Labirin | News & Update

;

Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10114 )

Inflasi Beruntun Minyak Goreng Dalam Lima Bulan Terakhir

03 Dec 2024

Minyak goreng mengalami inflasi beruntun dalam lima bulan terakhir, menyebabkan komoditas itu berkontribusi terhadap tingkat inflasi umum dan inti. BPS, Senin (2/12) merilis tingkat inflasi bulanan dan tahunan pada November 2024 sebesar 0,3 % dan 1,55 %. Komoditas utama yang berkontribusi terhadap inflasi bulanan itu adalah bawang merah, tomat, emas perhiasan, daging ayam ras, dan minyak goreng. Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, minyak goreng termasuk dalam delapan komoditas utama yang menjadi penyumbang inflasi pada November 2024. Minyak goreng juga memberikan kontribusi terhadap inflasi inti November 2024 yang sebesar 0,17 % bersamadua komoditas lain, yakni emas perhiasan dan kopi bubuk. Pada bulan tersebut, minyak goreng mengalami inflasi 2,17 % secara bulanan. Andilnya terhadap inflasi umum 0,03 % secara bulanan.

”Tingkat inflasi minyak goreng yang mencapai 2,17 % pada November 2024 itu merupakan inflasi tertinggi komoditas tersebut sepanjang Januari-November 2024,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara hibrida di Jakarta. BPS mencatat, pada Januari-November 2024 atau selama 11 bulan, minyak goreng mengalami sembilan kali inflasi dan dua kali deflasi. Pada Juli-November 2024, minyak goreng mengalami inflasi secara beruntun, yakni 0,3 % pada Juli, 0,39 % pada Agustus, 0,38 % pada September, 0,78 % pada Oktober, dan 2,71 % pada November. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, pada 29 November 2024, harga rerata nasional Minyakita Rp 17.100 per liter, minyak goreng kemasan premium Rp 21.500 per liter, dan minyak goreng curah Rp 17.900 per liter. Sejak 1 Juli 2024, harga rerata Minyakita naik 4,91 %, minyak goreng kemasan premium 2,38 % dan minyak goreng curah 12,58 %. Kenaikan tertinggi terjadi pada minyak goreng curah lantaran Kemendag mengeluarkan minyak tersebut dari program minyak goreng rakyat (MGR). (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Judi Daring yang Kian Mengkhawatirkan

03 Dec 2024

Aktivitas judi daring atau judi online yang mengarah ke penipuan di Indonesia semakin ”liar”. Metode transaksi terus bermetamorfosis sehingga semakin susah dilacak oleh aparat penegak hukum. Nilai deposit untuk bermain judi pun semakin murah. ”Aktivitas judi daring menggunakan segala bentuk instrumen sistem keuangan. Bentuk instrumen yang dipakai oleh pelaku menyesuaikan langkah antisipasi pemerintah,” kata Deputi Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Danang Tri Hartono dalam gelar wicara bertema ”Memutus Mata Rantai Judi Online demi Ekosistem Digital yang Sehat”, Jumat (29/11) di Jakarta. Pada 2023, deposit uang judi daring paling banyak adalah lewat perbankan. Selanjutnya, bergeser ke dompet elektronik.

Ketika pemerintah gencar memberantas akun-akun dompet elektronik, pelaku menggeser sarana deposit ke QRIS. ”Kami menemukan puluhan ribu QRIS buat bermain judi daring. mengatasnamakan akun UMKM, seperti penjual soto dan pengemudi ojek, tetapi nilai depositnya hingga miliaran rupiah,” ujarnya. Setelah itu, pelaku masuk memanfaatkan sistem gerbang pembayaran (payment gateway) agar tetap bisa bertransaksi. Sarana berikutnya ialah rekening bank. Dari data penelusuran PPATK, mutasi rekening yang dipakai untuk deposit judi daring menggunakan keterangan notifikasi yang aneh. Misalnya, ”hari-hari rungkad” dan ”bantu saya, dong, kasih cuan”.

Deposit menggunakan metode pengiriman ke luar negeri juga masih tetap dipakai, tetapi polanya berubah. Dulu, pelaku memakai perusahaan cangkang yang mudah diidentifikasi oleh PPATK. Sekarang pelaku mulai menggunakan valuta asing yang berganti-ganti dan aset kripto beserta exchange kripto.Jumlah pemain judi daring yang teridentifikasi oleh PPATK, mencapai 8,8 juta orang, naik dibanding tahun 2023 di 3,4 juta orang. PPATK memprediksi, hingga akhir 2024, pemain judi daring di Indonesia bisa di atas 11 juta orang. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Rendahnya Standar Hidup Layak Jakarta

