus untuk minyak goreng. Kebijakan tersebut di antaranya adalah besaran untuk rasio kuota hak ekspor CPO yang dipangkas menjadi 1:4, dan insentif lain untuk minyak goreng kemasan. Selain itu, pemerintah juga akan terus memonitor pergerakan pasokannya. Dengan adanya kebijakan tersebut, maka rasio penjualan ke luar negeri dan pemenuhan DMO dipangkas menjadi 1:4. Artinya, produsen hanya bisa melakukan ekspor sebanyak empat kali dari jumlah pemenuhan pasokan dalam negeri.
Sebelumnya, pemerintah juga telah memangkas rasio kuota hak ekspor CPO dari 1:8 menjadi 1:6 per 1 Januari 2023. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Firman Hidayat menuturkan bahwa eksportir sebenarnya memiliki hak ekspor berlebih sehingga terjadi disinsentif untuk melakukan DMO. Dia pun memperkirakan hak ekspor yang dimiliki oleh eksportir secara keseluruhan pada akhir tahun kurang lebih mencapai 4 juta ton. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa menambahkan bahwa ada dua hal yang bakal dilakukan pemerintah dalam rangka mengantisipasi El Nino tahun ini. Pertama, meningkatkan produksi di hulu dan mengantisipasi penurunan dengan berbagai cara yang merupakan wilayah kerja Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian. Kedua, pihaknya akan melakukan langkah-langkah penguatan stok cadangan pemerintah di sisi hilir.
Sekitar 30% Makanan di Pasar Mengandung Zat Berbahaya
JAKARTA, ID – Penarikan “Indomie Rasa Ayam Spesial” produksi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang dilakukan Otoritas Kesehatan Kota Taipei, Taiwan, perlu mendapatkan perhatian serius pemerintah Indonesia. Bukan tidak mungkin hal yang sama terjadi di Indonesia. Diperkirakan, sekitar 30% bahan pangan maupunmakanan siap saji di Tanah Air masih banyak mengandung bahan berbahaya. Pengawasan dan uji sampel harus segera dilakukan menyeluruh secara reguler, baik sebelum barang dipasarkan maupun setelah beredar. “Peningkatan pengawasan harus dilakukan, secara reguler, baik pre-market maupun post market. Sanksi tegas juga harus diberlakukan termasuk ke pedagangnya, dengan misalnya tidak boleh berjualan di pasar yang dikelola pemda sehingga jera,” kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi kepada Investor Daily, Jakarta, Kamis (27/04/2023). Hal itu dikatakan Tulus menyusul penarikan produk mi instan “Indomie Rasa Ayam Spesial” produksi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk yang dilakukan Otoritas Kesehatan Kota Taipei, Taiwan, karena bumbunya mengandung residu pestisida etilen oksida sebesar 0,187 mg/kg (ppm). (Yetede)
Dalam 3 Bulan BRI Cetak Laba Rp 15,56 Triliun
JAKARTA — Ditengah kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan karena gejolak keuangan, terutama setelah kegagalan beberapa bank di Amerika Serikat, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI berhasil mengawali tahun 2023 dengan melanjutkan kinerja cemerlang. Di tengah gejolak perekonomian global, hingga akhir kuartal I tahun 2023 BRI mampu mencatatkan laba secara konsolidasian (BRI Group) sebesar Rp15,56 triliun atau tumbuh 27,37% year on year (yoy). Adapun asset BRI Group tumbuh 10,46% yoy menjadi Rp1.822,97 triliun. Terkait dengan pencapaian tersebut, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa di tengah gejolak perekonomian global tersebut, pada 3 bulan pertama di tahun 2023, BRI dapat melanjutkan kinerja positifnya. Hal tersebut tak lepas dari komitmen BRI untuk tetap tumbuh secara berkelanjutan dengan fokus di segmen UMKM yang telah menjadi pondasi pertumbuhan bisnis perusahaan selama lebih dari 127 tahun. Dari sisi penyaluran kredit, seluruh segmen kredit BRI tercatat tumbuh positif, dengan kontributor utama di segmen mikro yang tumbuh 11,18%, sehingga total kredit dan pembiayaan BRI Group menjadi sebesar Rp1.180,12 triliun. (Yetede)
Pembiayaan Tumbuh di Atas 20%, Kinerja BSI Impresif
