Presiden Prabowo mengumumkan kenaikan rata-rata upah minimum tahun 2025 sebesar 6,5 %. Untuk menjaga kesejahteraan buruh, Presiden juga menyebut program makan bergizi gratis untuk anak-anak dan ibu hamil. Presiden menyampaikan hal itu seusai memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (29/11). Presiden menyebut upah minimum merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja. Karena itu, upah minimum ditetapkan untuk meningkatkan daya beli pekerja sembari tetap memperhatikan daya saing usaha. ”Menaker mengusulkan kenaikan upah minimum 6 %. Namun, setelah membahas dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5 %,” tutur Presiden.

Upah minimum sektoral, lanjut Presiden, akan ditetapkan oleh dewan pengupahan provinsi, kota, dan kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur melalui Permenaker. Presiden menambahkan, kesejahteraan buruh sangat penting dan perbaikan kesejahteraan buruh akan terus diperjuangkan. Untuk itu, Presiden juga menyampaikan, program makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil akan menambah kesejahteraan buruh, terutama bagi buruh yang mempunyai anak. Terkait pengaturan lebih rinci mengenai upah minimum, menurut Menaker, Yassierli, ditargetkan aturannya sudah terbit pecan depan. ”Mungkin sebelum Rabu (pekan depan) sudah keluar permenakernya,” ucapnya. Setelah pemerintah menetapkan kenaikan rata-rata upah minimum 6,5 %, jadwal penentuan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota serta upah minimum sektoral pun dikerjakan. (Yoga)

Pesatnya kemajuan teknologi akan mengubah lanskap pekerjaan di masa depan. Pendidikan vokasi dituntut bertransformasi menjawab kebutuhan tersebut. Karena itu, kerja sama dengan dunia industri perlu diperkuat agar keterampilan yang ditempa di sekolah dan kampus selaras dengan kebutuhan pekerjaan. Kecakapan teknologi digital diprediksi makin dibutuhkan. Namun, kemampuan nonteknis, seperti berpikir analitik dan kreatif, tak kalah penting. Perkembangan teknologi akan mengganti beberapa jenis pekerjaan, tetapi sekaligus melahirkan jenis pekerjaan baru. Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri Kemendikbudristek, Adi Nuryanto mengatakan, pada 2024, dinamika pasar kerja menunjukkan perubahan signifikan, didorong adaptasi kemajuan teknologi, termasuk akal imitasi (AI).

”Melalui berbagai kebijakan dan intervensi strategi, kami mendorong kerja sama antara satuan pendidikan vokasi dan industri,” ujarnya dalam peluncuran awal buku Tinjauan Pekerjaan dan Keahlian Masa Depan: Bagaimana Teknologi Membentuk Dunia Kerja Indonesia? di Jakarta, pada Jumat (29/11). Buku yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas itu memuat hasil Survei Future of Work 2024 yang memetakan tantangan sekaligus menangkap keterkaitan peluang dunia pendidikan dengan perkembangan dunia industri saat ini dan di masa depan. Pengolahan dan analisis data melibatkan Litbang Kompas. ”Kini saatnya pemimpin bisnis, dunia pendidikan, dan pembuat kebijakan mengambil langkah nyata membentuk  masa depan dunia kerja inklusif. Investasi yang kita lakukan hari ini harus mampu menciptakan pekerjaan yang lebih baik, peluang lebih luas, dan masa depan lebih cerah bagi semua lapisan masyarakat,” jelasnya. (Yoga)

Dinas Lingkungan Hidup Jakarta akan menarik retribusi pelayanan kebersihan atau biaya pengangkutan sampah rumah tangga mulai Januari 2025. Uji coba penerapan kebijakan ini akan bergulir pada Desember 2024 agar masyarakat mengetahui besaran tarif dan insentif jika memilah sampah. Retribusi sampah rumah tangga merupakan upaya terkini Pemprov DKI Jakarta mengurangi timbulan sampah dari sumbernya. Dengan demikian, beban Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Kota Bekasi, Jabar, sebagai hulu pengelolaan sampah juga akan berkurang. Dalam laporan kondisi pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Jakarta, jumlah sampah terangkut ke Bantargebang berkisar 7.200-7.700 ton setiap hari.

