;

Kolaborasi Efektif Dibutuhkan untuk Mengatasi Korupsi

Yoga 02 Feb 2024 Kompas

Dalam menjawab tantangan pemberantasan korupsi yang masih stagnan, dibutuhkan kolaborasi efektif antar-elemen, termasuk KPK hingga calon presiden dan calon wakil presiden yang akan memimpin Indonesia lima tahun mendatang. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan kualitas koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi dengan penegak hukum lain. Kebutuhan dalam peningkatan kualitas pada pemberantasan korupsi itu mengemuka dalam media briefing seusai diskusi publik bertajuk Masyarakat Sipil: Agenda Prioritas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 2024-2029 di gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, Jakarta, Kamis (1/2). Diskusi diikuti sejumlah organisasi masyarakat sipil dan akademisi, tim sukses dari tiga pasang capres-cawapres, serta insan KPK. Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode M Syarif, menyoroti kebutuhan akan peningkatan kualitas koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi antar aparat penegak hukum. Selain itu, kurangnya peningkatan kualitas dan kuantitas laporan penetapan gratifikasi, khususnya di kementerian, lembaga, BUMN, dan aparat negara perlu dievaluasi.

”Dari masyarakat sipil kami juga berharap independensi KPK dikembalikan. Salah satunya dengan revisi UU KPK. Apakah akan dikembalikan seperti dulu, terserah. Asal dia menjadi independen dan bukan bagian dari eksekutif,” ucap Laode. Menurut Laode, proses seleksi komisioner dan Dewan pengawas KPK juga perlu diperbaiki agar lebih transparan dan akuntabel. Rekam jejak calon komisioner juga penting diperhatikan. Dengan demikian, ketika menjalankan tugas, baik saat menjadi komisioner maupun pengawas benar-benar akuntabel. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang diluncurkan oleh Tranparency International Indonesia (TII), skor IPK Indonesia tahun 2023 stagnan di angka 34 (nilai maksimal 100). Peringkat Indonesia   merosot lima tingkat, ke-110 dari 180 negara dan kini menjadi peringkat ke-115. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana berharap RUU Perampasan Aset yang sekian lama ada di lembaga legislatif didorong oleh presiden terpilih dan segera disahkan. (Yoga)

PARLEMEN AS, Perusahaan Medsos Lalai Lindungi Anak

Yoga 02 Feb 2024 Kompas (H)

Komite Kehakiman Senat AS, Rabu (31/1) memanggil lima direktur utama atau CEO perusahaan media sosial (medsos). Mereka adalah CEO Meta Mark Zuckerberg, CEO X Linda Yaccarino, CEO Snap Inc Evan Spiegel, CEO Tiktok Shou Zi Chew, dan CEO Discord Jason Citron. Kelima CEO itu dicecar sejumlah gugatan, tudingan, dan pertanyaan dari para senator tentang upaya mereka mencegah eksploitasi seksual anak secara daring. Kelima CEO itu menghadapi gelombang kemarahan publik karena dianggap tidak berupaya keras melindungi anak dari predator seksual dan dari isu bunuh diri remaja. Para aktivis hak anak dan anggota parlemen satu ide dan satu rasa, mereka menggugat perusahaan-perusahaan pengelola medsos karena lalai melindungi anak. ”Mereka harus bertanggung jawab karena menempatkan anak-anak pada ancaman bahaya saat daring. Pilihan desain mereka, kegagalan mereka dalam berinvestasi untuk urusan keamanan dan kepercayaan, serta upaya terus mencari untung dibanding keselamatan, menempatkan anak dan cucu kita dalam bahaya,” kata Ketua Komite Kehakiman dari Partai Demokrat Dick Durbin.

Durbin mengutip statistik dari Pusat Nasional untuk Anak Hilang dan Tereksploitasi. Data itu menunjukkan lonjakan kasus predator yang menipu anak di bawah umur agar mengirimkan foto dan video mereka. Fenomena meresahkan ini didorong perubahan teknologi, termasuk medsos. Sidang dimulai dengan rekaman kesaksian anak-anak dan orangtua yang menyatakan bahwa mereka atau anak-anak mereka dieksploitasi di medsos. ”Saya dieksploitasi secara seksual di Facebook,” kata seorang anak yang tampil dalam bentuk siluet. Akan tetapi, kelima CEO sama-sama membela dan mempertahankan opini bahwa fitur keselamatan yang dipasang dalam platform mereka sudah bekerja dengan baik karena dilakukan bersama dengan organisasi nirlaba dan penegak hukum demi melindungi anak di bawah umur. Tiktok menegaskan tetap menerapkan kebijakan yang melarang anak dibawah 13 tahun menggunakan aplikasi ini. Sementara X menyatakan bahwa mereka tidak melayani anak-anak. (Yoga)

