Besaran kebutuhan belanja susu formula oleh keluarga Indonesia didapat dari pengolahan data angka bayi yang tidak mendapat ASI dan kebutuhan susu formula per bayi setiap bulan. Sumber data berasal dari BPS, Kemenkes RI, serta hasil pelacakan lapangan tim investigasi harian Kompas. Terdapat lima provinsi dengan belanja susu formula paling banyak sepanjang tahun 2021, yaitu Jabar (Rp 541,4 miliar), Jatim (Rp 426,5 miliar), Sumut (Rp 284,8 miliar), Jateng (Rp 185,4 miliar), dan Banten (Rp 124,2 miliar). Jumlah ini diperoleh dari hasil pengalian bayi tanpa ASI dengan kebutuhan susu formula per bayi di setiap provinsi per bulan.

Belanja susu formula diakui memberatkan Tisa Tica (33), seorang ibu di Bandung, Jabar. Konsumsi susu formula untuk anaknya yang berusia tujuh bulan berkisar Rp 1,6 juta hingga Rp 2 juta per bulan. Besar kecilnya nilai belanja susu formula tergantung banyaknya konsumsi susu anaknya. ”Biaya pembelian susu formula tinggi banget. Susu 800 gram habis hanya dalam sepekan,” kata Tisa. Belanja susu formula mencapai 20 % penghasilan. Tisa mengaku, pengeluaran belanja susu formula menguras tabungan. Tisa memberi anaknya susu formula karena merasa ASI-nya tak cukup. Karena itu, ia mengikuti saran dokter untuk menggunakan produk pengganti ASI tersebut.

Secara nasional, belanja susu formula selama tiga tahun terakhir mengecil. Hal ini menunjukkan cakupan angka menyusui semakin baik. Meski demikian, jumlah uang yang dibelanjakan relatif tetap tinggi, untuk tahun 2019 sebesar Rp 3,3 triliun dan tahun 2020 senilai Rp 3,6 triliun. Belanja susu formula sangat dipengaruhi jumlah bayi yang tidak mendapat ASI. Angka ini juga dipengaruhi oleh jumlah kelahiran di setiap provinsi. Di Jabar, misalnya, meskipun cakupan angka bayi yang mendapat ASI di atas rata-rata nasional, yakni 76,5 %, belanja untuk membeli susu formula tetap tertinggi secara nasional, karena jumlah kelahiran bayi di Jabar juga tertinggi daripada provinsi-provinsi lain.

Bagi keluarga dengan pendapatan pas-pasan, belanja susu formula memberatkan. ”Kami pakai susu yang paling murah, sebulan bisa habis Rp 300.000 untuk membeli susu, sementara gaji saya Rp 3 juta per bulan,” kata AZ (39), ayah satu anak di Deli Serdang, Sumut, saat ditemui di rumah orang tuanya pada awal September. AZ bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah bank. Dia harus memutar otak agar gajinya cukup untuk memenuh kebutuhan lain. (Yoga)

Seiring kenaikan harga BBM per 3 September 2022, pemerintah memberikan bantuan Rp 24,17 triliun bagi masyarakat yang memerlukan, berupa bantuan langsung tunai (BLT) Rp 12,4 triliun, bantuan subsidi upah (BSU) Rp 9,6 triliun, serta bantuan sektor transportasi dan perlindungan sosial tambahan Rp 2,17 triliun. Sebanyak 20,65 juta keluarga kurang mampu akan menerima BLT Rp 150.000 per bulan per keluarga, selama 4 bulan pada September-Desember 2022. Bantuan dikucurkan dalam dua tahap, yakni Rp 300.000 pada September dan Rp 300.000 pada Desember. BSU Rp 600.000 per orang diberikan kepada 16 juta pekerja bergaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Berdasarkan data pemerintah per Selasa (27/9), BLT tahap pertama sudah disalurkan kepada 19.955.471 penerima atau 96,6 % dari sasaran. Namun, penyalurannya bervariasi, misalnya, di Sumatera sudah disalurkan kepada 98,36 % penerima, sedangkan di Papua 58,4 %.

