Aset properti sedang naik daun. Orang kaya asal Indonesia mengincar portofolio properti di sejumlah negara sebagai sasaran investasi. Baru-baru ini, salah satu keluarga crazy rich Indonesia dikabarkan membeli tiga rumah mewah di kawasan elit Nassim Road, Singapura, senilai US$ 206,7 juta atau Rp 2,3 triliun (asumsi kurs Rp 11.194 per dolar Singapura). Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat menyebutkan, The Wealth Report 2023 yang dirilis Knight Frank menunjukkan, Singapura menjadi salah satu pilihan bagi orang Indonesia untuk investasi properti. Memang residential property sebagai aset teraman dibandingkan bentuk lainnya. "Para orang kaya menyebutkan preferensi negara yang dibidik untuk membeli rumah yaitu US, UK, Australia, Singapura dan Jepang," kata dia, Kamis (27/4). Asumsi Singapura sebagai salah satu safe haven market memang mewarnai perspektif konsumen properti di Indonesia. Singapura dipercaya punya tata kelola pemerintah yang transparan, stabilitas politik, stable currency, harga yang naik pesat per tahun, regulated spatial planning, hingga properti yang berkualitas. "Misalnya di 2021 pertumbuhan harga di kisaran 10%, tahun 2022 berkisar 8,4%. Bahkan harga sewa residensial di awal 2022 naik 21%," kata Syarifah. Ketua Umum DPP Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) Lukas Bong bilang, negara yang menjadi sasaran investasi properti orang Indonesia antara lain Singapura, Malaysia, dan Australia. Alasan investasi di luar negeri untuk tujuan pribadi seperti anak bersekolah, medical, dan tempat tinggal, hingga investasi. "Harga properti di Singapura yang tertinggi. Maka dari itu, tidak sembarang investor dari Indonesia bisa membeli, ada kelas tertentu," sebut dia.

Tak seperti Ramadan di tahun-tahun lalu, konsumsi masyarakat Ramadan tahun 2023 ini tak sesuai harapan. Daya beli masyarakat nyatanya masih seret. Data Mandiri Spending Index (MSI) dari Mandiri Institute melaporkan, Indeks Nilai Belanja masyarakat per 2 April 2023 sebesar 133,5. Indeks Nilai Belanja pada pekan kedua Ramadan tersebut menurun dibanding akhir Maret 2023 yang sebesar 136,4. Tak hanya itu, Indeks Volume Belanja pekan kedua Ramadan itu juga tercatat menurun di level 155,9. Level itu turun dibanding akhir bulan lalu yang sebesar 160,5. "Nilai pengeluaran tahun ini lebih rendah. Tapi, aktivitas pengeluaran hampir sama. Hanya saja, tetap menghasilkan total pengeluaran lebih kecil di tahun ini," sebut Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono kepada KONTAN, kemarin. Yudo melihat, turunnya daya beli karena dipengaruhi inflasi yang masih tinggi. Meski melandai, inflasi masih di atas kisaran sasaran Bank Indonesia (BI) yang sebesar 2% hingga 4%. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, inflasi tahunan per Maret 2023 4,97% year on year (yoy), naik dibanding inflasi Februari yang sebesar 4,64% yoy. Indikasi daya beli masyarakat belum naik signifikan juga tampak dari hasil Survei Penjualan Eceran yang dilakukan BI. Hasil survei itu menunjukkan Indeks Penjualan Riil (IPR) kuartal I-2023 diperkirakan hanya tumbuh 1,6% yoy. Ketua Umum Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia Budihardjo Iduansjah bilang, turunnya belanja di pekan kedua Ramadan karena menunggu tunjangan hari raya (THR) cair. "Setelah cair, (penjualan) dari Lebaran sampai sekarang ramai," ujarnya.

