PT Pertamina (Persero) akan fokus meningkatkan produksi gas yang bisa diolah menjadi elpiji untuk mengurangi impor elpiji yang signifikan. Dari total kebutuhan elpiji dalam negeri sebanyak 8 juta ton per tahun, 80 % diimpor sebab produksi dalam negeri tak mencukupi. Pengembangan dimetil eter sebagai pengganti elpiji akan dilanjutkan. ”Masih ada potensi yang bisa dimaksimalkan untuk menaikkan produksi elpiji nasional dari 1,6 juta ton per tahun menjadi 2,6 juta ton per tahun. Kami berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk menaikkan potensi produksi tersebut sehingga porsi impor elpiji bisa berkurang,” ujar Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (13/6).

Selain mengoptimalkan potensi yang ada, pihaknya akan mendorong pengembangan dimetil eter (DME) sebagai pengganti elpiji. Infrastruktur jaringan gas rumah tangga juga perlu dioptimalkan untuk utilisasi gas alam yang berfungsi layaknya elpiji. ”Dari target 200.000 jaringan gas rumah tangga, realisasinya baru 60.000 jaringan. Masih jadi PR kami ke depan. Dengan dukungan pemerintah, kami terus meningkatkan infrastruktur gas ini agar semakin maksimal,” katanya. Pertamina juga akan meningkatkan kemitraan dengan perusahaan minyak dan gas bumi (migas) global dan domestik dalam kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan migas baru. (Yoga)

Perundingan Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa atau IEU CEPA telah memasuki tahap akhir. Lebih dari 90 % substansi perjanjian telah disepakati. Capaian pentingnya adalah masuknya kelapa sawit dalam skema perdagangan. Sebelumnya komoditas ini sempat dikecualikan. Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, rancangan dokumen perjanjian finalI EU-CEPA ditargetkan rampung September 2025. Dokumen itu nantinya ditanda-tangani Presiden Prabowo dan Presiden Komisi Eropa. ”Saat ini perundingan substansi sudah masuk tahap akhir. Hampir seluruh isi perjanjian telah disepakati,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/6). Setelah penandatanganan, IEU CEPA akan memasuki fase ratifikasi oleh Indonesia dan 27 negara anggota Uni Eropa, mencakup penerjemahan dokumen dalam 27 bahasa resmi Uni Eropa dan diperkirakan memakan waktu setahun.

Pengakuan kelapa sawit sebagai komoditas sah dalam perjanjian menjadi capaian penting. Dalam perjanjian IEU-CEPA, produk sawit dibagi dalam dua kategori, yakni pangan dan bahan bakar. ”Selama ini kita mendapat hambatan terbesar terkait dengan fuel (bahan bakar). Namun, Indonesia sudah mengembangkan B 40 dan akan ditingkatkan menjadi B 50, sehingga untuk fuel kita sudah bisa menyerap di dalam negeri,” ujarnya. Airlangga memastikan, Indonesia berhasil mendorong dimasukkannya bab khusus tentang trade and sustainability, termasuk mitigasi dampak regulasi deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang jadi hambatan ekspor sawit nasional. Dengan berlakunya perjanjian ini, pemerintah memproyeksikan kenaikan ekspor hingga 50 % dalam tiga tahun. Produk padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi, yang saat ini dikenai tarif impor 8-12 %, akan mendapat fasilitas bebas bea masuk. Perjanjian ini membuka akseske pasar Uni Eropa yang mencakup sekitar 450 juta konsumen. (Yoga)

Usai meredanya perang dagang antara Amerika Serikat dan China, ketegangan geopolitik global kembali meningkat akibat serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian di pasar global, memicu lonjakan harga minyak dan emas, serta menyebabkan pelemahan pasar saham di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun 0,53%, dan nilai tukar rupiah juga melemah menjadi Rp16.303 per dolar AS.

