Megaproyek Tanggul Laut Pantai Utara Jawa atau Giant Sea Wall membutuhkan estimasi total biaya pembangunan mencapai US$ 80 miliar atau setara Rp1.280 triliun (Rp 16.000 per US$). Ditengah keterbatasan anggaran, pemerintah membuka kesempatan bagi investor dalam dan luar negeri menggarap proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan WIlayah (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengundang pelaku usaha Belanda untuk berkolaborasi  dalam proyek Giant Sea Wall. AHY menyampaikan apresiasi atas  peran Belanda sejak tahap awal proyek. Ia mengundang para pelaku usaha Belanda untuk kembali terlibat secara aktif dan menjalin kolaborasi jangka panjang. "Saya percaya Anda semua memiliki pengalaman dan keahlian untuk membantu kami mencapai tujuan ini. Mari kita eksplorasi kolaborasi baru yang lebih erat dan bermanfaat bagi kedua negara," kata AHY. Menurutnya pemerintah Indonesia terus mempererat kerja sama konkret dengan Belanda dalam pengembangan infrastruktur strategis, khususnya dibidang ketahanan iklim dan pembangunan kawasan perkotaan berkelanjutan. (Yetede)

Dominasi platform over the top (OTT) asing di pasar Indonesia menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Dominasi ini tak hanya menggerus  ceruk pasar industri telekomunikasi, tetapi juga pelaku industri penyiaran. Mencermati kondisi tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pun angkat bicara. Menurut dia, dominasi platform OTT asing di pasar Indonesia tidak boleh menggerus keberlangsungan industri penyiaran nasional. Hal tersebut disampaikan saat audiensi dengan Presiden dan Managing  Director Media Partners Asia Research  Services Pte Ltd (MPA) untuk Asia Pasifik Mila Venugopalan di Jakarta, pekan lalu. "Kami juga ingin Anda memberdayakan industri penyiaran. Prinsip dasarnya bahwa harus ada kondisi yang setara antara industri penyiaran dengan platform OTT," kata Meutya. Menurut Meutya, industri penyiaran di Indonesia masih memainkan peran penting dalam menjangkau masyarakat d seluruh pelosok Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau koneksi internet. (Yetede)

Industri Otomotif Indonesia: Peran Penting dan Dukungan Pemerintah

Industri otomotif Indonesia telah berkembang selama 55 tahun, berawal dari kebijakan tahun 1969 yang mewajibkan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) membangun fasilitas perakitan di dalam negeri. Kini, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-11 produsen otomotif terbesar dunia.

Peta Jalan dan Insentif Pemerintah

Pemerintah berperan aktif dalam pengembangan sektor ini melalui peta jalan yang ditetapkan sejak 2013, berfokus pada kendaraan rendah emisi karbon dalam dua tahap.

Tahap pertama (2013-2017) mendukung pengembangan low-cost green car (LCGC) atau kendaraan hemat bahan bakar terjangkau. Pemberian insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang lebih rendah, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013, terbukti berhasil mendorong pertumbuhan penjualan otomotif melalui segmen LCGC.

Tahap kedua (2017-2035) mengarah pada pengembangan kendaraan berbasis listrik. Pemerintah menargetkan 20% penjualan mobil pada 2025 adalah kendaraan listrik (baterai atau hybrid). Berbagai insentif pajak digulirkan, seperti PPnBM untuk kendaraan listrik dan hybrid (PP Nomor 74 Tahun 2021) serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik ber-TKDN minimal 40% (PMK Nomor 38 Tahun 2023). Relaksasi syarat TKDN melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2023 bahkan memungkinkan kendaraan listrik CBU dan CKD impor mendapat insentif.

Dukungan Fiskal dan Dampaknya

Insentif fiskal tidak hanya mendorong segmen tertentu, tetapi juga menjadi penolong industri saat terpuruk, seperti saat pandemi Covid-19. Kebijakan PPnBM DTP kala itu berhasil mendongkrak penjualan otomotif pada 2021-2022.

Sektor otomotif menerima belanja perpajakan () yang signifikan. Laporan tax expenditureTax Expenditure Report 2022 dari Badan Kebijakan Fiskal menunjukkan nilai belanja perpajakan untuk tiga jenis insentif di PP Nomor 74 Tahun 2021 mencapai Rp2,78 triliun pada 2022. Angka ini diproyeksikan melonjak hingga Rp9,5 triliun pada 2025, atau meningkat 341% dari 2022. Proyeksi ini belum termasuk insentif dari PMK Nomor 38 Tahun 2023, Perpres Nomor 79 Tahun 2023, dan rencana perluasan insentif PPnBM DTP 3% untuk kendaraan hybrid di akhir 2024.

