Setelah dilarang pemerintah, fitur belanja di media sosial Tiktok Shop akan menjajaki rencana untuk kembali beroperasi di Indonesia. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Rabu (22/11). Sejauh ini, Tiktok telah berkomunikasi dengan beberapa perusahaan Indonesia, seperti Bukalapak, Tokopedia, dan CT Corp. Seperti yang dilaporkan Kompas, Jumat (24/11), saat ini Tiktok menjajaki pengurusan izin alat pembayaran ke BI. Penjajakan itu bagian dari upaya Tiktok ikut menikmati pasar e-dagang yang ditaksir bernilai 362 miliar USD pada 2023-2025. Tiktok Shop sempat membuat heboh publik pada September 2023. Pemerintah pun kemudian melarang praktik social commerce melalui Permendag No 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023. Salah satu alasan di balik pelarangan Tiktok Shop karena dianggap mengancam industri lokal, terutama UMKM. Masyarakat pun menilai aplikasi live shopping ini merugikan dan membahayakan perekonomian Indonesia.

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang diselenggarakan pada pertengahan Oktober 2023 menunjukkan, 40 % responden mengungkapkan kekhawatiran Tiktok Shop merugikan perekonomian Indonesia. Bahkan, 5 % di antaranya menyatakan sangat merugikan. Sentimen negatif masyarakat terhadap fitur belanja daring dari Tiktok ini pun masih cukup besar. Nyaris sepertiga lebih responden menyatakan Tiktok Shop membahayakan perekonomian RI. Hal ini sikap yang diambil dari potensi kerugian yang sebelumnya telah dirasakan akibat fitur tersebut. Meskipun demikian,tidak sedikit juga yang menyayangkan pelarangan Tiktok Shop di Indonesia. Pasalnya, teknologi belanja daring secara langsung ini memiliki potensi besar. Tak menutup kemungkinan, teknologi ini bisa mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Hasil jajak pendapat pun menunjukkan masih cukup dominan warga yang tidak merasakan bahaya dari Tiktok Shop. Sebanyak 46,4 % dari responden survei memandang fitur belanja daring ini tidak merugikan perekonomian RI. (Yoga)

Produksi padi di Jatim diprediksi kembali mencapai angka tertinggi nasional tahun 2023. Hal itu akan   kembali mengukuhkan provinsi ini sebagai lumbung pangan terbesar di Nusantara. Capaian itu tidak lepas dari peran seluruh petani dan penyuluh pertanian lapangan sebagai lokomotif sektor pertanian Angka sementara BPS tahun 2023 menunjukkan, Jatim sebagai penghasil padi terbesar nasional dengan produksi 9,59 juta ton gabah kering giling (GKG), dengan kontribusi 17,89 % terhadap produksi padi nasional yang mencapai 53,63 juta ton GKG. Capaian kinerja itu sekaligus mengukuhkan Jatim sebagai provinsi yang selama empat tahun berturut-turut, yakni mulai tahun 2020 hingga 2023, menjadi produsen padi tertinggi dibandingkan provinsi lain. Secara tahunan (year on year), posisi sampai dengan September 2023, Jatim surplus 9,23 %.

”Jatim saat ini terus menyuplai 80 % kebutuhan pangan di 16 provinsi di Indonesia timur,” ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Senin (27/11) di Surabaya. Menurut Khofifah, berbagai capaian kinerja di sektor pertanian tersebut merupakan hasil sinergi seluruh tim, mulai dari petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan penyuluh pertanian. Selain itu, peran pemda setempat, pemprov, dan Kementan. Mantan Menteri Sosial ini mengatakan, petani harus memiliki inovasi agar usaha budidaya tanaman padinya berhasil dan produktivitasnya semakin meningkat. Contohnya, inovasi pupuk organik yang dilakukan petani di Kabupaten Tuban. Petani di Desa Ngadipuro dan Ngadirejo, Kecamatan Widang, Tuban, berani melakukan uji coba dengan memaksimalkan penggunaan pupuk organik dan mengurangi pupuk kimia. Bahkan, perbandingan penggunaan pupuk organik dan kimia yang diterapkan sudah mencapai 4 banding 1. (Yoga)

Setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sampai akhir Oktober tahun ini masih moncer. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, negara telah mengantongi PNBP sebesar Rp 494,2 triliun triliun hingga Oktober 2023. Angka ini tumbuh 3,7% secara tahunan (yoy). Angka tersebut sudah melampaui proyeksi atau 112% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Secara rinci penerimaan itu meliputi PNBP sumber daya alam (SDA) migas senilai Rp 97,8 triliun. Realisasi ini setara 74,6% target APBN 2023. Hanya saja, realisasi itu menyusut 16,5% (yoy) akibat penurunan Indonesian Crude Price (ICP) dan lifting minyak bumi. Lalu, PNBP SDA nonmigas tercatat Rp 116,8 triliun atau 180,3% dari APBN 2023. Angka ini tumbuh 35,7% (yoy) terutama didorong penyesuaian tarif iuran produksi/royalti batubara, sejalan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) 26/2022. Penerimaan selanjutnya adalah komponen kekayaan negara dipisahkan (KND) sebesar Rp 74,1 triliun atau 150,9% dari APBN. Angka itu tumbuh 82,5%, yang disebabkan dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) perbankan dan non perbankan. "Setoran dividen terutama BUMN yang masih profitable seperti perbankan itu sangat positif," kata Sri. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, setoran PNBP yang melampaui target tahun ini dipicu bonanza harga komoditas. Namun, itu tidak bisa diandalkan karena tidak bisa berlangsung selamanya. Di sisi lain, Bhima menyebut, kinerja BUMN tahun depan juga akan terhambat oleh adanya restrukturisasi utang di BUMN Karya serta besarnya tekanan dari BUMN yang diberikan penugasan.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan wajib pajak orang pribadi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang sudah memanfaatkan skema tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% sejak tahun 2018 tetap bisa memanfaatkannya hingga tahun 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemkeu Dwi Astuti mengatakan, tarif PPh final 0,5% dapat digunakan wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha dalam negeri yang memiliki peredaran bruto dari usaha tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Namun pengenaan tarif PPh final itu memiliki masa berlaku. Berdasarkan Pasal 59 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55/2022, jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% paling lama tujuh tahun untuk wajib pajak orang pribadi. Tarif ini berlaku empat tahun untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang, dan tiga tahun untuk wajib pajak badan perseroan terbatas. Dia menjelaskan, saat skema PPh final 0,5% berakhir, maka wajib pajak harus membuat pembukuan untuk menghitung PPh terutang menggunakan tarif Pasal 17 UU PPh. Mengacu pasal itu, untuk lapisan penghasilan kena pajak sampai Rp 50 juta, maka terkena tarif 5%. Adapun untuk lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp 500 juta, akan dikenakan tarif 30%. Selain itu, wajib pajak juga wajib membuat pencatatan. "Tujuan diberikannya masa berlaku tarif PPh final 0,5% adalah agar wajib pajak UMKM naik kelas dan berkembang menjadi wajib pajak yang lebih besar. Untuk itu, selama jangka waktu tersebut, kami terus mendampingi para wajib pajak UMKM untuk dapat berkembang," jelas Dwi.

Segala upaya berupa restrukturisasi utang hingga suntikan dana dari pemerintah untuk sejumlah emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tampaknya masih belum membuahkan hasil. Sejumlah emiten itu masih rugi seusai menuntaskan restrukturisasi. Misalnya, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp 7,5 triliun pada akhir tahun lalu melalui skema rights issue. Namun suntikan itu belum mampu mendongkrak kinerja GIAA. Kondisi serupa juga terjadi di PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Kemudian ada PT Waskita Karya Tbk (WSKT) yang harus rela mengembalikan PMN tahun anggaran 2022 senilai Rp 3 triliun kepada pemerintah. Dana tersebut dialihkan kepada PT Hutama Karya untuk menyelesaikan beberapa proyek strategis milik WSKT. Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Roger MM menjelaskan, masalah dari beberapa emiten pelat merah seperti GIAA hingga WSKT disebabkan oleh utang yang menumpuk tinggi. Pengamat Pasar Modal dan Direktur Avere Investama Teguh Hidayat melihat masalah restrukturisasi BUMN terletak pada manajemen atau sumber daya manusia (SDM) di emiten pelat merah itu sendiri. Menurut Teguh, Kementerian BUMN perlu mengambil peran lebih besar dari sisi internal emiten pelat merah. Dia menandaskan, pemerintah sebaiknya tak hanya memberikan suntikan dana, melainkan juga membenahi jajaran direksi dari BUMN sakit. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori Arjun Ajwani menilai isu soal restrukturisasi emiten BUMN sudah menjadi bahasan lama di pasar modal sehingga dampaknya minim ke saham BUMN yang bersangkutan. Meski sejumlah emiten BUMN tengah menghadapi masalah, namun Arjun menyebut masih ada BUMN non perbankan dari sektor lain yang menarik. Misalnya saja PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR). Teguh juga menilai Telkom masih menarik untuk dicermati. Bisnis Telkom masih akan tetap bertumbuh karena berkaitan dengan teknologi dan internet yang memang punya prospek positif. Selain itu BUMN di sektor energi baru terbarukan juga menarik untuk dicermati, yakni PT Pertamina Geothermal Energy (PGEO).

