Ekonomi
( 40733 )DPR RI Meminta Pengawasan Maskapai Penerbangan Haji Diperketat
DPR RI meminta pemerintah memperketat pengawasan tiga maskapai penerbangan haji 2025 yakni Garuda Indonesia, Saudi Airlines dan Lion Air, mengingat jumlah jemaah haji yang diterbangkan pada tahun ini mencapai angka 221.000 orang. Pada angkutan haji 2025, Indonesia mendapatkan kuota sebanyak 221.000 orang yang terdiri atas 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus. Kuota haji reguler terbagi atas 190.897 calon haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi, 10.166 calon haji reguler prioritas lansia, 685 pembimbing ibadaj pada KBIHU, dan 1.572 petugas haji daerah (PHD). Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) pun telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 Hijriah/2025 Masehi. Jemaah calon haji pada Kamis (1/5).
Sehari berikutnya reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari Rmbarkasi masing-masing. Tahun ini untuk pertama kalinya pemerintah menunjuk Lion Air Group yang akan bersanding dengan Garuda Indonesia dan Suadi Airlines dalam melayani perjalanan haji 1446 Hijriah/2025 Masehi. Garuda Indonesia telah menyiapkan 13 armada pesawat yang akan melayani keberangkatan dan kepulangan dari Embarkasi Aceh, Medan, Solo, Balikpapan, Makassar, Lombok, dan sebagian Embarkasih Jakarta-Pondok Gede. Tahun ini, Garuda Indonesia akan mengangkut 104.172 jemaah haji reguler dan petugas. Jemaah ini tergabung dalam 287 kelompok terbang. (Yetede)
PANI Fokus pada Segmen Konsumen Premium
Potensi Besar dari Sumur Ilegal Belum Tertangani
PLN Tanggap Perbaiki Jaringan Listrik Bali
KPK Desak Percepatan RUU Antikorupsi
Penangkapan Sindikat Kriminal Terus Berlanjut
Teknologi Raksasa Dunia Tak Luput dari Dampak Tarif Trump
UU Perampasan Aset Didukung Prabowo
Presiden Prabowo menyampaikan dukungan agar RUU Perampasan Aset segera dibahas oleh pemerintah dan DPR. UU itu dinilai penting untuk menarik kembali kekayaan negara yang dikuasai para koruptor. Dukungan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta, Kamis (1/5). Hadir dalam acara itu Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. ”Gue lahir di Betawi, gue besar di Betawi, gue ngerti mana aset-aset milik rakyat, gue ngerti semua itu. Dan, gue akan Tarik kembali menjadi milik rakyat,” ujar Prabowo. Ia mengaku sudah mengerti modus yang digunakan sejumlah pihak untuk menguasai asset negara. Bahkan, hal itu disebut sebagai salah satu penyebab banyak pihak tak menginginkannya menjadi presiden.
Terkait dengan penarikan asset dan pemberantasan korupsi, Presiden mengakui pentingnya keberadaan UU Perampasan Aset. Karena itu, ia mendukung pembahasan RUU tersebut oleh pemerintah dan DPR. ”Saya mendukung UU Perampasan Aset. Enak aja, udah nyolong enggak mau kembalikan aset. Gue tarik aja deh itu. Setuju? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor?” tutur Prabowo. Pembahasan RUU Perampasan Aset sebagai upaya penguatan pemberantasan korupsi merupakan bagian dari tuntutan buruh yang disampaikan kepada pemerintah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal membenarkan, pihaknya menuntut pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi. (Yoga)
Komitmen 9,1 Miliar USD untuk Aksi Laut
Our Ocean Conference Ke-10 yang berlangsung di Busan, Kosel, Rabu (30/4/2025), resmi ditutup dengan capaian 277 komitmen baru senilai total 9,1 miliar USD dari 60 lebih negara dan organisasi. Komitmen tersebut mencakup sejumlah agenda aksi utama, yaitu ekonomi biru, pencemaran laut, keamanan maritim, kawasan konservasi, dan iklim laut. Menteri Kelautan dan Perikanan Korsel, Kang Do-hyung dalam pidato penutupan menyatakan OOC di Busan menjadi tonggak penting ”Ocean Digital”, agenda baru yang menyoroti penggunaan teknologi digital untuk menjawab tantangan laut global. ”Kami membangun dasar kolaborasi lintas sektor melalui inovasi teknologi dan kerja sama global,” ujarnya.