Rasionalitas di Balik Insentif

Ada tiga alasan utama mengapa pemerintah memperluas dukungan insentif fiskal untuk sektor otomotif:

Pertama, tekanan pada produksi dan penjualan. Produksi otomotif 2024 turun signifikan (-14,2% dari 2023, dan -18,6% dari 2022), dengan tren penurunan selama 24 bulan terakhir. Penjualan retail 2024 (889.680 unit) juga menjadi yang terendah ketiga sejak 2012 (di luar masa pandemi), menunjukkan sektor ini sedang dalam tekanan berat dan butuh intervensi.

Kedua, kontribusi vital terhadap perekonomian. Sektor otomotif sangat strategis, melibatkan 550 perusahaan pendukung utama, 1.000 perusahaan pendukung lainnya, 14.000 diler/bengkel resmi, dan sekitar 42.000 diler/bengkel tidak resmi. Keseluruhan rantai ini menyerap setidaknya 1,5 juta tenaga kerja. Penurunan di sektor ini berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang luas, sehingga pemerintah perlu merespons untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Ketiga, konsistensi dengan peta jalan industri. Perluasan insentif fiskal ini selaras dengan peta jalan pengembangan industri otomotif, yang saat ini hingga 2035 fokus pada dukungan kendaraan berbasis listrik, termasuk hybrid. Ini menunjukkan konsistensi kebijakan pemerintah dalam membangun industri yang lebih hijau.

Bukan Sekadar Insentif, Melainkan Sinyal Kepercayaan

Insentif fiskal bukan satu-satunya solusi, namun berfungsi merangsang permintaan produk dan menjadi sinyal dukungan politis kuat dari pemerintah. Di tengah kelesuan, sinyal ini dapat meningkatkan kepercayaan pelaku pasar terhadap masa depan sektor otomotif. Pada akhirnya, pertumbuhan berkelanjutan sektor ini akan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

Pemerintah memantau dampak eskalasi konflik di Timur Tengah antara Iran dan Israel terhadap perekonomian nasional. Ketegangan geopolitik di kawasan produsen minyak itu berpotensi memicu lonjakan harga energi global yang dapat mengganggu stabilitas fiskal. ”Kami terus memantau pergerakan harga minyak, seperti yang disampaikan Pak Menko (Perekonomian Airlangga Hartarto),” ujar Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi di Jakarta, Senin (16/6). Dalam acara Diseminasi Hasil Perundingan IEU-CEPA yang digelar di Jakarta, Jumat pekan lalu, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah mencermati dampak transmisi konflik Iran-Israel terhadap perekonomian domestik. Tapi, ia menilai dampaknya terhadap ekonomi Indonesia dalam jangka pendek belum signifikan.

Tapi, konflik itu bisa memengaruhi sentimen pasar, terutama kekhawatiran ketersediaan pasokan minyak global. Dikutip dari Trading Economics, harga minyak dunia, Senin (16/6) hampir menyentuh harga 75 USD per barel, tertinggi dalam enam bulan terakhir, naik 7 % pada penutupan perdagangan, Jumat (13/6). Asumsi dasar makroekonomi APBN 2025 menetapkan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price) sebesar 82 USD per barel. Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran, Achmad Nur Hidayat mengatakan, jika kon-flik Iran-Israel berlanjut, tidak tertutup kemungkinan, harga minyak dunia melonjak melampaui 100 USD per barel. Kenaikan harga minyak, akan menambah beban subsidi energi dalam APBN, memperlebar defisit anggaran dan defisit transaksi berjalan, serta mendorong inflasi. ”Pemerintah menghadapi pilihan sulit, menaikkan harga BBM atau menanggung ledakan subsidi energi yang menggerogoti anggaran pembangunan,” ujarnya. (Yoga)

Pihak Istana menyebut bahwa Presiden Prabowo akan mengambil keputusan terkait polemik empat pulau antara Aceh dan Sumut, yang diharapkan bersifat final dan bisa diterima semua pihak. Sejumlah anggota DPR mengingatkan pemerintah agar berhati-hati menangani persoalan yang dinilai sensitif tersebut. Polemik empat pulau antara Aceh dan Sumut muncul setelah Kemendagri menerbitkan keputusan No 300.2.2.-2138 pada April 2025, yang menetapkan Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang masuk wilayah Sumut. Keputusan didasarkan pada kajian teknis yang dilakukan sejak 2008. Pemerintah Aceh memprotes keputusan tersebut karena menganggap keempat pulau tersebut masuk dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Warga Aceh ikut bereaksi karena menganggap keputusan tersebut mencederai keistimewaan Aceh dan semangat perdamaian yang dibangun melalui Nota Kesepahaman Helsinki 2005. Narasi kehilangan wilayah juga memicu kekecewaan warga.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di kantornya di Jakarta, Senin (16/6), mengatakan, persoalan tersebut mestinya tak sulit untuk diselesaikan karena perdebatan batas wilayah itu terjadi antara sesama anak bangsa, bukan persoalan kedaulatan yang melibatkan negara lain. ”Presiden akan mengambil keputusan secepatnya dan dengan mempertimbangkan aspirasi ataupun proses historis, proses administrasi, yang sudah dijalankan selama ini,” tutur Hasan. Keputusan Presiden, nantinya harus bisa diterima semua pihak. Sebab, keputusan akan dibakukan melalui peraturan yang mengikat mengenai batas wilayah. Presiden Prabowo saat ini tengah mengadakan rangkaian kunjungan kenegaraan. Pada Minggu (15/6), Presiden bertolak menuju Singapura. Menurut rencana, pada 18-20 Juni 2025, Presiden akan melanjutkan kunjungan kenegaraan dan mengikuti forum ekonomi di Rusia. (Yoga)

