Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus mendorong efisiensi anggaran. Salah satunya, ditempuh melalui pemangkasan perizinan dan jalur distribusi seperti telah diterapkan dalam distribusi pupuk bersubsidi. Pemangkasan perizinan dan jalur distribusi itu sekaligus penting untuk mencegah korupsi. Dalam acara panen raya nasional di 14 provinsi sentra produksi padi yang seremoninya digelar di Desa Randegan Wetan, Kabupaten Majalengka, Jabar, Senin (7/4) Mentan, Andi Amran Sulaiman melaporkan, semula jalur perizinan dan distribusi pupuk bersubsidi bagi para petani berbelit-belit. Butuh gebrakan untuk memangkas birokrasi yang rumit itu. Gebrakan itu muncul sejak dikeluarkannya (Perpres No 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

”Sebelumnya ada 12 menteri yang harus tanda tangan, ditandatangani 38 gubernur, kemudian 500 wali kota/bupati se-Indonesia, (pupuk bersubsidi) baru bisa tiba di petani. Sekarang berkat Perpres 6/2025, dari Mentan langsung ke pabrik, pabrik langsung ke gapoktan (gabungan kelompok tani) petani. Ini betul-betul revolusi sektor pertanian,” kata Andi. Presiden menegaskan akan terus mendorong efisiensi anggaran, melalui pemotongan jalur distribusi yang panjang. Secara bersamaan, praktik korupsi juga berusaha ditekannya melalui pemangkasan jalur tersebut. Ihwal praktik korupsi, Presiden menentang keras. Lebih-lebih jika praktik-praktik itu malah menghambat layanan publik dan distribusi bantuan pemerintah kepada masyarakat, seperti pupuk bersubsidi. Pihaknya mendorong agar petani tidak takut melayangkan laporan penyelewengan jika menemukannya di lapangan. (Yoga)

Perpres No 19 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kemendiktisaintek telah ditandatangani Presiden Prabowo. Perpres ini yang terus diperjuangkan dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja (tukin) bagi para dosen di perguruan tinggi negeri. Sekjen Kemendiktisaintek, Togar M Simatupang, Senin (7/4) membenarkan bahwa perpres untuk pembayaran tukin pegawai Kemendiktisaintek sudah ditandatangani Presiden pada 27 Maret lalu. ”Perpres itu beredar, tetapi belum muncul di laman https://jdih.setneg.go.id/Terbaru. Tukin yang dimaksud untuk pegawai, termasuk dosen. Artinya bukan dosen saja,” kata Togar. Pemberian tukin setiap bulan sesuai capaian kinerja untuk pegawai dan dosen di lingkungan Kemendiktisaintek diperhitungkan sejak 1 Januari 2025.

Selama ini pemberian tukin baru untuk pegawai Kemendiktisaintek. Meski dijanjikan pembayaran tukin bagi dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek mulai Januari 2025, payung hukumnya belum ada. Dosen ASN di seluruh Indonesia pun melakukan aksi secara langsung di Jakarta dan daerah untuk meminta Presiden Prabowo segera menandatangani perpres. Setelah perpres terbit, pembayaran tukin dosen pun memiliki dasar hukum. Menurut Togar, pencairan tukin dosen masih panjang. Setelah terbit perpres, masih menunggu Peraturan Menteri Diktisaintek, petunjuk teknis, penilaian kinerja, validasi, pengajuan, Anggaran Belanja Tambahan (ABT) dibuka, lalu pencairan. ”Kalau ABT dibuka bulan Juli, berarti pencairan setelah itu. Dengan catatan, PTN sudah siap dengan pengajuan yang valid. Semoga lancar ke depannya,” katanya. (Yoga)

Per 9 April nanti, Indonesia akan merasakan hantaman dampak tarif resiprokal 32 % yang diterapkan AS, di luar tarif dasar 10 % yang sudah berlaku 5 April lalu. Efek seketika akan dirasakan oleh produk industri kita, tanpa bisa berkelit, sementara upaya diplomasi dan negosiasi oleh pemerintah yang masih dalam tahap perencanaan dipastikan membutuhkan waktu untuk mendapatkan hasil. Menghadapi tarif AS, Indonesia tak menempuh jalur retaliasi, tetapi memilih jalur diplomasi, bilateral ataupun multilateral, termasuk bersama negara ASEAN lain, guna menghindari dampak merugikan lebih besar pada ekonomi dalam negeri. Berbagai kritik sebelumnya menyoroti respons pemerintah yang dinilai lamban dalam antisipasi dan mitigasi.