Situasi ekonomi domestik yang kian pulih mendorong pertumbuhan kinerja Bank Mandiri Tbk (BMRI). Penyaluran kredit bank pelat merah itu terus bertumbuh seiring dengan perbaikan kualitas aset. Bank Mandiri berhasil menyalurkan kredit secara konsolidasi sebesar Rp 1.315,92 triliun dari awal tahun hingga September 2023 atau tumbuh 12,71% secara tahunan (yoy). Analis Ciptadana Sekuritas Asia Erni Marsella Siahaan dalam riset 31 Oktober 2023 mengatakan, pertumbuhan pinjaman BMRI telah melampaui panduan manajemen sebesar 10%-12% secara tahunan dan pertumbuhan industri sebesar 9%. Penggerak utama pertumbuhan pinjaman tersebut berasal dari segmen komersial. Tren ini diproyeksi masih akan berlanjut. Head of Investment Reswara Gian Investa Kiswoyo Adi Joe melihat pertumbuhan kredit BMRI didukung oleh perekonomian yang lebih baik pasca Covid-19. Potensi konsumsi masyarakat yang meningkat di akhir tahun serta musim kampanye pemilihan umum (pemilu) diyakini dapat meningkatkan konsumsi domestik. Pada akhirnya ini akan berdampak positif kepada penyaluran kredit BMRI di tahun depan. Analis Samuel Sekuritas Prasetya Gunadi mengungkapkan, manajemen BMRI tetap mempertahankan panduan pertumbuhan pinjaman di kisaran 10%-12% dan merevisi panduan biaya kredit menjadi di bawah 1,1% untuk tahun 2023. Proyeksi itu mengingat BMRI sudah memiliki tingkat coverage yang memadai dan pengelolaan risiko kualitas aset yang lebih baik dibanding sejumlah bank lain. Samuel Sekuritas meyakini BMRI mampu membukukan cost to income ratio (CIR) 36% dalam jangka panjang. Ini didukung oleh akuisisi digital yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi. Namun pengetatan likuiditas akan menjadi tantangan utama bagi sektor perbankan pada kuartal IV-2023. BMRI tetap optimistis tingkat Net Interest Margin (NIM) bisa berada di kisaran 5,3%-5,6% pada 2023. Hal itu karena Bank Mandiri masih memiliki ruang untuk repricing imbal hasil pinjaman korporasi, dan BMRI akan terus fokus menyalurkan pinjaman ke segmen dengan imbal hasil tinggi, seperti segmen komersial dan segmen UKM. Analis RHB Sekuritas David Chong mengerek proyeksi laba BMRI untuk 2023-2025 sekitar 2-3% karena asumsi biaya kredit yang lebih rendah yang ditopang oleh disiplin biaya yang baik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan industri perbankan syariah. Bahkan, regulator ini mengharapkan setidaknya bisa ada dua hingga tiga bank syariah besar di Tanah Air agar industrinya semakin kompetitif. Untuk itu, OJK meluncurkan roadmap atau peta jalan perbankan syariah untuk periode 2023-2027 dengan lima pilar. Peta jalan ini akan jadi acuan dalam melakukan tranformasi pada perbankan syariah, yang pangsa pasarnya masih kecil. Per September 2023, aset perbankan syariah tercatat sebesar Rp 831,95 triliun. Walau tumbuh 10,94% secara tahunan, namun pangsa pasarnya baru 7,27%. Padahal, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, pangsa pasar harusnya bisa lebih tinggi. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar berharap peta jalan ini bisa mempercepat pertumbuhan perbankan syariah. "Harapannya, ini membuat bank fokus terhadap pembangunan berbasis kaidah dan kekuatan dari jajaran stakeholder," kata dia, Senin (27/11). Mahendra bercerita ada satu bank yang pada awal tahun ini melakukan konversi dari konvensional jadi syariah. Sayangnya, bank tersebut justru mengalami perlambatan pertumbuhan pembiayaan. Menurut Mahendra, ini disebabkan karena sistem dan manajemen bank belum benar-benar siap ketika dilakukan konversi. Seperti diketahui, tahun ini BPD Kepulauan Riau sudah melakukan konversi jadi bank syariah. Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengungkapkan, skala usaha industri perbankan syariah saat ini masih kecil. Secara rinci, baru ada tiga bank syariah dan satu UUS dengan aset sekitar Rp 20 triliun-Rp 40 triliun.