Hal ini membebani daya tampung yang tetap sama sejak beroperasi tahun 1989. ”Bantargebang sudah mentok. Memang ada PLTSa (pembangkit listrik tenaga sampah) dan RDF (refuse derived fuel) plant, tetapi kapasitasnya terbatas. Maka, kami ingin dorong warga berperan aktif mengelola sampah dari rumah. Ada retribusi dan insentif jika mulai memilah sampah,” tutur Kadis Lingkungan Hidup Jakarta, Asep Kuswanto di kantornya, Jakarta, Jumat (29/11). PLTSa Bantargebang menghasilkan listrik 700 kilowatt dari 100 ton sampah setiap hari.

Sementara RDF plant mengolah 1.000 ton sampah lama dan 1.000 ton sampah baru menjadi bahan bakar alternatif pengganti batubara. Biaya angkut sampah Rp 21.111 untuk keluarga kelas bawah, Rp 28.000 untuk keluarga kelas menengah, dan Rp 43.333 untuk keluarga kelas atas sebulan sekali (Kompas, 13/10/2022). Sebaliknya, tingkat kesediaan warga membayar retribusi sampah, yaitu keluarga kelas bawah Rp 23.222, keluarga kelas menengah Rp 30.639, dan keluarga kelas atas Rp 47.667. Hasil ini lantas jadi pertimbangan tarif ideal retribusi sampah. (Yoga)

Kecepatan, kemudahan, dan kepraktisan menjadi tuntutan dan gaya hidup masyarakat, tidak terkecuali di sektor jasa keuangan. Industri jasa keuangan menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan  produk dan layanan jasa keuangan yang dapat diakses dari gawai masing-masing. Semuanya seakan ada di genggaman tanpa dibatasi waktu dan ruang. Salah satu produk jasa keuangan yang menggunakan teknologi informasi dalam penggunaannya adalah buy now pay later (BNPL) atau lebih dikenal dengan paylater. Produk ini memungkinkan konsumen membeli barang/jasa dengan membayarnya di kemudian hari. Produk paylater sangat diminati generasi muda.

Proses persetujuan yang mudah, terhubung langsung dengan toko daring dan fasilitas promo belanja yang berlimpah menjadi faktor pendorong semakin akrabnya paylater di kalangan generasi muda. Selain itu, gaya hidup dengan prinsip fear of missing out (FOMO), you only live once (YOLO), fear of other people’s opinion (FOPO), dan tren doom spending di generasi muda juga menjadi pupuk tumbuh suburnya paylater. Namun, semua gaya hidup ini mengarahkan generasi muda menjadi lebih konsumtif. Tips pemanfaatan Agar penggunaan paylater bermanfaat bagi pengelolaan keuangan yang dimiliki dan tidak berakhir menjadi lilitan utang, adalah: Pertama, ingat, paylater adalah pinjaman atau utang yang harus dibayar. Pastikan mengenali kondisi keuangan sebelum menggunakan paylater, termasuk kemampuan membayar cicilan.

Kedua, pinjamlah untuk kebutuhan produktif bukan kebutuhan konsumtif. Penggunaan paylater untuk kebutuhan produktif bisa menghasilkan sumber pendapatan baru, yang dapat digunakan untuk membayar cicilan paylater dan sisanya dapat diinvestasikan lagi. Sejalan dengan langkah OJK untuk mendorong lembaga jasa keuangan mengembangkan sumber pembiayaan mikro bagi pelaku UMKM. Ketiga, pahami manfaat, syarat, biaya, tenor pinjaman, dan denda dari penggunaan, untuk memaksimalkan manfaat penggunaan paylater, meminimalisasi risiko gagal bayar, serta terhindar dari jeratan utang. Keempat, pastikan membayar cicilan tepat waktu, selain untuk menghindari pengenaan denda, keterlambatan dalam pemenuhan kewajiban dapat berakibat buruk pada catatan kualitas kredit. Kelima, pastikan menggunakan layanan paylater dari perusahaan penyedia yang resmi terdaftar dan memperoleh izin dari OJK. (Yoga)