Kosongnya kursi Duta Besar Indonesia di AS juga memperlemah diplomasi ekonomi Indonesia, justru di saat paling dibutuhkan. Indonesia masuk daftar 57 worst offenders negara yang membukukan surplus besar perdagangan dengan AS. AS terutama menyoroti hambatan nontarif yang diberlakukan Indonesia sebagai alasan pengenaan tarif resiprokal 32 %. Tarif resiprokal ini akan kian memukul sektor padat karya Indonesia yang selama ini bergantung pada pasar AS dan menyumbang besar pada ekspor dan lapangan kerja. Gelombang PHK dan perlambatan ekonomi menjadi ancaman di depan mata. Sejumlah pengamat mendesak pemerintah meminta penundaan tarif resiprokal dan menegosiasikan kembali skema generalized system of preferences (GSP) agar tetap bisa mengakses pasar AS.

Dengan perubahan peta dan lanskap perdagangan global pasca kenaikan tarif AS, Indonesia tak boleh bergantung pada pasar tradisional AS dan Uni Eropa. Diversifikasi ke pasar nontradisional menjadi mendesak. Keanggotaan di BRICS, aksesi ke OECD, percepatan dan upgrade sejumlah kesepakatan perdagangan bebas bilateral dan kawasan, seperti RCEP dengan ASEAN+, CP-TPP, IEU- CEPA, I-EAEU CEPA, dan Kerja Sama Selatan-Selatan, diharapkan bisa memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan. Kita harus mewaspadai kemungkinan Indonesia jadi sasaran limpahan produk negara lain, terutama China, yang tak bisa masuk ke AS akibat kenaikan tarif AS. Melindungi pasar dan pelaku usaha dalam negeri menjadi agenda yang tak kalah penting. (Yoga)

Rendahnya daya beli masyarakat hingga banjir produk impor murah menyebabkan Purchasing Managers’ Index atau PMI Manufaktur Indonesia pada Maret 2025 melambat meski ada momen Ramadhan. Di tengah situasi itu, pemerintah mesti melindungi industri manufaktur dalam negeri agar produk mereka tetap bisa terserap di pasar domestik. Jubir Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, Indeks Manajer Pembelian atau PMI Manufaktur Indonesia pada Maret 2025 masih berada di level ekspansif atau di angka 52,4. Namun, angka PMI itu turun dibanding Februari 2025 di 53,6. PMI Indonesia yang tetap berada pada level ekspansif itu setidaknya terlihat dari data S&P Global. PMI manufaktur Indonesia pada Maret 2025 mampu melampaui sejumlah negara, seperti China (51,2), Vietnam (50,5), Thailand (49,9).

Penurunan indeks PMI tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir semua negara ASEAN mengalami penurunan PMI pada Maret. Bahkan, PMI di beberapa negara mengalami kontraksi. Hal serupa terlihat dari laporan Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Maret 2025 yang berada di angka 52,98 atau turun tipis 0,17 poin dibanding- kan Februari 2025 di 52,15. Dari laporan pelaku industri ke Kemenperin, penjualan produk manufaktur, terutama produk industri makanan dan minuman serta tekstil dan produk tekstil (TPT), mengalami penurunan penjualan pada saat menjelang Lebaran. ”Penurunan penjualan disebabkan pelemahan daya beli masyarakat,” ujar Febri, Senin (7/4). Faktor lain yang menyebabkan permintaan tertahan dan PMI Manufaktur melambat adalah produk impor murah yang menjamur di pasar domestik.  (Yoga)

Pembongkaran sejumlah tempat wisata secara gegabah oleh pemerintah beberapa waktu terakhir ini dinilai memperburuk iklim investasi di Indonesia. Di tengah kondisi tersebut, PHK berisiko terjadi meski bukan menjadi keinginan pengusaha. Dalam Laporan Kinerja Kemenparekraf 2023, realisasi investasi pariwisata cenderung meningkat sejak 2019. Angkanya sempat menurun pada 2021 karena pandemi, tetapi berangsur membaik. Terakhir, realisasi investasi pariwisata tercatat Rp 45,35 triliun pada 2023. Kontribusinya 3,2 % dari total realisasi investasi nasional di Rp 1.418,9 triliun. Investasi yang mendominasi adalah bisnis hotel berbintang, restoran, dan desain grafis. Di balik pencapaian itu, pengusaha mempertanyakan kepastian hukum berbisnis di Indonesia.