03 Dec 2024

BPS mencatat Indeks Pembangunan Manusia Jakarta pada 2024 mencapai 84,15 dengan standar hidup layak mencapai Rp 19,953 juta per tahun. Namun, standar hidup layak Rp 1,66 juta per bulan ini dinilai masih jauh dari realitas pengeluaran warga Jakarta. Dimensi hidup layak per tahun pada 2024 juga meningkat Rp 580.000 atau 2,99 % dibanding tahun sebelumnya. Standar hidup layak ini dipresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun, yaitu biaya konsumsi setiap penduduk yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Pada 2024, rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun Jakarta mencapai Rp 19,953 juta per tahun atau Rp 1,66 juta per bulan, naik dari tahun 2023 yang tercatat Rp 19,373 juta per tahun. ”Di Jakarta, rata-rata satu rumah dihuni tiga sampai empat orang. Rata-rata sekitar Rp 1,66 juta per bulan ini terkait pengeluaran riil rumah tangga,” kata Nurul.

Rata-rata pengeluaran untuk standar hidup layak sebesar Rp 1,66 juta per bulan dinilai Sunu Prawito (41), warga Jakbar, masih jauh dari kenyataan. Sebagai kepala rumah tangga yang hidup dengan istri dan satu anak yang masih SMA, ia bahkan menilai upah yang diperolehnya masih kurang. ”Kebetulan saya ngontrak di Jakarta. Kontrakan saja sebulan Rp 1,2 juta, belum (pengeluaran untuk) listrik sama air,” katanya. Menurut Sunu, pengeluaran hidup layak sebulan minimal Rp 5 juta. Jika dirinci, Rp 1,5 juta untuk hunian atau cicilan (bagi yang sudah memiliki rumah tetap), lalu Rp 1,5 juta untuk makan, Rp 500.000 untuk istri, Rp 500.000 untuk uang saku anak, dan Rp 1 juta untuk keperluan lain atau tambahan biaya pendidikan atau ditabung. ”Uang Rp 1,66 juta per bulan tidak ada apa-apanya, bukan di Jakarta saja, tetapi di daerah lain juga (tidak cukup). Hidup tidak hanya tentang biaya makan sehari-hari. Masih ada hunian, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup lain yang perlu dipikirkan. Apalagi hidup bersama keluarga,” katanya. (Yoga)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Imbas Kenaikan Upah Minimum Provinsi Sebesar 6,5%

03 Dec 2024

SETELAH pembahasan yang alot, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 6,5 persen. Ia menyebutkan penghitungan upah minimum ini telah mempertimbangkan kebutuhan hidup layak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi ihwal uji materi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Prabowo mengklaim penetapan upah minimum telah memperhatikan kepentingan pekerja ataupun pengusaha. "Penetapan upah minimum 6,5 persen bertujuan meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha," kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 29 November 2024. Meski telah diputuskan angka kenaikannya, ia tidak membeberkan formulasi penghitungan UMP 2025. Seperti diketahui, putusan MK membatalkan sejumlah norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja mengenai pengupahan. Dengan demikian, formula lama yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tak berlaku.

Prabowo mengatakan ketentuan lebih rinci akan diatur melalui peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli belum bisa memastikan kapan regulasi kenaikan UMP 2025 terbit. "Saya enggak bisa janjikan, ya. Mungkin sebelum Rabu (pekan depan) sudah keluar permenakernya," kata Yassierli di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, 29 November 20. Keputusan pemerintah menaikkan UMP sebesar 6,5 persen ditentang kalangan pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo mengatakan tak semua pelaku usaha mampu mengakomodasi kenaikan sebesar itu. "Imbasnya bisa ada efisiensi atau pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga penundaan investasi," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam.

Bob juga mempertanyakan landasan pemerintah menetapkan kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen. Karena itu, Apindo masih akan menunggu penjelasan pemerintah ihwal kalkulasi kenaikan biaya tenaga kerja dan biaya lain untuk kepastian usaha. Selain itu, Apindo menanti penjelasan bagaimana mengatasi kesenjangan upah antardaerah nantinya dengan adanya penetapan UMP tersebut. Saat ini kondisi dunia usaha di Indonesia tengah terpuruk. Sektor industri di Indonesia kembali mengalami kontraksi pada November 2024 atau lima bulan beruntun. S&P Global mencatat Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada November 2024 berada di level 49,6. PMI di atas 50 menunjukkan fase ekspansi, sedangkan di bawah 50 menunjukkan kontraksi. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Wacana Ojol Tak Dapat Subsidi BBM

03 Dec 2024

Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam mengkritik rencana pemerintah yang mewacanakan ojek online alias ojol tak lagi menjadi sasaran subsidi BBM. Jika subsidi BBM Pertalite dibatasi, ia mengusulkan agar harga Pertamax bisa dikerek turun dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 8 ribu per liter. “Kalau subsidi dicabut, Pertamina harus hadir bagaimana menghadirkan Pertamax setidaknya Rp 8 ribu,” kata Mufti dalam rapat dengar pendapat PT Pertamina (Persero) dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 3 Desember 2024.

