Menjaga Masa Depan Nilai Kebaikan IKN
Lengkingan suara penyanyi
Trie Utami melantunkan lagu ”Leleng” memecah kesepian di kawasan glamping IKN,
Kaltim, Kamis (2/11). Diiringi kelompok musik Kua Etnika, nuansa rindu dari Kalimantan
dalam lagu tersebut coba disampaikan di hadapan Presiden Jokowu dan peserta Kompas100
CEO Forum Powered By PLN. Semuanya bagai selaras dengan asa banyak pihak agar Nusantara
yang modern tetap menjaga nilai-nilai kebaikan. ”Semoga infrastruktur yang ada
di sini bisa selaras dengan budaya yang terus terjaga. Lebih dari sekadar kesejahteraan
ekonomi, tapi muncul juga kesejahteraan budaya di kawasan ini,” kata Trie
seusai mendapat apresiasi langsung dari Presiden atas penampilannya, siang itu.
Harapan tidak hanya diutarakan Trie. Dalam kesempatan bertanya, Vice CEO PT Pan
Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto juga menaruh asa besar. Ia ingin pembangunan
IKN tidak terburu-buru. Upaya membangun SDM, penegakan hukum, kepastian hukum,
dan reformasi hukum diharapkan bergulir bersamaan.
Kepala Otorita IKN
Bambang Susantono mengatakan, ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai kota
biasa. Kota ini dirancang untuk mewujudkan konsep kota hutan, kota yang asyik
ditinggali, ramah anak, aman bagi perempuan, peduli masyarakat adat, dan kota
yang bisa tumbuh bersama teknologi. Harapannya, IKN kelak bisa menarik banyak
orang untuk datang, termasuk pelaku usaha. Presdir PT Infra Solusi Indonesia
Agus Setiono menyebut IKN sebagai proyek out of the box dan luar biasa. ”Karena
kita akan punya ibu kota negara yang hijau (green), kemudian juga dengan konsep
yang memberikan solusi total (total solution). Jadi, saya berharap (pemindahan)
bisa dilakukan tahun depan dan sukses selalu,” katanya. Sebagai perusahaan yang
bergerak di bidang konektivitas dan infrastruktur digital, Agus berharap
perusahaannya bisa ikut berkontribusi dalam pembangunan IKN. (Yoga)
Biaya Manfaat JKN Naik Rp 30 Triliun
Defisit dana program
Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) berpotensi kembali
terjadi. Potensi defisit ini seiring dengan semakin banyaknya peserta yang
memanfaatkan layanan dalam program tersebut. Inovasi pembiayaan perlu segera
disiapkan untuk menekan besaran defisit. Koordinator Advokasi BPJS Watch
Timboel Siregar menuturkan, manfaat yang ditanggung dalam program JKN-KIS makin
luas. Tarif Indonesian-Case Based Groups (INA-CBGs) dan kapitasi dalam layanan
yang ditanggung dalam program itu meningkat. Hal itu bisa berdampak pada
kondisi keuangan yang dikelola.
”Mekanisme pembiayaan perlu
disiapkan. Jika tidak, potensi defisit bisa kembali terjadi pada 2025,” kata
Timboel saat dihubungi, Kamis (2/11). Tarif INA CBGs merupakan tarif yang BPJS
Kesehatan kepada rumah sakit dengan sistem paket berdasarkan jenis penyakit. Adapun
dana kapitasi adalah pembayaran yang dibayarkan BPJS Kesehatan kepada fasilitas
kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah peserta. Timboel mengatakan, sejumlah
mekanisme bisa dilakukan untuk menekan besaran defisit yang terjadi dalam
program JKN-KIS. Mekanisme pertama adalah menaikkan tarif iuran peserta. Selain
melalui kenaikan tariff iuran, mekanisme berikutnya bisa dilakukan dengan potensi
urun biaya (cost sharing).
Dirut BPJS Kesehatan Ali
Ghufron Mukti, mengutarakan, beban biaya manfaat jaminan layanan kesehatan yang
dibayarkan BPJS Kesehatan terus meningkat. ”Pada 2023 ini diproyeksi terjadi
kenaikan lagi menjadi Rp 147-Rp 148 triliun. Jadi, ada kenaikan sekitar Rp 30
triliun. Kenaikan ini terjadi, selain karena kenaikan tarif INA-CBGs dan
kapitasi serta biaya Covid-19, lebih banyak karena utilisasi masyarakat yang
meningkat,” tutur Ali, dalam Lokakarya Media BPJS Kesehatan di Martapura, Kalsel,
Rabu (1/11). (Yoga)
Sanksi Rp 25 Miliar bagi Perusahaan Penyebab Karhutla Segera Dieksekusi
Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan segera mengeksekusi putusan peninjauan kembali
tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan dari PT KU sebesar Rp 25 miliar. Ini
merupakan kasus gugatan yang dilayangkan KLHK atas kejadian kebakaran hutan dan
lahan (karhutla) pada 2015 di lokasi konsesi PT KU di Jambi. Eksekusi ini
dilakukan setelah majelis hakim Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan
peninjauan kembali (PK) dari PT KU pada 30 Oktober 2023. Majelis hakim kemudian
menghukum PT KU dengan denda Rp 25,5 miliar yang terdiri dari ganti rugi materiil
sebesar Rp 15,7 miliar dan tindakan pemulihan lingkungan senilai Rp 9,7 miliar.
