Gelombang aksi pembelian kembali (buyback) saham oleh sejumlah emiten kalkap belum cukup membendung volatilitas indeks harga saharn gabungan (IHSG). Padahal sebagian besar emiten berkapitalisasi jumbo sudah menguntumkan dan melangsungkan buyback saham, misalnya, Grup Barito, Grup Alarn Tri dan deretan emiten Bank Himbara. Grup Barito menyampaikan telah menyiapkan total Rp 5 triliun untuk buyback saham TPIA, BREN, BRPT dan CUAN. Sedangkan Grup Alamn Tri mengalokasikan total Rp 4 triliun untuk melakukan buyback saham. Bahkan, Boy Thohir sudah memborong total 7,3 juta saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI) secara pribadi maupun melalui perusahaan keluarganya, PT Trinugraha Thohir (TNT).

Konglomerat Prajogo Pangestu, juga sudah mengakumulasi 4,57juta saham BREN, termasuk PT PetrindoJaya Kreasi Tbk (CUAN) lewat PT Kreasi Jasa Persada yang mengakumulasi PTRO dengan total 273,84 juta saham. Transaksi buyback saham emiten Grup Barito akan terus berlanjut sebesar Rp 2 triliun untuk mengguyur saham TPIA dan BREN dan Rp 500 miliar untuk saham BRPT dan Rp 500 miliar CUAN. Emiten bank-bank BUMN seperti BBNI juga sudah ancang-ancang dengan menyiapkan Rp 1,5 triliun untuk buyback saham. BMRI menyisihkan Rp1,1 triliun dan BBRI sudah melangsungkan periode buyback saham dengan mengalokasikan dana Rp 3 triliun.

Aksi gelombang buyback, sekaligus menjadi isyarat dari para konglomerat dan emiten besar dalam menindaklanjuti kebijakan baru OJK yang mengizinkan emiten untuk melakukan buybeck tanpa perlu meminta persetujuan Rapat Umum Pernegang Saham (RUPS) sebagai upaya mengatasi kondisi pasar yang berfluktuasi signifikan. Meski stimulus OJK itu disambut meriah dengan ramainya aksi buyback oleh para emiten, namun hal tersebut belum cukup mampu membuat pasar saham bergerak stabi. Buktinya, IHSG kembah terkoreksi sebanyak 123,49 poin (1,94%) ke level 6.258,1 pada perdagangan Jumat (21/3/2025) kemarin. (Yetede)

Kementerian UMKM menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan gizi masyarakat, tapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan, khususnya bagi UMKM. “Dengan alokasi anggaran Rp 171 triliun dan cakupan penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang, program ini membuka peluang besar bagi UMKM untuk berkembang," kata Wamen UMKM, Helvi Moraza, Jumat (21/3/2025). Saat ini terdapat 726 Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi, dengan lebih dari 1.500 UMKM telah bergabung sebagai pemasok bahan baku.

"Seiring dengan target pengembangan 32.000 dapur SPPG pada tahun 2025, jumlah UMKM yang terlibat diproyeksikan akan terus bertambah," kata Helvi. Perputaran ekonomi dalam program ini juga sangat besar, dengan estímasi Rp 30 juta perhari untuk satu dapur SPPG yang memproduksi 3.000 porsi makanan, atau Rp 600 juta per bulan. Untuk memastikan UMKM dapat berpartisipasi secara optimal dalam program MBG, pemerintah telah menyusun berbagai langkah strategis.“Salah satunya adalah memberi kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, schingga mereka dapat memenuhi kebutuhan modal dalam pengadaan bahan baku, peningkatan kapasitas produksi, hingga distribuasi produk pangan." ungkap Helvi.

Pemerintah juga memfasilitasi business matching antara petani, UMKM, platform digital dan ritel guna memperkuat rantai pasok dan membuka akses pasar lebih luas. Pemerintah berupaya menjadikan UMKM sebagai pusat ekosistem pangan melalui pendampingan dalam akses pembiayaan, legalitas usaha, hingga strategi pemasaran.Dengansinergi yang kuat, diharapkan program MBG tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan nasional tetapi juga membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan para pelaku UMKM. (Yetede)

Menyambut pergerakan penumpang pada periode libur Nyepi dan arus mudik Lebaran 2025, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperpanjang kebijakan diskon tarif kendaraan penumpang hingga 36% atau tarif satu harga pada layanan express lintasan Merak-Bakauheni yang akan diterapkan mulai Senin (24/3) atau H-7 hingga Minggu (30/3) atau H-1 Lebaran. Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya ASDP untuk memberikan layanan yang lebih terjangkau sekaligus mengoptimalkan kelancaran arus mudik Lebaran 2025. la juga mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan lebih awal dan melakukan reservasi tiket melalui Ferizy minimal H-1 sebelum keberangkatan.