Matthew Haupt dari Wilson Asset Management menilai bahwa arah pasar sangat ditentukan oleh respons Iran, sedangkan Sukarno Alatas dari Kiwoom Sekuritas menyoroti risiko terganggunya jalur minyak Selat Hormuz yang dapat menekan pasar lebih lanjut. Di tengah gejolak, sektor energi dan logam mulia justru menunjukkan ketahanan, didukung oleh aksi lindung nilai (hedging) investor seperti yang disampaikan oleh Nafan Aji Gusta dari Mirae Asset Sekuritas.

Dampak geopolitik ini juga merembet ke fiskal nasional. Menurut peneliti CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, asumsi makro dalam APBN 2025 mulai kehilangan relevansi, terutama terkait harga minyak dan nilai tukar. Penurunan harga minyak dapat mengurangi pendapatan negara, namun juga menekan subsidi energi, sehingga dampaknya bisa netral atau positif terhadap defisit. Sebaliknya, pelemahan rupiah dapat meningkatkan beban utang dan subsidi, berpotensi menambah defisit lebih dari Rp10 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah terus memantau pergerakan harga minyak dan nilai tukar, serta menyebut transmisi dampak geopolitik terhadap ekonomi domestik masih bersifat terbatas dan lambat. Pemerintah disarankan untuk menjaga fleksibilitas anggaran guna merespons dinamika global yang cepat berubah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan kepada bank-bank swasta untuk berhati-hati dalam menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi sebagai bagian dari Program 3 Juta Rumah yang merupakan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyatakan bahwa meskipun OJK mendukung partisipasi aktif perbankan swasta, penyaluran kredit tetap harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dan profil risiko yang sehat, mengingat dana yang digunakan berasal dari simpanan masyarakat.

Data OJK menunjukkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) untuk KPR subsidi mengalami tren kenaikan pada awal 2025, yakni berada di kisaran 2,78%–2,88%. Untuk menjaga stabilitas perbankan, OJK telah meluncurkan berbagai kebijakan pendukung seperti kelonggaran penilaian kualitas aset, penghapusan larangan kredit pengadaan tanah bagi pengembang, serta pemberlakuan ATMR lebih rendah bagi debitur dan pengembang.

Sejalan dengan meningkatnya kuota rumah subsidi melalui skema FLPP dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit, bank swasta mulai menunjukkan komitmennya. Salah satunya, CEO Lippo Group James Riady menyatakan bahwa Nobu Bank siap menyalurkan hingga 20.000 unit rumah subsidi, setelah diminta langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Selain Nobu Bank, BCA dan Bank Artha Graha juga telah direncanakan sebagai penyalur FLPP, dengan BCA menandatangani kerja sama untuk pembiayaan 1.000 unit rumah subsidi bersama BP Tapera.

Presiden Komisaris BCA, Jahja Setiaatmadja, menegaskan pentingnya dukungan seluruh pihak, termasuk sektor perbankan, dalam merealisasikan program penyediaan hunian layak yang digagas pemerintah. Secara keseluruhan, kolaborasi antara regulator, pemerintah, dan perbankan diharapkan mampu mewujudkan target pembangunan rumah subsidi secara berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas sektor keuangan.

Pemerintah Indonesia merevisi rencana impor sapi perah tahun 2025 dari semula 250.000 ekor menjadi 150.000 ekor. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan bahwa penyesuaian ini tetap dalam kerangka target nasional mendatangkan 1 juta ekor sapi perah hingga 2029, namun realisasinya harus disesuaikan dengan tantangan di lapangan, termasuk kesiapan lahan dan kemitraan petani. Ia menegaskan perlunya dorongan ekstra untuk merealisasikan target tahun ini.

Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, mengungkapkan bahwa 196 pelaku usaha telah menyatakan komitmennya untuk mendukung program percepatan produksi susu dan daging nasional. Hingga akhir Mei 2025, sebanyak 9.736 ekor sapi perah asal Australia telah tiba di Indonesia. Untuk menunjang program ini, dibutuhkan lahan seluas 1,45 juta hektare serta penguatan kemitraan antara investor dan peternak rakyat demi pemerataan manfaat ekonomi.

