Banjir Tawaran Proyek lewat AIPF
Forum ASEAN-Indo Pasifik atau AIPF yang perdana diusung Indonesia dalam keketuaan ASEAN tahun ini telah mengumpulkan tawaran proyek kerja sama hingga mencapai puluhan miliar USD. Ajang tersebut ingin mengubah rivalitas di kawasan menjadi kerja sama konkret yang saling menguntungkan, tanpa ada negara yang dikucilkan. Hingga hari pertama penyelenggaraan KTT ASEAN dan pembukaan AIPF di Jakarta, Selasa (5/9) sudah terkumpul 93 proyek kerja sama konkret antara negara-negara ASEAN dan mitra di kawasan Indo-Pasifik senilai total 38,2 miliar USD, serta 73 proyek potensial senilai 17,8 miliar USD. Dari total 93 proyek, sebanyak 81 proyek senilai 34,53 miliar USD berurusan dengan pembangunan infrastruktur hijau dan penguatan rantai pasok, 4 proyek senilai 736,36 juta USD terkait dengan inisiatif pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan, serta 8 proyek senilai 2,93 miliar USD berkaitan dengan transformasi digital inklusif di kawasan.
Saat membuka AIPF di hadapan para pemimpin negara ASEAN dan Indo-Pasifik, Presiden Jokowi mengatakan, ASEAN tidak imun dari berbagai tantangan global dan rivalitas geopolitik, khususnya potensi konflik di Indo-Pasifik. Lewat AIPF, yang merupakan bentuk implementasi dari skema ASEAN Outlook on Indo-Pacific, keketuaan Indonesia ingin mengubah rivalitas di kawasan menjadi kerja sama yang bermanfaat. ”Kita perlu membangun kebiasaan bekerja sama yang saling menguntungkan tanpa satupun merasa dikucilkan. Berbagai proyek kerja sama ini mencerminkan komitmen kita untuk walk the talk membangun Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan makmur,” kata Presiden Jokowi saat membuka forum AIPF di sela-sela perhelatan KTT Ke-43 ASEAN di Jakarta. (Yoga)
BSSN Siapkan Rp 110 Miliar Amankan Pemilu
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengalokasikan Rp 110 miliar untuk pengamanan Pemilihan Umum 2024, terutama sistem elektronik lembaga negara, khususnya Komisi Pemilihan Umum. Dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan BSSN dan Badan Keamanan Laut, di Jakarta, Selasa (5/9/2023), Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, anggaran Rp 110 miliar tersebut akan dipakai untuk pembelian perangkat dan operasionalisasi anggota BSSN yang bertugas. (Yoga)
Permodalan dan Likuiditas Memadai
OJK menilai sektor jasa keuangan di Tanah Air tetap stabil dan resilien kendati perekonomian global masih bergejolak. Stabilitas sektor jasa keuangan ditopang permodalan dan likuiditas yang memadai. ”Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial, seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers secara daring, Selasa (5/9). (Yoga)
Mendadak Pertamax
Persoalan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya belum berhenti menjadi perbincangan publik. Transportasi menjadi sumber utama polutan. Kenyataannya, BBM yang paling banyak digunakan masyarakat saat ini, belum ramah lingkungan. Pertalite, dengan nilai oktan (research octane number / RON) 90, ialah produk BBM PT Pertamina (Persero) yang paling banyak digunakan masyarakat. Kuota jenis BBM khusus penugasan (JBKP) atau yang dikompensasi pemerintah itu 32,56 juta kiloliter (kl) pada 2023 atau naik 8,9 % dibandingkan kuota pada 2022.Dalam rapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (30/8) Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengungkap rencana menghapus pertalite pada 2024 dan menggantinya dengan Pertamax Green 92, yang dihasilkan dengan mencampur BBM RON 90 dengan bioetanol sebanyak 7 %.
Dimana pemenuhan ethanol fuel grade diusulkan dengan impor. Tetapi, Nicke menekankan, rencana tersebut sebatas kajian internal Pertamina dan baru akan diusulkan kepada pemerintah. Keesokan harinya, Kamis (31/8), Menteri ESDM Arifin Tasrif justru balik bertanya jika rencana itu dilaksanakan, siapa yang akan membiayai ongkosnya? Kenyataannya, selama ini, terutama saat harga komoditas bergejolak, APBN kerap ”megap-megap” dalam membiayai subsidi dan kompensasi energi. (Yoga)
Jaminan Sosial Belum Optimal
Kemenaker mengeluhkan jumlah kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum kunjung mencakup seluruh penduduk bekerja. Padahal, program jamsostek diyakini memiliki manfaat besar bagi pekerja. Salah satunya, dapat menurunkan angka kemiskinan. ”Begitu besarnya manfaat dari jamsostek, tetapi belum diimbangi dengan jumlah kepesertaan yang ada,” ucap Menaker Ida Fauziyah dalam siaran pers pembukaan Forum Komunikasi Jamsostek, Senin (4/9) malam, di Jakarta. Dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS per Februari 2023, menurut Ida, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia 211,59 juta orang. Penduduk yang bekerja 138,63 juta orang.