Disparitas Harga Memberi Ruang Penyelewengan

Yuniati Turjandini 02 Feb 2024 Investor Daily (H)
Karut-marut tata kelola pupuk subsidi yang  di antaranya ditandai  oleh sejumlah kasus kebocoran dan penyelewengan penggunaan, terjadi terutama karena  adanya disparatis harga antara pupuk subsidi dan nonsubsidi pupuk yang tidak berbasis pada orang atau petani yang berhak, melainkan melekat pada produk pupuk. Guna mengakhiri itu semua dan memastikan subsidi pupuk sampai ke tangan semua petani yang berhak, maka rencana pemerintah untuk memberikan subsidi pupuk langsung kepada petani harus segera direalisasikan. Pemerintah sendiri mengaku tengah memfinalisasi skema baru tata kelola penyaluran subsidi pupuk bagi petani yang hinga kini dinilai masih dalam kondisi kacau. "(Bertahun-tahun) banyak kebocoran karena subsidi pupuk bukan kepada orangnya atau pelakunya atau petani, tetapi melekat pada produknya. Itu yang disubsidi. karena produk pupuk yang disubsidi sama dengan yang digunakan untuk tanaman pangan  perkebunan, sawit, maka pada akhirnya banyak yang rembes, tidak tepat sasaran," ujar Wakil Ketua Komandan Tim Fanta-Tim Kampanye nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Anggawira kepada Investor Daily. (Yetede)

Inflasi Turun di Awal Tahun

Hairul Rizal 02 Feb 2024 Investor Daily (H)

Inflasi menurun menjadi 2,75% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Januari 2024, dibandingkan Desember 2023 sebesar 2,67%. Laju inflasi secara bulanan (month to month/mtm) juga turun menjadi 0,04% pada Januari lalu dari level tertinggi pada Desember sebesar 0,41%. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan Januari 2024 juga jauh lebih rendah dibandingkan Januari 2023 sebesar 5,28%. Patut dicatat, inflasi pada awal 2023 tinggi, lantaran masih terimbas penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada September 2022. Tingkat inflasi year to date (ytd) Januari 2024 mencapai 0,04%. Adapun tingkat inflasi komponen inti mencapai 0,2% secara bulanan dan 0,2% secara ytd. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan, indeks harga konsumen (IHK) mencapai 105,19 Januari 2024, naik dari bulan sama tahun lalu 102,55. Inflasi tahunan disebabkan kenaikan harga sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Menurut Amalia, inflasi tahunan tertinggi terjadi di Provinsi Papua Tengah sebesar 4,76% dengan IHK sebesar 107,6 dan terendah di Kepulauan Bangka Belitung sebesar 1,21% dengan IHK sebesar 103,6. Dia menambahkan, Inflasi tahunan kabupaten/kota tertinggi terjadi di Toli Toli sebesar 6,76% dengan IHK sebesar 110,31 dan terendah di Mamuju sebesar 0,86% dengan IHK sebesar 103,26. Di sisi lain, bantuan sosial (bansos) dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) bertujuan memitigasi risiko pangan pada kuartal I-2024 sebagai upaya untuk meredam inflasi, terutama gejolak harga pangan. "Inflasi volatile food merupakan domain pemerintah," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Namun, pemberian BLT menjadi sorotan sebab berlangsung ditengah kontestasi pemilu. Sementara itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti alasan pemerintah memberikan bansos sebagai upaya menyelamatkan daya beli dari fluktuasi harga pangan.

Semakin Melaju! Bank Mandiri Bukukan Laba Bersih Rp55,1 Triliun di Tahun 2023

Yuniati Turjandini 02 Feb 2024 Investor Daily (H)
Bank Mandiri berhasil  melewati tahun 2023 dengan mencetak pertumbuhan kinerja gemilang. Hasilnya, sepanjang tahun 2023, perseroan mampu membukukan laba bersih sebesar Rp 55,1 triliun, tumbuh 33,7% secara year on year (YoY). Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan,  capaian kinerja  signifikan tersebut selaras dengan kondisi ekonomi yang secara nasional  masih resilen menghadapi volatilitas pada 2023.  "Dari berbagai tantangan yang ada di tahun 2023, kondisi ekonomi Indonesia  masih resilen didorong  peningkatan konsumDi sisi lain ruang kinerja   masih rumah tangga. Investasi, dan inflasi  yang masih terjaga. Di sisi lain ruang kinerja  fiskal Indonesia masih besar untuk dapat terus mendukung perekonomian," terang Darmawan. Total aset konsolidasi bank Mandiri berhasil menembus Rp2.174,2  triliun di akhir tahun 2023, naik 9,12% YoY dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.992,5 triliun. (Yetede)

