Meski ada gangguan iklim, emiten sawit masih sanggup mendongkrak kinerja. Seperti PT Austindo Nusantara Jaya Tbk (ANTJ). Emiten ini  mencatatkan produksi minyak kelapa sawit alias crude palm oil (CPO) sebesar 283,65 ton di tahun 2023. Pencapaian itu naik 2,9% secara tahunan. Selain itu, perkebunan muda ANJT di Papua Barat Daya menyumbang peningkatan produksi TBS. Alhasil, produksi CPO turut tumbuh sekitar 2,9% di tahun kemarin menjadi 283.659 ton. Rasa optimistis ini Nopri sebut, setelah melihat hasil produksi tanaman sawit muda di Papua Barat Daya, Pulau Belitung dan di Sumatera Utara serta Kalimantan Barat. Selain itu, beberapa strategi untuk mengerek produksi sudah ANJT siapkan. Pertama, melanjutkan proyek laterisasi jalan di perkebunan Papua Barat Daya. Kedua, melanjutkan program replanting di perkebunan Pulau Belitung dan Sumatera Utara I. Ketiga, melanjutkan inovasi di praktik agronomi untuk menjaga produktivitas yang berkelanjutan.

Pelemahan harga komoditas pertambangan tidak menyurutkan PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk (SMGA) untuk mencari pendanaan di pasar modal. Perusahaan yang bergerak di sektor perdagangan batubara dan nikel ini resmi menjadi emiten kesembilan yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun ini. SMGA adalah anak usaha dari PT Sumber Global Energy Tbk (SGER), perusahaan perdagangan batubara di pasar ekspor dan domestik dengan sistem pemasok batubara satu atap. Sebagai perusahaan perdagangan (trading) komoditas, SMGA lebih berfokus pada produk nikel dan batubara yang berkualitas tinggi. SMGA menjual nikel dengan kadar sebesar 1,5%-1,9%. Sedangkan untuk batubara, SMGA menjual dengan kalori sebesar 3.400-5.300 kka per kg. Kondisi ini memposisikan SMGA sebagai trader nikel dan batubara yang memiliki segmentasi pasar tersendiri. Didukung tingginya permintaan nikel dan batubara berkualitas baik, SMGA bekerjasama dengan pemilik Izin Usaha Penambangan Operasional Produksi (IUP-OP) dan Izin Usaha Penambangan Operasi Produksi Khusus (IUP-OPK) untuk memastikan kontinuitas produktivitas dan pasokan ke pengguna akhir. Ke depan, SMGA berencana mengakuisisi tambang nikel, sehingga bisa memproduksi bijih nikel (ore) sendiri. Direktur Utama Sumber Mineral Global Abadi, Julius Edy Wibowo mengatakan, tambang nikel yang akan dicaplok tersebut berlokasi di Morowali Utara. Tambang tersebut akan memproduksi 50.000 ton sampai dengan 100.000 ton nikel ore per bulan.

Julius memproyeksi, akuisisi ini akan rampung pada kuartal II-2024, dan diproyeksikan bakal mulai beroperasi pada kuartal III-2024. Meski tidak menyebutkan angka pasti, yang jelas nilai dari akuisisi ini bersifat material dengan nilai di bawah 50% dari ekuitas SMGA. SMGA juga tengah menggarap potensi bisnis batu gamping. SMGA menjalankan usaha pertambangan batu gamping secara tidak langsung melalui penyertaannya di entitas anak, yaitu PT Jasatama Mandiri Sukses. Tahap kegiatan operasi produksi ini meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan. Kegiatan pertambangan Jasatama Mandiri Sukses berlokasi pada Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas wilayah 85,73 hektare (ha). Berdasarkan hasil eksplorasi yang telah dilakukan, cadangan batu gamping yang dimiliki oleh Jasatama Mandiri Sukses saat ini sebesar 300 juta ton dengan perkiraan usia tambang sekitar 150 tahun. Julius menyatakan, secara industri permintaan nikel diprediksi naik dari 2.340 kiloton (KT) pada 2020 menjadi 6.250 KT pada tahun 2040. Meningkatnya permintaan akan nikel terutama didorong oleh naiknya kebutuhan dari industri kendaraan listrik (EV) dan baterai.