Dalam penutupan tersebut, komitmen tiap bidang disampaikan di hadapan ratusan peserta konferensi. Sektor ekonomi biru mencatat nilai komitmen 4,5 miliar USD, yang dialokasikan untuk mendukung usaha kelautan berkelanjutan, penguatan perikanan skala kecil, dan penerapan teknologi digital. Jong Deog Kim, Presiden Korea Fisheries Resources Agency, menegaskan pentingnya pengambilan keputusan berbasis data dan inklusi teknologi. ”Dari model prediksi berbasis AI (kecerdasan buatan) hingga satelit resolusi tinggi, semua ini mendorong ketahanan iklim dan efisiensi pengelolaan sumber daya,” ujarnya. (Yoga)
Guncangan Kelas Menengah Atas dan Tarif Trump
Penerapan tarif resiprokal AS berpotensi membuat ekonomi Indonesia semakin tidak baik-baik saja. Kinerja ekspor dan sejumlah industri padat karya diramal turun dan merembet ke sektor ketenagakerjaan. Di sisi lain, RI tengah digoyang dengan penurunan jumlah masyarakat kelas menengah yang merupakan mesin penggerak utama konsumsi rumah tangga. Bahkan, pertumbuhan masyarakat kelas atas di Indonesia turut terkontraksi tajam. Pada 2 April 2025, Presiden AS, Donald Trump mengenakan tarif resiprokal terhadap Indonesia sebesar 32 %, yang implementasinya ditunda 90 hari. Atas pengenaan tarif timbal balik itu, Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menyoroti konsumsi rumah tangga yang menjadi komponen terbesar pertumbuhan ekonomi RI dalam webinar ”Quarter Review 2025: Pukulan Ganda untuk Ekonomi RI” yang digelar di Jakarta, Rabu (30/4).
Dampak tarif resiprokal AS akan semakin menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga Indonesia yang belum pulih sejak pandemi Covid-19. Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal berkata, pertumbuhan konsumsi rumah tangga Indonesia tengah dibayangi PHK massal. Selain itu, mesin utama penggerak konsumsi rumah tangga, yakni masyarakat kelas menengah, jumlahnya semakin turun. ”Pertumbuhan masyarakat kelas atas juga turun tajam. Sepertinya, kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini turut menjalar ke masyarakat kelas atas,” katanya. Jumlah pekerja yang di-PHK pada Januari-Februari 2025 sebanyak 18.610 orang atau meningkat 141,9 % dibanding Januari-Februari 2024 yang sebanyak 7.094 orang. Jika tidak dimitigasi dengan baik, penerapan tarif resiprokal AS juga bakal berdampak langsung ataupun tidak langsung terhadap pengurangan pekerja di sejumlah sektor industri.
”Hal itu terutama terjadi pada industri yang ekspornya bergantung pada pasar AS, seperti tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, peralatan elektronik, dan mebel. Hal serupa bakal terjadi pada sejumlah industri yang selama ini terimbas banjir impor produk asal China,” katanya. Kondisi itu dapat memperburuk daya topang konsumsi rumah tangga yang tengah mengalami penurunan jumlah kelas menengah. Jumlah masyarakat kelas menengah RI telah berkurang dari 60 juta orang pada 2018 menjadi 56 juta orang pada 2021, lalu turun lagi menjadi 51 juta orang pada 2024. Pertumbuhan kelas menengah juga masih negatif, pada 2018-2021 minus 8 %, sedangkan pada 2021-2024 justru minus 9 %. Hal itu menjalar ke pertumbuhan masyarakat kelas atas di Indonesia, yang pada 2018-2021 tumbuh minus 10 %. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









