BPS pada awal November 2023 melansir tingkat pengangguran terbuka per Agustus 2023 sebesar 5,32 % atau turun 0,54 % dibandingkan Agustus 2022. Dibandingkan kondisi Februari 2023 pun tingkat pengangguran turun 0,13 %. Secara nominal, jumlah pengangguran terbuka per Agustus 2023 tercatat 7,86 juta orang, turun 560.000 orang dibandingkan Agustus tahun 2022. Jika dibandingkan dengan Februari 2023 juga terjadi penurunan 130.000 orang. Penurunan pengangguran ini cukup menggembirakan karena menjadi indikator pulihnya perekonomian setelah didera pandemi Covid-19. Perekonomian yang mulai berputar normal telah meningkatkan permintaan akan barang dan jasa. Produksi meningkat sehingga SDM sebagai faktor produksi dibutuhkan lebih banyak. Terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja. Namun, jumlah pengangguran yang turun disebabkan berkurangnya tingkat pengangguran di kalangan yang berpendidikan rendah dan menengah. Sementara tingkat pengangguran di kalangan berpendidikan tinggi justru bertambah.

Tingkat pengangguran pada kelompok yang pendidikan terakhirnya tamat SD dan SMP turun sekitar masing-masing 1 % dibanding setahun yang lalu. Penurunan pada kelompok yang pendidikan terakhirnya SMA angkanya lebih rendah, yaitu 0,4 %. Sementara pada kelompok pendidikan diploma, pengangguran meningkat 0,2 % dan pada kelompok pendidikan terakhirnya sarjana universitas meningkat 0,38 %. Hal ini menunjukkan lapangan kerja yang tersedia lebih banyak yang diisi oleh kalangan yang berpendidikan rendah, bagi lulusan SMA ke bawah. Hal ini bisa diartikan kualifikasi yang dibutuhkan untuk bekerja memang bukan untuk kalangan yang berpendidikan diploma ke atas. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga 2023 (4,94 %) harus diwaspadai akan semakin menurunkan permintaan akan tenaga kerja. Terutama bagi kalangan terdidik yang umumnya mengharapkan upah atau gaji yang lebih tinggi. Berkurangnya permintaan akan tenaga kerja itu diperparah oleh kondisi meningkatnya biaya produksi yang memberatkan perusahaan atau disrupsi teknologi yang menyebabkan bisnis proses menjadi lebih terdigitalisasi. (Yoga)

Setiap tahun, NTT menaikkan upah minimum provinsi (UMP), bahkan lebih tinggi ketimbang UMP daerah lain, seperti DI Yogyakarta, Jateng, dan Jatim. Namun realitasnya, keputusan UMP NTT itu masih sebatas formalitas dan tidak dinikmati sebagian besar buruh. Marince Nope (24) bekerja di supermarket di Kupang, NTT, Sabtu (25/11/2023) sejak 3 tahun 7 bulan lalu, dengan upah Rp 1,3 juta per bulan, jauh di bawah UMP NTT 2023, yakni Rp 2.123.994 per bulan. Lulusan SMA ini mengaku tidak mengerti apa itu UMP, apalagi detail besarannya. Rekan kerjanya sebagian besar juga tidak tahu tentang UMP, apalagi membahasnya. ”Yang penting dapat kerja. Banyak pencari kerja setiap hari memasukkan lamaran ke sini. Masuk di sini saja harus pakai sistem keluarga atau kenalan. Beta masuk di sini atas bantuan teman yang kakaknya manajer di sini,” kata Marince.

Saat diberi tahu UMP NTT 2023 senilai Rp 2.123.994 per bulan, ia terkejut. Apalagi saat mengetahui bahwa UMP merupakan upah dasar dan wajib dipenuhi pengusaha. Saat mengumumkan UMP NTT tahun 2024, Kamis (23/11), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah NTT Bernadetha Usboko menyatakan, besaran UMP itu mempertimbangkan masukan dari pihak pengusaha maupun pekerja. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) NTT Stanislaus Tefa mengatakan, UMP merupakan upah dasar atau upah paling rendah bagi pekerja yang baru bekerja di bawah satu tahun. Meski setiap tahun UMP di NTT meningkat, di lapangan nyaris tidak pernah terealisasi. ”Nilai UMP itu hanya menghiasi administrasi belaka. UMP NTT boleh jadi tinggi, tetapi tingkat kemiskinannya nomor tiga nasional,” katanya. (Yoga)