Adapun BSU, menurut Presiden Joko Widodo, sudah disalurkan kepada 7.077.550 penerima atau 48,34 % dari sasaran penerima. Presiden menyampaikan, penyaluran bantuan akan dipercepat. Kenaikan harga BBM secara langsung berdampak pada biaya transportasi manusia dan angkutan  barang. Secara tak langsung, segala hal yang memiliki unsur transportasi pada produksi atau pengadaannya juga menanggung dampak kenaikan harga BBM. Hal ini akan diperhitungkan dalam harga barang dan jasa. Akibatnya, harga di tingkat konsumen naik. Dengan kenaikan harga itu, barang dan jasa yang diperoleh dengan nilai uang yang sama akan lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Demi menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyalurkan bantuan. Bantuan diharapkan dapat menopang belanja masyarakat sehingga perekonomian terjaga. Maka, bantuan mesti cepat disalurkan kepada pihak yang tepat. (Yoga)

Kendati punya peran penting mempertahankan kesejahteraan di masa depan ketika kita sudah tak lagi produktif, nyatanya dana pensiun belum jadi bagian keseharian masyarakat Indonesia. Adapun tingkat literasi keuangan industri dana pensiun pada 2019 sebesar 14,13 %. Artinya, masyarakat yang betul-betul memahami, mengambil keputusan untuk mencapai kesejahteraan dengan dana pensiun baru 14,13 % penduduk. Angka-angka ini mengarah pada kesimpulan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia, khususnya angkatan kerja, yang belum menjadi peserta dan belum memahami dana pensiun. Padahal, saat ini Indonesia juga tengah berada pada masa bonus demografi dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar ketimbang usia nonproduktif.

Dengan jumlah penduduk nonproduktif yang kelak lebih besar daripada usia produktif, maka diperkirakan negara juga akan ikut terbebani. Diperlukan anggaran dan belanja sosial yang lebih besar untuk menjaga kelangsungan hidup dan kesejahteraan penduduk nonproduktif. Mengutip Statistik Penduduk Lanjut Usia 2021, sumber pembiayaan terbesar rumah tangga lansia berasal dari anggota rumah tangga yang bekerja. Hal ini terjadi pada 79,4 % rumah tangga lansia. Hanya 5,48 % rumah tangga yang mengandalkan dana pensiun dan 0,6 % rumah tangga yang menggunakan dana dari investasi untuk membiayai hidup sehari-harinya. Melihat fenomena saat ini dan proyeksi ke depan, tampak jelas pentingnya menyiapkan dana pensiun sejak masih berada dalam usia produktif.  (Yoga)

Laba bersih PT BTPN Tbk triwulan II-2022 sebesar Rp 1,67 triliun, tumbuh 2 % dibandingkan periode yang sama pada 2021 yang sebesar Rp 1,64 triliun. Penyaluran kredit BTPN triwulan II-2022 tumbuh 10 % secara tahunan menjadi Rp 149,25 triliun. Direktur Utama BTPN Henoch Munandar, Kamis (29/9/), menjelaskan, seiring pemulihan ekonomi, permintaan kredit turut meningkat. (Yoga)

Ekonomi Indonesia masih tangguh menghadapi ancaman resesi global. Bahkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini merupakan yang terkuat di antara negara-negara G20. Agar perekonomian nasional tetap elastis (resilient) dan tumbuh di atas 5%, pemerintah akan mengawal daya beli masyarakat dengan menjaga inflasi tetap rendah, sehingga konsumsi rumah tangga tumbuh berkelanjutan. Di sisi lain, pemerintah akan terus mendorong investasi, meningkatkan ekspor, dan menggenjot belanja modal APBN. Hal itu diungkapkan Presiden Jokowi pada acara UOB Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Kamis (29/9). Jokowi merespons proyeksi sejumlah lembaga internasional bahwa perekonomian global pada 2023 akan terjebak dalam jurang resesi, terutama akibat lonjakan inflasi, tren kenaikan suku bunga, serta perang Rusia-Ukraina yang memicu gejolak harga minyak dan komoditas. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, Indonesia termasuk sedikit negara di dunia yang PDB riilnya sudah mencapai level prapandemi, bahkan kini di atas 7%. “Itu merupakan pencapaian yang luar biasa di tengah pandemi yang belum berakhir. Malah, banyak negara di dunia belum sepenuhnya pulih,” tutur Menkeu. 

