Ekosistem pariwisata mesti terbangun agar manfaatnya dirasakan masyarakat. Sektor ini berpotensi menjadi penghasil devisa terbesar. Pada 2020, pengembangan destinasi wisata superprioritas diutamakan. Kesiapanya bukan hanya berupa infrastruktur, melainkan juga ekosistem.

Pembangunan infrastruktur untuk memadukan konektivitas di lima destinasi wisata superprioritas diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisman. Kelima destinasi tersebut antara lain Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado-Bitung-Likupang. Menurut Perhubungan Budi Karya sumadi mengatakan saat ini Indonesia melakukan intensifikasi pada potensi alam, dalam waktu lima tahun lagi pariwisata akan menjadi unggulan negara.Pada 2020, Kementerian Perhubungan menganggarkan Rp 2,9 triliun untuk membangun infrastruktur terkait konektivitas kelima destinasi. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akan merevisi sejumlah aturan yang memberatkan pelaku usaha perikanan. Salah satu aturan yang akan dikaji ulang adalah larangan penangkapan benih lobster. Edhy mengaku menerima masukan dari pelaku usaha, diantaranya harapan menghapus larangan ekspor baby lobster atau lobster ukuran kecil. Namun, Edhy menjelaskan peraturan Menteri yang dibuat di era sebelumnya bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya. Disisi lain, penangkapan lobster ukuran kecil untuk diekspor hanya memberi keuntungan kecil. Untuk itu, penangkapan lobster dari alam akan dikaji untuk kepentingan budidaya. Benih lobster yang ditangkap di alam hanya boleh dibudidayakan di wilayah asal tangkapan. 

Edhy juga menambahkan ada berbagai masukan lain yang sudah diidentifikasi dari pelaku usaha, antara lain terkait larangan penggunaan alat tangkap cantrang, pembatasan ukuran kapal dan kesulitan izin kapal.

Pemerintah RI dan Amerika Serikat terus berupaya meningkatkan hubungan bilateral khususnya dalam bidang ekonomi dan investasi. Nilai perdagangan yang saat ini masih sekitar 30 miliar dollar AS, ditargetkan naik 2x lipat menjadi 60 miliar dollar AS pada tahun 2025. 

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai perdagangan RI-AS adalah menyelesaikan negosiasi fasilitas pembebasan tarif (generalized system of preference/GSP) untuk Indonesia. Setelah cukup lama dibahas bersama, negosiasi GSP ditargetkan tuntas pada awal Desember 2019.

Produsen nikel meminta pemerintah segera menerbitkan surat izin berlayar bagi kapal ekspor komoditas itu yang sudah dievaluasi. Pasalnya, sejak izin ekspor nikel diberhentikan sementara, produsen telah merugi hingga ratusan miliar rupiah. Pemerintah melakukan penghentian sementara ekspor bijih nikel karena diduga ada pelanggaran jumlah kuota bijih nikel yang melebihi ketentuan dan kadar nikel yang juga lebih dari 1,7%. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini juga tak lagi mengeluarkan semua surat persetujuan ekspor (SPE) dan termasuk rekomendasi ekspor bijih nikel. Pemerintah pun telah membentuk tim untuk melakukan audit atau pemeriksaan di lapangan.

Para penambang nikel mengalami kerugian sekitar Rp300 juta per hari per kapal akibat adanya penghentian sementara ekspor bijih nikel sejak 29 Oktober lalu. Kerugian tersebut dihitung dari biaya delay yang harus dibayar pengusaha ketika tengah mengirimkan bijih nikel dengan menggunakan kapal-kapal laut, tetapi justru tertahan di pelabuhan. Terkait dengan penghentian sementara untuk keperluan evaluasi, pemeriksaan dilakukan kepada 30 perusahaan smelter yang tengah dalam proses pembangunan. Selain audit smelter, juga dilajukan pemeriksaan nikel ore yang telah berada di atas kapal untuk dilihat yang di atas kapal apakah kadarnya lebih dari 1,7%