Akhir tahun ini menjadi momentum bagi korporasi untuk mempertajam strategi dalam mengarungi 2024. Tak terkecuali, sederet emiten pelat merah yang membidik pertumbuhan kinerja dan cuan yang lebih tebal di tengah prospek akselerasi ekonomi dan tahun politik. Racikan strategi telah dimatangkan oleh emiten BUMN dari berbagai sektor mulai dari perbankan, pertambangan, infrastruktur, hingga konstruksi. Di sektor perbankan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) optimistis dapat melanjutkan kinerja positif di tengah tren tingginya suku bunga dan risiko pengetatan likuiditas. Direktur Keuangan dan Strategi Bank Mandiri Sigit Prastowo mengatakan bank pelat merah itu akan mempertahankan current account saving account (CASA) di level yang tinggi. Dengan biaya dana yang rendah, lanjutnya, BMRI dapat meningkatkan laba. Terkait dengan kualitas kredit, Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri Ahmad Siddik Badruddin menyebut BMRI memitigasi ketidakpastian eksternal dengan melakukan analisis sensitivitas dampak gejolak harga komoditas, dinamika pasar ekspor, hingga imbas konflik geopolitik terhadap debitur. BNI juga berambisi untuk meningkatkan profitabilitas yang lebih optimal. Hal itu tecermin pada target BNI untuk meningkatkan rasio return on equity (ROE) dari 15,5% per September 2023 menjadi 18% pada 2025. Untuk menggapai target tersebut, Direktur Human Capital & Compliance BNI Mucharom mengatakan BNI merancang empat langkah strategis. Langkah tersebut ialah mengoptimalkan jaringan kantor luar negeri, mendiversifikasi kredit, perbaikan struktur dana pihak ketiga (DPK), dan mengelola manajemen risiko yang prudent.

