Kolaborasi Efektif Dibutuhkan untuk Mengatasi Korupsi
Dalam menjawab tantangan pemberantasan korupsi yang masih
stagnan, dibutuhkan kolaborasi efektif antar-elemen, termasuk KPK hingga calon
presiden dan calon wakil presiden yang akan memimpin Indonesia lima tahun
mendatang. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan kualitas koordinasi dan supervisi
pemberantasan korupsi dengan penegak hukum lain. Kebutuhan dalam peningkatan
kualitas pada pemberantasan korupsi itu mengemuka dalam media briefing seusai
diskusi publik bertajuk Masyarakat Sipil: Agenda Prioritas Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi 2024-2029 di gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK,
Jakarta, Kamis (1/2). Diskusi diikuti sejumlah organisasi masyarakat sipil dan
akademisi, tim sukses dari tiga pasang capres-cawapres, serta insan KPK. Direktur
Eksekutif Kemitraan, Laode M Syarif, menyoroti kebutuhan akan peningkatan
kualitas koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi antar aparat penegak
hukum. Selain itu, kurangnya peningkatan kualitas dan kuantitas laporan
penetapan gratifikasi, khususnya di kementerian, lembaga, BUMN, dan aparat negara
perlu dievaluasi.
”Dari masyarakat sipil kami juga berharap independensi KPK
dikembalikan. Salah satunya dengan revisi UU KPK. Apakah akan dikembalikan
seperti dulu, terserah. Asal dia menjadi independen dan bukan bagian dari eksekutif,”
ucap Laode. Menurut Laode, proses seleksi komisioner dan Dewan pengawas KPK
juga perlu diperbaiki agar lebih transparan dan akuntabel. Rekam jejak calon
komisioner juga penting diperhatikan. Dengan demikian, ketika menjalankan
tugas, baik saat menjadi komisioner maupun pengawas benar-benar akuntabel. Berdasarkan
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diluncurkan oleh Tranparency International
Indonesia (TII), skor IPK Indonesia tahun 2023 stagnan di angka 34 (nilai maksimal
100). Peringkat Indonesia merosot lima tingkat, ke-110 dari 180 negara
dan kini menjadi peringkat ke-115. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta
Masyarakat KPK Wawan Wardiana berharap RUU Perampasan Aset yang sekian lama ada
di lembaga legislatif didorong oleh presiden terpilih dan segera disahkan. (Yoga)
PARLEMEN AS, Perusahaan Medsos Lalai Lindungi Anak
Komite Kehakiman Senat AS, Rabu (31/1) memanggil lima
direktur utama atau CEO perusahaan media sosial (medsos). Mereka adalah CEO
Meta Mark Zuckerberg, CEO X Linda Yaccarino, CEO Snap Inc Evan Spiegel, CEO
Tiktok Shou Zi Chew, dan CEO Discord Jason Citron. Kelima CEO itu dicecar
sejumlah gugatan, tudingan, dan pertanyaan dari para senator tentang upaya
mereka mencegah eksploitasi seksual anak secara daring. Kelima CEO itu
menghadapi gelombang kemarahan publik karena dianggap tidak berupaya keras
melindungi anak dari predator seksual dan dari isu bunuh diri remaja. Para
aktivis hak anak dan anggota parlemen satu ide dan satu rasa, mereka menggugat
perusahaan-perusahaan pengelola medsos karena lalai melindungi anak. ”Mereka
harus bertanggung jawab karena menempatkan anak-anak pada ancaman bahaya saat daring.
Pilihan desain mereka, kegagalan mereka dalam berinvestasi untuk urusan
keamanan dan kepercayaan, serta upaya terus mencari untung dibanding keselamatan, menempatkan anak dan cucu kita dalam bahaya,” kata Ketua Komite Kehakiman dari
Partai Demokrat Dick Durbin.
Durbin mengutip statistik dari Pusat Nasional untuk Anak Hilang
dan Tereksploitasi. Data itu menunjukkan lonjakan kasus predator yang menipu anak
di bawah umur agar mengirimkan foto dan video mereka. Fenomena meresahkan ini
didorong perubahan teknologi, termasuk medsos. Sidang dimulai dengan rekaman
kesaksian anak-anak dan orangtua yang menyatakan bahwa mereka atau anak-anak
mereka dieksploitasi di medsos. ”Saya dieksploitasi secara seksual di Facebook,”
kata seorang anak yang tampil dalam bentuk siluet. Akan tetapi, kelima CEO
sama-sama membela dan mempertahankan opini bahwa fitur keselamatan yang
dipasang dalam platform mereka sudah bekerja dengan baik karena dilakukan
bersama dengan organisasi nirlaba dan penegak hukum demi melindungi anak di
bawah umur. Tiktok menegaskan tetap menerapkan kebijakan yang melarang anak dibawah
13 tahun menggunakan aplikasi ini. Sementara X menyatakan bahwa mereka tidak
melayani anak-anak. (Yoga)
Disparitas Harga Memberi Ruang Penyelewengan
Inflasi Turun di Awal Tahun
Inflasi menurun menjadi 2,75% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Januari 2024, dibandingkan Desember 2023 sebesar 2,67%. Laju inflasi secara bulanan (month to month/mtm) juga turun menjadi 0,04% pada Januari lalu dari level tertinggi pada Desember sebesar 0,41%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Januari 2024 juga jauh lebih rendah dibandingkan Januari 2023 sebesar 5,28%. Patut dicatat, inflasi pada awal 2023 tinggi, lantaran masih terimbas penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada September 2022. Tingkat inflasi year to date (ytd) Januari 2024 mencapai 0,04%. Adapun tingkat inflasi komponen inti mencapai 0,2% secara bulanan dan 0,2% secara ytd. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, indeks harga konsumen (IHK) mencapai 105,19 Januari 2024, naik dari bulan sama tahun lalu 102,55. Inflasi tahunan disebabkan kenaikan harga sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Menurut Amalia, inflasi tahunan tertinggi terjadi di Provinsi Papua Tengah sebesar 4,76% dengan IHK sebesar 107,6 dan terendah di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,21% dengan IHK sebesar 103,6. Dia menambahkan, Inflasi tahunan kabupaten/kota tertinggi terjadi di Toli Toli sebesar 6,76% dengan IHK sebesar 110,31 dan terendah di Mamuju sebesar 0,86% dengan IHK sebesar 103,26. Di sisi lain, bantuan sosial (bansos) dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) bertujuan memitigasi risiko pangan pada kuartal I-2024 sebagai upaya untuk meredam inflasi, terutama gejolak harga pangan. "Inflasi volatile food merupakan domain pemerintah," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Namun, pemberian BLT menjadi sorotan sebab berlangsung ditengah kontestasi pemilu. Sementara itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti alasan pemerintah memberikan bansos sebagai upaya menyelamatkan daya beli dari fluktuasi harga pangan.