Dirjen Penegakan Hukum
KLHK Rasio Ridho Sani menyampaikan, putusan PK ini telah menguatkan putusan
kasasi, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan putusan PN Jaksel yang telah
berpihak pada lingkungan hidup. Ketiga putusan pengadilan tersebut juga telah
inkrah atau berkekuatan hukum tetap. ”Komitmen KLHK untuk menghentikan karhutla
dan mengembalikan kerugian lingkungan hidup (negara) serta memulihkan
lingkungan hidup yang rusak akibat karhutla di areal perkebunan kelapa sawit milik
PT KU tidak berhenti,” tutur Rasio melalui keterangan tertulis, Kamis (2/11). Menurut
Rasio, penolakan permohonan PK oleh MA memberi pembelajaran kepada setiap
penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk tidak melakukan pembakaran lahan.
Mereka juga tidak boleh membiarkan terjadinya kebakaran lahan di lokasi usaha atau
kegiatannya dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. (Yoga)
Kepastian Hukum demi Stabilitas Bisnis
Kepastian hukum masih
menjadi momok bagi dunia usaha dalam melakukan ekspansi ataupun menggenjot
investasi. Padahal, stabilitas dunia usaha di dalam negeri merupakan ”suplemen”
untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional dari tren pelemahan ekonomi
global. Vice CEO PT Pan Brothers Tbk Anne Patricia Sutanto mengungkapkan, pada
dasarnya pengusaha bersemangat mengembangkan usaha di Indonesia. Namun, masih
ada kendala, terutama di sisi kepastian hukum yang harus terus dibenahi untuk
mendorong investasi.
”Untuk menuju Indonesia emas,
selain pengembangan infrastruktur dan SDM, dunia usaha juga perlu kepastian
hukum,” ujar Anne dalam dialog bersama Presiden yang menjadi acara puncak
Kompas100 CEO Forum Powered by PLN di kawasan glamping IKN, Penajam Paser
Utara, Kaltim, Kamis (2/11). ”Karena semua yang dunia usaha butuh kepastian
hukum. Jangan sampai pengusaha yang niatnya berusaha terseret masalah hukum,”
lanjutnya. (Yoga)
Tiktok Melarang Penggalangan Dana Kampanye lewat Aplikasi
Platform media sosial
Tiktok menekankan, iklan politik, termasuk iklan berbayar ataupun kreator, yang
dibayar untuk membuat konten dengan elemen merek politik dilarang di platform
tersebut. Penggalangan dana kampanye dalam platform juga dianggap sama seperti
iklan politik sehingga dilarang. Semua kebijakan tersebut dilakukan karena
Tiktok ingin menegakkan tujuan awal platform didirikan. Perusahaan menyatakan,
tujuan menciptakan platform Tiktok sebagai tempat menyatukan semua orang. Selain
kebijakan iklan politik, Tiktok juga akan menonaktifkan akses ke fitur iklan
politik yang teridentifikasi sebagai akun milik pemerintah, politikus, atau
partai politik
Public Policy and
Government Relations TikTok Indonesia, Faris Mufid, dalam acara temu media di
kantor TikTok di Singapura, Kamis (2/11) menyebutkan, setidaknya ada 13
kategori yang dianggap sebagai akun pemerintah, politikus, dan partai politik
(GPPPA) itu. Misalnya, kategori juru bicara resmi, anggota staf senior, atau
pimpinan eksekutif di sebuah partai politik. Lalu, kategori calon pejabat dan
pejabat terpilih di tingkat negara bagian/provinsi dan lokal sebagaimana
ditentukan kebijakan publik regional. Selanjutnya, kategori mantan pemimpin
negara bagian/ketua pemerintahan. Ada pula kategori entitas yang dikelola
pemerintah nasional/federal, seperti badan/kementerian/kantor.