Optimisme menatap 2024 juga disampaikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI). Direktur Keuangan Jasa Marga Prami­tha Wulanjani menyebut emiten BUMN jalan tol itu menargetkan kenaikan pendapatan sekitar 8%—10% pada 2024. Pramitha menambahkan mobilitas masyarakat yang meningkat, penyesuaian tarif tol, dan operasional jalan tol baru menjadi faktor pendorong kinerja top line JSMR. Meski demikian, target kenaikan pendapatan jalan tol JSMR itu tak setinggi estimasi pertumbuhan lebih dari 10% pada tahun ini. Sementara itu, dua emiten BUMN karya punya pandangan berbeda terkait dengan prospek kinerja pada 2024. ADHI masih percaya diri dapat meraih kenaikan nilai kontrak baru (NKB) sejalan dengan realisasi per Oktober 2023 yang mencapai Rp30,3 triliun atau melampaui target tahun ini Rp27 triliun. “Kami menganggarkan pertumbuhan 5%—10% dengan komposisi utamanya proyek-proyek besar, termasuk berasal dari Badan Usaha Jalan Tol , atau dari pengelolaan air,” kata Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson. Entus mengakui bahwa tahun politik atau periode pemilihan umum (Pemilu) 2024 dapat berimbas kepada penurunan omzet kontrak baru. Di sisi lain, kenaikan anggaran infrastruktur dalam APBN 2024 masih memberikan optimisme kepada ADHI. Seirama, Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya mengatakan perusahaan konstruksi biasanya menghadapi siklus perlambatan pada tahun politik. Sejalan dengan itu, emiten BUMN yang tengah mengupayakan restrukturisasi utang bank senilai Rp13 triliun itu memperkirakan NKB pada 2024 tidak jauh berbeda dengan tahun ini. Beranjak ke sektor pertambangan, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) mengindikasikan peningkatan produksi pada 2024 seiring dengan pertumbuhan kapasitas angkutan kereta batu bara hingga 52 juta ton. Dihubungi terpisah, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai prospek indeks saham BUMN pada tahun depan masih akan ditopang oleh sektor finansial ataupun infrastruktur yang memiliki performa baik. Ke depan, IDX BUMN 20 mendapat sentimen positif dari aksi window dressing pada akhir 2023, serta stabilitas ekonomi dan euforia pemilihan presiden 2024. Mirae Asset Sekuritas Indonesia memandang sejumlah saham BUMN yang menarik untuk dicermati pada 2024 ialah BBNI dengan target harga Rp5.850, BBRI yang disematkan target Rp5.575, saham BMRI Rp6.600, dan TLKM ditargetkan menembus level Rp4.140 per saham. CEO Edvisor.id Praska Putrantyo memandang emiten BUMN yang akan memiliki prospek cerah pada 2024 ialah sektor telekomunikasi infrastruktur.

Reformasi perpajakan dan perluasan basis pajak di persimpangan, menyusul terus mundurnya implementasi dua agenda besar yang akan memperkuat potensi penerimaan pajak yakni core tax system atau sistem inti perpajakan dan penggunaan identitas tunggal. Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, kedua agenda besar itu akan diimplementasikan secara serempak yakni pada 1 Juli 2024. Dengan demikian, perluasan basis pajak lagi-lagi harus tertunda.Faktanya, penggunaan identitas tunggal melalui pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) seharusnya mulai berlaku pada 1 Januari 2024.Adapun, implementasi core tax systemsedianya telah direncanakan sejak 2019. Sayangnya, penggunaan sistem baru yang diklaim mampu meningkatkan efi siensi administrasi itu terus mundur.Di sisi lain, realisasi pemadanan NIK-NPWP sejauh ini memang masih jauh panggang dari api. Berdasarkan data Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang diperoleh Bisnis, per 20 November lalu realisasi pemadanan baru 59,31 juta.Angka itu baru setara dengan 82,40% dari target total yang mencapai 71,97 juta wajib pajak orang pribadi di dalam negeri.Sementara itu, 2023 hanya menyisakan sekitar satu setengah bulan sehingga pemerintah butuh napas tambahan untuk merealisasikan target pemadanan tersebut.Dari sisi teknis, implementasi serempak antara core tax system dan identitas tunggal wajib pajak memang lebih efi sien. Hal ini pun diamini oleh pemangku kebijakan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti mengatakan bahwa sebelum dilakukan implementasi penuh core tax system, otoritas pajak akan melakukan tiga langkah awal. Pertama, melakukan pengujian sistem inti perpajakan tersebut. Kedua, memberikan habituasi atau pembiasaan pada wajib pajak. Ketiga, memberikan kesempatan pemutakhiran NIK bagi wajib pajak orang pribadi dalam sistem Ditjen Pajak. Sejalan dengan itu, Ditjen Pajak pun meminta kepada wajib pajak badan untuk membantu pemadanan NIK dan NPWP karyawan sehingga identitas tunggal wajib pajak segera terlaksana. Sementara itu soal core tax system, diklaim menjadi solusi dari banyaknya praktik penghindaran pajak melalui aktivitas ekonomi yang tak tercatat alias shadow economy.Sistem inti ini mengubah sistem informasi DJP menjadi sistem informasi terintegrasi yang mencakup seluruh proses bisnis perpajakan berdasarkan basis data yang luas dan akurat. Pemerhati Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menambahkan, penggunaan NIK sebagai NPWP merupakan bagian dari implementasi penggunaan identitas tunggal atau single identity number. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono, menambahkan integrasi NIK dan NPWP akan efektif memacu penerimaan apabila tingkat penghasilan tidak kena pajak (PTKP) juga diturunkan.