Beragam kecurangan masih mewarnai Pilkada 2024 meskipun secara teknis penyelenggaraan pemilihan pemimpin daerah itu relatif tertib dan lancar. Pemerintah sampai menyoroti masifnya pelanggaran, terutama politik uang, yang terjadi dalam kontestasi politik daerah tersebut. Strategi pencegahan praktik politik dari hulu hingga ke hilir akan disiapkan diatur dalam UU Pilkada dan UU Pemilu. Wakil Mendagri, Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, praktik politik uang dan ketidaknetralan ASN merupakan dua jenis pelanggaran yang turut dilaporkan ke hotline Kemendagri. Meskipun bukan merupakan laporan terbanyak, fenomena politik uang tetap menjadi perhatian pemerintah.

”Ada sistem yang ternyata memberikan insentif untuk politik uang dan ada sistem yang memberikan disinsentif bagi politik uang,” kata Bima. Mantan Wali Kota Bogor, Jabar, itu menjelaskan, sistem pemilihan menjadi celah bagi munculnya politik uang. Ia mengutip riset yang ditulis oleh Guru Besar Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi bahwa sistem pemilihan dengan banyak kandidat lebih rentan politik uang. Sebab, dengan jumlah kandidat yang lebih banyak, pertarungan antarcalon akan semakin ketat. Dalam kompetisi yang sengit, jumlah permintaan dan penawaran terhadap politik uang pun meningkat. Hasil pengawasan dan pemantauan sejumlah lembaga, praktik politik uang memang masif terjadi selama Pilkada 2024. Bawaslu bahkan mendapatkan laporan sekitar 130 kasus dugaan politik uang. (Yoga)

Pemerintah mengumumkan, skema kenaikan penghasilan demi meningkatkan kesejahteraan guru di tahun 2025. Dalam skema tersebut, tunjangan sertifikasi guru ASN naik satu kali gaji, sedangkan tunjangan sertifikasi guru non-ASN dinaikkan menjadi Rp 2 juta. Hal ini diumumkan oleh Presiden Prabowo bersama Mendikdasmen, Abdul Mu’ti pada Puncak Hari Guru Nasional 2024 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta, Kamis (28/11). Guru honorer pun dijanjikan mendapat bantuan berupa uang yang diberikan secara langsung. Besaran dan perihal teknis pelaksanaannya akan diumumkan lebih lanjut pada tahun 2025. ”Guru ASN mendapat satu kali gaji pokok, guru non-ASN ditingkatkan menjadi Rp 2 juta per bulan. Anggaran untuk kesejahteraan guru ASN dan non-ASN jadi Rp 81,6 triliun, naik Rp 16,7 triliun untuk kesejahteraan guru,” kata Prabowo.

Pemerintah juga meningkatkan kompetensi guru dengan memberikan bantuan untuk para guru yang melanjutkan studi ke jenjang diploma empat (D-4) atau strata satu (S-1) secara bertahap. Data Kemendikdasmen memperlihatkan, 295.000 guru belum mencapai jenjang tersebut. Mendikdasmen, Abdul Mu’ti mendorong guru yang belum tersertifikasi untuk segera mengikuti pendidikan profesi guru (PPG) agar mendapat sertifikasi dan penghasilannya bisa ikut dinaikkan. Kemendikdasmen menargetkan sebanyak 600.000 guru mengikuti PPG tahun ini dan 800.000 guru tahun depan. Berdasar data Kemendikdasmen, jumlah guru yang tersertifikasi di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 1,3 juta orang. Sementara jumlah guru yang belum tersertifikasi sekitar 1,5 juta orang. Prabowo menyebutkan, hal ini merupakan komitmen pemerintah untuk membangun SDM Indonesia yang unggul. Guru yang sejahtera menjadi tonggak untuk mewujudkannya. (Yoga)

