Dengan berlakunya Peraturan Presiden No.5/2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, sektor otomotif Indonesia memiliki payung hukum dalam memproduksi kendaraan bermotor listrik (KBL). Insentif pun ditunggu untuk mendukung ekosistem dan kolaborasi di sektor ini. Pemerintah diharapkan menyiapkan sejumlah insentif serta kemudahan bagi produsen serta sektor pendukung kendaraan listrik. Kemudahan tersebut antara lain dapat berupa fasilitas penghapusan pajak (tax holiday) bagi integrasi kendaraan listrik dengan baterai, bea masuk yang ditanggung pemerintah untuk impor kendaraan listrik yang mendapatkan fasilitas dan bahan baku, kemudahan impor, dan pengurangan pajak (tax allowance) bagi industri suku cadang. Seyogianya ada ruang untuk saling mengisi antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah menyiapkan regulasi, infrastruktur pendukung dan insentif lalu swasta menyalurkan modalnya dan masyarakat menjadi konsumen yang cerdas. Salah satu tantangan industri mobil listrik adalah meyakinkan masyarakat bahwa fasilitas infrastruktur pendukungnya cukup memadai. Selain itu, teknologi yang digunakan harus aman dan relatif murah. Selain itu, meskipun PP kendaraan listrik sudah keluar. Namun, Peraturan Menteri Keuangan tentang insentif fiskal bea masuk masih belum ada. Hal ini, menjadi hambatan mana kala belum ada kejelasan berapa bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM) kendaraan listrik. Padahal insentif itu yang ditungggu-tunggu.

Wacana Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang akan mencabut pelarangan penggunaan cantrang dan transshipment disambut gembira kalangan nelayan dan pengusaha perikanan. Pelonggaran transhipment diyakini bermanfaat bagi banyak pihak terkait dengan efisiensi operasional para pihak terkait. Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Syahril Sabirin, mengatakan sudah melakukan diskusi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan perihal dua wacana tersebut. Menurut dia, penggunaan alat tangkap cantrang memicu gap pendapatan antara nelayan kecil dan nelayan berkapasitas lebih besar. Selain itu, kata dia, cantrang sangat tak bersahabat bagi lingkungan laut seperti terumbu karang.

Adapun ihwal wacana pengkajian ulang pelarangan transshipment sebenarnya bagus sebagai temapt mengepul hasil tangkapan. Sebab, dalam unit kapan transshipment biasanya dilengkapi unit pendingin yang bisa menjaga kualitas hasil tangkapan laut. Ketua Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia, Ady Surya, sangat mendukung jika pelarangan transshipment dikaji ulang. Bagi pelaku industri, transshipment bisa menghemat penggunaan 75 persen bahan bakar operasional nelayan. Hal itu sangat efisien karena nelayan tidak perlu lagi bolak-balik ke dermaga. Adapun Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Yugi Prayanto, mengatakan sampai saat ini alat tangkap cantrang masih menjadi perdebatan atau bahan diskusi yang tak kunjung selesai, baik di pemerintah, pengusaha, atau pun masyarakat terkait dengan isu lingkungan.

Kalangan bankir memperkirakan target pertumbuhan kredit tahun ini sebesar 10-12 persen bakal tak tercapai. Pasalnya, hingga triwulan III tahun ini, laju pertumbuhan kredit masih melambat, terutama pada segmen kredit modal kerja dan kredit konsumsi. Presdir BCA, Jahja Setiaatmadja, mengatakan perbankan sebenarnya jor-joran menggenjot kinerja kredit, termasuk secara perlahan menurunkan bunga kredit seiring dengan langkah Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan sebesar 100 basis point dalam empat bulan terkahir.

Adapun BCA pada triwulan III 2019 masih mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 10,9 persen. Angka ini di atas rata-rata industri yang hingga September lalu hanya tumbuh 7,89 persen. Menurut Jahja, pelemahan kredit terutama terjadi pada segmen konsumsi. Pihak dari Citibank juga mengungkapkan bahwa target pertumbuhan kredit yang sebelumnya dipatok mencapai 8 persen pada 2019 pun diperkirakan sulit tercapai. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga memilih untuk merevisi target pertumbuhan kreditnya tahun ini dari sebelumnya 10-12 persen menjadi 8-9 persen. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso, tetap optimis target pertumbuhan kredit tahun ini bakal tercapai. Sebab, tingkat suku bunga kredit terus menunjukkan kecenderungan untuk turun.

Kementerian Perhubungan mengusut penyebab lonjakan tarif barang yang diangkut kapal tol laut, seperti yang dikeluhkan sejumlah kepala daerah. Kepala Seksi Pelayaran Rakyat Sub-Direktorat Lalu Lintas Angkatan Laut Dalam Negeri Kementerian Perhubungan, Hasan Sadili, mengungkapkan adanya dugaan monopoli angkutan barang yang berawal dari pengoperasian trayek tol laut di Kepulauan Maluku. Dia menduga operator kapal menerapkan sistem penjatahan angkutan barang kepada pihak tertentu, yang berujung monopoli.