Permasalahan tol laut saat ini terjadi lantaran adanya aktivitas pengguna yang bersifat ritel. Artinya, volume pengiriman barangnya banyak, tetapi dengan volume kecil yang dikumpulkan dalam satu kontainer alias konsolidasi sebelum dikirim. Tim kecil telah ditugaskan untuk merumuskan hal-hal teknis terkait dengan kolaborasi bersama GoJek, aplikasi milik PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Aplikasi yang akan terbentuk nanti bisa membuat sistem pengiriman barang hingga kontainer berukuran jumbo sekalipun tidak menjadi ribet alias segampang memesan makanan melalui aplikasi GoFood di ponsel pintar. Dengan begitu, aktivitas tol laut dapat lebih sehat karena transparansi dapat tercipta. Saat ini, karena kemampuan finansial, pelaku monopoli dapat menutup informasi barang dagangan dan menutup siapa saja pembelinya. Namun, melalui keterlibatan startup, hal itu dapat menjadi satu layar terbuka yang dapat dilihat oleh semua pihak. Ini seperti aktivitas ride hailing yang bisa langsung dicari oleh masyarakat. Kajian untuk keterlibatan aplikasi daring ini diperkirakan dapat selesai dalam 5 bulan ke depan sehingga pada 2020 ditargetkan sudah dapat berjalan dan menjadi pionir model bisnis yang baru.

Namun, tentu saja tidak semua pihak menyambut positif rencana itu. Direktur National Maritime Institute (Namarin)  tidak sepenuhnya setuju atas langkah gegabah Kemenhub menggandeng perusahaan aplikasi. Pemerintah perlu melihat ke dalam permasalahan operator tol laut terlebih dahulu ketimbang menambah rumit operasional program itu. Adanya kekhawatiran kerja sama antara swasta dan pemerintah menjadi buah simalakama bagi operasional tol laut secara teknis.

 Pelaku industri nasional berharap penyederhanaan regulasi melalui undang-undang besar atau omnibus law dapat terealisasi dalam waktu dekat. Kebijakan itu diharapkan dapat memuluskan aliran investasi ke sektor manufaktur yang selama ini tersendat akibat tidak sinkronnya regulasi dan belum adanya kepastian hukum bagi investor. Penurunan realisasi investasi itu pun menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kinerja manufaktur nasional, sektor yang berkontribusi signifikan bagi ekonomi Indonesia. Sejak tahun lalu beberapa pelaku industri sudah merealisasikan penanaman modal. Namun, investasi itu masih terkendala oleh sejumlah hambatan akibat kuranngya kepastian hukum. Kendati integrasi layanan perizinan melalui online single submission atau OSS sudah berjalan, para investor tak kunjung bisa memulai pengembangan usahanya di daerah. Implementasi OSS saat ini kurang efektif lantaran pelaku usaha masih dihadapkan pada ketidakpastian dalam berbagai proses perizinan turunan di daerah. Banyaknya regulasi yang tidak sinkron dan terkait proses perizinan usaha itu dinilai perlu disederhanakan dengan omnibus law.

Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan tahunan indeks konsumsi rumah tangga masyarakat sepanjang kuartal III 2019 stagnan. Berbagai aktivitas niaga penting dalam pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi. Indeks penjualan eceran riil tumbuh 1,8 persen dari 4,56 persen. Loyonya belanja masyarakat di sektor retail makin terlihat dengan realisasi pertumbuhan belanja kartu kredit yang cuma 1,84 persen pada kuartal III tahun ini. Padahal belanja kartu kredit pada kuartal yang sama tahun lalu tumbuh 4,5 persen. Melansir data BPS belanja masyarakat di sektor makanan, pakaian, transportasi, komunikasi, restoran, hingga hotel mengalami penurunan.