JAKARTA, ID -- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) membukukan kinerja impresif sepanjang kuartal I-2023 dengan perolehan laba bersih mencapai Rp 1,46 triliun, tumbuh dua digit 47,65% secara year on year (yoy). Kemampuan BSI memperkuat fungsi intermediasi melalui penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran pembiayaan telah mendorong pertumbuhan positif kinerja perseroan. Direktur Utama BSI Hery Gunardi menyatakan, perseroan berhasil mencatatkan pertumbuhan kinerja positif dan sehat sepanjang Januari-Maret 2023, didukung oleh kesinambungan yang solid antara. pendanaan dan pembiayaan. Pada kuartal I-2023, perseroan berhasil mencatatkan perolehan laba bersih sebesar Rp 1,46 triliun, tumbuh 47,65% secara year on year (yoy). “Alhamdulillah , BSI meraih kinerja yang menggembirakan sepanjang kuartal I tahun ini, dan secara berkesinambungan kami memperkuat fungsi intermediasi guna mendukung momentum pertumbuhan positif ekonomi. Kami dapat menjaga keberlanjutan pertumbuhan ini dengan fokus pada aspek likuiditas terutama pertumbuhan dana murah, serta menjaga kualitas aset,” ujar Hery dalam konferensi pers Paparan Kinerja BSI Kuartal 3 di Jakarta, Kamis (27/4/20). (Yetede)
Ombudsman: Pemda Harus Miliki Integrasi Kanal Pengaduan dengan Kemenaker
JAKARTA, ID – Ombudsman menyatakan, dari pemantauan terhadap implementasi kebijakan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2023 ditemukan adanya akses yang terbatas pada Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kota/kabupaten dengan website Posko Satgas THR Keagamaan 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Ombudsman juga menilai pemerintah daerah (pemda) seharusnya memiliki integrasi kanal pengaduan dengan Kemenaker. “Sehingga terdapat beberapa laporan pengaduan yang tidak tercatat pada link website kementerian, koordinasi antar-Disnaker kota/kabupaten yang berjalan sendiri-sendiri dalam penanganan tindak lanjut pengaduan,” kata Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng saat dihubungi pada Kamis (27/4/2023). Robert menjelaskan, pemerintah harus melakukan pemetaan tentang kondisi setiap perusahaan. Dari hasil pemantauan Ombudsman masih ada perusahaan yang memiliki kondisi arus kas keuangan terbatas, dalam artian bila harus membayarkan THR maka kegiatan operasi perusahaan akan berhenti. Ketiadaan pemetaan masalah yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan di daerah, berpotensi maladministrasi dalam hal kepastian direalisasikannya pembayaran THR, termasuk perihal kepastian perihal penegakan sanksi kepada perusahaan dimaksud. “Dalam klasifikasi seperti ini perlu didorong kesepakatan dan diawasi pemerintah mengenai skema pembayaran THR-nya,” kata Robert. (Yetede)
Kemendag Pangkas 33%, DMO Migor Mulai Mei
JAKARTA, ID - Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memangkas target domestic market obligation (DMO) atau kewajiban pasok dalam negeri untuk Minyakita menjadi 300.000 ton per bulan, dari sebelumnya 450.000 ton, atau turun 33%. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Mei 2023. Penurunan itu dimaksudkan untuk menjaga stabilitas DMO dan kinerja ekspor. Perubahan kebijakan merupakan hasil rapat koordinasi evaluasi kebijakan minyak goreng pada tanggal 18 April 2023. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Pada Februari kemarin, Kemendag menaikkan DMO sebesar 50% menjadi 450 ribu ton per bulan untuk meningkat kan jumlah suplai minyak goreng rakyat menjelang Ramadan dan Lebaran 2023. Kebijakan tersebut berlaku dari bulan Februari hingga April 2023. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan Muhri mengatakan, salah satu pertimbangan diturunkannya target DMO tersebut adalah melihat kondisi minyak goreng kemasan maupun premium, baik selama Ramadan maupun setelah Lebaran. Serta, harga dari tandan buah segar (TBS) sawit yang relatif stabil di level Rp2.000 per kg. “Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada distributor yang sudah mendistribusikan minyak goreng dan Minyakita karena tidak menaikan harga secara signifikan,” ujar dia pada acara konfrensi pers tentang Kebijakan Minyak Goreng di Kantor Kemendag, Kamis, (27/4). (Yetede)