Kalangan dunia usaha merespons positif sikap optimisme Presiden Jokowi dan Menkeu Sri Mulyani. “Yang penting pemerintah bisa menjaga betul konsumsi domestik. Asalkan konsumsi domestik terjaga, ekonomi kita siap menghadapi ancaman resesi global,” kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani kepada Investor Daily di Jakarta, Kamis (29/9) malam. Hal senada dikemukakan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang. “Agar ekonomi kita tetap resilient, pemerintah juga harus proaktif merespons dinamika ekonomi global dan membuat kenijakan-kebijakan yang probisnis dan produnia usaha,” ujar Sarman yang dihubungi  Investor Daily Jakarta, Kamis (29/9) malam. Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan, ekonomi Indonesia tetap tangguh karena ditopang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mencapai 64,2 juta, dengan kontribusi 61,07% terhadap produk domestic bruto (PDB) dan menyerap 97% dari total tenaga kerja atau sekitar 117 juta pekerja. (Yoga)

Kontroversi atas dominasi Presiden Indonesia yang berasal dari suku Jawa menyegarkan kembali memori lama pada dominasi Presiden AS yang berasal dari orang kulit putih, ras AngloSaxon, dan agama White Anglo-Saxon Protestant (WASP). Sebagai negara demokrasi yang tua dan mapan, AS  perlu ratusan tahun lamanya untuk mendobrak dominasi kekuasaan politik WASP ini. Pada tahun 2012, AS mengukir sejarah baru bahwa, baik presiden maupun wakil presiden, bukan berasal dari WASP. Barack Obama menjadi presiden kulit hitam untuk pertama kalinya dengan wakil presiden Joe  biden yang beragama Katolik. Sebagai agama minoritas, Katolik masih menjadi sumber kontroversi dan kebencian ketika John F Kennedy mencalonkan diri sebagai presiden tahun 1960. Namun, keimanan Biden tak lagi menjadi masalah utama ketika dia mencalonkan diri dan akhirnya terpilih sebagai Presiden AS yang beragama Katolik setelah Kennedy.

Sejarah politik membuktikan, Agama Islam, paham nasionalis, dan suku Jawa menjadi tiga variabel penting untuk menjadi presiden Indonesia. Dan terbukti, semua presiden Indonesia beragama Islam. Seperti ”kultur Anglo Protestan sudah bertahan selama tiga ratus tahun sebagai elemen terpenting dari identitas AS sesuai analisis politik Samuel P Huntington (2004), Islam juga telah menjadi salah satu elemen terpenting dari identitas politik presiden Indonesia. Agama Islam dan paham nasionalis itu ternyata harus ditopang dengan kenyataan sejarah bahwa presiden berasal dari Jawa, suku yang paling besar dan dominan dalam kekuasaan politik Indonesia. Reformasi yang menghasilkan pemilihan langsung satu orang satu suara semakin memperkukuh dominasi kekuasaan politik Jawa. Demokrasi kita tampaknya butuh waktu yang sangat lama untuk mampu keluar dari dominasi presiden yang beragama Islam, berpaham nasionalis, dan berasal dari suku Jawa. (Yoga)

Dokter spesialis anak, bidan, dan perawat rumah sakit diduga terlibat pelanggaran pemasaran susu formula untuk bayi 0-6 bulan. Investigasi harian Kompas menemukan ada dokter spesialis anak yang justru mengajukan diskon pengadaan susu formula. Temuan lain, ada rumah sakit yang menjual susu formula untuk bayi 0-6 bulan tanpa pertimbangan medis. Temuan-temuan tersebut terindikasi melanggar aturan mengenai pemasaran susu formula bayi 0-6 bulan. Dugaan pelanggaran itu menghambat ibu yang baru melahirkan menyusui bayinya. Kompas mendapatkan dokumen yang ditandatangani salah seorang dokter spesialis anak rumah sakit swasta di Jakarta berinisial S, berisi permohonan pengajuan susu formula produksi PT Kalbe Morinaga Indonesia (KMI), antara lain BMT Morinaga (0-6 bulan), Chil Mil (susu lanjutan 6-12 bulan), dan Chil Kid (1-3 tahun) dengan harga diskon.

Permenkes No 15 Tahun 2014 melarang diskon harga susu formula karena dinilai bisa menghambat ibu menyusui. Pada Rabu (14/9) agen penjualan susu formula menemui S di kliniknya. Dia menawarkan produk PT KMI lewat distributor PT Enseval Putera Megatrading. Saat dikonfirmasi melalui telepon, S menyatakan agen pemasaran itu menawarkan susu bayi yang terkena alergi. S mengakui susu untuk bayi sehat tak boleh dipromosikan, tetapi susu formula untuk bayi sakit boleh. ”Saya rekomendasikan susu sapi untuk alergi dan susu soya untuk alergi. Ada kemasan 300 gram dan 400 gram. Head of Medical Marketing PT Kalbe Muliaman Mansyur mengakui tidak boleh ada diskon produk susu formula. ”Tidak boleh. Susu formula tak ada diskon, kecuali memang harga susu turun,” katanya. Namun, Corporate Secretary Legal and Investor Relation Manager PT Enseval Putera Megatrading Sugianto mengatakan, diskon dapat diberikan dengan pertimbangan tertentu. ”