Tim Likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha (Wanaartha Life) menyebut bakal membayarkan polis secara bertahap di awal Februari 2024. Namun hingga saat ini, proses likuidasi aset Wanaartha masih belum sepenuhnya tuntas. Ketua Tim Likuidasi Wanaartha Life, Harvardy Muhammad Iqbal menyatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan sejumlah pihak, yakni: Kejaksaan Agung, Manajer Investasi, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasar modal. Koordinasi tersebut dilaksanakan guna memastikan aset-aset yang berupa reksadana, obligasi, dan saham yang dicairkan pada akhir Januari 2024. Wanaartha Life, lanjut Harvardy, juga telah meminta agen properti memasarkan aset tanah dan bangunan milik perseroan. Namun, belum dapat memastikan aset tetap itu telah terjual seluruhnya hingga akhir Januari 2024. Meski begitu, Harvardy optimistis aset tanah dan bangunan Wanaartha Life di sejumlah daerah seperti di wilayah Mampang Jakarta Selatan, Serpong, Lampung, Surabaya hingga Bandung ini, bisa dijual. "Sudah ada beberapa potensial buyer (pembeli), tapi tentu kami mencari nilai jual yang paling tinggi," ujarnya. Selain itu, lanjut Harvardy, pihaknya juga telah mengajukan pencairan dana jaminan kepada regulator. "Kami juga ajukan pencairan dana jaminan yang ada di OJK. (Kami menanti) Berapa nilainya yang bisa dicairkan sementara ini. Harapan kami semuanya dicarkan," tandas dia. Sebelumnya, Tim Likuidasi memperkirakan, aset Wanaartha Life yang bisa dicairkan bernilai hingga Rp 300 miliar.

Februari hingga Maret menjadi waktu yang tidak disukai warga Ambon, atau umumnya Maluku. Tanpa membaca perhitungan BMKG, warga meyakini gelombang tinggi dan embusan angin kencang mengganggu aktivitas di perairan. Bagi pembudidaya ikan di perairan Teluk Ambon, Kota Ambon, perasaan waswas menghantui karena ombak sering menghantam dan merusak keramba kayu sehingga ikan yang hendak dipanen kabur. Banyak dari mereka memutuskan berhenti. Namun, sejak bantuan pemerintah datang, potensi sektor budidaya ikan kembali dilirik. Saat sector perikanan tangkap menurun, permintaan ikan budidaya mulai tumbuh. Daerah yang dahulu sepi kini mulai ramai. Pembudidaya ikan berangsur kembali ke Teluk Ambon

Anang Divinubun (42), pembudidaya ikan di Teluk Ambon, menceritakan, meski tumbuh, perlu nyali besar menekuni budidaya ikan. Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Baronang ini stres memikirkan ratusan ikan lepas karena ombak menghantam keramba kayunya pada 2017. ”Dari 700-an ikan yang mau dipanen, hanya sisa 10, seng bisa tidur ingat kejadian itu,” kata Anang di kerambanya, Senin (29/1). Kala itu, Anang berbudidaya ikan setelah berhenti pada 2015. Anang yang kerap merugi berganti pekerjaan menjadi penjaga kapal asing. Namun, pekerjaan ini hanya bertahan sesaat. Takdir baik mendatangi Anang saat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku memberikan bantuan keramba high-density polyethylene (HDPe) pada 2021. Keramba berbahan dasar plastik dengan daya tahan kuat dan bisa digunakan hingga 20-25 tahun. Bisnis budidaya ikan yang tumbuh membuat Anang mampu mendirikan restoran apung pada awal 2024. ”Sekarang bisa tidur dengan tenang. Restoran hampir selalu penuh setiap hari,” ujarnya.

Jusuf Tanamal (41) memutuskan kembali menekuni budidaya ikan di Teluk Ambon. Sejumlah ikan, seperti bubara (Caranx ignobilis), baronang (Siganus sp), kakap putih (Lates calcarifer), bahkan lobster (Nephropidae), dipelihara untuk dijual atau diolah di restoran. Sebelumnya, Jusuf bekerja sebagai sopir di Universitas Pattimura, Ambon. Pada 2017, Jusuf membangun keramba kayu untuk memulai bisnis budidaya ikan. Ketekunan Jusuf didengar DKP Provinsi Maluku yang mendorong budidaya ikan di Maluku. Bantuan keramba HDPe pun ia dapatkan. Jusuf tak perlu lagi khawatir merugi karena ombak Februari. Sekarang, Jusuf memiliki 16 keramba, 14 keramba HDPe dan sisanya keramba kayu. Kabid Perikanan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil Perikanan DKP Provinsi Maluku Karolis Iwamony menjelaskan, nilai tukar pembudidaya ikan (NTPi) relatif meningkat meski menurun di era pandemic Covid-19. (Yoga)