Penjualan UNTR Naik 5,75%
JAKARTA, ID - PT United Tractors Tbk (UNTR), distributor tunggal alat berat merek Komatsu di Indonesia, menjual 1.791 unit Komatsu sepanjang kuartal I-2023 atau naik 5,72% dibanding periode sama tahun lalu 1.694 unit. Kenaikan penjualan tersebut mengerek pangsa pasar Komatsu menjadi 32% di industri alat berat nasional. Manajemen United Tractors dalam keterangan resmi yang dikutip Kamis (27/04/2023) mengungkapkan, kontribusi penjualan alat berat Komatsu diperoleh dari empat sektor, yakni pertambangan, kehutanan, konstruksi, dan agribisnis. Sepanjangtiga bulan pertama 2023, kontribusi terbesar penjualan Komatsu berasal dari sektor pertambangan. Pada Januari-Maret 2023, penjualan Komatsu di sektor pertambangan mencapai 64% dari total 1.791 unit atau sekitar 1.146 unit. Angka tersebut lebih besar dibanding periode sama tahun lalu yang sekitar 1.016 unit atau 60% dari total 1.694 unit. Selanjutnya, penjualan Komatsu di sektor kehutanan pada kuartal I-2023 mencapai 14% dari total atau sekitar 250 unit. Penjualan Komatsu di sektor tersebut tumbuh dibanding periode sama 2022 yang sebanyak 203 unit atau 12% dari total
1.694 unit. (Yetede)
Kementerian ESDM Tetapkan HBA April 2023
JAKARTA, ID - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah resmi menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) untuk bulan April yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 71.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Harga Mineral Logam Acuan dan Harga Batubara Acuan untuk Bulan April Tahun 2023. Dalam regulasi tersebut, HBA dalam kesetaraan nilai kalor 6.322 kcal/kg GAR, Total Moisture 12,58%, total sulphur 0,71% , dan Ash 7,58% ditetapkan pada angka US$ 265,26 per ton. Angka ini lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang mencapai US$283,08 per ton. “Harga ini digunakan sebagai HBA acuan selama bulan April ini dalam penentuan tarif royalti dan pada perhitungan HPB kalori< 6000,” ungkap Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Agung Pribadi, di Jakarta, Rabu (19/4). Selanjutnya, HBA dalam kesetaraan nilai kalor 5.200 kcal/kg GAR, Total Moisture 23,12% Total Sulphur 0,69%), dan Ash 6%. Penetapan yang dikategrikan HBA I digunakan sebagai HBA acuan pada perhitungan HPB kalori > 5.200 - 6.000. “HBA I ini ditetapkan di level US$ 102,53 per ton,” ujar Agung. Terakhir, HBA dalam kesetaraan nilai kalor 4.200 kcal/kg GAR, Total Moisture 35,29%, Total Sulphur 0,2% dan Ash 4,21% diperoleh angka sebesar USD87,81 per ton. “HBA II digunakan sebagai HBA acuan pada perhitungan HPB kalori <=5.200,” sebutnya. (Yetede)
Negosiasi Alot Tagihan Peretail
JAKARTA-Kementerian Perdagangan masih belum membayar tagihan utang selisih harga atau refaksi minyak goreng senilai Rp344 miliar kepada pengusaha retail. Tagihan itu muncul karena mandat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 yang telah dilaksanakan oleh anggota Asosiasi Penguasaha Ritel Indonesia (Aprindo) pada periode 19-31 Januari 2022. Saat ini peretail diperintahkan untuk menjual minyak goreng kemasan premium dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter. Hal itu disebabkan harga pembelian minyak goreng terlampau tinggi, yaitu mencapai Rp.18.000 per liter. Direktur jenderal perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, menuturkan bahwa tagihan tersebut akan segera dibayarkan kepada peretail jika telah memperoleh pertimbangan hukum dari Kejaksaan Agung. Pendapat itu dimintakan kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung terhadap hasil verifikasi surveyor. Hasil pertimbangan dari kejaksaan Agung itu nantinya digunakan sebagai dasar dalam proses pembayaran tagihan refaksi dan klaim selisih harga minyak goreng kemasan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. (Yetede)