Terlebih, setelah pemerintah menyegel sedikitnya 10 kawasan wisata di Puncak, Bogor, Jabar, karena destinasi wisata terkait dianggap menjadi penyebab banjir bandang yang menimpa kawasan Jabodetabek pada awal 2025. Menurut Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana Yusran, pemerintah semestinya memberi kepastian hukum bagi iklim berusaha dan menciptakan daya saing yang sehat. ”Investor, butuh kepastian. Bagaimanapun, pasti akan ada duit yang ditanam di situ. Dalam membuat suatu daya tarik bagi investor untuk melakukan pembangunan, tentu mesti dibungkus dengan kepastian hukum,” tutur Maulana, Senin (7/4). Maulana menyayangkan penyegelan sejumlah tempat wisata dan penginapan yang langsung dibongkar, padahal ada beberapa mekanisme yang semestinya dilakukan sebelum sanksi dijatuhkan.

Apalagi, pengusaha sebenarnya telah mengantongi sebagian perizinan. Pemerintah terkesan mengabaikan perizinan yang sebelumnya sudah dikabulkan, dan sekadar menyalahkan investor. Pembongkaran tanpa kajian mendalam berisiko menghilangkan lapangan pekerjaan masyarakat. ”Bayangkan kalau nanti investor disuruh membayar (hak) PHK. Itu, kan, bukan PHK yang diinginkan pengusaha. Itu bukan karena bisnisnya gagal, tetapi karena tindakan semena-mena pemerintah. Mungkin tujuannya bagus, tetapi eksekusinya tidak tepat,” tutur Maulana. Menurut sosiolog Universitas Nasional, Sigit Rochadi, perlu ada langkah untuk menyelamatkan para pekerja wisata dari ancaman PHK di sektor pariwisata. Menurut dia, jika hal seperti itu terus berulang, para investor akan mundur, bahkan berpikir seribu kali untuk berinvestasi di Jabar. (Yoga)

Pagi di Terminal Cicaheum, Kota Bandung, Jabar, Senin (7/4) tidak seperti biasanya. Turun dari bus, penumpang sudah ditunggu petugas Disdukcapil Kota Bandung, untuk pendataan identitas penumpang bagi warga dari luar kota. Proses pendataannya hanya lima menit per orang. Mereka diminta mengisi data kependudukan, alamat e-mail, tujuan kedatangan, hingga alamat terkini. Diantaranya, Sopian dan Rizky, dari Kabupaten Tasikmalaya, Jabar. Tahun ini, keduanya baru berusia 19 tahun. ”Libur seminggu di kampung. Ini bawa oleh-oleh cemilan,” kata Rizky dari Desa Citamba, Ciawi. Rizky mengatakan, ia bekerja sebagai pelayan restoran di Kota Bandung sejak tahun lalu. Dia tinggal di mes perusahaan bersama sejumlah karyawan lainnya dengan upah Rp 1,5 juta per bulan, jauh di bawah upah minimum regional di Kota Bandung tahun 2025 sebesar Rp 4,4 juta per bulan.

Rizky mengerem keinginannya mengonsumsi banyak hal, dia mengatur keuangan seketat mungkin. ”Meskipun gaji tidak besar, saya senang bisa merantau ke Bandung. Bisa mendapatkan penghasilan mandiri,” ungkap Rizky. Sopian menuturkan, merantau menjadi jalan terakhir setelah sulit mencari pekerjaan yang ia suka dan penghasilan yang sama di Tasikmalaya. Meski saat ini gajinya belum ideal dan persaingan di kota besar semakin berat, setidaknya ia bisa bertahan. Sejauh ini, hidupnya di Bandung dibiayai dari kantong sendiri. ”Saya tidak mau menganggur di rumah meski tantangan bekerja di kota juga bakalan lebih ketat. Lagi pula ayah hanya buruh bangunan. Ibu juga tidak bekerja,” ujar Sopian. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini, jutaan warga masih memilih merantau ke kota besar demi mencari pekerjaan. Meski tidak mudah, mereka berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. (Yoga)

