Fenomena pekerja prekariat yang rentan miskin terus menguat. Kelompok ini belum semuanya masuk kriteria layak menerima bantuan sosial. Pekerja prekariat adalah pekerja yang tidak menentu jam kerja, kontrak, dan lingkup kerjanya. Contohnya, pekerja informal, pekerja rumah tangga, pekerja rumah tangga migran, spekerja mitra platform digital, dan pekerja sektor perawatan. Mereka tergolong tidak layak sebagai  penerima bansos untuk pekerja seperti bantuan subsidi upah (BSU) dan Kartu Prakerja. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, sejak pandemi Covid-19, pekerja prekariat semakin banyak. ”Salah satu problem bansos untuk pekerja adalah persyaratan penerimanya tercatat sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan. Padahal, tingkat kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan belum merata,” ujar Wahyu saat menghadiri peluncuran buku Dilema Bansos, Rabu (24/1) di Jakarta.

Berdasarkan riset Migrant Care di tujuh kabupaten, selama pandemiCovid-19, tingkat penerimaan bansos ubsidi listrik di kalangan pekerja migran Indonesia mencapai 78 %. Berdasarkan survei Migrant Care tahun 2022, program Kartu Prakerja hanya bisa diakses oleh pekerja di daerah urban. Pelatihan keterampilan yang diberikan program itu memakai saluran internet sehingga hanya pekerja yang tinggal di perkotaan dengan akses internet lancar yang bisa mengikuti pelatihan. ”Indonesia mempunyai sejarah panjang penyaluran bansos yang lebih banyak untuk mengantisipasi situasi krisis. Namun, desain program bansos belum inklusif kepada kelompok pekerja, terutama pekerja prekariat yang rentan miskin,” kata Wahyu. Peneliti Pusat Penelitian Populasi BRIN, Yanu Endar Prasetyo, menemukan, sebanyak 23 program bansos yang dia teliti  cenderung hanya diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan belum semuanya menyentuh individu kelas pekerja, seperti pekerja rentan. (Yoga)

Sektor swasta dinilai punya peran penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di daerah yang terdampak berakhirnya tambang batubara. Visi masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas pertambangan batubara perlu diperluas agar transisi ekonomi berjalan mulus. Program Manajer Ekonomi Hijau Institute for Essential Services Reform (IESR) Wira A Swadana mengatakan, terdapat sejumlah kondisi di daerah penghasil batubara yang berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap transisi ekonomi dari batubara, terkait transisi mata pencarian masyarakat yang sebelumnya amat bergantung pada aktivitas pertambangan. Kelompok masyarakat ini perlu diarahkan untuk dapat menangkap peluang ekonomi di luar tambang, seperti pertanian, kehutanan, atau UMKM.

”Agar transisi ekonomi masyarakat berjalan mulus, dibutuhkan inisiatif perusahaan tambang batubara untuk mendiversifikasi bisnis di luar sektor batubara,” ujar Wira dalam diskusi ”Mengidentifikasi Peran Sektor Swasta dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi Masyarakat” di Jakarta, Rabu (24/1). Sebab, sektor swasta umumnya memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan pemerintah dan masyarakat. Contoh, PT Kideco melalui perusahaan saudaranya, Indika Nature, saat ini sedang mengerjakan beberapa proyek energy terbarukan di Kabupaten Paser, Kaltim. Pada saat yang sama, PT Kideco juga telah menginisiasi proyek pariwisata hijau, seperti Samurangau Ecopark, seluas 105 hektar. Di luar itu, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari perusahaan tambang batubara dapat menjadi sumber pendanaan untuk pemberdayaan masyarakat karena potensi nilai dananya yang terus berkembang dan keinginan perusahaan untuk berusaha mencakup setiap aspek kehidupan masyarakat. (Yoga)

Pemerintah berencana membentuk koridor Cincin Nusantara yang akan menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi nasional. Cincin Nusantara meliputi Jawa bagian utara, Sumatera bagian Selatan, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur. Itu sebabnya, pemerintah berniat melindungi kawasan Pantai Utara (Pantura)Jawa yang rentan terkena efek negatif perubahan iklim. Setiap tahunnya, kenaikan air pasang di Pantura  mencapai 25 centimeter (cm), sedangkan penurunan tanah mencapai 15 cm. Dalam konteks ini, diperlukan strateginya terintegrasi jangka panjang untuk melindungi Pantura dengan membangun tanggul laut raksasa atau giant sea wall. Proyek ini diyakini memberikan manfaat besar bagi ekonomi sekaligus masyarakat di sekitar kawasan itu. Apalagi, kontribusi kawasan itu. Apalagi, kontribusi kawasan Pantura Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai  20,7%. (Yetede)

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menegaskan, meskipun saat ini Indonesia sedang memasuki tahun politik, namun pemerintah optimistis dapat mencapai target investasi Rp1.650 triliun. Pemerintah, akan mengoptimalkan investasi pada infrastruktur, jasa, serta hilirisasi. Kebijakan hilirisasi nantinya akan menjadi penopang dari investasi. "Pemerintah menargetkan hilirisasi dapat mencapai 40-45% dari total realisasi investasi. Kinerja hilirisasi akan ditambah cakupannya diluar pertambangan, tetapi kita perluas karena calon investor mulai kelihatan," kata Menteri investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahdahlia dalan konferensi pers Perkambangan realisasi Investasi di Kantor Pusat Kementerian Investasi/BKPM. Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi pada hilirisasi selama tahun 2023 mencapai Rp 375,4 triliun atau 26,5% dari total realisasi investasi Januari-Desember 2023 (Yetede)