Ekspor mobil dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) dan terurai (completely knocked down/CKD) melonjak 208,22% menjadi 663.868 unit per Agustus 2019, dibandingkan periode lalu yang hanya sebesar 215.386. Kenaikan tajam terutama terjadi pada ekspor mobil. Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartanto menuturkan, industri otomotif di Tanah Air semakin kompetitif di kancah global, ditandai dengan keberhasilan sejumlah produsen menembus pasar ekspor. Pemerintah salah satunya mengapresiasi PT SGMW Motor Indonesia yang telah mampu mengapalkan mobil ke mancanegara. "Kami sangat memberikan apresiasi, karena dalam waktu 20 bulan, investasi yang dilakukan oleh SMGW sudah sanggup memasok mobil ke pasar ASEAN," kata Menperin.

Lembaga pemeringkat utang internasional Moddy's Investor Service menyebut perusahan-perusahaan di Indonesia rentan terpapar risiko gagal bayar utang dikarenakan kondisi makro ekonomi yang melemah. Hal ini tercermin dari pendapatan perusahaan Indonesia yang kian menurun bisa mengurangi kemampuan korporasi Indonesia dalam mencicil kembali utang-utangnya. Dalam laporan bertajuk Risk from Leveraged Corporates Grow as Macroeconomics Condition Worsen tersebut, Moody's menyatakan bahwa ukuran stress test yang menunjukkan bank-bank di India dan Indoensia paling rentan dari 13 negara di Asia Pasifik yang memiliki risiko gagal bayar tertinggi. Kemudian dalam laporannya juga tercantum risiko kredit dari negara Asia Pasifik, yakni Australia, China, Hong Kong, Jepang, Korea, Malaysia, Selandia Baru, Australia, Singapura, Taiwan dan Thailand, termasuk dua negara lainnya, yaitu India dan Indonesia. "Perusahaan yang tinggi di seluruh Asia Pasifik menimbulkan risiko yang meningkat bagi bank-bank di kawasan ini, karena pertumbuhan eknomi yang lebih lambat dan meningkatnya perdagangan dan ketegangan geopolitik. Hal ini memicu pelemahan kemampuan pembayaran utang," jelas Moody's dalam laporannya, Senin (30/9).

Investasi bank besar ke industri perusahaan finansial berbasis teknologi (tekfin) semakin tebal. Adapun, penyaluran dana, khususnya perusahaan peer to peer lending terus meningkat, dan mendekati target pada tahun ini. Setidaknya sepanjang tahun ini hingga 3 tahun ke depan, lebih dari Rp1 triliun dana segar dari bank umum kelompok usaha (BUKU) IV beredar di ekosistem tekfin. Bank bermodal inti lebih dari Rp30 triliun tersebut masuk ke bisnis tekfin melalui entitas anak, yakni perusahaan modal ventura (PMV). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. saat ini telah berinvestasi di 12 perusahaan tekfin rintisan melalui PT Mandiri Capital Indonesia. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. saat ini masih berupaya membentuk PMV. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pada tahun lalu resmi menggenggam 97,61% saham BRI Ventura Investama yang sebelumnya dimiliki oleh PT Bahana Artha Ventura. PT Bank CIMB Niaga Tbk. memilih menggandeng perusahaan modal ventura asal Singapura, Genesis Alternatives Ventures. Tidak hanya bank, PT Pegadaian (Persero) juga tertarik untuk bisnis di tekfin. Perseroan menyiapkan dana Rp500 miliar untuk masuk ke bisnis tekfin.

Partisipasi layanan pembayaran LinkAja dalam gelaran festival kuliner dinilai mendorong kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi nontunai. Pengunjung gelaran tersebut dapat dimanjakan dengan adanya layanan LinkAja melalui transaksi nontunai yang lebih cepat.Partisipasi dalam berbagai gelaran festival kuliner merupakan upaya LinkAja dalam memperkaya use case di seluruh sendi kehidupan. Hal tersebut dinilai dapat membuat layanan pembayaran pelat merah itu makin banyak digunakan masyarakat. Kemudahan transaksi dengan berbagai promo menarik, dapat menjadi insentif adopsi bagi masyarakat untuk meningkatkan kebiasaan bertransaksi nontunai.

Insentif pajak untuk produser film yang memilih Indonesia sebagai lokasi pengambilan gambar kurang efektif tanpa pemangkasan proses perizinan. Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi) menyambut baik rencana Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) memberikan insentif fiskal berupa pengembalian potongan pajak atau tax refund untuk menarik sineas dari luar negeri melakukan syuting film di Indonesia. Pemerintah menyiapkan skema tax refund lantaran insentif fiskal berupa pemotongan pajak dengan persentase tertentu tak mampu menarik minat sineas untuk melakukan syuting film di Indonesia. Selain itu, adanya pemotongan pajak juga dinilai akan ikut mengurangi target penerimaan pajak tahunan nasional yang dihimpun oleh Kementerian Keuangan. Sebenarnya faktor utama yang selama ini membuat sineas dari luar negeri enggan melirik Indonesia sebagai lokasi syuting film adalah masalah perizinan. Perizinan untuk melakukan syuting film di Indonesia tidak bisa dibilang mudah lantaran prosesnya panjang dan berbelit. Ada harapan agar pemerintah bisa memberikan kemudahan perizinan bagi sineas yang ingin melakukan syuting film di Indonesia.

