Memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China mendorong lonjakan ekspor produk China ke ASEAN, termasuk Indonesia, yang mengalami kenaikan impor sebesar 13% pada Mei 2025 dibanding tahun sebelumnya. Dalam lima bulan pertama 2025 saja, impor Indonesia dari China sudah mencapai US$ 33,45 miliar, naik 17% secara tahunan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar terhadap ketahanan industri dalam negeri yang semakin tertekan oleh produk impor murah asal Tiongkok.

Memanasnya konflik antara Iran dan Israel menimbulkan risiko baru bagi stabilitas ekonomi Indonesia, terutama melalui potensi kenaikan harga minyak global dan pelemahan nilai tukar rupiah. Dampak yang paling nyata adalah peningkatan beban subsidi BBM, tekanan inflasi impor, serta potensi pelebaran defisit fiskal, sebagaimana dijelaskan oleh David Sumual, Kepala Ekonom Bank Central Asia. Ia menekankan bahwa Indonesia sebagai negara pengimpor minyak sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak, yang bisa berdampak ke harga pangan dan tekanan fiskal.

Prospek kinerja PT Jasa Marga Tbk (JSMR) pada 2025 dinilai tetap positif meskipun ada sejumlah tantangan jangka pendek, seperti kebijakan pemerintah terkait diskon tarif tol sebesar 20%. Diskon ini berlaku terbatas hanya di 10 ruas tol dan hanya untuk beberapa hari, sehingga dampaknya ke pendapatan perusahaan diperkirakan kecil, yaitu sekitar 2,7% dari kuartal sebelumnya, menurut Sukarno Alatas, Analis Senior Kiwoom Sekuritas Indonesia.

Pertumbuhan kredit untuk sektor UMKM di Indonesia masih belum menunjukkan pemulihan signifikan. Per April 2025, outstanding kredit UMKM hanya tumbuh 2,3% secara tahunan menjadi Rp 1.400 triliun. Meski ada sedikit perbaikan dari bulan sebelumnya (1,7%), angka ini masih tertinggal dibanding pertumbuhan Desember 2024 yang mencapai 3,37%.

Pemerintah China menolak memberikan izin ekspor atas beberapa magnet tanah langka, yang dibutuhkan para pemasok militer Amerika Serikat (AS) untuk jet tempur dan sitem rudal.  Kondisi ini menyisakan isu keamanan nasional yang belum terselasaikan isu keamanan nasional yang belum terselesaikan dalam negosiasi gencatan senjata perdagangam AS-China di London, Inggris. Dalam negosiasi yang berlangsung minggu lalu di London, para juru runding China mengaitkan  pencabutan kontrol ekspor magnet tanah langka- yang digunakan untuk keperluan militer- dengan pembatasan AS terhadap ekspor chip kecerdasan buatan (AI) China. Hal tersebut menandai perubahan baru negosiasi, yang bergeser ke kontrol ekspor, setelah mengawalinya dengan pembahasan perdagangan opioid, tingkat tarif dan surplus perdagangan China. Sebagai informasi, pemerintah  AS masih memberlakaukan pembatasan ekspor terhadap pembelian chip AI canggih buatan China karena khawatir chip tersebut memiliki kemampuan militer. Selain itu, para pejabat AS juga mengisyaratkan perpanjangan tarif yang sudah ada di China selama 90 hari, pasca tenggat waktu 10 Agustus 2025 yang disepakati di Jenewa. (Yetede)

Pemerintah harus melibatkan pihak ketiga, seperti pemda maupun investor asing dalam mewujudkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sepanjang 500 km, yang membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Meski proyek ini sudah masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029, namun keuangan pemerintah saat ini sedang itdak memungkinkan. Menurut Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, dengan masuknya proyek pembangunan pemerintah pembangunan Giant Sea Wall kedalam PSN, maka megaproyek ini bakal menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Namun, hal itu harus dilihat dari kesanggupan APBN dalam mengguyur pendanaan pada proyek jumbo tersebut. "Seperti yang kita ketahui pembiayaan dari APBN itu sangat terbatas pada saat sekarang. Apalagi ada yang dialihkan untuk Danantara dan MBG. Jadi memang dari APBN hampir tidak mungkin, kalau dipaksakan bisa berbahaya juga," (Yetede)

Dalam satu dekade terakhir pemerintah sudah dua kali melakukan program pengampunan pajak (tax amnesty), tetapi kepatuhan wajib pajak (WP) belum menunjukkan perbaikan signifikan. Oleh karena itu, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk mendongkrak kepatuhan  wajib pajak. Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet, mengatakan rencana amnesti pajak yang dijalankan dalam waktu dekat berpotensi menimbulkan risiko moral hazard dari wajib pajak. "Memberikan pengampunan berulang kali, justru memberi sinyal buruk bahwa ketidakpatuhan  bisa dinegosiasikan. Ini merusak keadilan sistem perpajakan dan  melemahkan semangat wajib pajak yang selama ini patuh," kata dia kepada Investor Daily. Program amnesti pajak adalah penghapusanm pajak yang seharusnya dibayar dengan mengunkapkan harta dan membayar uang tebusan Hal ini diatur dalam Undang-Undang  Nomor 11 Tahun 2016. Bila pemerintah akan menjalankan program tersebut, ini akan menjadi tax amnesty jilid III setelah dilakukan pada 2016 dan dijalankan dengan nama program pengungkapan  sukarela tahun 2022. (Yetede)