Program swasembada pangan serta makan bergizi dan minum susu gratis menjadi andalan pemerintahan Prabowo-Gibran. Sejumlah kalangan berharap kedua program itu mampu mengurangi ketergantungan impor serta mengoptimalkan potensi lokal dan kemitraan. Peristiwa mandi dan membuang susu di Boyolali, Jateng dan Pasuran, Jatim, awal November 2024, bisa menjadi pembelajaran. Melunaknya kebijakan wajib tanam tebu bagi industri pengolahan gula berbahan baku gula mentah impor juga perlu diperhatikan. Sugianto, Ketua Koperasi Peternakan dan Susu Merapi Seruni, Kabupaten Boyolali, Jateng, Kamis (28/11) mengatakan, pemerintah perlu mengoptimalkan potensi lokal saat menggulirkan program swasembada pangan serta makan bergizi dan minum susu gratis.

Misalnya, serap produksi susu rakyat, baik untuk memenuhi kebutuhan industri maupun minum susu gratis. ”Libatkan pula peternak sapi perah dan koperasi susu sapi dalam pengembangan sapi perah nasional,” ujarnya. Sejak 1998, ketergantungan Indonesia terhadap susu impor semakin besar. Dulu, impor susu hanya 40 % dari total kebutuhan susu nasional, sekarang sudah mencapai 81 %. Seiring dengan itu, susu produksi dalam negeri pelan-pelan tersingkir atau banyak tidak terserap industri pengolahan susu (IPS). Bahkan, sejak peristiwa mandi dan buang susu, serapan IPS juga masih rendah, yakni sekitar 50 % dari kondisi normal. ”Kami mengapresiasi solusi dari Kementan yang akan mewajibkan IPS menyerap susu rakyat. Saat ini kami tengah menunggu regulasinya. Kami juga tengah menanti untuk dilibatkan dalam program makan bergizi dan minum susu gratis,” katanya. (Yoga)

Sekjen Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD Mathias Cormann menegakan tidak ada hambatan dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD. Indonesia bahkan telah menunjukkan komitmen. ”Tidak ada kendala, yang ada hanya proses. Indonesia telah menyatakan minatnya untuk bergabung dengan OECD,” ujar Cormann dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/11). Menurut dia, Dewan OECD telah memutuskan untuk membuka diskusi aksesi dengan Indonesia. Indonesia bahkan telah menunjukkan komitmennya untuk bergabung dengan OECD. Salah satunya menyelaraskan praktik peningkatan kinerja perekonomian sesuai standar global dan OECD.

”Saat ini kami sedang menjalani proses tersebut untuk membantu mendukung reformasi positif lebih lanjut bagi Indonesia di masa depan,” kata Cormann. Lebih jauh, pihaknya menyampaikan kekaguman atas hasil yang dicapai Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Indonesia telah melakukan transformasi positif dalam sektor perekonomian, penguatan ekonomi, serta peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Keanggotaan Indonesia di OECD diyakini dapat membantu penguatan agenda reformasi struktural serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, tangguh, dan inklusif.

Termasuk menjadikan Indonesia sebagai negara berpendapatan tinggi pada 2045 yang selaras dengan Visi Indonesia 2045. Pada Februari 2024, OECD memutuskan untuk memulai tinjauan aksesi bagi keanggotaan Indonesia. Keputusan ini dikategorikan bersejarah mengingat penerapan aksesi ini menjadi yang pertama untuk negara di Asia Tenggara. Pertemuan pertama tingkat menteri yang membahas proses masuk Indonesia ke OECD pun telah berlangsung di Paris, Perancis, 2-3 Mei 2024. (Yoga)