Selain itu acuan tingginya belanja masyarakat yang biasa tercermin dari penjualan mobil juga menurun pada tahun ini. Penjualan mobil wholesale hingga ke tingkat dealer turun dari 302.774 unit menjadi 272.522 unit. Sebelumnya, Bank Indonesia memprediksi penjualan retail tahunan bakal terus melemah pada tahun ini. Dalam prediksi tersebut, penjualan retail di kuartal III bakal jeblok hingga 1,8 persen. Adapun pertumbuhan retail kuartal I tumbuh 8,8 persen, disusul pertumbuhan kuartal II dengan realisasi 4,2 persen. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan P. Roeslani, mengatakan sudah memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan hingga menyentuh angka 5,02persen. Hingga akhir tahun, ia melanjutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami penurunan sampai di angka 5 persen. Salah satunya disebabkan oleh faktor seperti perekonomian global yang mengalami ketidakpastian.

Pemerintah akan mengoptimalkan belanja negara sebagai mesin penopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2019. Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan optimalisasi belanja negara dilakukan karena APBN merupakan instrumen untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Selama kuartal III 2019, konsumsi belanja pemerintah tercatat hanya tumbuh 0,98 persen, menurun dari periode sama tahun lalu yang mencapai 6,27 persen. Sedangkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga cenderung stagnan dan investasi melambat tak sesuai dengan harapan. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2019 melambat menjadi 5,02 persen dibanding pada kuartal II 2019 yang sebesar 5,05 persen.

Sebagai konsekuensi dari belanja yang lebih ekspansif pada kuartal IV ini, pemerintah mengantisipasi dampaknya terhadap pelebaran defisit APBN 2019. Pelebaran defisit itu diperkirakan berada dikisaran 2,0-2,2 persen dari sebelumnya ditargetkan 1,8 persen. Namun menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Shinta Kamdani, menuturkan, ke depan, pertumbuhan ekonomi tak seharusnya bergantung pada konsumsi ataupun belanja pemerintah. Harusnya sudah berfokus pada investasi, khususnya infrastruktur yang efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi akan maksimal dalam jangka panjang.

Impor sampah kertas dan plastik ke Indonesia masih berlangsung hingga kini. Volume impor sampah terus meningkatdan pengembalian ke negara asal tak berjalan mulus. Manager of Research and Program Development Ecoton, Daru Setyo Rini, mencatat impor sampah plastik scrap mencapai 320 ribu ton pada 2018. Angkanya melonjak 150 persen dari tahun sebelumnya yang hanya 121 ribu ton. Adapun impor sampah kertas melonjak dari 546 ribu ton pada 2017 menjadi 739 ribu ton tahun lalu.

Daru memperkirakan lonjakan volume impor plastik dan kertas itu juga berlanjut tahun ini. Harga jual kertas campuran di Amerika menurun drastis sejak tiga tahun yang lalu. Pada semester pertama 2017, harganya mencapai US$ 83 per ton. Namun pada periode sama tahun ini harganya hanya US$ per ton. Penurunan harga menguntungkan importir di Indonesia yang memang membutuhkannya sebagai bahan baku produksi. Ditjen BC menangani 2.194 kontainer sampah impor yang tercampur limbah B3 sepanjang tahun ini hingga Oktober 2019. Pencegahan dilakukan di Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Emas, Tanjung Priolk, dan Tangerang. Sebanyak 374 kontainer diantaranya telah diekspor kembali ke negara asal. Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati, mendesak pemerintah agar menginvestigasi bisnis impor limbah, termasuk kementerian dan perusahaan yang terlibat. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan pemerintah terus memantau pergerakan kontainer yang berisi plastik dan kertas tercampur limbah B3 kenegara asalnya.

Perkembangan teknologi dan penetrasi internet diyakini mendorong inklusi sekaligus literasi keuangan masyarakat. Dengan semakin bertambahnya jumlah masyarakat pengguna jasa dan produk layanan keuangan juga akan turut menopang pertumbuhan ekonomi domestik. 

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida menyampaikan keberadaan dan pertumbuhan perusahaan teknologi finansial (tekfin) memiliki dampak terhadap peningkatan inklusi keuangan dari 59,74% pada 2013 menjadi 67,82% pada 2016.