Pemerintah menghapus kuota impor sapi hidup demi memacu produksi susu dan daging. Indonesia saat ini masih defisit susu hingga 79% dan daging sapi 52% dari total kebutuhan masing-masing komoditas tersebut. Produksi daging dan susu yang melimpah diharapkan bisa memperkuat ketahanan pangan nasional. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah tidak lagi memberlakukan batasan atau kuota impor sapi hidup guna menjamin ketersediaan pasokan susu hingga daging serta memperkuat pertahanan pangan nasional. Pengimpor atau importir dapat melaukan pemasukan sapi hidup tanpa batasan untuk berbagai tujuan, mulai dari pengemukakan, pemotongan, hingga produksi susu untuk mendukung susu untuk mendukung industri peternakan dan kebutuhan konsumsi masyarakat. "Tidak ada lagi batasan kuota impor sapi hidup. Ya, sekarang kita buka lebar. Impor sapi hidup, baik untuk potong, penggemukan, maupun susu, kita bebaskan," jelas Menko Pangan. Menko pangan menjelaskan, kebijakan impor tanpa kuota  itu juga memberikan peluang bagi industri pengolahan susu (IPS) nasional untuk meningkatkan volume produksi dan kualitas pasokan sekaligus memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir. (Yetede)

Pemerintah menargetkan pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara tahun ini, naik hingga 400.000 orang. Peluang tersebut terbuka lebar karena banyak negara di Asia, Eropa, dan Timur Tengah sedang mencari pekerja andal dan terampil. Menteri Perlindungan PMI, Abdul Kadir Karding mengatakan, Indonesia memiliki bonus demografi yang besar dengan 4 juta pertambahan angkatan kerja baru setiap tahun. ”Bonus demografinya cukup bagus, tapi kalau tak dicari solusinya, ini akan menjadi masalah baru bagi pemerintah, bagi kita sebagai bangsa. Solusi untuk mengurangi penganggur, kemiskinan, adalah dengan memperkuat pertumbuhan ekonomi, memperkuat ekonomi keluarga dan ekonomi daerah, yaitu melalui PMI,” ujar Abdul Kadir, dalam acara Pelepasan Pekerja Migran ke Luar Negeri (Program Quick Win: Pekerja Migran Gotong Royong Kadin Indonesia), di Jakarta, Minggu (15/6).

Dalam acara itu, sekitar 5.000 PMI dilepas, ke Jepang, Turki, Serbia, Slowakia, Jerman dan Uni Emirat Arab. Kontrak kerja mereka rata-rata tiga tahun. Jumlah PMI yang dikirim keluar negeri terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data Penempatan dan Perlindungan PMI 2024, tercatat 297.434 layanan penempatan (pekerja). Kontribusi devisa mereka Rp 253,3 triliun. Jumlah penempatan PMI naik 0,11 % dibanding pada 2023 yang mencapai 297.108 pekerja. Sementara pada 2022 tercatat sebanyak 200.717 pekerja. Negara di kawasan Asia masih mendominasi tujuan penempatan PMI periode2022-2024. Pada 2024, penempatan PMI terkonsentrasi di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Jepang dan Singapura. Negara dengan penempatan PMI terbesar, yaitu Hong Kong, sebanyak 99.773. Jika target penempatan 400.000 PMI ke luar negeri tercapai, diperkirakan devisa yang akan diperoleh sebesar Rp 439 triliun per tahun. Kontribusi dari PMI terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,36 %. (Yoga)

Indonesia menjajaki peluang pengembangan energi terbarukan dengan Singa-pura, melalui kerja sama perdagangan listrik lintas batas. Strategi ini tidak semata mencari keuntungan ekonomi, tapi juga meningkatkan pembangunan energi terbarukan yang esensial bagi transisi energi. Pemerintah Indonesia dan Singapura baru saja menandatangani memorandum of understanding/MoU terkait pengembangan energi ramah lingkungan, yang dilakukan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia dan Menteri Energi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Singapura, Tan See Leng di Kantor Kementerian ESDM pada Jumat (13/6). Tiga MoU disepakati, yakni perdagangan listrik energi yang bersih, penangkapan dan penyimpanan karbon atau carbon capture storage (CCS) lintas batas dan pembangunan kawasan industri hijau bersama di Provinsi Kepri.

Nilai investasi awal untuk tiga kerjasama itu diperkirakan di atas 10 miliar USD atau Rp 163 triliun (kurs Rp 16.300). ”Saudara-saudara kita di Singapura akan kita kirim energi terbarukan. Karena esensi kekeluargaan, kita membuka diri untuk menerima program dan kerja sama CCS. Di dunia, saat ini, mustahil suatu produk industri bisa bersaing dengan produk lain jika tidak menggunakan energi terbarukan atau prosesnya tidak mendekati industri hijau yang baik,” tutur Bahlil. Kerja sama ini dilatarbelakangi keinginan Singapura untuk mendapat pasokan listrik bersih dari Indonesia, yang akan mendukung industri hijau di kedua negara dan secara signifikan menurunkan emisi karbon. Keinginan ini sebelumnya ditunjukkan lewat penandatanganan MoU yang dilakukan Menteri ESDM sebelumnya, Arifin Tasrif, dengan Tan See Leng pada 8 September 2023. (Yoga)