Penyaluran kredit oleh Himpunan Bank-bank Milik Negara atau Himbara pada triwulan I-2025 melambat, dipengaruhi daya beli masyarakat dan kondisi makroekonomi. Akibatnya, laba bersih yang diperoleh Himbara awal tahun ini merosot seiring langkah antisipasi risiko kredit ke depan. Dalam sepekan terakhir, bank-bank pelat merah merilis laporan kinerja keuangannya pada triwulan I-2025. Mereka adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, serta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. Berdasarkan agregasi laporan kinerja triwulan I-2025, penyaluran kredit oleh Himbara mencapai Rp 4.174,24 triliun atau tumbuh 10,34 % secara tahunan. Porsi terbesar penyaluran kredit itu berasal dari Bank Mandiri dan BRI.

Pertumbuhan kredit tersebut berada di atas rerata industri yang per Maret 2025 tumbuh 9,16 % secara tahunan, namun lebih rendah dibanding triwulan I-2024 yang tumbuh 13,96 % dan triwulan IV-2024 yang tumbuh 12,6 %. Laba bersih bank BUMN tersebut juga lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu. Per triwulan I-2025, laba bersih Himbara tercatat Rp 31,34 triliun atau turun 11,26 % dibanding triwulan I-2024 yang sebesar Rp 34,87 triliun. Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indo-nesia Trioksa Siahaan, Kamis (1/5) mengatakan, ada kecenderungan bank sedikit menahan penyaluran kreditnya demi menjaga likuiditas. Selain itu, pertumbuhan kredit juga dipengaruhi faktor lain, seperti daya beli masyarakat dan faktor global. (Yoga)

Para pegawai PT Arcelor Mittal Nippon Steel (AM/NS) Indonesia, terlihat tengah mengecek produk baja lapis seng (galvanize) sebelum diekspor ke pasar Amerika Serikat, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pada hari Rabu (30/4/2025). PT AM/NS Indonesia mengekspor 10.000 ton galvanize senilai 10 juta dollar AS. Pabrik baja dengan kapasitas produksi yang dapat mencapai 400.000 ton per tahun ini menargetkan setiap bulan dapat secara teratur mengekspor 6.000 ton galvanize ke Amerika Serikat sebagai pasar terbesar untuk prduk mereka. (Yoga)

Sektor pertambangan merupakan industri dengan tingkat risiko bahaya tinggi. Pertambangan menempati urutan kedua dalam sektor industri yang paling banyak menyumbang jumlah kasus kecelakaan kerja setelah sektor konstruksi. ”Keselamatan tambang bukan hanya tentang melindungi pekerja, melainkan juga merupakan strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing investasi, dan menjamin keberlanjutan industri,” ujar Andi Erwin Syarif, praktisi pertambangan dan industri, Rabu (30/4). Menurut Andi, pemerintah, investor, dan perusahaan harus mengambil peran kepemimpinan dalam transformasi sektor tambang bersama-sama.

Data Kementerian ESDM tahun 2024, kecelakaan tambang didominasi longsor sebesar 25,58 %, diikuti kecelakaan akibat interaksi antar unit sebesar 18,60 %. Berdasar data ESDM per 30 November 2024, sebagian besar korban kecelakaan fatal ialah pekerja kontraktor dan subkontraktor, yakni 80,95 %, serta pekerja dengan pengalaman kerja singkat (0-3 tahun) 88,84 %. Pemerintah diharapkan bisa meningkatkan kinerja pengawasan dalam implementasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di lapangan. Manajemen perusahaan harus menjamin bahwa standar K3 tidak hanya diberlakukan di internal perusahaan, tetapi juga ditegakkan secara ketat hingga ke seluruh rantai bisnis kontraktor dan subkontraktor.

Selain itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan intensitas pelatihan keselamatan, khususnya bagi pekerja baru. Pendekatan keselamatan kerja di lapangan harus semakin terintegrasi dengan budaya kerja yang lebih disiplin dan berkelanjutan. Perusahaan pun harus mengubah pola pikir bahwa kesehatan dan keselamatan kerja merupakan bagian dari investasi dalam lini bisnisnya, bukan sebaliknya dianggap sebagai beban. Sebab, kesehatan dan keselamatan akan menjamin produksi berjalan lancar, meningkatkan produktivitas, dan keberlanjutan usaha. (Yoga)