Perekonomian global, dalam beberapa pekan terakhir, diprediksi dan diproyeksi terus melambat. OECD dalam proyeksi terbarunya memangkas perkiraan pertumbuhan ekonomi global sampai ke titik terendah dalam sepuluh tahun terakhir, dan menyatakan bahwa angka pertumbuhan kurang dari atau sama dengan tiga persen sebagai resesi. Sedikit berbeda IMF menilai perlambatan yang terjadi belum mengarah pada resesi. Perang dagang AS dan Cina jelas menjadi faktor utama pemicu ketidakpastian global, sehingga kegiatan ekonomi diwarnai oleh aksi tunggu akhir dari perang tersebut. Ada tiga kanal yang disarankan kepada pengaku kebijakan untuk menghadapi tantangan tersebut sebagaimana yang diungkap oleh Maria Fenech, analis kredit Calamatta Cushieri, perusahaan keuangan Malta. Kanal tersebut adalah mengakhiri perang dagang, melanjutkan kebijakan moneter yang efektif, dan diikuti dengan kebijakan fiskal sebagai penopang. Akan tetapi ketiga kanal tersebut tetap dibayangi dengan skeptisme.

Aksi jual saham secara masif yang dilakukan investor asing sehingga memicu terjadinya net selling besar-besaran sepanjang Agustus-September bukan berarti terjadi pelarian modal ke luar negeri (capital outflow). Investor asing hanya beralih (switching) dari saham ke Surat Berharga Negara (SBN) yang lebih aman dan memberikan imbal hasil tinggi. Hal ini tercermin pada kenaikansignifikan kepemilikan asing di SBN. Selama September (month to date), terjadi penambahan kepemilikan asing di SBN atau pembelian bersih (net buying) sebesar Rp 18,72 triliun, dari posisi Rp 1.009,6 triliun per akhir Agustus menjadi Rp 1.028,32 triliun pada 26 September. Kenaikan kepemilikan investor asing di SBN tersebut paralel dengan nilai jual bersih (net selling) asing di pasar saham yang mencapai Rp 9,29 triliun selama Agustus dan Rp 7,25 triliun selama September, sehingga total penjualan bersih asing di pasar saham selama dua bulan tersebut mencapai Rp 16,54 triliun. Sementara itu, net buying asing di SBN sepanjang tahun berjalan tercatat sebesar Rp 113,39 triliun.

Posisi daya saing Indonesia di sektor digital melonjak signifikan selama tahun ini seiring dengan perkembangan pesat yang dicatatkan ekosistem bisnis rintisan di Tanah Air. Indonesia menjadi negara dengan peningkatan peringkat daya saing paling tinggi kedua setelah China pada 2019. Peringkat Indonesia di International Institute of Management Development (IMD) World Digital Competitiveness Ranking—yang mengukur kapasitas dan kesiapan 63 negara dalam mengadopsi dan mengeksplorasi teknologi digital untuk mendorong transformasi bisnis, pemerintahan, dan masyarakat—naik dari posisi 62 pada 2018 ke posisi 56 pada 2019. Pendorong utama kenaikan posisi Indonesia adalah penguatan faktor pendukung perkembangan teknologi, terutama dalam hal ketersediaan modal. Indonesia menempati peringkat ke-6 secara global di kategori ketersediaan modal untuk mendukung pengembangan teknologi layanan perbankan dan finansial.

Ketersediaan modal bagi perusahaan yang mengembangkan bisnis di bidang teknologi, lanjutnya, saat ini sangat berlimpah. Dukungan investor kelas kakap kini tidak hanya tersedia untuk beberapa perusahaan yang sudah mencapai valuasi unicorn, tetap juga bagi perusahaan rintisan yang baru memulai bisnis. Selain itu, lompatan digital di Indonesia saat ini baru didorong oleh keberhasilan perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Gojek, Bukalapak, dan Tokopedia dalam mendorong digitalisasi bisnis UMKM.

Sriwijaya Air membatalkan beberapa rute penerbangan. Bahkan manajemen Sriwijaya Air disebut-sebut akan menghentikan layanan reservasi tiket mulai 27 September 2019. Sebab, PT GMF Aero Asia Tbk (GMFI) menghentikan dukungan maintenance kepada Sriwijaya. Kondisi ini merupakan buntut pecah kongsi antara Garuda Indonesia Group dan Sriwijaya Air Group. Perpecahan bermula ketika Dewan Komisaris Sriwijaya Air mengganti sepihak jajaran direksi tanpa melibatkan Garuda Indonesia Group. Sebagai balasannya, Garuda Indonesia juga mencopot logonya di pesawat Sriwijaya Air.

Keputusan bisnis dan pemerintah akan semakin bergantung pada dua input yaitu data dan kecerdasan. Keberadaan teknologi digital memudahkan penggunaan dua hal tersebut dalam mengambil keputusan. 

Menurut Executive Chairman and CEO of Alibaba Group Daniel Zhang, secara garis besar ada pola permintaan dan penawaran baru sebagai proses digitalisasi. Oleh karena itu Alibaba membangun platform Alibaba Business Operating system yang memperlihatkan platform bukan semata mata infrastruktur teknologi informasi. Penggunaan komputasi awan itu juga mengintegrasikan pengguna personal, bisnis dan pemerintahan. 

CTO Alibaba Group Jeff Zhang mengatakan ketergantungan pada data tak bisa lagi dihentikan ketika menggunakan teknologi digital. Perkembangan dan industri digital kian besar. Sekitar 50% dari perkonomian China digerakan ekonomi digital dalam 5 tahun terakhir.