"Kami mengingatkan pengguna jasa untuk membeli tiket secara online sebelum tiba di pelabuhan serta datang sesuai jadwal keberangkatan yang tertera pada tiket. Dengan perpanjangan diskon tarif ini, kami berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan yang lebih nyaman dan ekonomis," kata Shelvy, Jumat(21/3/2025). Penerapan diskon tarif berlaku untuk seluruh golongan yang dilayani di Pelabuhan Merak pada periode tersebut (Pejalan Kaki, Gol IVA, Gol IVB, Gol VA, Gol VIA), dengan besaran diskon tarif untuk kendaraan penumpang berkisar 21-36%. ASDP juga telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memastikan kelancaran lalu lintas, salah satunya dengan berkoordinasi bersama pemangku kepentingan terkait guna mengatur pengalihan kendaraan di titik-titik krusial. (Yetede)

Penjualan emas pada periode Ramadan mengalami peningkatan. Meski kenaikan harga emas terus melambung, ini mencerminkan minat masyarakat berinvestasi terhadap aset safe haven. Dua bank emas mencatat lonjakan pembelian emas saat ini. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan terbaik dan produk yang memberi manfaat bagi nasabah, salah satu-nya BSI Gold. Investani emas dinilai merupakan langkah tepat seiring tren kenaikan harga emas.

Direktur Sales & Distri-bution BSI, Anton Sukarna mengatakan, emas tetap menjadi pilihan utama investor sebagai pelindung terhadap ketidakpastian. BSI mencoba memberi solusi investasi syariah yang aman, tahan terhadap inflasi, mudah dan memberi kepastian untuk jangka menengah dan panjang. “Kami selalu berkomitmen menghadirkan layanan terbaik dan produk yang akan memberi manfaat positif untuk nasabah. Salah satunya BSI Gold yang merupakan produk dan Layanan bank emas atau bullion bank BSI. Apalagi bila melihat tren harga emas dunia yang cenderung meningkat. Investasi emas merupakan langkah yang tepat" ujar Anton. (Yetede)

Sebagian masyarakat mulai mudik lebih awal ke kampung halaman pada Jumat (21/3). Kelonggaran bagi ASN, pegawai BUMN dan imbauan untuk pegawai swasta untuk bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) membuat gelombang mudik terjadi lebih awal. Terkait hari raya Idul Fitri tahun ini, Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat, mulai dari pemberian THR, diskon harga tiket transportasi, hingga mudik gratis. Presiden juga mengatakan, ketersediaan pangan aman selama Lebaran. Harga komoditas pangan pun dinilai mulai terkendali.

Pergerakan pemudik dari Jakarta ke sejumlah daerah, kemarin, salah satunya terlihat Stasiun Pasar Senen, Jakpus, pemudik mulai meninggalkan Jakarta. Salah satu penumpang kereta, Rahmat (31), mengatakan pulang lebih awal ke kampung halaman karena telah mendapatkan izin untuk bekerja dari mana saja (WFA) dari pimpinannya. Pegawai pada salah satu instansi pemerintahan di Jakarta itu langsung berburu tiket kereta menuju Sragen, Jawa Tengah, sejak kebijakan WFA diumumkan pada 5 Maret lalu. Rahmat menuturkan, sejak kebijakan WFA ditetapkan, kantornya langsung mendata pegawai yang akan mengajukan izin.

Pimpinan di kantornya lantas membagi pegawai yang diperbolehkan WFA dan tetap harus di kantor agar pelayanan publik tidak terganggu. Ia pun menjadi salah satu pegawai yang mendapatkan izin WFA sehingga dapat pulang mudik lebih awal. Namun, kelonggaran WFA itu tetap diikuti dengan tanggung jawab pekerjaan agar tidak terbengkalai. ”Kami yang bekerja di rumah juga harus tetap mengabari atasan, kerja di mana dan mengerjakan apa. Semua termonitor. Jadi, walau WFA, saya juga bawa laptop ke kampung halaman,” tutur Rahmat. (Yoga)

Sejumlah pekerja terlihat sedang merampungkan pembuatan kue nastar di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang, Banten, Jumat (21/3/2025). Karena banyaknya usaha sejenis, daerah ini disebut sebagai kampung nastar. Usaha kue rumahan dengan 25 pekerja tersebut dalam sehari bisa memproduksi 50 kilogram nastar dan kue kering. Nastar dan kue kering dijual Rp 65.000 per stoples. (Yoga)

Susunan lengkap kepengurusan Badan Pengelola Investasi Danantara dijadwalkan akan diumumkan pada Senin (24/3/2025) pekan depan. Pengumuman struktur tim inti operasional ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap persepsi publik, termasuk sentimen investor di pasar modal. Hal itu disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani. ”Ya, tunggu saja hari Senin pukul 12.00,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3). Sejak pukul 14.30 hingga sekitar pukul 16.00, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan tertutup dengan sejumlah menteri, kepala lembaga, dan direktur utama bank pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyal, PP yang mengatur inbreng atau pengalihan saham BUMN ke BPI Danantara diupayakan terbit sesuai waktu yang sudah dijadwalkan, yakni pada pekan ini. Wakil Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria mengatakan, target inbreng seluruh BUMN ke Danantara selesai akhir Maret 2025. Pelaksanaan inbreng ini, menurut rencana, dilakukan sebelum rapat umum pemegang saham (RUPS) sejumlah BUMN yang akan bergabung dengan Danantara.