Kondisi ekonomi dalam negeri yang semakin pulih membuat realisasi investasi terus meningkat. Namun sangat disayangkan, moncernya kinerja investasi itu belum sebanding dengan penyerapan tenaga kerja. Bukan baru kali ini, fenomena yang telah berlangsung lama ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah hingga saat ini. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi pada kuartal I-2023 sebesar Rp 328,9 triliun, setara 23,5% dari target realisasi investasi tahun ini yang sebesar Rp 1.400 triliun. Nilai tersebut tumbuh 16,5% dibanding periode yang sama pada tahun lalu, dan naik 4,5% dari kuartal sebelumnya. Sayangnya, jumlah tenaga kerja yang terserap pada periode itu belum sebanding. Dari data Kementerian Investasi pula, jumlah tenaga kerja yang terserap sebesar 384.892 jiwa. Jumlah itu belum beranjak dari kisaran 300.000 jiwa sejak tahun 2022 lalu. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut, sektor padat modal masih mendominasi realisasi investasi RI dibandingkan dengan padat karya. Hal ini menyebabkan serapan tenaga kerja yang dihasilkan tidak sebesar yang diharapkan. Meski begitu, Bahlil mengatakan, pemerintah tetap berusaha untuk menciptakan lapangan kerja baru sebanyak-banyaknya. Termasuk mendorong padat karya di sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, rendahnya serapan tenaga kerja tidak bisa disimpulkan hanya karena banyak investasi teknologi canggih atau industri 4.0 yang masuk. Sebab di banyak negara, industri smelter justru membutuhkan banyak tenaga kerja fisik.

Indonesia diprediksi akan terkena fenomena kemarau panjang (El Nino) pada bulan Agustus 2023 mendatang. Kemarau yang disertai cuaca kering ini dipastikan bakal berdampak terhadap produksi pangan. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kemtan) Suwandi mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan dampak El Nino terhadap produksi pangan nasional. Salah satunya adalah mendorong petani untuk mempercepat musim tanam setelah panen raya. "Kebijakan Menteri Pertanian adalah percepatan tanam setelah panen raya yang hampir berakhir di bulan Mei," kata Suwandi, Jumat (28/4). Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Budi Waryanto mengatakan, untuk mitigasi dampak El Nino, Bapanas telah berkoordinasi dengan Menteri BUMN agar segera menugaskan BUMN pangan untuk mengamankan stok dari hulu ke hilir. Sejatinya, Bapanas hanya berwenang di sektor pasca produksi dan distribusi pangan. Namun, El Nino bisa berimbas pada penurunan produksi, sehingga mengganggu stabilitas harga pangan. Untuk itu, perlu antisipasi sejak dini.

Penopang pendapatan bank-bank besar di Tanah Air sepanjang tiga bulan pertama tahun ini tampil beragam. Ada bank yang tetap mengandalkan pendapatan dari bunga. Ada juga bank yang terus mengoptimalkan pendapatan dari non bunga. Sejatinya, perbankan ingin mengoptimalkan pendapatan non bunga tahun ini agar bisa tumbuh dua digit di saat bunga acuan dalam tren meningkat. Namun, volatilitas nilai tukar rupiah menekan pendapatan berbasis komisi dari lini bisnis foreign exchange trading, revaluation dan derivatif. Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri tercatat mampu mengandalkan pendapatan non bunga sebagai penopang pertumbuhan bisnis mereka kuartal I 2023. BRI mencatat non interest income tumbuh 14,3% secara tahunan alias year on year  (yoy), sedangkan pendapatan bunga bersih hanya tumbuh 8,3% yoy. Bank Mandiri bisa mengimbangi pertumbuhan pendapatan dari bunga dan non bunga yakni masing-masing sekitar 12% yoy. Sementara pendapatan Bank  Centtral Asia (BCA) dan Bank BNI di tiga bulan pertama ditopang dari bunga. Net interest income (NII) BCA melonjak 28% yoy. Sedangkan pendapatan non bunganya baru tumbuh 5,6% yoy.  BNI  mencatat penurunan pendapatan non bunga hingga 19,7% yoy. NII bank pelat merah ini tumbuh 12,7% yoy.