Berdasarkan prosedur yang berlaku, kata Hasan, pengirim barang menitipkan barangnya kepada jasa ekspedisi atau shipper. Shipper mengirim barang itu kepada peniaga yang diistilahkan sebagai consignee. Hasan akan mengumpulkan seluruh operator, shipper, dan consignee dari beberapa trayek tol laut pada Sabtu mendatang di Surabaya. Aturan kuota dan jenis barang diatur lewat Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 002/72/14/DJPL-18. Volume barang di setiap trayek sudah dihitung berdasarkan kuota penduduk, ketersediaan barang, dan realisasi daya angkut trayek di tahun sebelumnya. Saat ini pengguna tol laut tak lagi menikmati tarif normal seperti tahun sebelumnya. Padahal subsidi tol laut tahun depan akan menembus Rp 400 miliar.

Satgas Waspada Investasi telah menutup 1.773 entitas peer-to-peer (P2P) lending ilegal, 68 gadai swasta ilegal, dan 263 kegiatan usaha tanpa izin hingga Oktober 2019. Fintech ilegal yang terjaring terdiri dari platform yang melakukan kegiatan bisnis P2P lending, tetapi tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fintech ilegal tersebut tidak hanya terdaftar, tetapi juga menjalankan praktik bisnis yang tidak sesuai dengan kode etik, yakni menerapkan bunga tinggi dan biaya denda yang tinggi sehingga cenderung merugikan masyarakat.

Coordinating Maritime Affairs and Investment Minister Luhut Panjaitan has backed Investment Coordinating Board's (BKPM) decision to temporarily stop nickel ore exports. He arguing the temporary export ban, which will last between one an two weeks, was necessary to give customs and excise officers, the Corruption Eradication Commission (KPK), the Maritime Security Agency (Bakamla) and the Navy time to investigate alleged violations. Luhut emphasized that the temporary ban was aimed only at disciplining the country's mineral ore exporters and was not intended to replace the initial plan to later on implement a permanent ban. This policy affecting the global market for the metal. The nickel price rose 1,2 percent to US$160.980 a ton on the London Metal Exchange on Monday.

Pelanggaran impor tekstil dan produk tekstil di pusat logistik pusat berikat (PLB) marak terjadi dalam dua tahun terakhir. Akibatnya, potensi pendapatan negara yang hilang dari pajak impor di PLB mencapai Rp 450 miliar pada 2018 dan diprediksi terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Berdasarkan kajian Institute for Development of Economics and Finance (Indef), terjadi pembiaran terhadap praktik kecurangan penurunan harga (undervalue) dan volume di kawasan PLB. Pada tahun 208 dan sepanjang tahun 2019, penurunan harga impor TPTP mencapai 73% dan importir di PLB hanya membayar pajak tidak sampai 30% dari seharusnya. Indef mencatat terjadi undervalue impor untuk produk dengan nomor HS 6006 asal Tiongkok sebesar 71,07% selama 2014-2018. Praktik ini meningkat pasca-diterbitkannya Permendag Nomor 64 Tahun 2017 yang membuka keran impor produk TPT dan kemudahan kegiatan impor melalui PLB.

Riset Google menyebut hanya 104 juta orang dari 400 juta orang dewasa di Asia Tenggara yang sudah sepenuhnya menikmati layanan finansial. Sekitar 98 juta orang tergolong underbanked atau sudah mempunyai rekening bank tetapi tidak cukup akses ke kredit, investasi dan asuransi. Sementara sejumlah 198 juta orang tergolong unbanked atau tidak mempunyai rekening bank. Jutaan usaha skala kecil dan menengah menjadi bagian dari kelompok tersebut. Padahal akses ke layanan keuangan menjadi kunci menggerakan ekonomi internet.

Pada 19 Juni 2019, Presiden Joko Widodo melontarkan keresahanya tentang kinerja perdagangan dan investasi. Kinerja investasi dan perdagangan internasional mengecewakan. Padahal 2 aktivitas ekonomi itu merupakan sektor kunci untuk menekan defisit neraca perdagangan dan transakasi berjalan. Menurut pihaknya kebijakan investasi dan urusan perizinan tidak ada tendangan apa-apa.

Di sektor investasi presiden gusar karena Indonesia tidak terpilih sebagai lokasi ekspansi perusahanaa-perusahaan China yang terkena dampak perang dagang AS-China. Dari 33 perusahaan China yang hendak berekspansi ke Asia Tenggara, sebanyak 23 perusahaan memilih Vietnam sedangkan 10 perusahaan lainnya memilih Thailand, Malaysia dan Kamboja. Hal ini menunjukan masih ada persoalan dalam iklim investasi di Indonesia.

Bank Dunia dalam tinjauan harga komoditas pada 29 Oktober 2019 menyebutkan harga komoditas dunia direvisi turun. Beberapa komoditas itu adalah minyak mentah, batu bara, CPO, karet dan logam. Hal itu menjadi tantangan perbaikan kinerja perdagangan Indonesia mendatang.

Pada 19 Juni 2019, Preseiden Jokowi melontarkan keresahanya tentang kinerja perdagangan dan investasi. Kinerja perdagangan dan investasi mengecewakan. Padahal, dua aktivitas ekonomi itu merupakan sektor kunci untuk menekan defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan.

Menurut Jokowi, sampai saat ini kebijakan investasi, urusan perizinan tidak ada tendangan apa-apa. Di sektor onvestasi, presiden gusar karena Indonesia tidak terpilih sebagai lokasi ekspansi perusahaan-perusahaan China yang terkena dampak perang dagang Amerika Serikat-China. Indonesia kalah bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara dalam hal menarik investasi.