Tahun Politik, Bank Agresif Salurkan Kredit

Yuniati Turjandini 02 Feb 2024 Investor Daily (H)
Sejumlah bank kelas kakap di Indonesia  optimistis  menatap tahun politik ini. Tercermin dari target pertumbuhan kredit atau pembiayaan yang dibidik tahun ini tetap tinggi dibandingkan dengan 2023. bahkan, target dari empat bank papan atas ada yang jauh lebih tinggi dari proyek Bank Indonesia (BI). Tahun ini BI memperkirakan kredit perbankan bisa tumbuh 10-12% secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dari proyeksi 2023 sebesar Rp 9-11% (yoy). Bank dengan target pertumbuhan kredit paling tinggi  adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk). Optimisme tersebut didukung dari outlet ekonomi Indonesia 2024 yang diperkirakan tumbuh positif di kisaran 5%. Dengan begitu, kinerja perbankan  juga diyakini berjalan optimal tahun ini. "Sejalan dengan hal itu, kami optimis menumbuhkan kinerja di 2024. Di mana kredit kami targetkan kisaran 13-15%," kata Direktur Utama Bank Mandiri Dharmawan Junaidi. Berikutnya Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang memproyeksikan pertumbuhan kredit tahun ini bakal agresif. (Yetede)

Kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Ditunda

Yuniati Turjandini 02 Feb 2024 Investor Daily
Pemerintah menunda implementasi kenaikan pajak bahan  bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Masih ada pembahasan lanjutan sebelum pungutan pajak tersebut diterapkan oleh pemerintah daerah. Pajak bahan bakar masuk dalam komponen formula pembentukan harga BBM nonsubsidi. Adapun penyesuaian harga BBM nonsibsidi dilakukan setiap bulannya. Pada periode Februari 2024, Pertamina tidak melakukan  penyesuaian harga BBM nonsubsidi. Kepala Biru Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan PBBKB merupakan pajak daerah dan tarifnya ditetapkan melalui peraturan daerah  masing-masing. Ia menyebut masih ada pembahasan mendalam sebelum penerapan kanaikan pajak tersebut. "Yang perlu dilakukan pembahasan antar instansi dan badan usaha niaga BBM, adalah masalah operasionalnya terhadap dasar volume pengenaannya tarif yang berbeda untuk kendaraan umum dan pribadi. Memerlukan penyesuaian operasionalnya," kata Agus kepada Investor Daily. (Yetede)

Kausa Proyek Shrimp Estate

Yuniati Turjandini 02 Feb 2024 Tempo
RENCANA pemerintah mengembangkan kompleks tambak udang vaname modern di sejumlah daerah memantik kekhawatiran para pegiat pelindungan lingkungan hidup. Dalam dua dekade terakhir, ekspansi budi daya perikanan terus menggerus hutan mangrove. Pembangunan tambak intensif—sebutan untuk tambak modern berskala luas dengan kepadatan tabur benih yang tinggi—juga dianggap sebagai biang pencemaran di laut dan pesisir pantai. Karena itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai proyek pembangunan kompleks tambak udang modern (shrimp estate) ini tak ubahnya program lumbung pangan. Digeber pemerintah tiga tahun lalu, proyek food estate berupa ekstensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian dinilai berantakan. Sedangkan pembukaan lahan kadung merusak ekosistem hutan, gambut, dan pertanian tanaman lokal.

Ditemui Irsyan Hasyim dari Tempo di kantornya, Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Tb. Haeru Rahayu, menampik tudingan para pemerhati lingkungan hidup itu. Dia memastikan KKP telah menyiapkan langkah-langkah agar program shrimp estate ramah lingkungan, berbeda dengan buruknya pengelolaan pada pembangunan tambak modern di masa lalu. Haeru juga menjelaskan alasan pemerintah merancang proyek ini. Menurut dia, rencana itu untuk memenuhi target produksi udang 2 juta ton pada 2024 yang harus diwujudkan oleh KKP. “Bukan kami yang menetapkan target produksi udang nasional. Namun pemerintah melalui Kelompok Kerja Udang Nasional di bawah komando Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi,” kata Haeru pada Rabu, 31 Januari 2024. (Yetede)

