Alih-alih mencari pekerjaan yang menjanjikan penghasilan lebih baik, Kopral Dua Muhammad Husni (35) tetap memilih sebagai prajurit TNI AU. Meski harus hidup dalam kondisi terbatas dan beban tugas yang berat, ia setia dengan seragam loreng yang melekat di tubuhnya. Dengan wajah semringah, ia memandangi seragam yang di pundaknya tertempel tanda pangkat menyerupai huruf V  merah. ”Saya mau jadi tentara. Entah AD, AL, AU yang penting pakai baju loreng,” ujar prajurit Batalyon 461 Kopasgat TNI AU itu, pertengahan September lalu. Seperti banyak prajurit lainnya yang belum memperoleh rumah dinas, Husni masih mengontrak rumah di Pasar Rebo, Jaktim, bersama istri dan kedua anaknya yang masih duduk di SD. Jika memperoleh rumah  dinas, tentu Husni tak perlu lagi mengeluarkan biaya sewa rumah kontrakan Rp 1,5 juta per bulan yang menghabiskan 30 % gajinya. Sisa gaji yang ada, diakui Husni, tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari, seperti membayar tagihan listrik. Untuk memperoleh pendapatan tambahan, istrinya kemudian menggunakan sebagian ruangan rumah kontrakannya sebagai warung makanan kecil yang bisa mendatangkan omzet Rp 100.000 per hari dengan keuntungan bersih Rp 30.000-Rp 40.000. Dukungan istrinya itu diakui Husni lumayan membantu ekonomi keluarga karena sebagai prajurit, ia dilarang berbisnis. Hal itu diatur dalam Pasal 2 Huruf d UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Kopral Dua Niki Lauda Marines, tamtama di TNI AL, sejak kanak-kanak juga bercita-cita mengikuti jejak ayahnya sebagai prajurit. Pemenuhan kesejahteraan prajurit yang masih terbatas ia hadapi sebagai tantangan. Sejak 2009 ditugaskan di Dinas Penerangan TNI AL, Jakarta, baru tiga tahun belakangan ini Niki menikmati haknya menempati rumah dinas. Saat lajang, Niki menempati asrama prajurit. Setelah menikah pada 2015, ia harus meninggalkan asrama itu. Karena belum tersedia rumah dinas yang kosong, Niki terpaksa mengontrak rumah dengan sewa Rp 1 juta per bulan, menghabiskan 25 % gajinya. Tahun 2019, Niki menerima informasi dari rekannya tentang penghuni rumah dinas yang pensiun dan akan pindah. Segera Niki menghubungi sang prajurit dan menawarkan diri menempati rumah dinas itu. Gayung bersambut. Setelah membayar Rp 30 juta kepada penghuni semula sebagai biaya pemeliharaan yang sudah dikeluarkan, Niki dan keluarga dapat menempati rumah dinas di kompleks Rumah Dinas Jabatan Mabes TNI AL di Desa Ciangsana, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jabar. Jiwa patriotisme pula yang membuat Kopral Dua Haris Aditya (35) bertahan sebagai prajurit TNI AD walau baru lima tahun kemudian, pada 2018, bisa menempati rumah dinas di Rusun KPAD Kodam Jaya, Cililitan, Jakarta. Selama lima tahun sebelumnya, Haris tinggal di rumah kontrakan. Jika bukan karena panggilan jiwa, Asisten Personalia TNI AU Marsekal Muda Elianto Susetio mengungkapkan, rasanya sulit menekuni profesi sebagai prajurit. Sebagai perwira, ia pun mengaku melalui masa-masa sulit bertugas di sejumlah daerah dengan fasilitas yang minim. (Yoga)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan hasil kinerja keuangan lembaga negara selama semester pertama 2022. Laporan ini termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) pertama tahun 2022. Ketua BPK, Isma Yatun menyebut, IHPS semester I tahun 2022 ini memuat ringkasan dari 771 laporan hasil pemeriksaan. Laporan itu terdiri atas 682 laporan hasil pemeriksaan (LHP) keuangan, 41 LHP kinerja dan 48 LHP dengan tujuan tertentu. "BPK mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan senilai Rp 18,37 triliun," kata Isma dalam Sidang Paripurna DPR ke-VII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (4/10).