Mufti bercerita, para pengemudi atau driver ojol saat ini resah mendengar wacana adanya pencabutan subsidi BBM bagi mereka. Isu ini pertama kali diungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Alasan pembatasan itu, ojol dianggap bukan merupakan transportasi umum. Pencabutan subsidi BBM ini dinilai Mufti akan mengakibatkan kondisi ojol kian terjepit. Para driver yang saat ini berjumlah sekitar 4 juta orang ini kini telah dihadapkan pada tarif aplikasi hingga 20 persen. Tak hanya itu, jika subsidi BBM dicabut, ia mengatakan lapangan kerja sebagai ojol berpotensi berkurang.

Kendati begitu, Mufti mengatakan pemerintah tak bisa selamanya memberikan subsidi BBM Pertalite. Ia juga mengatakan rakyat tak mengemis subsidi. Tugas Pertamina, kata dia, adalah menghadirkan energi yang mudah dan murah bagi masyarakat. Karena itu, politikus PDIP ini mengusulkan agar Pertamina belajar dari Petronas, perusahaan minyak dan gas di Malaysia. Di sana, harga Pertamax hanya setara Rp 6.800 per liter—jauh lebih murah dari harga di Indonesia sbeesar rata-rata Rp 12.500 per liter. Namun, Mufti mengatakan Petronas tak merugi meski menyediakan BBM murah. Justru keuntungan mereka mencapai Rp 267 triliun, empat kali lipat dibandingkan laba Pertamina. “Ini tantangan bagi Pertamina,” katanya. Caranya, Mufti mengatakan Pertamina perlu melakukan efisiensi, termasuk di sektor hulu, agar dapat mengoptimalkan kinerjanya. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

BMKG Meminta Masyarakat Waspadai Cuaca Ekstrem

03 Dec 2024

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Dwikorita Karnawati, mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap potensi cuaca ekstrem menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 atau yang dikenal sebagai libur Nataru. Ia menyampaikan bahwa di tahun ini, cuaca ekstrem yang dihadapi Indonesia dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor. Adapun dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti yang salah satunya membahas soal mitigasi bencana hidrometeorologi menjelang libur Nataru, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, menyebut mitigasi bencana hidrometeorologi di akhir tahun ini sangat mendesak untuk dilakukan.

“Kami perlu sampaikan bedanya dari tahun-tahun sebelumnya. Di 2020 hanya Cold Surge saja, tahun lalu hanya Madden-Julian Oscillation (MJO). Namun di tahun ini yang dihadapi tidak hanya satu faktor saja, ada MJO, Cold Surge, La Nina lemah dan puncak musim hujan di Pulau Jawa dan Sumatera bagian selatan,” jelas Dwikorita. Mengenal La Nina, MJO, dan Cold Surge.Untuk diketahui La Nina adalah fenomena anomali iklim yang disebabkan oleh suhu permukaan laut di Samudra Pasifik yang mendingin, lebih dingin dibandingkan biasanya. Fenomena ini berkontribusi terhadap peningkatan curah hujan hingga 20-40 persen.

Dalam keterangan tertulis pada Jumat, 22 November lalu, Kepala BMKG Dwikorita menjelaskan bahwa meski berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi, fenomena La Nina Lemah juga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dapat menggunakan keberlimpahan air hujan akibat La Nina secara optimal untuk mendukung ketahanan pangan dan air serta energi. Pada sektor pertanian, petani memiliki peluang percepatan tanam, perluasan area tanam padi baik di lahan sawah irigasi, tadah hujan, maupun ladang. Dengan langkah mitigasi yang tepat, lanjut Dwikorita, tingginya curah hujan akibat La Nina juga bisa digunakan dalam meningkatkan kapasitas tampungan air di bendungan dan waduk, yang akan mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air secara maksimum sehingga menjamin pasokan energi listrik. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Inflasi Landasan Kenaikan Upah Minimum