Siap-siap, sejumlah wajib pajak mesti merogoh kantong lebih dalam untuk menyetor pajak, mulai awal tahun depan. Sebab, masa berlaku sejumlah insentif pajak yang ditebar pemerintah demi menggenjot ekonomi bakal berakhir. Ini memicu kekhawatiran para pelaku usaha. Apalagi, daya beli masyarakat belum sepenuhnya membaik. Setidaknya, ada empat insentif pajak yang akan berakhir pada tahun ini, juga tahun depan. Baik insentif untuk sektor otomotif, properti, juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pertama, insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 10% untuk pembelian kendaraan bermotor listrik (KBL) berbasis baterai roda empat dan bus dengan tingkat kandungan dalam negeri minimal 40%. Kedua, PPN DTP 5% untuk KBL berbasis baterai bus dengan TKDN minimal 20% hingga kurang dari 40%, sehingga PPN yang harus dibayar 6%. Mulai tahun depan, pembeli juga harus kembali ke tarif PPN normal yakni 11%. Ketiga, tarif pajak penghasilan (PPh) final 0,5% bagi wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan bruto Rp 4,8 miliar per tahun yang berlaku selama tujuh tahun sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 diterbitkan. Keempat, PPN DTP 100% untuk pembelian rumah harga Rp 2 hingga Rp 5 miliar periode Januari-Juni 2024 dan PPN DTP 50% untuk periode Juli-Desember 2024. Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D Sugiarto berharap, insentif PPN DTP pembelian mobil listrik diperpanjang untuk menarik minat konsumen. Meski dampak insentif ini belum signifikan. "Angka penjualan BEV (battery electric vehicle) yang mendapat PPN DTP tidak terlalu besar," kata Jongkie, Minggu (26/11). Berdasarkan data Gaikindo, penjualan mobil listrik berbasis baterai atau BEV pada Januari-Oktober 2023 mencapai 11.896 unit. Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Eddy Misero menilai wajar UMKM kembali dikenakan tarif 1%. Pasalnya, yang menikmati insentif tersebut, yakni dengan omzet Rp 500 juta lebih per tahun.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus bergulir. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaporkan per 1 November 2023 progres pembangunan fisik IKN telah mencapai 22,1%. Analis Samuel Sekuritas Indonesia, Daniel A. Widjaja menilai, sejumlah emiten akan diuntungkan dari berlanjutnya proyek IKN Nusantara ini. Salah satunya sektor semen, karena akan ada kenaikan permintaan semen untuk keperluan pembangunan. PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) telah menyuplai 71% dari total kebutuhan semen di IKN. Sebagai BUMN, posisi SMGR lebih diuntungkan. "Sehingga diprioritaskan dibanding swasta, kata Daniel kepada KONTAN, kemarin. Selain sektor semen, pembangunan IKN juga akan menjadi katalis bagi sektor konstruksi. Kepala Riset RHB Sekuritas Indonesia, Andrey Wijaya mengatakan, pencapaian kontrak baru dari IKN akan berdampak positif bagi PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT), keduanya mempunyai permasalahan leverage . Sehingga, memenangkan kontrak baru akan meningkatkan arus kas WIKA dan WSKT. Sekretaris Perusahaan WIKA, Mahendra Vijaya bilang, proyek-proyek di IKN garapan WIKA masih berlangsung dengan baik di tengah upaya penyehatan keuangan WIKA. Emiten properti juga banyak yang terlibat di proyek IKN. Namun, RHB Sekuritas menilai, dampak IKN terhadap sektor properti masih netral.

Musim perayaan Natal dan tahun baru merupakan momentum besar bagi emiten sektor ritel. Khususnya, emiten ritel yang memiliki fokus bisnis pada penjualan perlengkapan rumah tangga dan produk gaya hidup. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo mengatakan, pergerakan emiten ritel pada libur Natal dan Tahun Baru berpotensi positif di akhir tahun 2023 ini seiring peningkatan daya beli masyarakat. Belum lagi pemilihan umum (pemilu) diproyeksi bakal mendorong tingkat konsumsi masyarakat di akhir tahun 2023 hingga pemilu dilangsungkan. Ini sejalan dengan potensi perputaran uang yang lebih besar di masyarakat selama masa kampanye pemilihan umum. “Kinerja emiten ritel fesyen dan emiten ritel kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkat,” jelas Azis ke KONTAN, Sabtu (25/11). Meski Azis tak menampik penjualan ritel saat ini memang masih cenderung flat atau datar. Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa penjualan eceran yang tercermin dari Indeks Penjualan Rill (IPR) mengalami kontraksi 1,5% secara bulanan pada September 2023. Analis BRI Danareksa Sekuritas, Erindra Krisnawan menjagokan sektor ritel bersama sektor lain seperti konsumer, telekomunikasi, minyak & gas, serta batubara untuk mencari kantong pertumbuhan di akhir tahun. Analis Mirae Asset Sekuritas, Rut Yesika Simak menyoroti, emiten sektor ritel juga disokong insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk sektor perumahan dapat memacu penjualan ritel, khususnya bagi perusahaan menjual produk perbaikan rumah seperti PT Ace Hardware Indonesia Tbk (ACES). Dia merekomendasikan trading buy ACES dengan target harga Rp 950 per saham. Mirae Asset Sekuritas memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi pada kuartal IV-2023 karena faktor musiman yang biasanya mendorong pertumbuhan pada periode tersebut, yaitu memasuki musim liburan pada bulan Desember. Namun, penting untuk dicatat bahwa situasi ekonomi global masih belum menentu dan dapat menimbulkan risiko yang signifikan menjelang tahun 2024. Sementara Azis memilih PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) dan PT Mitra Adi Perkasa Tbk (MAPI) dengan rekomendasi buy masing-masing target harga sebesar Rp 3.250 per saham dan Rp 2.030 per saham.