Pemerintah Indonesia menargetkan bahwa Indonesia akan mencapai negara berpendapatan tinggi/high income pada 2045.  Untuk mencapai target tersebut, Mckinsey Global Institut (MGI) melalui analisanya menyim[ulkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan produk dometik bruto (PDB) lebih dari 5% per tahun. Managing Partner and Senior Partner Mckinsey & Company Indonesia Khoon Tee Tan menerangkan, untuk mencapai pendapatan US$ 14.000 pr orang, berarti mempercepat pertumbuhan PDB dari rata-rata 4,9% per tahun. "Sejak 2000 menjadi CAGR sebesar 5,4% secara riil antara sekarang dan 2045," kata dia. Dalam penelitian MGI, ada empat negara yaitu Chili, China, Polandia, dan Korea Selatan, yang mampu mencapai tingkat pertumbuhan PDB riil sebesar 4-10% selama dua dekade. Korea Selatan mencapai status negara berpendapatan tinggi paling cepat dibandingkan negara-negara lainnya dengan pertumbuhan PDB lebih dari 9% selama 14 tahun. "Pengalaman negara-negara tersebut hanya  mungkin terjadi dengan peningkatan pertumbuhan produktivitas sebanyak 1,6 kali lipat, yang akan membutuhkan penciptaan lebih banyak perusahaan menengah (UMKM) dan besar, mendorong kewirausahaan, dan mengalihkan lapangan kerja dari sektor informal dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan gaji lebih tinggi. (Yetede) 

30 April 2025. Transformasi layanan digital mendorong peningkatan berbasis  fee (fee based income/FBI) PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Peningkatan FBI pada triwulan 1 2025 mendorong peningkatan laba bersih Perseroan menjadi Rp1,88 triliun, tumbuh 10% secara yoy. Plt Direktur Utsam BSI Bob T Ananta pada saat pemaparan publik kinerja BSI tumbuh 39,3% menjadi Rp1,7 triliun. "Secara komposisi fee based ratio juga naik signifikan per Maret 2025 dari 16,91% ke level 20,35%," kata dia. Lebih lanjut Bob mengatakan meningkatnya fee based adalah impact dari implementasi strategi perbaikan infrastruktur transaction banking sepanjang tahun 2024 seperti peluncuran BYOND by BSI, penambahan EDC, QRIS BSI, ditambah fokus pada bisnis emas  terutama setelah penetapan BSI sebagai bank emas oleh Presiden RI pada 26 Februari 2025. "Dalam kondisi ekonomi global yang chellanging, emas telah menjadi jalan keluar bagi investor  untuk menempatkan dananya dan ini menjadi big opportunity bagi BSI," ungkapnya. Bisnis BSI Emas melalui BYOND by BSI naik signifikan di mana hal tersebut didorong tren pembelian emas oleh nasabah dan kesiapan  produk emas BSI. (Yetede)

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) Hery Gunardi menilai, keberadaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang kini resmi menaungi perusahaan-perusahaan BUMN, memungkinkan BRI menjadi lebih adaptif dan agile serta memiliki fleksibilitas pengelolaan bisnis. "Dengan demikian BRI diharapkan dapat meningkatkan daya saing global dan lebih kompetitif dalam menghadapi berbagai tantangan pasar," kata Hery. Walaupun saat ini secara formal BRI sdah berada di bawah Danantara, Hery memastikan, layanan operasional maupun bisnis perbankan berjalan normal. Nasabah tetap dapat  menikmati layanan terbaik dari BRI. "Jadi, sebenarnya tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan," BPI Daya Anagata  Nusantara (Danantara) telah mengumumkan struktur kepengurusan yang lengkap. Hery mengatakan, badan sovereign wealth fun (SWF) ini memiliki struktur organisasi yang berlapis serta memiliki tim yang profesional dan kompeten sesuai bidangnya. "Oleh karena itu, kami percaya, Danantara akan dikelola dengan profesional dan akan membawa manfaat yang lebih baik untuk BRI, untuk BUMN dan untuk masyarakat," kata Hery. (Yetede)

Pemerintah Indonesia menargetkan bahwa Indonesia akan mencapai negara berpendapatan tinggi high income pada 2045. Untuk mencapai target tersebut, Mckinsey Global Institut (MGI) melalui analisanya menyimpulkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan produk domestik bruto (PDB) lebih dari 5% per tahun. Managing Partner and Senior Partner Mckinsey & Company Indonesia Khoo Tee Tan menerangkan, untuk mencapai pendapatan US$ 14.000 per orang, berarti mempercepat pertumbuhan PDB dari rata-rata 4,9% per tahun. "Sejak 2000 menjadi CAGR sebesar 5,4% secara riil antara sekarang dan 2045," kata dia. Dalam penelitian MGI, ada empat negara yaitu Chili, China, Plandiam, Korea Selatan, yang mampu mencapaai tingkat pertumbuhan PDB riil sebesar 4-10% selama dua dekade. Korea Selatan mencapai status negara berpendapatan tinggi paling cepat dibandingkan negara-negara lainnya dengan pertumbuhan PDB lebih dari 9% selama 14 tahun. "Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tentu saja memiliki peluang untuk mencapai status negara berpendaparan tinggi sebelum 2045," kata Khoon Tee. Dia menilai pola umum untuk mencapai pertumbuhan produktivitas dalam mencapai ambang batas pendapatan tinggi adalah tingkat pendalaman modal yang tinggi. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menghasilkan spillover positif di seluruh perekonomian. (Yetede)