03 Dec 2024

Pemerintah melihat indikator inflasi dan pertumbuhan ekonomi sebagai landasan dalam menaikkan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 6,5% pada 2025. Di sisi lain, guna mengimbangi kenaikan itu, perusahaan harus menaikkan produktivitas untuk menghasilkan pendapatan. Adapun kenaikan UMP tersebut diumumkan oleh Prabowo Subianto pada Jumat (29/12/2024) sore. Kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5% untuk tahun 2025 merupakan hasil keputusan melalui rapat terbatas bersama pihak terkait. Presiden mengatakan kenaikan ini sedikit lebih tinggi dari hasil usulan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli yang sebelumnya merekomondasikan kenaikan sebesar 6%. Keputusan ini diambil setelah rapat terbatas yang membahas upah minimum sebagau jaringan pengaman sosial bagi pekerja, terutama yang bekerja kurang dari 12 bulan. Presiden menjelaskan bahwa keputuan final diambil setelah melalui diskusi mendalam, termasuk para pemimpin buruh. Penetapan ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja sambil tetap menjaga daya asing usaha. (Yetede)

Sosial, Budaya, dan Demografi

Memberantas Kecurangan dalam Industri Asuransi

03 Dec 2024

Fraud asuransi menjadi masalah besar di Amerika Serikat dan Indonesia, dengan kerugian yang mencapai miliaran dolar per tahun. Di AS, sektor asuransi kesehatan menjadi penyumbang terbesar, sementara di Indonesia, kasus fraud melibatkan berbagai pihak, baik nasabah maupun agen asuransi. Salah satu contoh di Indonesia adalah kasus di mana seorang nasabah merekayasa kematiannya untuk mencairkan klaim asuransi, serta penipuan yang melibatkan agen asuransi dan pegawai bank yang merugikan nasabah hingga Rp200 miliar.

Fraud dalam industri asuransi terbagi menjadi dua jenis: hard fraud, yang mencakup penipuan ekstrem seperti kecelakaan yang disengaja, dan soft fraud, seperti klaim yang dilebihkan atau dipalsukan. Kedua jenis fraud ini dapat meningkatkan biaya risiko bagi perusahaan asuransi, merusak reputasi mereka, dan menambah beban administratif.

Untuk mengatasi masalah ini, industri asuransi harus berinovasi dalam tata kelola fraud, termasuk memanfaatkan teknologi analitik dan big data untuk mendeteksi perilaku mencurigakan. Selain itu, platform database fraud seperti SIPELAKU yang diperkenalkan oleh OJK, serta penguatan proses underwriting dan klaim, dapat membantu mencegah risiko fraud. Dengan mengkombinasikan teknologi canggih, pembuatan database, dan penguatan seleksi risiko, diharapkan industri asuransi dapat mengurangi kerugian finansial akibat fraud, menciptakan ekosistem yang lebih sehat, dan mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan serta tepercaya.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Satgas Gandeng Lintas Kementerian

03 Dec 2024

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, sedang mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) untuk mengantisipasi dampak dari kebijakan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5%. Satgas ini akan melibatkan lintas kementerian dan dikordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Yassierli menyatakan bahwa Satgas ini bukan sebagai respons terhadap kebijakan UMP, melainkan untuk menangani PHK massal yang mungkin terjadi.

Pemerintah, melalui Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa kebijakan kenaikan UMP telah mempertimbangkan banyak faktor, termasuk inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Airlangga juga percaya bahwa perusahaan masih memiliki ruang untuk meningkatkan gaji buruh tanpa harus melakukan PHK, yang harus menjadi langkah terakhir. Presiden Prabowo Subianto menambahkan bahwa kenaikan UMP bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja sambil mempertimbangkan daya saing usaha.

Namun, pengusaha, melalui Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, menuntut penjelasan lebih lanjut tentang dasar perhitungan kenaikan UMP tersebut. Mereka mengkhawatirkan bahwa kenaikan yang signifikan dapat meningkatkan biaya produksi, mengurangi daya saing produk Indonesia, dan memicu PHK, terutama di sektor padat karya.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Kemendagri Usul Reformasi Proses Pemilu

03 Dec 2024

Kementerian Dalam Negeri, melalui Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, membuka peluang untuk memperbaiki sistem pemilihan umum (Pemilu) guna mengatasi penurunan partisipasi pemilih, terutama dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Bima Arya mengakui bahwa penurunan partisipasi pemilih disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kejenuhan masyarakat dengan seringnya pesta demokrasi yang terlalu dekat waktunya, serta ketidakterkenalan calon yang berasal dari luar daerah.

Kementerian Dalam Negeri saat ini sedang mempelajari dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilihan, termasuk kemungkinan revisi sistem Pemilu dan Pilkada. Bima Arya juga membuka kemungkinan revisi jarak antara Pilpres dan Pilkada, serta mempertimbangkan usulan untuk memisahkan Pemilu nasional dan lokal. Pemerintah akan terus menampung berbagai usulan yang masuk, dengan harapan dapat memperbaiki sistem pemilu untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di masa depan.