Tingkat kesehatan (solvabilitas) alias risk based capital (RBC) perusahaan asuransi jiwa di Tanah Air mengalami penurunan. Namun, RBC industri asuransi jiwa masih di atas ambang batas ketentuan regulator. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio solvabilitas asuransi jiwa hingga September 2023 berada di 451,23% menurun jika dibandingkan Desember 2022 yang sebesar 480,63%. Meski mengalami penurunan, permodalan industri asuransi masih terjaga dan jauh di atas treshold sebesar 120%. Para pemain asuransi jiwa pun masih mampu menjaga kondisi kesehatan permodalan. Salah satunya ada PT BNI Life Insurance (BNI Life) yang mencatat RBC sebesar 692,34% di Oktober 2023. "Pergerakan RBC BNI Life pada tahun 2021 sebesar 717,33% dan 666,18% pada 2022. Lalu mulai meningkat kembali sepanjang 2023, sampai dengan posisi per Oktober 692,34%," ujar Plt. Direktur Utama BNI Life, Eben Eser Nainggolan. PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia juga masih menjaga tingkat RBC di level 327%. "Di Generali, tren RBC cenderung stabil karena kami berkomitmen secara konsisten untuk terus menjaga kesehatan keuangan perusahaan dengan menerapkan strategi secara komprehensif yang meliputi aspek-aspek finansial untuk menjaga solvabilitas," kata Chief Marketing Officer Generali Indonesia, Vivin Arbianti Gautama.

Riuh rendah kampanye yang merupakan bagian dari tahapan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 mulai berlangsung pada Selasa besok hingga 10 Februari 2024.Puluhan triliun anggaran negara yang dialokasikan untuk menyukseskan Pemilu 2024 siap digelontorkan untuk memastikan pesta demokrasi tersebut berjalan dengan lancar.Selain momentum menawarkan berbagai program dan gagasan, kampanye pemilu mengantarkan tambahan belanja dari partai politik, calon anggota legislatif, hingga calon presiden dan calon wakilpresiden, masukke kantong usaha milik masyarakatdan memutar roda ekonomi.

