JAKARTA,ID-Inovasi perbankan dalam memperbaharui fitur digital banking  membutuhkan hasil positif, di masa transaksi secara digital terus mengalami peningkatan. Tercermin dari nilai transaksi  digital banking yang mencapai Rp5.098,46 triliun pada delapan bulan tahun ini, meningkat 11,87% secara tahunan (year on year/yoy). Fokus memberikan kemudahan dalam pelayanan  merupakan prioritas utama perbankan. Salah satu bentuk kemudahan yang bisa dinikmati nasabah salah satunya digital banking yang saat ini telah menjadi pilihan utama dalam bertransaksi. Bank Indonesia menjelaskan, kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap kuat didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal. Sementara itu, menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan  (POJK) Nomor 12/POJK.03/2018 disebutkan bahwa Layanan Perbankan Digital memungkinkan calon nasabah dan/atau nasabah bank melakukan transaksi perbankan (tarik tunai, transaksi dan pembayaran), dan penutupan rekening, termasuk memperoleh informasi lain dan transaksi diluar produk perbankan, antara lain nasehat keuangan (financial advisory), investasi, transaksi sistem perdagangan berbasis elektronik (e-commerce), dan kebutuhan lainnya dari nasabah bank. (Yetede)

JAKARTA,ID-Sejak tahun 1970-an, Indonesia telah memulai proyek mobil nasional (Mobnas) dari Maleo, Timur, hingga terbaru Esemka. Semua jenama tersebut berujung kegagalan sebelum sempat berkembang. Kini pemerintah kembali menghembuskan lagi ambisi tersebut, dengan kali ini membidik Mobnas listrik. Belajar dari kegagalan, pemerintah harus realistis dan jangan sekedar gengsi semata. Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Kukuh Kumara menerangkan, selama ini belum ada satupun negara yang sukses membuat mobil nasional. Jepang, yang lebih maju otomotifnya dibandingkan dengan Indonesia saja tidak memiliki mobil nasional. "Jepangkan swasta, tidak ada mobil nasional. Kita harus hati-hati mengenai itu (Mobnas listrik). Kita harus belajar dari Malaysia, jalan enggak itu Proton? Kita jangan gengsi tapi realistis," ucap dia menjawab pertanyaan Investor Daily baru-baru ini. Kukuh mengatakan, yang perlu dicatat lebih mendasar adalah Gaikindo berharap Indonesia menjadi basis produksi apapun mobilnya. (Yetede)

JAKARTA,ID-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)terus melakukan penindakan terhadap maraknya impor tekstil dan produk tekstil (TPT) ilegal. Upaya tersebut antara lain memperketat pengawasan bersama unit  kepatuhan internal (UKI) hingga aparat penegak hukum (APH). DJBC juga berkoordinasi dengan pelaku usaha agar memiliki data aktual terkait impor TPT yang sedang terjadi. "Kami sudah koordinasi dengan APH termasuk pelaku usaha agar data-data itu supaya aktual dan kami dalami. Sekarang, kami juga sedang menjalankan operasi Jaring Sriwijaya dan Jaring Wallacea, supaya kami bisa betul-betul melakukan pencegahan dan penindakan secara nyata di lapangan," ungkap Dirjen DJBC kemenkeu Askolani dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta pada Rabu (20/09/2023). Askolani mengatakan, pihaknya melakukan kajian dalam membuat analis pembanding menggunakan data eksternal.  Setelah melakukan analisis DJBC juga melakukan wawancara mendalam di masing-masing tempat pemasukan untuk meyakini dan memastikan kondisi aktual di lapangan. (Yetede)

JAKARTA,ID-Hilirisasi akan menjadi ekonomi baru bagi UMKM, dengan dukungan pembiayaan modal kerja di industri keuangan salah satunya fintech peer to peer (P2P) lending. "Hilirisasi jangan hanya berfokus pada industri besar saja. Tetapi juga UMKM menjadi bagian dari rantai pasok industri dalam hilirisasi yang diamanatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Fintech bisa masuk untuk membantu pembiayaan ke UMKM untuk modal kerja, karena dalam program 40% belanja pemerintah, UMKM memiliki kepastian harga dan pendapatan," jelas Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dalam pernyataan resmi, Jumat (22/09/2023). Teten mengatakan, dalam hilirisasi yang menjadi program pemerintah, UMKM bisa membuat end product dengan teknologi. Untuk nikel misanya, UMKM bisa membuat produk hilirisasi berupa alat makan hingga produk kesehatan. (Yetede)