Guna meminimalisasi dampak negatif atas pemberlakuan tarif  bea masuk (BM) impor pemerintah AS mulai 9 April, pemerintah harus bergerak cepat dengan melakukan lobi tingkat tinggi guna membuka jalur negosiasi. Pada saat yang bersamaan, pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk melakukan penguatan, khususnya dari sisi konsumsi domestik yang selama ini terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Salah satu dampak negatif dari kebijakan tarif impor AS adalah surplus perdagangan luar negeri Indonesia terancam turun karena AS merupakan salah satu penyumbang surplus terbesar Indonesia. (US$ 16 miiar). Kontribusi eskpor ke AS terhadap ekspor total juga menyentuh 10%, tertinggi kedua setelah China. Dengan asumsi tidak ada kenaikan impor dari negara lain dan ekspor ke negara lain, ekspor bersih atau net ekspor Indonesia bisa berkurang 11%. Dampak lanjutan dari pelemahan ekspor Indonesia ke AS adalah penurunan produksi dalam negeri. Ketika produksi dalam negeri menurun, perusahaan Indonesia akan menyesuaikan cara, salah satunya memberhentikan karyawan. Angka PHK akan meningkat seiring penurunan permintaan dari AS.  (Yetede)

Jumlah pemudik yang bergerak ke berbagai penjuru Tanah Air pada periode 21 Maret hingga 1 April 2025 atau H-10 hingga H+1 Lebaran tercatat 10.168.141 orang. Jumlah ini lebih rendah sekitar 563 ribu orang dibanding periode sama Lebaran 2024 yang tercatat sekitar 10,73 juta pemudik. Pelemahan daya beli masyarakat dinilai sebagai biang dari jumlah pemudik yang menurun itu. Angka itu mengacu pada data akumulasi penumpang angkutan umum dari Strategis Hub Sistem Informasi Transportasi Terintegrasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Penurunan jumlah pemudik tercatat terjadi di hampir semua moda transportasi, mulai dari jalan raya, sungai dan penyebrangan, laut, udara, hingga kereta api. Penurunan terbesar terlihat pada jumlah kendaraan yang melintasi jalan arteri. Sedangkan jumlah kendaraan yang melintasi jalan tol turun sekitar 11.800 unit, dan bus angkutan jalan pun mengalami penurunan sekitar 11.600 unit. Penurun jumlah pemudik yang menggunakan angkutan umum ini selaras dengan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub yang menyebut jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan hanya mencapai 146,48 juta orang atau sekitar 52% dari jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan hanya mencapai 146,48 juta orang atau sekitar 52% dari jumlah penduduk Indonesia. Angka ini turun 47,12 juta atau 24% dibandingkan jumlah pemudik periode Lebaran 2024 yang mencapai 193,6 juta pemudik. (Yetede)

BI berupaya menstabilkan nilai tukar rupiah di tengah tingginya tekanan global saat ini. Berkaitan itu, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 7 April 2025 memutuskan untuk melakukan intervensi di pasar off-shore (Non Deliverable Farward/NDF). Sementara itu, nilai tukar rupiah dipenutupan perdagangan Senin (7/4/2025) di Jakarta melemah sebesar 169 poin atau 1,01% menjadi Rp16.822 per dolar AS, dari sebelumnya Rp16.53 per dolar AS. Adapun kebijaan tarif resiprokal yang diumumkan pemerintahan AS tanggal 2April 2025 dan respon kebijakan retaliasi tarif oleh pemerintah China tanggal 4 April 2025 telah menimbulkan gejolak pasar keuangan global, termasuk arus modal keluar dan tingginya tekanan pelemahan nilai tukar di banyak negara khususnya negara emerging market. Tekanan terhadap nilai tular rupiah telah terjadi di pasar off-shore (NDF) ditengah libur panjang pasar domestik dalam rangka Idulfitri 1446 H. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, intervensi BI di pasar off-shore (NDF) dilakukan secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York. "BI juga akan melakukan intervensi secara agresif di pasar domestik sejak awal pembukaan 8 April 2025, dengan intervensi di pasar valas (Spot dan DNDF) serta pembelian SBN di pasar sekunder," jelas dia. (Yetede)