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan tarif angkutan umum TransJakarta  sudah seharusnya ditinjau ulang. Pengamat transportasi dari masyarakat Indonesia Djoko Setijawarno mengatakan, sudah seharusnnya tarif ditinjau ulang untuk dipertimbangkan. Djoko beralasan, perhitungan tarif harus disesuaikan dengan komponen yang berlaku saat ini. "Misalnyya pendapatan masyarakat yang dihitung berdasarkan Upah Minimum Provinsi, biaya operasional bensin dan perawatan," ungkapnya kepada Investor Daily. Di sisi lain bahwa tarif Transjakarta  masih disubsidi dengan menitikberatkan alokasi subisidi berdasarkan sumber-sumber pendapatan daerah.

"Saya kira bisa dipertimbangkan bahwa pemasukan subsidi masih ada peluang misalnya memanfaatkan subsidi transportasi umum  TransJakarta  dari penerbitan parkir tepi jalan,"ucapnya. Ia menilai maraknya, parkir liar masih marak di Jakarta perlu dievaluasi melalui manajemen parkir di badan jalan. Hal ini termasuk keberadaan jukir (juru parkir) liarnya," "Sejumlah trotoar diokupansi oleh sepeda motor sebagai lahan parkir. Ada hal pengguna jalan lain yang dilangggar dalam parkir liar, seperti keamanan dan kenyamanan. parkir liar di badan jalan umumnya retribusi masuk ke kantong pribadi, bukan pendapatan asli daerah. Sejumlah titik parkir dikuasai ormas, bisa jadi masa tertentu ada perjanjian tidak tertulis dengan kepala daerah sebagai pendukung kemenangan hingga terpilih," ungkapnya. (Yetede)

Sektor informasi dan komunikasi (Infokom) atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mencatat pertumbuhan sebesar 7,57% sepanjang 2024. Pertumbuhan ini dipicu peningkatan aktivitas telekomunikasi, terutama, peningkatan  trafik data (komunikasi data), serta peningkatan transaksi elektronik. BPS melaporkan, meski terjadi pertumbuhan pada 2024, namun pertumbuhannya stagnan bahkan turun tipis sebesar 0,26% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat pertumbuhan sebesar 7,59%. Walau melemah tipis dibandingkan tahun 2023, pertumbuhan sektor TIK sepanjang 2024 masih lebih baik dibandingkan dengan ekonomi nasional yang sebesar 5,05%, turun 0.26% dibandingan tahun sebelumnnya  5,31%. Sementara itu, dibandingkan dengan sektor-sektor strategis lainnya, pertumbuhan TIK menempati peringkat kedua setelah tarnsportasi dan pergudangan yang menempati peringkat pertama, tumbuh 8,69%. Dengan pertumbuhannya tersebut, sektor TIK pun menjadi salah satu penopang penting pertumbuhan nasional pada peringkat keempat dengan kontribusi sumber pertumbuhan 0,50% dari lima kontributor utama. (Yetede)

Pemerintah memutuskan untuk membuka blokir anggaran/lembaga (K/L) sebesar Rp 86,6 triliun per 25 April 2025, yang akan digunakan untuk program yang sesuai dengan program prioritas. Langkah pemerintah membuka  blokiran nggaran ini diharapkan  memberikan efek pada peningkatan belanja pemerintah dan mengungkit perekonomian domestik. Anggaran sebesar Rp 86,6 triliun merupakan bagian dari efisiensi yang sebelumnya dilakukan oleh K/L sebesar Rp 256,1 triliun. Belanja K/L merupakan salah satu komponen yang akan mempengaruhi perekonomian secara agregat. Pembukaan blokir anggaran ini akan mendorong belanja negara menjadi terakselerasi sejak Maret 2025 ini. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pelaksanaan blokir anggaran dilakukan setelah pemerintah melaksanakan efisiensi anggaran yang dijalankan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam beleid tersebut, K/L harus melakukan efisiensi anggaran belanja dengan total efisiensi sebesar Rp256,1 triliun. "Sampai dengan 25 April 2025, Kementerian Keuangan bekerja dengan seluruh K/L melakukan penajaman, realokasi anggaran, proses buka blokir agar sesuai dengan hasil efisiensi belanja sesuai arahan Presiden untuk prioritas pembangunan nasional. Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan bisa belanja lagi," kata Suahasil. (Yetede)