Indonesia kebanjiran iming-iming kucuran dana global untuk membiayai transisi energi bersih. Lembaga pembiayaan global yang sudah ancang-ancang menggelontorkan dana itu adalah; Asian Development Bank (ADB) lewat proyek Just Energy Transition Program (JETP), sementara Japan Bank for International Cooperation (JBIC) lewat platform Green Innovation Fund.Ada juga pendanaan dari kemitraan Inggris lewat Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia (Mentari), serta pendanaan berbagai negara lewat Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform. Dari sekian banyak komitmen dana transisi energi bersih, baru ETM yang cair senilai US$ 500 juta atau Rp 7,65 triliun, dan masih jauh dari target dana yang dijanjikan (lihat infografik). Bambang Brodjonegoro, Chairman Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) menilai, Indonesia harus bernegosiasi dengan semua pihak itu, terutama dalam penentuan komposisi hibah yang masih mini. Seperti porsi hibah skema pendanaan JETP, hanya US$ 160 juta dari US$ 20 miliar yang dijanjikan. Menurut Bambang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus mendorong skema pembiayaan berupa ekuitas atau kepemilikan saham lebih besar ketimbang skema utang. Jangan sampai, gara-gara melihat dana besar, langsung tarik dengan skema pinjaman. "Nanti kita bisa jadi pembicaraan seolah-olah Indonesia mau transisi energi tetapi utang tambah," ujar Bambang, kemarin.Bagi Bambang, seharusnya porsi hibah proyek JETP ditambah. Investor berminat masuk karena ada dukungan atau jaminan pemerintah. "Bisa berupa grant (hibah) supaya prosesnya mulus, itu yang penting dari sisi financing," tegasnya.Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyatakan, pendanaan JETP akan mencari berdasarkan proyeknya. "Jangan dibayangkan itu uang gratis. Investasi ini juga butuh pengembalian," kata Febrio.Namun, Febrio menilai, jika bunga dari pinjaman komersial JETP terlalu jumbo, Indonesia tidak akan menerimanya."Kita tidak mau, kita kan punya funding yang lain. Kita ingin menurunkan emisi karbon itu ditujukan dengan transition finance dengan bunga yang lebih murah," ujarnya.Septian Hario Seto, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi menyebutkan, salah satu investasi yang diharapkan dari JETP adalah membangun smart grid untuk memperkuat suplai kelistrikan dari sumber Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya di Kalimantan dan Sulawesi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bakal banyak mendapat tekanan. Tak hanya dari sisi fundamental ekonomi, tapi juga persoalan utang proyek-proyek infrastruktur. Terbaru, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Informasi saja, total pembengkakan biaya (cost overrun) proyek tersebut mencapai US$ 1,2 miliar. Dengan kepemilikan saham 60%, konsorsium badan usaha milik negara (BUMN) kita, harus menanggung US$ 720 juta, setara 60% cost overrun. Meski begitu, menurut Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita, pasang badan pemerintah agar PT Kereta Api Indonesia (KAI) mendapat utang dari perbankan China atas cost overrun proyek KCJB menambah beban APBN. Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemkeu) Heri Setiawan menjelaskan, anggaran penjaminan proyek tidak langsung berasal dari APBN, melainkan dana cadangan pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi penjaminan proyek infrastruktur sepanjang tahun 2023 baru mencapai Rp 296,6 miliar. Angka ini setara 0,0014% terhadap produk domestik bruto (PDB). Heri menegaskan, kapasitas PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) masih cukup besar untuk melakukan penjaminan. "Gearing rationya atau perbandingan eksposur terhadap equity saat ini di kisaran enam kali. Maksimalnya 12 kali," tegas Heri. Direktur Utama PT PII Wahid Sutomo menyatakan, pihaknya telah memberikan penjaminan kepada 47 proyek dengan total nilai mencapai Rp 474 triliun hingga akhir Agustus 2023. Dari total proyek tersebut, terdapat 31 proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai sebesar Rp 268 triliun.