Jumlah Emiten Tak Layak di Bursa Makin Banyak

Hairul Rizal 02 Feb 2024 Kontan (H)
Tahun lalu Bursa Efek Indonesia (BEI) kedatangan 79 emiten baru via penawaran umum perdana (IPO) dengan  penggalangan dana  Rp 54,1 triliun. "Penambahan 79 saham ini tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia," kata Iman Rachman, Direktur Utama BEI, pada jumpa pers akhir tahun lalu. Menurutnya, Indonesia di urutan ke-6 dunia dari jumlah emiten baru. Dari sisi nilai penggalangan dana, Indonesia menempati urutan ke-9. BEI boleh saja menepuk dada dengan pencapaian tersebut. Namun, dari 914 emiten, tercatat  220 emiten atau  25%  masuk dalam pemantauan khusus. Ada 11 penyebab emiten masuk kriteria itu. Nah, dari jumlah itu beririsan pula dengan emiten yang tidak memenuhi tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) dan buruknya sisi kinerja keuangan. Ini tercermin dari kriteria nomor 2, 3, 5, 8 dan 9. I Gede Nyoman Yetna, Direktur Penilaian Perusahaan BEI berdalih bahwa BEI sudah ketat memantau emiten. BEI juga menyediakan papan pemantauan khusus sebagai salah satu upaya melindungi investor. Pengamat Pasar Modal & Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat menilai, jika kriteria emiten bermasalah diperluas, misalnya emiten saham yang masih rugi,  jumlah emiten bermasalah, bisa lebih banyak. "Bisa ada dua dari lima saham di BEI bermasalah," kata dia ke KONTAN, Kamis (1/2). Artinya, 40% emiten di bursa masuk kategori yang disebut oleh Teguh. Teguh mencermati permasalahan muncul karena persyaratan IPO semakin mudah. Alhasil, perusahaan yang kinerjanya kurang bagus dan tidak menerapkan GCG bisa mudah masuk ke BEI. Budi Frensidy, Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia, juga berpendapat bahwa BEI masih mengejar emiten IPO daripada meningkatkan kualitas kinerja dari perusahaan tercatat.

Lepas Dahaga Manufaktur Menjelang Bulan Puasa

Hairul Rizal 02 Feb 2024 Kontan
Kinerja manufaktur Indonesia pada awal tahun kembali mencatatkan ekspansi. Hal ini tecermin dari angka Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Januari 2024 yang bertengger di level 52,9. Angka ini meningkat 0,7 poin dibandingkan pencapaian PMI Desember 2023 yang berada di level 52,2. Bahkan, indeks ekspansi manufaktur Indonesia di awal tahun ini merupakan yang tertinggi sejak Agustus 2023. Pencapaian tersebut sekaligus memperpanjang periode ekspansi sektor manufaktur di dalam negeri selama 29 bulan berturut-turut. Jingyi Pan, Economics Associate Director S&P Global Market Intelligence menyampaikan, data PMI Januari menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan, karena kondisi sektor manufaktur Indonesia yang membaik. Hanya saja, optimisme bisnis di sektor manufaktur sedikit menurun pada Januari 2024. Beberapa perusahaan masih khawatir dengan prospek pertumbuhan. Akan tetapi, perusahaan manufaktur terus mendapatkan input pada laju tercepat dan berupaya menaikkan kapasitas tenaga kerjanya, serta menunjukkan kepercayaan bahwa output akan meningkat dalam waktu dekat. Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman menyampaikan, PMI Manufaktur Indonesia yang meningkat pada Januari seiring persiapan bagi industri makanan dan minuman menjelang Ramadan dan Idulfitri. Ia menyebutkan persediaan makanan dan minuman kurang lebih sama seperti tahun sebelumnya meski kali ini berbarengan dengan momentum pemilu. Ketua Umum Asosiasi Industri Minuman Ringan (Asrim) Triyono Prijosoesilo juga mengatakan, meningkatnya PMI Manufaktur sejalan dengan stok untuk persiapan puasa dan Lebaran. Bukan hanya itu, pada 21 Januari lalu juga berbarengan dengan momentum masa kampanye terbuka pemilihan presiden (pilpres) sehingga permintaan seperti minuman meningkat. Meski demikian, dia memprediksi ekspektasi di industri minuman setelah hari pencoblosan pilpres pada 14 Februari 2024 akan mengalami penurunan. Pun dengan kinerja penjualannya. Akan tetapi, pada awal Maret hingga April berpotensi meningkat lagi seiring dengan momentum puasa berlangsung hingga Lebaran.

Pilihan Editor