Mulai besok, Selasa (28/11) hingga 10 Februari 2024, tahapan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 memasuki fase kampanye. Masa-masa ketika beragam ajakan untuk memilih melalui berbagai media seperti baliho, poster, hingga bagi-bagi kaus demi melenggang meraih ke kursi kuasa. Widhi Maulana, pengelola Smula Printing yang beroperasi di kawasan Senen, Jakarta Pusat, sudah menanti proyek-proyek terkait dengan pemilu. Aktivitas pemilu dengan segala pernak-perniknya dapat memengaruhi omzet bisnisnya.“Sudah puluhan juta masuk dari order atribut terkait printing digital maupun offset, seperti amplop, flyer, brosur, stiker, banner, dan surat suara. Kebanyakan dari calon legislatif [caleg],” ujarnya kepada Bisnis. Menurut Widhi, order pemilu kali ini terbilang lebih ramai ketimbang sebelumnya, karena efek pemilu serentak. Namun, dampak nyata dari sisi order baru mulai dia rasakan seminggu belakangan. Bukan hanya di kota besar, Rian Andriana selaku pegiat kaus sablon Saung Print di perdesaan Majalengka, Jawa Barat, pun antusias dengan perhelatan pesta demokrasi, karena turut mengusung konsep bagi-bagi rezeki. Pengalaman memutar uang untuk belanja kampanye pernah pula diceritakan oleh Johan Budi Sapto Pribowo yang memulai karier di parlemen pada Pemilu 2019. Mantan Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi itu terpilih sebagai Anggota DPR dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Satu faktor yang membuat ongkos kampanye terlihat mahal yakni dari sisi pengeluaran untuk membuat alat peraga kampanye (APK) seperti kaus, baliho, banner, spanduk, dan lain sebagainya. Belum lagi, biaya untuk membayar saksi saat penghitungan suara, juga menjadi tanggungan caleg. Pengeluaran oleh caleg dan partai politik (parpol) selama masa kampanye pemilu memberikan efek bagi ekonomi masyarakat. Berbagai aktivitas usaha yang terkait dengan kampanye politik, roda ekonominya bergerak kencang.Aktivitas itu terekam dalam Neraca Lembaga Nonprofi t yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Klasifi kasi LNPRT mencakup perumahan, kesehatan, rekreasi dan kebudayaan, pendidikan, jaminan sosial, keagamaan, partai politik, organisasi buruh, dan organisasi profesi, lingkungan hidup hingga jasa. Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, aktivitas pemilu berdampak positif terhadap produk domestik bruto (PDB).Dia menuturkan pelaksanaan pesta demokrasi cukup positif untuk perekonomian Indonesia, setidaknya untuk beberapa sektor seperti konveksi, percetakan, media, transportasi, logistik, makanan dan minuman, jasa hiburan, dan kampanye dengan berbagai panggung rakyat dan lain-lainnya. Kepala Pusat Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Abdurohman menyatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pemilu senilai Rp11,52 triliun pada 2023 dan Rp15,87 triliun pada 2024. Besarnya anggaran itu diharapkan mampu mengalir sampai ke daerah, sehingga akan ikut mendorong daya beli masyarakat.“Selain itu, infl asi diproyeksi terkendali, sehingga daya beli akan bagus. Terlihat, konsumsi masyarakat di kuartal III/2023 kemarin masing tinggi, tumbuh 5,1%, padahal pertumbuhan ekonominya 4,94%. Jadi kalau dari sisi domestik, ekonomi masih sangat kuat,” katanya kepada Bisnis. Dalam perkembangan lain, Bank Indonesia memastikan pasokan uang tunai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 5 bulan ke depan, termasuk untuk kebutuhan Natal, Tahun Baru, dan Ramadan hingga Idulfi tri yang berdekatan waktunya dengan pelaksanaan pemilu. Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P. Joewono mengatakan bahwa BI telah melakukan distribusi atau front loading uang layak edar, termasuk uang baru untuk 5 bulan ke depan.Langkah tersebut turut mempertimbangkan periode jelang Pemilu 2024.

Dua hajatan politik bakal dirayakan oleh masyarakat pada 2024. Paling dekat tentu saja Pemilu 2024 yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 dan dilanjutkan dengan pemilihan kepala daerah pada kuartal III/2024. Jelang mengakhiri sambutan dalam ajang Bisnis Indonesia Business Challenges (BIBC) 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Mekanisme pemilihan umum (pemilu) yang telah diatur, sepatutnya tidak menganggu agenda pembangunan nasional.“Indonesia adalah negara demokrasi, di mana mekanisme pemilihan umum itu tidak boleh menggangu agenda pembangunan. Jadi meskipun disebut tahun politik, tapi kita banyak pekerjaan yang sifatnya fondasi yang perlu diperkuat, sementara APBN [anggaran pendapatan dan belanja negara] akan terus menjadi tools atau instrumen yang menjaga ekonomi dan masyarakat kita,” ujar Sri Mulyani, Kamis (23/11). Pemerintah, katanya berupaya menyelesaikan pembangunan fondasi menuju cita-cita menjadi high income countryatau negara maju. Selain itu, komitmen untuk terus membangun nilai tambah sektor industri atau manufaktur, memperbaiki iklim investasi melalui regulasi dan kebijakan yang lebih sederhana. Dari sisi domestik, dia menekankan bahwa ekonomi dalam negeri masih resilien dengan tingkat konsumsi yang tinggi, seperti listrik dan semen yang menunjukkan adanya pertumbuhan. Secara spasial, seluruh wilayah masih tumbuh kuat, tertinggi di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua). Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap baik pada kuartal terakhir tahun ini. Hal itu tecermin dari beberapa indikator dini seperti keyakinan konsumen, ekspektasi penghasilan, dan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur. Dalam perkembangan lain, Wakil Presiden Ma’ruf Amin memastikan akan terus mengawasi kinerja para menteri pada tahun politik, khususnya yang terlibat kegiatan politik praktis. Apalagi, Wapres menilai menjelang Pemilu 2024, terdapat sejumlah tokoh yang melayangkan pernyataan untuk mendukung sosok calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), termasuk para menteri yang berasal dari partai politik. “Kalau bisa memosisikan diri dengan tepat, kapan dia harus mendukung calonnya, kapan dia bekerja. Kan ada aturan-aturannya, lalu aturan itu ditepati, bisa juga tidak terganggu [kinerjanya]. Jadi tergantung, menteri ini nanti melakukan, menggunakan kesempatannya yang ada [atau tidak],” ujarnya.Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan Presiden Joko Widodo terus melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri-menterinya.