Chang-kun Shin tidak pernah menyangka akan kembali lagi ke Indonesia. Pria yang akrab disapa Shin ini, sejak kecil hingga menempuh pendidikan sekolah menengah atas (SMA) tinggal di Indonesia. Namun, Shin tetap mesti ke Korea Selatan, karena harus tetap mengikuti aturan kewajiban militer selama dua tahun. Shin awalnya diboyong oleh orang tuanya ke Indonesia pada tahun 1981. Orangtua Shin kala itu menjalankan bisnis di Indonesia. Sejak SD hingga SMA, Shin menempuh pendidikan di Jakarta. Setelah itu, Shin baru melanjutkan kuliah strata satu (S1) di salah satu universitas bergengsi di Korea Selatan, yaitu Seoul National University (SNU) dengan mengambil jurusan Pendidikan dan Edukasi. Memiliki nilai bagus sebagai anak magang, Shin akhirnya diangkat menjadi karyawan tetap KISI dan bekerja di sana selama 10 tahun sebagai strategic business investment. Setelah memiliki pengalaman yang cukup, dan memiliki pengalaman tinggal lumayan lama di Indonesia juga memiliki keahlian berbahasa Indonesia yang bagus, Shin dilirik oleh Kiwoom Sekuritas Korea Selatan untuk bekerja di Kiwoom Sekuritas Indonesia sebagai Direktur Utama. Menurut Shin, sebagai anak muda harus berani untuk mencoba berinvestasi dan mengambil risiko yang tinggi. Namun, dengan catatan harus mengenal dan tahu kapasitas diri sendiri juga jangan berinvestasi hanya karena mengikuti orang lain saja. Karena selalu berani mencoba itu, Shin mengaku sudah pernah mencoba berinvestasi di berbagai instrumen investasi dengan berbagai tingkat risiko. Adapun, di waktu senggangnya, Shin tetap menyempatkan untuk berolahraga. Setiap akhir pekan, Shin biasanya menyempatkan diri untuk menjalankan berbagai olahraga. Yang cukup rutin, biasanya, dia golf bersama teman ataupun bersama klien di akhir pekan.

Daya pikat investasi hulu minyak dan gas bumi Tanah Air kian memukau yang tecermin dari komitmen sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk terus berinvestasi melakukan kegiatan eksplorasi.Sejumlah raksasa migas global juga bersepakat mencapai target besar produksi minyak bumi 1 juta barel per hari (bph) dan gas 12 miliar standar kaki kubik per hari (Bscfd) pada 2030.Melalui penandatanganan Bali Commitment yang dilakukan dalam CEO Forum pada acara International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (21/9), para CEO KKKS juga berjanji untuk menyiapkan program kerja dan anggaran 2024 secara masif, agresif, dan efisien. Di mata para CEO perusahaan migas internasional dan nasional, Indonesia masih menjadi salah satu portofolio penting. Mulai dari perusahaan migas asal Italia, ENI, ExxonMobil (Amerika Serikat), Petroliam Nasional Berhad atau Petronas (Malaysia), Repsol SA (Spanyol), British Petroleum (Inggris), hingga PT Medco Energi Internasional Tbk., dan PT Pertamina (Persero) bakal jor-joran berinvestasi di sektor migas. Direktur ENI Muara Bakau BV, Roberto Daniele mengatakan keseriusan untuk berinvestasi lebih intensif pada sisi eksplorasi lapangan migas. Saat ini ENI bersama dengan PT Pertamina (Persero) telah menjalin kerja sama strategis untuk melakukan eksplorasi bersama di Blok Mahakam. Kerja sama itu diharapkan dapat menambah cadangan migas. Terlebih, Indonesia masih memiliki cadangan migas besar. Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, cadangan terbukti gas bumi Indonesia bahkan mencapai 41,62 triliun kaki kubik (TCF). Selain itu, Indonesia juga masih memiliki 68 cekungan potensial yang belum tereksplorasi.  “Indonesia memiliki semua segmen yang ExxonMobil mesti tawarkan. Kami punya upstream dan downstream seperti fuel, lubricant, chemicals, dan transisi energi. Dari seluruh affi liate Exxon di dunia, jarang ada semua segmen ada di satu tempat bersama, tapi Indonesia punya itu,” kata Presiden ExxonMobil Indonesia Carole Gall.  Sementara itu, Dwi Soetjipto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), menegaskan Indonesia terus menawarkan peluang investasi di sektor migas dan siap untuk meningkatkan kebijakan fiskal dan memberikan berbagai insentif.