Di Rumah Sakit Ibu dan Anak Dian Pertiwi Karanganyar, Jawa Tengah, perawat berinisial ST menjelaskan adanya paket susu formula untuk ibu melahirkan. ”Nanti di sini ada satu paket perlengkapan persalinan, gurita persalinan, gurita ibu, perlengkapan persalinan, susu, dan dot bayi. Di sini juga ada paket bingkisan, nilainya Rp 400.000, tergantung susunya, biasanya produk SGM,” kata ST. Direktur RSIA Dian Pertiwi, Jaya Massa, menegaskan, rumah sakit dan nakesnya tidak menjalin kerja sama dengan pabrik susu formula. ”Kami hanya menyediakan susu formula untuk bayi dengan berat badan lahir rendah atau gangguan pertumbuhan,” kata Jaya. Sementara Danone SN Indonesia selaku produsen susu SGM melalui jawaban tertulis yang ditandatangani Corporate Communications Director Arif Mujahidin menyatakan selalu mematuhi peraturan di Indonesia terkait pemasaran formula untuk bayi 0-12 bulan.

Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Pripim Basarah Yanuarso mengatakan akan mengklarifikasi jika ada anggotanya yang kedapatan melanggar ketentuan soal susu formula. ”Bisa jadi dokter itu tidak sadar dan terjebak. Sebab, industri susu formula juga canggih sekarang, kadang ada dokter tidak tahu,” katanya. Pasal 200 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan, apabila ada pihak yang sengaja menghalangi program pemberian ASI eksklusif, dipidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 100 juta. (Yoga)

Pabrik biogas terkompresi terbesar di Asia dibangun di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Menurut Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Edi Wibowo, saat peletakan batu pertama pabrik biogas terkompresi PT United Kingdom Indonesia Plantations, di Langkat, Rabu (28/9) pabrik itu merupakan satu dari 25 pabrik yang akan dibangun di Sumut hingga 2024. ( Yoga)

Sampai Rabu (28/9) bantuan materi dan non materi terus berdatangan ke posko sekitar lokasi kebakaran di belakang Pasar Kembang Cikini di Jalan Cikini Kramat RW 001, Pegangsaan, Menteng, Jakpus, Irawan Prasetyo, Ketua RW 001, mengungkapkan, ada yang menyalurkan bahan pokok, makanan siap santap, dan pakaian. Namun, ketersediaan air bersih serta fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) masih terbatas. Hal ini dikeluhkan Aida (48), salah satu korban kebakaran yang mengungsi di posko bersama dua anaknya. ”Kebetulan air di tempat MCK kecil. Jadi, kami yang di posko menumpang dulu ke warga yang air dan listriknya hidup,” ujarnya. Ia juga mengharapkan ada fasilitas MCK untuk perempuan. (Yoga)

Besarnya pengguna liquefied petroleum gas 3 kilogram dipandang sebagai pasar yang cukup menjanjikan oleh badan usaha milik negara atau BUMN sektor energi di tengah tingginya harga komoditas minyak dan gas bumi dunia. Konversi kompor liquefied petroleum gas (LPG) menjadi wacana yang terus dibahas di tengah tingginya subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk komoditas tersebut. Penggunaan listrik sebagai sumber energi untuk memasak juga dinilai bakal mengurangi impor yang selama ini membebani anggaran negara. Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN sempat menyebut bahwa konversi 15,3 juta kompor LPG ke kompor induksi/listrik bisa menghemat anggaran hingga Rp85,65 triliun dalam 5 tahun. Berdasarkan penghitungan PLN, setiap 1 kilogram konversi LPG 3 kilogram ke kompor induksi dapat memberikan manfaat penghematan bagi masyarakat Rp720 lebih murah dari pengadaan gas melon konvensional, sedangkan penghematan untuk APBN mencapai Rp8.186 setiap kilogramnya. Dengan demikian, potensi penghematan subsidi dapat menyentuh di angka Rp17,13 triliun setiap tahunnya untuk 15,3 juta pelanggan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih belum memutuskan lebih lanjut terkait dengan program konversi kompor listrik. “Program ini tidak diberlakukan 2022. Pembahasan anggaran dengan DPR belum dibicarakan, dan tentunya belum disetujui,” ujarnya. Airlangga menjelaskan bahwa program konversi kompor LPG yang dikerjakan PLN saat ini masih sebatas uji coba di dua daerah, yakni di Solo dan Bali.