Penguatan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG selepas libur Lebaran pada pekan ini sukses menembus zona hijau. Perkembangan ini memberikan optimisme bagi indeks komposit untuk dapat kembali mencapai level psikologis 7.000 pada paruh pertama tahun ini. Sinyal positif ini memantik optimisme pasar terhadap prospek investasi pasar saham dalam negeri di tengah ancaman resesi ekonomi global. Mengingat hingga hari terakhir perdagangan sebelum libur Lebaran, IHSG masih terkapar di zona merah. Bisnis mencatat, selama 2 hari berturut-turut usai libur Idulfitri, IHSG menguat 1,81%. Jadi, meskipun kemarin sempat melemah 0,43%, IHSG tumbuh positif 0,95% sepanjang tahun berjalan 2023 atau year-to-date (YtD), menjadi 6.915,72. Head of Research Surya Fajar Sekuritas Raphon Prima menilai, reli IHSG mulai terlihat sejak Maret 2023, sejalan dengan ekspektasi bahwa inflasi Indonesia terkendali berkat suku bunga yang bertengger di posisi puncak. Kendati tren positif terus menguat, dia mengimbau pelaku pasar mewaspadai potensi penurunan harga saham-saham berbasis energi seperti batu bara, khususnya usai momentum pembagian dividen. Raphon lebih memfavoritkan saham perbankan, seperti BBRI dan BBTN. Muhammad Alfatih, Vice President & Senior Technical Analyst Samuel Sekuritas, menambahkan bahwa IHSG berhasil menembus pola konsolidasi yang terbentuk sejak September 2022 di kisaran 6.735-6.860. Hal ini mengindikasikan potensi kenaikan lanjutan menuju target harga sekitar 7.100.

Harapan pemerintah untuk menyelamatkan aset negara yang dicuri oleh para oknum aparatur melalui tindak pidana korupsi mulai memperlihatkan titik terang seiring dengan selesainya draf RUU Perampasan Aset yang tinggal selangkah lagi disampaikan ke Senayan. Konfirmasi tuntasnya rancangan beleid tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang mengatakan bahwa presiden telah memberi disposisi penugasan kepada para menteri terkait sebelum RUU itu dikirimkan ke DPR. Adapun surat presiden untuk RUU Perampasan Aset kini ada di meja Presiden Joko Widodo, Kamis (27/4). Menurut rencana, RUU tersebut akan diserahkan kepada Komisi III DPR setelah rapat internal pemerintah yang melibatkan kementerian dan lembaga selesai. Alhasil dalam perkiraan, paling lambat pekan depan RUU ini sudah ada di tangan parlemen dan siap untuk dibahas. Mengingat begitu mendesaknya aturan ini, Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan sebelum Lebaran sempat memberi pernyataan terkait dengan proses penerbitan UU yang tidak kunjung selesai. Menurutnya, RUU Perampasan Aset memang merupakan inisiatif dari pemerintah tetapi dirinya juga meminta agar DPR segera membahas aturan tersebut. Desakan keberadaan RUU Perampasan Aset terus muncul ke permukaan mengingat maraknya kasus pamer harta yang dilakukan oleh beberapa oknum aparat negara dan keluarganya. Kasus penyelewengan wewenang aparat negara memang kerap kali berujung pada tindak pidana korupsi atau pencucian uang. Begitu banyaknya kasus yang mencuat ini kian menggarisbawahi betapa mendesaknya keberadaan UU Perampasan Aset agar pemerintah dapat melakukan langkah penegakan hukum sekaligus membuat jera para pelaku kejahatan. Apalagi laporan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan sebelumnya mengungkapkan adanya transaksi mencurigakan yang jumlahnya hingga Rp349 triliun.

PT Bayan Resources Tbk. (BYAN) memastikan bakal membagikan dividen final untuk tahun buku 2022 senilai total US$800 juta pada bulan depan.Direktur BYAN Jenny Quantero mengatakan, total dividen BYAN yang akan dibagikan untuk tahun buku 2022 sejumlah US$1,8 miliar, di mana US$1 miliar telah dibagikan BYAN sebagai dividen interim pada Januari lalu.“Saat itu dibagikan US$0,030 per saham. Untuk finalnya kami bagikan US$800 juta lagi, atau setara dengan US$0,024 per saham,” kata Jenny, dikutip Jumat (28/4). Dengan laba bersih dan total dividen tersebut, maka dividen payout ratio BYAN diperkirakan sebesar 82,9% dari laba bersih 2022.Dalam kesempatan terpisah, PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) juga menyetujui pembagian dividen tahun buku 2022 senilai Rp1,48 triliun atau setara Rp75 per saham.Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) AKRA yang digelar kemarin, menyepakati dividen fi nal senilai Rp50 per saham atau sekitar Rp987 miliar.Persetujuan ini menjadikan total dividen AKRA selama tahun buku 2022 menjadi Rp75 per saham atau sekitar Rp1,48 triliun. Sebelumnya, dividen interim AKRA sebesar Rp25 per saham telah dibayarkan pada 16 Agustus 2022. Direktur dan Corporate Secretary AKRA Suresh Vembu menyampaikan, AKRA memiliki kebijakan pembagian dividen minimal 30% dengan ketentuan laba bersih lebih dari Rp50 miliar.