”Kami juga melarang
mereka melakukan promosi mandiri. Akun GPPPA juga tertutup untuk fitur gift,”
ujar Faris. Terkait iklan kementerian, Faris menjelaskan bahwa Tiktok masih
membolehkan ada di platform sepanjang itu bersifat layanan publik. Pada waktu pandemi
Covid-19, Tiktok mendedikasikan informasi berhubungan dengan layanan public terkait
penanganan pandemi. Apabila pemengaruh dan pendengung tertentu ingin pasang
iklan politik, Tiktok juga akan melarangnya. Akan tetapi, jika pemengaruh dan
pendengung tertentu membuat konten dengan tema politik, itu masih diperbolehkan
sepanjang tidak melanggar Panduan Komunitas Tiktok. (Yoga)
Ambisi Dubai Menjadi Pusat Bisnis Global 10 Tahun ke Depan
Pemerintah Uni Emirat Arab
(UEA) berambisi menjadikan Dubai sebagai pusat bisnis global untuk sektor perdagangan,
logistik, pariwisata, dan keuangan. Dubai siap bersaing dengan kota-kota dunia lainnya,
seperti Tokyo, New York, London, dan Singapura, memanfaatkan berbagai potensi
yang dimilikinya. Hal tersebut mengemuka dalam Dubai Business Forum (DBF) 2023.
Kegiatan ini digelar kamar dagang Dubai (Dubai Chambers) di Madinat Jumeirah,
Dubai, pada 1-2 November 2023. DBF tahun ini bertema ”Shifting Economic Power:
Dubai and the Future of Global Trade” dan diikuti 2.000 peserta dari Asia,
Afrika, Eropa, dan AS.
Wapres dan PM UEA yang juga
Emir Dubai Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum pada Januari 2023 meluncurkan
Agenda Ekonomi Dubai yang dikenal dengan ”D33”. Selain menjadi kota global
dunia, target D33 dalam 10 tahun mendatang adalah melipatgandakan nilai perdagangan
luar negeri menjadi 25,6 triliun dirham, dan menambahkan 400 kota sebagai mitra
perdagangan. Tahun 2033 dipilih untuk menandai 200 tahun berdirinya Dubai. Pada
tahun 2033, Dubai diharapkan sudah menyelesaikan agenda ekonominya dan
memosisikan diri sebagai pusat bisnis global paling penting. (Yoga)
Bursa CPO Lakukan Penyesuaian Transaksi
Ketua Apindo Pimpin Aliansi Investor Global
DOLLAR AS KIAN EKSIS DI TENGAH KRISIS
Menguatnya rupiah spot
pada Senin (30/10) dan Selasa (31/10) di kisaran 0,12-0,16 % membuka pekan awal
November 2023 dengan gembira. Pasalnya, akhir pekan lalu rupiah melemah nyaris
menyentuh angka Rp 16.000 per dollar AS. Merujuk BI, kurs rupiah referensi
Jakarta Interbank Spot DollarRate (Jisdor) mencapai Rp 15.933 per dollar AS
pada 26 Oktober 2023. Alih-alih bangkit, rupiah justru kian terpuruk pada hari berikutnya
di level Rp 15.941 per dollar AS. Rupiah terapresiasi saat indeks dollar AS terpantau
menguat ke level 106,49 %. Sejumlah mata uang negara lainnya juga menguat pada
hari yang sama. Merujuk data Bloomberg (30/10) pukul 15.00 WIB, won Korsel
menguat 0,35 % terhadap dollar AS, ringgit Malaysia menguat 0,26 %, baht Thailand
menguat 0,20 %, dan dollar Singapura menguat 0,15 %.
Kendati demikian, tak
dapat dipastikan sampai kapan angin segar akan berembus di kawasan Asia.
Situasi masih penuh ketidakpastian. Rabu (1/11), rupiah kembali melemah ke
level Rp 15.946 per dollar AS. Ditambah lagi sejumlah ekonom mengungkapkan
adanya kemungkinan dollar AS akan bertahan kuat hingga akhir tahun, didasarkan pada
tren panjang selama tahun ini di mana dollar AS konsisten cenderung menguat
terhadap sejumlah mata uang. Tak terkecuali terhadap beberapa mata uang yang
juga dipandang cukup kuat di dunia. Terhadap pound sterling Inggris, dollar AS
menguat 1,2 % sepanjang Januari-Oktober 2023. Dengan euro, dollar AS menguat
2,1 pada periode yang sama. Bahkan,terhadap yen Jepang, dollar AS terapresiasi
hingga 14,9 %. Menguatnya dollar AS dipicu tingginya suku bunga acuan oleh The
Fed yang diperkirakan berlangsung dalam jangka panjang (higher for longer). (Yoga)