Masalah geopolitik membuat Indonesia berdebar memantau harga bahan bakar fosil. Padahal, Indonesia punya sumber daya energi terbarukan yang lengkap. Indonesia dan Singapura meluncurkan kerja sama di bidang energi berkelanjutan. Presiden Prabowo dan PM Singapura, Lawrence Wong menghadiri Renewable Energy Interconnectors Milestone Ceremony di Singapura, Senin (16/6). Pekan lalu, Indonesia dan Singapura menyepakati nota kesepahaman perdagangan energi bersih lintas negara, penangkapan dan penyimpanan karbon lintas batas, serta pembangunan kawasan industri hijau bersama di Provinsi Kepri, senilai 10 miliar USD. Indonesia akan mengirimkan pasokan listrik bersih ke Singapura. Sebaliknya, Singapura akan mengirim tangkapan karbon hasil industri ke Indonesia (Kompas.id, 15/6/2025). Kerja sama energi terbarukan ini memperkuat kerjasama Indonesia-Singapura di bidang ekonomi, juga menarik investasi jangka panjang dan menciptakan lapangan kerja.

Mengutip laman Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Singapura adalah PMA terbesar di Indonesia, yakni 4,6 miliar USD pada triwulan I-2025. Sementara, dalam perdagangan komoditas (kode Harmonized System 2) ekspor Indonesia ke Singapura pada Januari-Maret 2025 senilai 2,958 miliar USD. Impor Indonesia dari Singapura pada periode yang sama 4,588 miliar USD. Komoditas utama yang diperdagangkan antara lain bahanbakar mineral dan mutiara alam atau budidaya. Pengembangan energi terbarukan merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan kedua negara di tengah gencarnya pengembangan ekonomi hijau dunia. Energi terbarukan, dari sumber yang dapat diperbarui, berkaitan erat dengan ekonomi hijau. Kerja sama dengan Singapura membuka jalan pemanfaatan energi terbarukan kian masif di Indonesia. Lantas, membuka peluang kerja sama lebih luas dengan Singapura dan negara-negara di Asia Tenggara demi mendukung terwujudnya ekonomi hijau (Yoga)

Akibat tekanan ekonomi, pekerja formal, khususnya dari sektor manufaktur dan jasa di wilayah perkotaan, beralih menjadi pekerja informal digital. Mereka menggantungkan hidup dari platform digital sebagai pengemudi, kurir, pembuat konten dan pengecer daring. Riset ”Angka Turun, tetapi Tekanan Belum Reda” dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI pada Mei 2025 menunjukkan, lapangan kerja formal tertekan akibat perlambatan ekonomi, restrukturisasi perusahaan, dan otomatisasi. Laporan tersebut diunggah di akun Instagram LPEM UI, Minggu (15/6). Senin (16/6) Muhamad Hanri, peneliti LPEM UI, mengatakan, platform digital seperti Gojek, Grab, Shopee Food dan Tiktok Shopmenjadi pilihan cepat bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan, terutama di perkotaan.

Pekerja yang kehilangan pekerjaan formal cenderung beralih menjadi pengemudi ojek daring, kurir, kreator konten dan pengecer daring. LPEM UI menyebutkan, sejumlah survei mencatat tentang platform digital yang menyerap jutaan tenaga kerja. Sebagian besar berasal dari kelompok usia muda, lulusan SMA/SMK dan eks pekerja formal, tapi, pilihan itu bukan tanpa konsekuensi. Meski jam kerjanya fleksibel, pekerja informal digital atau pekerja ekonomi gig sering kali bekerja lebih lama. Pendapatan dan perlindungan sosial mereka relatif lebih minim dari pekerja formal. Di satu sisi, platform digital memberi ruang fleksibilitas dan penyerapan tenaga kerja ditengah badai PHK. Di sisi lain, status pekerja kerap tidak terlindungi, jam kerja panjang, serta pendapatan fluktuatif, membuat ekonomi gig merupakan solusi temporer yang rapuh.