Fenomena perekrutan tenaga kerja ke luar negeri untuk dipekerjakan sebagai pelaku penipuan daring tengah merebak. Model penawaran perekrutannya muncul di media sosial dan aplikasi pesan instan. Pemerintah diharapkan segera mengupayakan pencegahan dan penegakan hukum yang nyata agar fenomena ini tidak semakin berkembang. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menggambarkan, sepanjang 2022, Migrant Care menerima pengaduan 271 warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di sejumlah negara, antara lain Malaysia, Kamboja, Filipina, Myanmar, Laos, Arab Saudi, UEA Irak, dan Libya. Dari jumlah itu, 189 WNI mengadu menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau perekrutan ilegal, lalu ditempatkan bekerja sebagai penipu daring (online scammer) dan tukang judi daring. Mereka mayoritas ditempatkan di Kamboja. Beberapa di antaranya ditempatkan di Myanmar, Laos, dan Filipina.

”Sebagian besar perekrutan melalui platform digital, seperti Facebook, Telegram, dan Whatsapp. Pelaku biasanya menawarkan promo gaji besar, fasilitas tempat tinggal, makan, pusat olahraga, komisi, dan gratis biaya keberangkatan. Setelah itu, korban umumnya diberangkatkan menggunakan penerbangan carter,” ujar Wahyu, Jumat (28/4) di Jakarta. Dia menduga penawaran gaji yang besar dan kecocokan pekerjaan teknologi informasi menjadi alasan korban bisa terjebak. Dugaan lainnya, korban baru saja kehilangan pekerjaan di Indonesia. (Yoga)

Kian meluasnya praktik sistem kerja kontrak dan keengganan industri mengurangi ketergantungan pada staf kontrak kian mengancam posisi tawar dan kesejahteraan pekerja. Hasil survei terhadap 1.162 perusahaan yang dirilis JobStreet Indonesia, ”2022–2023 Outlook: Rekrutmen, Kompensasi, dan Benefit”, menunjukkan animo sebagian besar responden mem- pertahankan atau menambah jumlah staf kontrak dalam perekrutan tenaga kerja mereka (Kompas, 28/4). Sistem yang cenderung merugikan pekerja tak terampil ini menjadi problem besar bagi Indonesia karena sebagian besar tenaga kerja kita kurang terampil. Menurut data BPS, Agustus 2022, sebanyak 54,31 % angkatan kerja kita berpendi-dikan SMP ke bawah. Kebutuhan mengatasi angka pengangguran secepatnya dan ketidakmampuan menyiapkan angkatan kerja untuk beradaptasi dengan tuntutan pasar membuat pemerintah terkesan begitu gampang meliberalisasi pasar kerja.

Ada kebutuhan untuk menciptakan iklim investasi yang business friendly, yang diyakini akan menjanjikan penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya. Dalam beberapa aspek, hal ini dilakukan dengan mengorbankan perlindungan terhadap pekerja. Serikat pekerja menganggap pemerintah melalui UU Cipta Kerja dan UU penggantinya (UU No 6/2023) telah melempangkan jalan bagi kapitalisme dan perbudakan modern. Dibutuhkan formula seimbang serta adil antara tuntutan mewujudkan iklim investasi kondusif bagi penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan kewajiban negara memberikan perlindungan serta jaminan kehidupan yang layak bagi warganya. (Yoga)