Risiko Pelemahan Rupiah Perbankan Harus Waspada
OJK menilai bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak akan banyak berpengaruh secara langsung terhadap neraca bank. Namun, perbankan diimbau untuk tetap mewaspadai risiko pelemahan nilai tukar terhadap kenaikan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL). Mengacu data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di level Rp16.821,5 pada posisi Senin (7/4/2025) nyaris menuju Rp 17.000. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pada Januari 2025 risiko pasar terkait dengan nilai tukar tergolong sangat rendah, tercermin dari Posisi Devisa Neto (PDN) bank sebesar 1,24%, jauh di bawah threshold 20%. "Ini dapat diterjemahkan bahwa eksposur langsung bank terhadap risiko nilai tukar relatif kecil.
Sehingga pelemahan nilai tukar tidak akan banyak berpengaruh secara langsung terhadap neraca bank," tutur Dian. Merujuk data OJK, per Januari 2025 kredit yang disalurkan perbankan nasional kepada debitur mencapai Rp 7.782,22 triliun, tumbuh 10,27% secara tahunan (year on year/yoy). Dari nilai tersebut, kredit valas yang disalurkan sebesar Rp1.155,76 triliun, tumbuh 13,38% (yoy) per Januari 2025. Sementara itu, kredit rupiah masih mendominasi dengan penyaluran Rp6.626,45 triliun, tumbuh 9,74% (yoy). Apabila dilihat dari nominal penyalurannya, kredit valas hanya memiliki porsi 14,85% dari total kredit yang disalurkan perbankan per januari 2025. Mayoritas perbankan menyalurkan kredit berdenominasi rupiah. (Yetede)
Aprindo Optimis Bahwa Bisnis Ritel Tetap Tumbuh di Tengah Kondisi Sulit
Penumpang Whoosh Catat Rekor Tertinggi di Mudik Lebaran Sebanyak 23.500 Penumpang
Sektor Teknologi Digital Terdampak Kebijakan Tarif Trump
Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia
Pariwisata sandaran Hidup Pelaku UMKM dan Warga Sekitar
Indonesia dikenal dengan keindahan alam dan budayanya, tak heran jika obyek wisata menjamur di mana-mana. Potensinya besar, dari turis domestik maupun mancanegara, serta beragam kalangan usia dan kelompok ekonomi. Pariwisata membawa efek pengganda yang dampaknya langsung dirasakan oleh akar rumput dan menggerakkan roda ekonomi daerah. ”Obyek wisata komersial di Indonesia didominasi oleh jenis daya tarik wisata buatan,” tulis laporan BPS bertajuk ”Statistik Objek Daya Tarik Wisata 2023”.Titik wisata komersial sepanjang 2023 mampu mencetak pemasukan Rp 11,14 triliun. Bila dibagi dengan jumlah obyek yang tercatat, tiap usaha menghasilkan omzet Rp 2,87 miliar. Mayoritas pemasukan disumbang oleh hasil penjualan tiket masuk.
Dari 10 provinsi dengan jumlah pendapatan usaha obyek wisata terbesar, hanya empat yang berada di luar Jawa, yakni Bali, Riau, Sumut dan NTB. Jakarta merupakan provinsi dengan total pendapatan tertinggi hingga Rp 2,36 triliun dan menarik 33,1 juta pengunjung pada 2023. Keberadaan pariwisata tidak terlepas dari peran UMKM. Usaha yang dikelola masyarakat bisa hidup berkat wisatawan, khususnya wisnus. Meski belanja per orang rendah dari segi nominal, total belanjanya besar sampai melebihi wisman. ”Menurut saya, itu satu keberhasilan lain yang justru tak diangkat, bahwa pariwisata Nusantara itu mendukung UMKM. Coba saja pada level bawah, itu tak berarti jelek asal berdampak pada masyarakat langsung. Bukankah itu yang dibutuhkan Indonesia?” tutur pengamat pariwisata Myra Gunawan.