Pasar Ikan Toyosu di kota Tokyo, Jepang, membuka sayap baru yang ditunggu-tunggu, khusus untuk menarik wisatawan agar mau datang dan menikmati pasar ikan bersejarah tersebut. Tokyo ingin mengembangkan tempat-tempat wisata yang masih aktif digunakan sebagai pusat kegiatan masyarakat setempat. Gubernur Tokyo Yurike Koike meresmikan Toyosu Senkyaku Banrai pada Kamis (1/2), tempat pujasera yang dirancang dengan gaya Edo, yaitu periode sejarah Kekaisaran Jepang tahun 1603-1868. Pada zaman itu, keadaan di Jepang relatif aman dan sejahtera di bawah Shogun Tokugawa. ”Saya percaya kemampuan Tokyo menyajikan hidangan laut yang segar dan nikmat akan menarik wisatawan datang  kemari. Ini keunikan dan kekayaan Tokyo yang bisa kami bagi kepada dunia,” kata Koike.

Pasar Ikan Tokyo sebelumnya berada di Tsukiji. Menurut CNN Travel edisi 8 Oktober 2018, omzet harian Pasar Tsukiji mencapai 28 juta USD. Pada 2018, pasar ini digusur dan dipindah ke Toyosu, karena gedung Pasar Tsukiji sudah terlalu tua untuk kapasitas kegiatan sesibuk itu. Jepang kala itu juga tengah berbenah untuk Olimpiade 2020 dan wilayah Tsukiji terletak di dekat pusat kota sehingga pemerintah berencana memanfaatkannya untuk kegiatan pendukung. Lokasi baru pasar ikan itu, Toyosu, berada di lahan reklamasi Teluk Tokyo di bagian timur kota. Ukurannya dua kali lipat dari Tsukiji, dengan gedung yang lebih modern. Akan tetapi, warga lokal dan wisatawan dalam negeri ataupun mancanegara yang berkunjung ke Toyosu tidak sebanyak di Tsukiji. Mereka pun kini berbenah.

”Tokyo menargetkan Pasar Toyosu bisa mendatangkan rata-rata 2,6 juta wisatawan setiap tahun,” ujar Koike. Di pujasera Toyosu ada 65 kios menyajikan boga bahari segar, hasil tangkapan nelayan setiap subuh. Aneka sushi, sashimi, dan belut bakar siap menyambut siapa pun yang hendak mencicipi. Sebagai pasar modern, semua ikan di Toyosu melewati proses pengendalian mutu yang ketat. Ini mencakup pengendalian mutu ikan yang ditangkap di perairan Fukushima yang merupakan tempat pembuangan air olahan reaktor nuklir yang rusak pada 2011. Pasar Toyosu ingin mendulang ketenaran ataupun omzet seperti pasar ikan yang paling terkenal di dunia, yaitu Pasar Ikan Pike Place, yang terletak di kota Seattle, Negara Bagian Washington, AS. Setiap tahun, rata-rata pasar itu dikunjungi 10 juta wisatawan. (Yoga)

Industri otomotif Jepang telah lama melihat ketertinggalan mereka dalam industri kendaraan. Langkah drastis belum juga muncul. China bertahan sebagai juara otomotif global. Ekspor mobil China lebih banyak dari Jepang, negara yang selama ini menjadi eksportir otomotif terbesar. Pengumuman Asosiasi Produsen Otomotif Jepang (JAMA), Rabu (31/1) mengonfirmasi itu. Sepanjang 2023, Jepang mengekspor 4,42 juta unit kendaraan. Sebaliknya, berdasarkan data Asosiasi Produsen Mobil China, Beijing mengekspor 4,91 juta unit kendaraan (Kompas.id, 31/1/2024). Sekian tahun lalu ancaman terhadap industri otomotif Jepang sudah muncul saat kendaraan listrik diluncurkan. Publik bisa memperkirakan bahwa mereka akan terdisrupsi ketika terus mempertahankan kendaraan ber BBM. Kini orang makin mudah mendapati kendaraan listrik di jalanan. Fenomena ini akan makin mendorong orang untuk membeli kendaraan listrik. Permasalahannya, perusahaan otomotif Jepang telanjur berinvestasi untuk pabrik-pabrik kendaraan ber BBM.