Bisnis pengelolaan ruang pertemuan atau MICE mulai bangkit dan diperkirakan pulih 100 % pada 2023. Nyaris nihil celah yang tersisa di Hall B Jakarta Convention Center (JCC), yang menjadi lokasi Indonesia Comic Con 2022. Pada 1-2 Oktober lalu, ruangan itu diserbu pencinta kultur pop dunia, dari film, game, komik, hingga musik. Selain itu, ada peraga kostum alias cosplayer yang ingin berekspresi di depan publik. Tak diragukan, pesta dua hari itu pun menguntungkan ratusan pegiat usaha yang membuka gerai dan wahana hiburan di sana. Setelah mati suri selama dua tahun akibat pandemi Covid-19, Comic Con keenam yang diadakan di Indonesia itu sukses mengobati kerinduan para pengunjungnya. Sejak pagi, antrean masuk yang mengular hingga puluhan meter di pintu Balai Sidang Senayan membuktikan antusias tersebut. Indonesia Comic Con 2022 hanya satu dari segelintir acara yang diagendakan di venue elite Ibu Kota tersebut. Selama beberapa bulan terakhir, JCC pun dipakai untuk pameran, konser, serta acara publik pemerintah dan pihak swasta, bahkan rapat kerja partai politik. Bila merujuk pada laman web JCC, terdapat 16 acara yang sudah terjadwal sejak hari ini hingga akhir 2022. (Yoga)

Rancangan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) selangkah lagi masuk pembahasan parlemen. Saat ini, pembahasan yang dilakukan masuk tingkat masukan lembaga-lembaga yang masuk dalam RUU yang juga acap disebut omnibus law sektor keuangan. Yakni Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, hingga Otoritas Jasa Keuangan. Draft terbaru yang diterima KONTAN memuat poin-poin kalibrasi antar lembaga dan kementerian. Salah satu yang menarik: penguatan pengawasan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang masuk ranah pengawasan OJK. Pada pasal terkait OJK, kini ada dua fungsi kepala pengawas baru yang juga menjadi anggota Dewan Komisioner OJK. Pertama, fungsi Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun. Sebelumnya fungsi ini masuk ke Kepala Eksekutif Pengawasan IKNB. Dengan kata lain, pengawasan IKNB terbagi dua. Kedua, ada fungsi baru terkait Kepala Eksekutif Pengawas bidang Penegakan Hukum. Dua fungsi kepala pengawas baru ini menghilangkan dua fungsi kepala pengawas yang sebelumnya ada. Yakni anggota ex-officio dari Bank Indonesia (BI) yang merupakan anggota Dewan Gubernur BI dan anggota ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai sebesar Rp 7,5 triliun kepada PT Hutama Karya (Persero). Nantinya suntikan PMN tersebut akan digunakan untuk melanjutkan proses konstruksi lima ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Selain PMN Tunai, Komisi XI DPR juga menyetujui PMN yang berasal dari Barang Milik Negara (BMN) senilai Rp 1,93 triliun, berupa aset lahan di Karawaci-Tangerang dengan nilai Rp 1,81 triliun dan di Plaju-Palembang senilai Rp 122,76 miliar. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban mengatakan, tujuan pemberian PMN non tunai tersebut adalah untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan guna mendukung urgensi pelaksanaan penugasan percepatan pembangunan proyek yang ada.