Bagi Indonesia, pariwisata semestinya dapat dipahami lebih dari sekadar industri yang berpedoman pada UU Kepariwisataan. Pariwisata bertugas menyejahterakan masyarakat, menguatkan identitas, termasuk memajukan budaya, bukan hanya memajukan ekonomi. Keberhasilan pariwisata tak lepas dari campur tangan UMKM yang notabene merupakan usaha masyarakat akar rumput. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan, pariwisata diharapkan masih menggerakkan roda ekonomi dalam skala lokal. Iklim usaha itu perlu didukung semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, serta pemangku kepentingan lain. Pada akhirnya, pariwisata tidak hanya berbicara soal keindahan suatu destinasi, tetapi juga kesejahteraan, seperti masyarakat bali. (Yoga)
Penyegelan Wisata Disayangkan oleh Warga
Pemerintah menyegel dan membongkar sejumlah lokasi wisata di Puncak, Bogor, Jabar, tak lama setelah banjir melanda Jabodetabek, awal 2025. Roda ekonomi tersendat, pekerja terdampak. Opini warga dan pelaku pariwisata beragam. “Sangat disayangkan ketika tempat wisata yang sebelumnya telah mendapat persetujuan justru disegel mendadak. Bagi warga lokal, ini bukan hanya kehilangan ruang hiburan, tetapi juga tumpuan ekonomi. Keputusan sepihak tanpa proses terbuka dan transparan menimbulkan tanda tanya dan kecewa. Sudah saatnya regulasi dan kebijakan ditegakkan dengan mempertimbangkan dampak sosial secara menyeluruh,” ujar Faradilla Afra (26) Spesialis media sosial di Jakarta
“Saya prihatin, tindakan pemerintah terkesan agresif dan tiba-tiba membongkar sejumlah lokasi wisata di kawasan Puncak. Pemerintah perlu memberi alasan dan dasar yang kuat. Pemilik lokasi wisata dan orang sekitar berhak mendapat penjelasan. Solusi perlu ditawarkan karena kejadian itu mengurangi lapangan kerja orang-orang di sana. Solusi harus solutif, tidak hanya hitam di atas putih atau wacana saja,” kata Antonia Ayu (30) Psikolog di Tangsel. Menurut Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, ”Ini menunjukkan lemahnya kepastian hukum bagi pengusaha. Kami setuju kalau memang tidak boleh dibangun. Kalau jelas aturannya salah, dipindah tak apa-apa. Namun, kalau pengusaha sudah dapat perizinan, salahnya di mana? Ini masalah kepastian hukum. Jika dugaan pemerintah tidak terbukti di pengadilan, akan mencoreng nama pemerintah sendiri.” (Yoga)
Tarif Trump, Peluang atau Hambatan
”Badai tarif” yang diembuskan Presiden AS, Donald Trump pada Rabu (2/4) petang waktu Washington DC atau Kamis (3/4) pagi waktu Jakarta diberlakukan bagi banyak negara yang menjadi mitra dagang AS, termasuk semua negara ASEAN. Oleh Trump, Kamboja diganjar tarif baru impor 49 5, Laos 48 %, Vietnam 46 %, Thailand 36 %, Indonesia 32 %, Malaysia dan Brunei masing-masing 24 %, Filipina 10 % dan Singapura 10 %. Nilai perdagangan AS-ASEAN memang cenderung ”menguntungkan” negara-negara anggota perhimpunan itu. Total nilai perdagangan AS-ASEAN pada tahun 2024 mencapai 476,9 miliar USD dengan rincian ekspor AS ke ASEAN sebesar 124,6 miliar USD dan impor AS dari ASEAN 352,3 miliar USD. ASEAN mengalami surplus dalam perdagangan dengan AS. Secara global, AS mengalami defisit perdagangan barang sebesar 1,2 triliun USD dengan 92 negara (Kompas, Jumat, 4 April 2025). Meski AS mencatatkan surplus dengan 111 negara lainnya, Trump terlanjur merasa AS selama ini diperlakukan tidak adil.