Tren tersebut mengindikasikan lemahnya dukungan transisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan data BPS, Februari 2025, jumlah angkatan kerja mencapai 153,05 juta orang, meningkat 3,67 juta orang dibanding Februari 2024. Jumlah penduduk bekerja juga naik sebesar3,59 juta menjadi 145,77 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,82 % menjadi 4,76 % pada Februari 2025. Meski begitu, jumlah penganggur secara absolut meningkat tipis dari 7,20 juta orang menjadi 7,28 juta orang. Menurutlaporan riset LPEMUI, situasi ini menunjukkan, penurunan tingkat pengangguran terbuka lebih banyak dipengaruhi pertumbuhan angkatan kerja dan penyerapan kerja secara umum, bukan semata karena turunnya jumlah penganggur. (Yoga)

Sejumlah perusahaan asuransi menjanjikan penurunan biaya premi seiring kewajiban 10 % dari total pengajuan klaim kesehatan yang akan dibebankan pada nasabah. OJK telah merilis Surat Edaran OJK (SEOJK) No 7 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Produk Asuransi Kesehatan. Regulasi yang akan berlaku Januari 2026 ini, akan mengatur skema pembagian risiko (co-payment). Dalam skema pembagian risiko, nasabah dikenai kewajiban 10 % dari total pengajuan klaim asuransi kesehatan. Skema yang dibatasi maksimum Rp 300.000 per pengajuan untuk klaim rawat jalan dan Rp 3 juta perpengajuan untuk klaim rawat inap. Wakil Presdir PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia (ACPI) Nico Prawiro mengatakan, dampak kebijakan tersebut baru tampak pada 2026 setelah mulai diberlakukan.

Para pemegang polis atau nasabah asuransi kesehatan diharapkan dapat lebih proaktif dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan diri saat berobat. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menurunkan tingkat rasio klaim asuransi kesehatan sehingga secara otomatis menurunkan premi asuransi. Dengan demikian, akan ada itikad baik dan tanggung jawab yang dapat memperbaiki rasio klaim kesehatan.”Kami yakin ketentuan ini ke depan  bisa menurunkan biaya asuransi kesehatan atau inflasi medis yang diharapkan nanti premi asuransi juga akan menurun. Dengandemikian, pemegang polis juga akan membayar biaya kesehatan yang lebih rendah,” katanya. Direktur Legal & Compliance Allianz Life Indonesia Hasinah Jusuf mengungkapkan, Allianz Life sedang mengkaji dan menyiapkan penerapan SEOJK tersebut, termasuk skema co-payment, agar penyesuaian berjalan lancar, transparan dan bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. (Yoga)

Pengurus BUMDes Kahuripan terlihat sedang memanen jamur tiram yang dibudidayakan dengan pola tanam baglog di Desa Malang Semirang, Jatibarang, Indramayu, Jawa Barat, Senin (16/6/2025). Budidaya jamur tiram yang dikembangkan dan dikelola oleh BUMDes itu dapat menghasilkan jamur hingga sebanyak1,5 ton dalam kurun waktu satu bulan. Jamur tersebut kemudian dijual dengan harga Rp 13.000-Rp 15.000 per kilogramnya. (Yoga)

APBN 2025 dinilai sanggup menghadapi lonjakan harga minyak mentah dunia, akibat meledaknya konflik Iran-Israel. Saat Israel menyerang Iran, Jumat (13/06/2025), harga minyak naik 7% menjadi US$ 71 per barel. Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ICP dipatok US$ 82 per barel dalam asumsi APBN 2025. Apabila dibandingkan dengan ICP Mei 2025, rata-rata harga minyak mentah Indonesia pada level US$ 65,29 dolar per barel. Meski begitu, ekonom menilai, harga saham bahan bakar (BBM) bersubsidi bakal mendongkrak, jika harga minyak terus berada di level tinggi dalam jangka waktu lama. Oleh sebab itu, pemerintah harus memanfaatkan tren kenaikan harga minyak untuk menggeber pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Pada bagian lain, pengusaha terus mencermati imbas ketegangan Iran dan Israel yang bisa berujung perang di kawasan Timur Tengah. Selain memicu lonjakan harga minyak, konflik geopolitik dapat mempengaruhi kondisi jalur logistik internasional. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengecam keras eskalasi konflik bersenjata yang terus memanas antara Israel dan Iran, sejak Jumat 13 Juni lalu. Prabowo  juga mendorong  agar kedua negara menyudahi konflik atau gencatan senjata sesegara mungkin. (Yetede)