Inflasi menghantui dunia. Inflasi tahunan September 2022 di AS di atas 8 %, di negara-negara Eropa rata-rata menyentuh 10 %, menjadi rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Inflasi di sejumlah negara bahkan ada yang di atas 50 %, seperti Turki (80 %), Argentina (78 %), dan Iran (52 %). Hantu inflasi juga mengintai Indonesia. BPS mencatat, inflasi tahunan September 2022 sebesar 5,9 %, tertinggi sejak 2014. Meski angka inflasi di Indonesia ini tidak sebesar di negara-negara yang disebut atas,  kecenderungan harga masih akan naik di masa yang akan datang seiring kenaikan harga BBM di dalam negeri. Sebagian besar inflasi dunia saat ini disebabkan kenaikan harga energi dan pangan. Oleh karena itu, pengendalian harga energy serta pangan menjadi salah satu kunci untuk menahan laju inflasi. Di tengah ancaman inflasi di Indonesia, dana desa diharapkan dapat ikut berperan dalam pengendalian inflasi di perdesaan.

Di tengah situasi sulit ini, dana desa digunakan untuk mengendalikan inflasi di perdesaan dan mengurangi dampaknya. Hal ini terutama dikaitkan dengan inflasi dari sisi penawaran dua komoditas: pangan dan energi. Pengendalian inflasi di perdesaan dicapai melalui jaminan ketersediaan pangan dan energi di perdesaan dengan harga yang terjangkau. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai berbagai upaya diversifikasi sumber pangan serta energi, terutama yang berasal dari wilayah sendiri dan sekitar, serta langkah-langkah meningkatkan efisiensi dalam pengadaannya. Dalam kondisi paling buruk, dana desa dapat digunakan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling terdampak. Dengan demikian, dana desa menjadi instrumen yang sangat komprehensif sekaligus fleksibel. (Yoga)

Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada September 2022 tercatat 53,7 atau naik dari 51,7 pada Agustus 2022. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita, Senin (3/10) menyampaikan, PMI Manufaktur Indonesia pada September ini melampaui PMI  Manufaktur Dunia dan ASEAN. Kenaikan indeks ini didorong peningkatan produksi dan permintaan domestik. (Yoga)

Setelah hampir tiga tahun, pada periode 2020-2022, dana desa dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah kini menetapkan prioritas penggunaan alokasi dana desa untuk 2023. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Senin (3/10), mengatakan, tahun 2023 dana desa akan didorong untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. (Yoga)

Indonesia butuh anggaran Rp 332 triliun per tahun hingga 2030 untuk menangani perubahan iklim. Plt Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, Abdurohman, menyebutkan terdapat berbagai tantangan untuk melaksanakan komitmen penanganan perubahan iklim melalui ekonomi hijau. “Salah satunya terkait dengan pendanaan. Kebutuhan pembiayaan untuk mencapai target pada 2030 (Sustainable Development Goals) diperkirakan mencapai Rp 3.990 triliun dalam kurun waktu 2018-2030 atau Rp 332 triliun per tahun,” ujarnya dalam Indonesia Economic Outlook 2023 Forum, kemarin. Abdurohman menuturkan strategi pemerintah untuk menghadapi tantangan pendanaan perubahan iklim adalah mengoptimalkan sumber dana pemerintah serta, melalui Kementerian Keuangan, mengucurkan anggaran perubahan iklim sejak 2016. “Inisiatif ini dilakukan untuk mengidentifikasi besaran serta alokasi anggaran kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, sekaligus untuk transparansi kebijakan penganggaran,” katanya. (Yoga)

Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 3 September 2022 bertujuan agar anggaran untuk menanggung subsidi energi tak jebol. Pada kenyataannya, anggaran subsidi tetap bengkak setelah keputusan tersebut, meski tak sebengkak jika harga BBM ditahan. Sebenarnya ada jalan lain yang bisa diambil pemerintah, jika ingin menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Yaitu, menghapus subsidi. Sebagai kompensasinya, pemerintah bisa memberikan bantuan tunai kepada masyarakat.Pada kasus Indonesia, berdasarkan hitungan World Bank, biaya fiskal bisa hemat 0,6% dari produk domestik bruto (PDB) jika mengganti subsidi energi dengan bantuan tunai menjangkau masyarakat miskin dan rentan.