Pemerintah juga menetapkan program percepatan produksi susu dan daging sebagai bagian dari 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN 2025–2029 yang akan dijalankan di 29 lokasi provinsi. Salah satu perusahaan yang mendukung misi ini adalah PT Frisian Flag Indonesia (FrieslandCampina), yang akan mengembangkan teknologi dan membina 30–40 peternakan percontohan berbasis petani rakyat dengan memperhatikan aspek keberlanjutan.

Secara keseluruhan, strategi ini merupakan langkah penting menuju kemandirian pangan hewani, yang menekankan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memperkuat industri persusuan nasional secara berkelanjutan.

Viralnya klaim bahwa uang koin kelapa sawit Rp 1.000 keluaran tahun 1996 bernilai hingga Rp 75 juta karena mengandung emas dipastikan hoaks. Menurut Aryo, pedagang uang lama di Pasar Baru, Jakarta, nilai pasar koin tersebut hanya sekitar Rp 3.000–Rp 5.000 per keping. Nilai tambah biasanya berasal dari penggunaannya sebagai mahar atau benda koleksi, bukan karena kandungan emas.

Kinerja penjualan eceran Indonesia pada April 2025 mengalami kontraksi sebesar 5,1% secara tahunan, meski Bank Indonesia (BI) memproyeksikan akan tumbuh 2,6% pada Mei 2025, didorong oleh momentum libur panjang dan peningkatan penjualan di sektor makanan, rekreasi, serta perlengkapan rumah tangga.

Ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia menghadapi tantangan serius akibat fraud yang diperkirakan mencapai 5% dari total klaim, atau setara Rp 1,5 triliun dari klaim Rp 28,6 triliun pada tahun 2024. Kepala Eksekutif Pengawas OJK, Ogi Prastomiyono, menyebut bahwa praktik kecurangan ini dilakukan melalui penyalahgunaan tindakan medis atau penggunaan dokumen palsu.

Kinerja hedge fund sepanjang tahun 2025 menunjukkan kontras tajam antara strategi berbasis algoritma dan strategi makro berbasis penilaian manusia. Hedge fund algoritmik dan trend-following mengalami tekanan signifikan akibat gejolak pasar yang tidak menentu, terutama disebabkan kebijakan ekonomi agresif Presiden AS Donald Trump, termasuk kebijakan tarif yang mendadak.

Implementasi skema pembagian risiko (co-payment) untuk produk asuransi kesehatan komersial mulai awal tahun depan dimaksudkan sebagai salah satu upaya otoritas dalam menekan inflasi medis di Indonesia yang dinilai bisa menjadi ancaman bagi keberlangsungan industri. Pasalnya, tingkat inflasi medis di Indonesia saat ini tercatat hampir dua kali lebih besar dibandingkan dengan inflasi medis global. Inflasi medis di Indonesia pada 2024 tercatat 10,1%, jauh di atas inflasi medis global yang hanya 6,5%. Bahkan, inflasi medis di Indonesia tahun ini diprediksi melonjak menjadi 13,6%, sedangkan global hanya naik menjadi 7,2%. Inflasi medis Indonesia 2024 memang lebih rendah dari Malaysia dan Filipina yang masing-masing sebesar 11,9% dan 10,8%, tapi di atas Singapura (9,5%), Thailand  (7,1%), dan Vietnam (2,4%). Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyatakan, akibat tren peningkatan inflasi medis, biaya/premi kesehatan pun ikut terdorong naik. Untuk itu, dibutuhkan langkah strategis bagi penguatan ekosistem asuransi kesehatan di Indonesia agar gap perlindungan terhadap risiko kesehatan tidak kian menganga. (Yetede)