Di Indonesia, mereka menempati kawasan industri di Karawang, Jabar. Mereka juga membangun pelabuhan untuk ekspor di Kabupaten Subang. Investasi ini tentu sudah diperkirakan untuk pasar beberapa tahun ke depan. Tidak mudah bagi produsen otomotif Jepang untuk melakukan perubahan. Sebaliknya, produsen mobil Korsel sangat mudah melakukan investasi karena relatif tidak terbebani dengan masalah ini. Industri otomotif China juga demikian. Sejak lahir beberapa perusahaan China sudah memproduksi mobil listrik. Sesuatu yang tengah terjadi adalah disrupsi industri otomotif Jepang. Situasi ini tidak beda ketika disrupsi digital yang hadir beberapa tahun lalu. Pemain-pemain lama (incumbent) kelimpungan untuk menghadapi perubahan. Mereka yang menolak berubah terbukti punah. Mereka yang mampu bertransformasi terbukti bisa bertahan dan meraih pasar baru. Ancaman terbesar terhadap perusahaan yang lambat bertransformasi, sekali lagi, bakal musnah. (Yoga)

Harga beras yang masih bertahan tinggi, bahkan cenderung naik lagi, telah memicu inflasi selama enam bulan berturut-turut. Bantuan dan intervensi pasar beras serta gerakan pangan murah hanya mampu meredam harga tidak semakin melonjak tinggi. BPS, Kamis (1/2) merilis, tingkat inflasi pada Januari 2024 sebesar 0,04 % secara bulanan dan 2,56 % secara tahunan. Beras menjadi salah satu komoditas utama penyumbang inflasi. Tingkat inflasi bulanan dan tahunan beras pada Januari 2024 masing-masing sebesar 0,64 % dan 15,65 %. Andil komoditas pangan pokok itu terhadap inflasi bulanan sebesar 0,03 % dan inflasi tahunan 0,56 %. Inflasi beras itu terjadi sejak Agustus 2023, sebesar 1,43 % secara bulanan. Pada September 2023, inflasi beras berada di level tertinggi, yakni 5,61 %, pada Oktober, November, dan Desember 2023 tingkat inflasinya masing-masing 1,72 %, 0,43 %, dan 0,48 %.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, beras mengalami inflasi lantaran harganya masih tinggi dan naik secara bulanan dan tahunan. Beras di tingkat eceran, misalnya, harga rerata nasional pada Januari 2024 sebesar Rp 14.380 per kg atau naik 0,63 % secara bulanan dan 16,24 persen secara tahunan. ”Harga beras masih tinggi karena neraca produksi dan kebutuhan beras di dalam negeri defisit, terutama pada Januari-Februari 2024, akibat dampak El Nino yang berkepanjangan. Selain itu, sejumlah negara produsen beras masih membatasi ekspor beras sehingga menghambat impor beras dan membuat harga beras internasional masih tinggi,” tuturnya. (Yoga)

Menuju hari pemungutan suara 14 Februari 2024, pemerintah semakin semangat menyalurkan bantuan sosial atau bansos kepada rakyat kecil. Setelah membagikan bantuan langsung tunai atau BLT El Nino pada November-Desember 2023 di awal masa kampanye pemilu, pada Februari ini pemerintah akan membagikan bansos baru, yaitu BLT mitigasi risiko pangan, sebesar Rp 200.000 per bulan yang sebenarnya dijadwalkan diberikan pada periode Januari-Maret 2024. Namun, alih-alih menyalurkannya satu per satu setiap bulan, pencairan BLT untuk tiga bulan itu akan diberikan sekaligus sebesar Rp 600.000 pada Februari. Tak heran, momen penyaluran bansos tepat pada bulan pemungutan suara Pemilu 2024 ini dipertanyakan publik. Banyak pihak khawatir bansos dipakai sebagai alat kampanye guna memenangkan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang maju sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.

Apalagi, pembagian program bansos baru secara jorjoran pada Februari sebenarnya tidak mendesak. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Teguh Dartanto, Kamis (1/2) BLT pangan tidak tepat waktu karena dampak dari El Nino sudah lewat. Momentum penyaluran bansos yang dirapel pada Februari secara sekaligus tanpa urgensi itu pun memunculkan kecurigaan bahwa pengelolaan APBN dimanfaatkan untuk kepentingan pemilu. Teguh menilai, harusnya BLT El Nino dan BLT pangan dikucurkan pada Juli-September 2023 ketika dampak El Nino sangat membebani masyarakat. Bukan pada November-Desember 2023 saat kampanye pemilihan presiden baru dimulai dan Februari 2024 menjelang hari pemungutan suara. ”Saat ini, Pulau Jawa dan Indonesia sudah masuk musim tanam dan tidak ada isu besar dengan isu pangan karena harga pangan relatif stabil. Semestinya pemerintah fokus saja ke bansos yang sudah ada dan sudah dianggarkan, tidak ada urgensi memberikan bansos baru,” kata Teguh saat dihubungi dari Jakarta. (Yoga)