Sejumlah pemimpin negara segera menghubungi Trump. Mereka menawarkan diri untuk bernegosiasi, salah satunya Sekjen Partai Komunis Vietnam To Lam. Vietnam, sebagaimana disampaikan To Lam, akan memangkas tarif impor produk-produk asal AS dengan kompensasi yang sama. Trump menyambut tawaran itu dengan hangat. Vietnam sangat terpengaruh oleh tarif itu. AS merupakan tujuan utama ekspor Vietnam. Pada tahun 2024, negeri itu mencatat surplus perdagangan 123 miliar USD terhadap AS. Tak heran, Hanoi perlu ”membujuk” Trump mengurangi tekanannya. Menurut peneliti pada The Habibie Center dan dosen Hubungan Internasional UI, Shofwan Al Banna Choiruzzad, praktik yang dilakukan Trump sejatinya ”berbahaya”. Trump secara sepihak memaksa negara-negara mitra dagangnya untuk menurut pada kehendak AS.
”Dampak besar kebijakan tarif itu adalah runtuhnya rejim perdagangan multilateral dan memberi tekanan pada ekonomi global,” kata Shofwan. Negosiasi menjadi langkah jangka pendek yang bisa ditempuh. Namun, untuk jangka panjang, perlu ada sikap lebih tegas dari negara-negara di dunia. Rongrongan seperti itu tak bisa dibiarkan lantaran bisa saja ditiru kekuatan utama dunia lainnya, yaitu China. Menurut peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, Indonesia perlu segera menuntaskan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif dengan Uni Eropa. Sepanjang tahun 2024, total nilai perdagangan Indonesia-Uni Eropa 27,6 miliar USD dengan surplus 4,4 miliar USD. Artinya, ada potensi atau alternatif pasar selain AS. Catatan itu memperlihatkan ada sejumlah alternatif yang dapat dioptimalkan Indonesia ataupun ASEAN dengan beragam platform yang tersedia. (Yoga)
Pemerintah Bersiap Intervensi untuk Meredam Gejolak Pasar
Selain memukul sektor riil, pemberlakuan tarif resiprokal AS bisa mengguncang sektor keuangan di Tanah Air dan nilai tukar rupiah. Dibutuhkan intervensi pasar untuk meredam gejolak. Senior Economi PT Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi berkata, rupiah berada di bawah tekanan dan diperdagangkan dalam rentang Rp 16.700-Rp 17.000 per USD. Dibutuhkan intervensi moneter agar rupiah stabil di kisaran Rp 16.400 per USD. Berdasar analisis impulse response function (IRF), setiap 1 miliar USD yang digunakan dari cadangan devisa diperkirakan bisa mengapresiasi rupiah sekitar 100 poin. Maka, untuk membawa apresiasi rupiah hingga 500 poin, dari Rp 16.900 ke Rp 16.400 per USD, dibutuhkan dana 5 miliar USD. ”Lebih baik (melakukan) intervensi karena efek rupiah bisa lebih psikologis ketimbang teknis. Asalkan BI melakukannya dengan kejutan karena efek shock atau impulse akan lebih efektif,” katanya, Minggu (6/4).
Intervensi valas dapat menjadi alat efektif mengelola volatilitas rupiah dalam jangka pendek hingga menengah. Ada dua tahap strategi yang disarankan, yakni intervensi pada periode April dan Mei 2025. Pada April 2025, intervensi BI sebesar 2 miliar USD-3 miliar USD dinilai akan menjadi sinyal kuat kepada pasar serta menjaga ekspektasi dan mengurangi tekanan spekulatif. Langkah intervensi berikutnya adalah pada Mei 2025 BI bisa menggelontorkan 2 miliar USD sembari melihat perkembangan pasar, indikator makroekonomi, dan perilaku arus modal. Namun, intervensi itu perlu diimbangi penguatan cadangan devisa, baik dengan mengamankan jalur swap bilateral maupun multilateral untuk memberi kepercayaan tambahan kepada pasar sekaligus menjaga kemampuan bank sentral merespons guncangan eksternal di masa depan. (Yoga)