Sesuai data BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2023, jumlah kepesertaan baru 37,40 juta penduduk bekerja. Terdiri dari peserta penerima upah (31,05 juta orang), peserta bukan penerima upah (6,35 juta orang), peserta pada sektor jasa konstruksi (7,40 juta orang), dan pekerja migran Indonesia (391.344 orang). Artinya, dari semua penduduk bekerja yang telah terlindungi jamsostek sebanyak 26,97 %, dan 7,61 persen di antaranya merupakan pekerja sektor informal. ”Kondisi seperti itu perlu didiskusikan tentang bagaimana memastikan seluruh penduduk bekerja bisa mendapatkan pelayanan jamsostek. Saya rasa semua pemangku kepentingan di ketenagakerjaan harus berkolaborasi dan bersinergi,” kata Ida. (Yoga)
KENDARAAN LISTRIK, Publik Pertanyakan Efektivitas Program
Berdasarkan studi Center of Economic and Law Studies atau Celios tentang program kendaraan listrik di Indonesia, sebagian publik masih mempertanyakan efektivitas program ini. Selain belum mampu mengatasi kemacetan, kendaraan listrik tak optimal mengurangi emisi selama sumber energi primernya adalah pembangkit listrik tenaga uap yang membakar batubara. Dalam penelitian Celios (media monitoring) pada periode 1 November 2022 sampai 1 Mei 2023, ditemukan bahwa mayoritas berita daring memberitakan tentang perubahan iklim dan subsidi kendaraan listrik. Dari 2.271 berita yang dipublikasikan lima portal media daring, isu yang paling banyak diangkat adalah tentang mobil listrik dan kendaraan listrik yang masing-masing porsinya 24 % dan 22 %.
”Yang menjadi perbincangan (di media daring dan media sosial), sebagian masyarakat masih skeptis. Misalnya, buat apa beli mobil listrik jika menambah kemacetan,” ujar Direktur Celios Bhima Yudhistira dalam diskusi publik ”Menuju Transisi Energi: Pesan Rakyat untuk Presiden Masa Depan” yang diselenggarakan secara daring, Selasa (5/9). Selain itu, imbuh Bhima, masyarakat mempertanyakan stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik yang masih bersumber dari batubara. Ada pula laporan sejumlah lembaga swadaya masyarakat terkait praktik kotor proses pengolahan nikel (bahan baku baterai kendaraan listrik) yang ternyata berdampak buruk bagi lingkungan. (Yoga)
Kolaborasi Perluas Pasar Kosmetik Lokal
Kolaborasi antarpihak perlu dilakukan untuk mendorong perluasan pasar kosmetik lokal lewat ritel. ”Menggunakan toko (ritel) sebagai etalase untuk produk kosmetik penting sebagai strategi bisnis,” kata Ketua Umum Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika (PPAK) Solihin dalam siaran pers yang diterima, Selasa (5/9/2023). (Yoga)
Indonesia Bentuk Satgas Dorong LCT
Indonesia membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nasional untuk mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi Indonesia dengan negara mitra (local currency transaction/LCT). ”Bank Indonesia meyakini bahwa Satgas Nasional LCT akan menjadi wadah koordinasi yang semakin memperkuat sinergi kebijakan antar-instansi,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo, Selasa (5/9/2023). (Yoga)
Kemenparekraf Dukung Bali Pungut 10 Dollar AS
Pemerintah Provinsi Bali bakal memungut Rp 150.000 atau sekitar 10 dollar AS per orang bagi wisatawan mancanegara yang berlibur ke Bali sebagai upaya perlindungan alam dan budaya Bali berkelanjutan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatak hal itu dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, secara daring, Senin (4/9/2023). Acara itu dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster dari Denpasar. (Yoga)
Kesetaraan Value Utama Asean
JAKARTA,ID-Kesetaraan akan menjadi nilai (value) utama yang harus dihormati bersama oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau Asean. Bahkan, nilai kesetaraan akan tetap dijunjung bersama dalam bingkai persatuan dan kebersamaan, meski nilai tersebut saat ini terlihat telah menjadi barang langka di dunia. "Tapi di Asean berbeda, kesetaraan justru menjadi value utama yang kita hormati dan kita junjung bersama dalam bingkai persatuan dan kebersamaan, sehingga kapal besar Asean dapat terus melaju," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato pada Pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 Asean di Jakarta, Selasa (05/09/2023). Dalam pidatonya di hadapan para pemimpin Asean itu, Presiden cukup intensif memberikan penekanan terhadap isu kesetraan, meski tidak menjabarkan lebih rinci terkait kesetraan yang terjadi di dunia saat ini. Dalam pidatonya yang berlangsung sekitar lima menit 21 detik itu, Jokowi menyebut kata 'setara' atau 'kesetaraan' hingga sebanyak lima kali. Bahkan, Presiden pun menyebutkan, bahwa banyak persoalan yang yang mencuat di dunia selama ini bermula dari adanya ketidaksetaraan. "Banyak ketidakadilan dan konflik terjadi akibat tidak adanya kesetaraan," ucap Jokowi. (Yetede)