Setelah Kota Bogor, program pembelian layanan (buy the service/BTS) akan menjangkau Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok di Jabar yang juga tetangga DKI Jakarta. Masyarakat tak sabar menanti beroperasinya layanan transportasi publik ini. Sejak penandatanganan kerja sama dan peresmian layanan bus BisKita Trans Pakuan di Kota Bogor dengan sistem BTS, November 2021, layanan BTS seolah berhenti di ”Kota Hujan”. Baru beberapa bulan belakangan Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok ikut dalam layanan BTS. Program BTS merupakan program subsidi berbasis skema remunerasi berjangka untuk melaksanakan standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan. Saat memilih Kota Bogor sebagai kota percontohan program BTS, Menhub Budi Karya Sumadi menegaskan bahwa kawasan Jabodetabek merupakan satu wilayah aglomerasi dengan pergerakan masyarakat yang besar setiap hari. Oleh karena itu, program seperti BTS diperlukan untuk menekan penggunaan kendaraan bermotor pribadi, kemacetan, polusi, dan masalah lain.

Menurut Plt Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Suharto, dengan adanya layanan angkutan umum massal, ada penghematan biaya transportasi hingga 50 % yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain. ”Masyarakat menengah ke bawah menghabiskan 25-30 % pendapatan per bulan untuk biaya transportasi. Sementara Bank Dunia merekomendasikan maksimal persentase biaya transportasi 10 % dari pendapatan,” ujar Suharto, Jumat (26/1). Berdasarkan BPS 2022, jumlah penduduk di Jabodetabek mencapai 31,6 juta jiwa. Hasil analisis BPTJ pada 2023 menunjukkan, potensi jumlah penduduk terlayani angkutan umum (jika tersedia halte/bus stop kurang dari 500 meter dari lokasi berangkat) mencapai 7,9 juta jiwa atau 25 %. Potensi ini yang terus didorong melalui berbagai strategi kebijakan dengan menghadirkan layanan transportasi umum massal. Lewat program BTS di Kota Bogor, misalnya, sejak beroperasi akhir 2021, jumlah penumpang terlayani relatif banyak. Pada dua bulan pertama beroperasi, tercatat 335.034 penumpang. Lalu, sepanjang 2022 tercatat total 5,16 juta penumpang. (Yoga)

Plt Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan, Indonesia punya potensi untuk terus mengembangkan industri sawit. Dengan tanah yang subur dan kebun yang masif dan luas, masih banyak potensi yang bisa terus dikembangkan. Namun, potensi pengembangan itu sering kali tidak maksimal, salah satunya terhambat masalah kelembagaan di Indonesia. Tak kurang ada 30 kementerian dan lembaga negara yang membina dan meregulasi industri ini. Kementerian tersebut seperti Kemenperin, Kementan, Kemendag, serta KLHK. Setiap lembaga mempunyai tugas pokok dan fungsi berbeda sehingga banyak sekali regulasi yang harus dipatuhi pelaku industri sawit. Pembinaan industri sawit, berada di bawah pengawasan Kemenperin, namun, peremajaan dan tata kelola tanaman berada di bawah Kementan.  Lantas, persoalan ekspor dan hambatan perdagangan internasional berada di bawah Kemendag.

”Banyak sekali kementerian dan lembaga yang ikut cawe-cawe dan meregulasi industri sawit, membuat pengambilan keputusan kurang cepat dan sering tumpang tindih satu sama lain,” kata Sahat dalam lokakarya wartawan tentang industri hilir sawit, Bandung, Kamis (1/2). Ia mengusulkan, sebaiknya dibentuk badan khusus untuk membina dan meregulasi industri sawit, mulai dari hulu hingga hilir. Menurut dia, Indonesia bisa belajar dari Malaysia yang memiliki Malaysian Palm Oil Board (MPOB) yang menata dengan baik kebijakan soal sawit sehingga tidak lagi semrawut. Ketua Kompartemen Relasi Media Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fenny Sofyan mengatakan, tantangan pengembangan industri sawit ini dihadapkan pada kepastian hukum dan kebijakan yang kerap berubah, karena banyaknya kementerian dan lembaga yang punya ketentuan dan aturan untuk industri sawit. (Yoga)