”Sebelum RUPS, sudah kita lakukan inbreng. Beberapa RUPS akan mulai pada akhir bulan ini (Maret 2025),” ujar Dony seusai rapat konsultasi secara tertutup dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3). Terkait dengan struktur organisasi Danantara, nama sejumlah tokoh yang akan mengisi struktur kepengurusan BPI Danantara dilaporkan oleh Rosan Roeslani, Dony Oskaria, dan Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir kepada Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/3) sore. Tokoh-tokoh dimaksud tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri. (Yoga)

Seorang petugas bank (teller), terlihat sedang menghitung dollar AS di Banking Hall, Bank Mandiri Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (21/3/2025). Berdasarkan kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate per hari Jumat, nilai tukar rupiah berada pada posisi Rp 16.501 per dollar AS atau melemah 20 poin dibandingkan dengan nilai tukar sehari sebelumnya. (Yoga)

Pada 2024, produksi kelapa di empat negara produsen kelapa terbesar dunia, yakni Indonesia, Filipina, India, dan Sri Lanka, turun akibat dampak ElNino yang terjadi pada semester II-2023 hingga triwulan I-2024. Kelangkaan bahan baku kelapa industri pengolahan kelapa belum terpecahkan. Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia atau HIPKI khawatir ekspor kelapa bulat justru akan menguntungkan negara-negara lain. Hal itu mengingat produksi kelapa di sejumlah negara penghasil utama kelapa, termasuk Indonesia, turun. Di sisi lain, dalam dua bulan terakhir ini, ekspor kelapa bulat atau butiran Indonesia ke sejumlah negara meningkat. Ketua Bidang Industri Aneka Produk Kelapa HIPKI, Dippos Naloanro Simanjuntak, Jumat (21/3) mengatakan, hingga kini belum ada solusi terhadap kelangkaan bahan baku kelapa untuk industri.

Ekspor kelapa bulat masih terus berjalan kendati HIPKI telah meminta penghentian ekspor sementara selama enam bulan. Padahal, produksi kelapa di Indonesia pada 2024 turun. Produksi kelapa di negara-negara produsen kelapa terbesar dunia lainnya juga anjlok. India dan Sri Lanka bahkan dikabarkan telah membuka keran impor kelapa dari Indonesia. Pada 2023, kedua negara tersebut merupakan penghasil kelapa terbesar ketiga dan keenam dunia. ”Kami khawatir ekspor kelapa bulat justru akan menguntungkan industri kelapa negara-negara lain. Sementara industri dalam negeri justru mengurangi kapasitas produksi, bahkan tutup,” ujarnya. Kementan mencatat produksi kelapa pada 2024 turun 0,5 % secara tahunan atau sebanyak 70,55 juta butir menjadi 14,11 miliar butir. (Yoga)

Pengusaha tambang mineral dan batubara meminta pemerintah menunda rencana kenaikan tarif royalty yang diatur dalam peraturan pemerintah. Rencana penyesuaian tarif dinilai akan semakin membebani industri yang kini tengah dihajar penurunan harga komoditas dan pungutan biaya lain dari negara. Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, meski mereka dilibatkan pada proses pembahasan revisi, kesempatan yang diberikan sangat terbatas. Contohnya, dalam konsultasi publik yang diselenggarakan awal Maret, pelaku usaha hanya diundang ke pertemuan daring selama 1,5 jam dengan peserta ratusan orang. ”Ini sama sekali tidak memadai. Harusnya diskusinya lebih intens karena dampaknya sangat signifikan,” ujarnya, Jumat (21/3).

Selain IMA, banyak asosiasi juga menolak substansi revisi PP yang dianggap memberatkan, terutama terkait perubahan tarif produksi dari sistem tunggal menjadi progresif, dengan kenaikan persentase pada produk batubara dan mineral, seperti nikel, tembaga, emas, dan timah. Komoditas bijih nikel, misalnya, yang sebelumnya berlaku tarif tunggal 10 % menjadi tarif progresif 14-19 %, menyesuaikan harga mineral acuan (HMA). Sementara pada feronikel, dari tarif tunggal 2 % diusulkan menjadi tarif progresif 5-7 %, menyesuaikan HMA. Untuk komoditas batubara, tarif yang berlaku saat ini bersifat progresif dan menyesuaikan harga batubara acuan (HBA) dengan tarif PNBP untuk izin usaha pertambangan khusus (IUPK) berkisar 14-28 %.

Dalam usulan revisi, tarif royalti akan naik 1 % untuk HBA yang lebih besar atau sama dengan 90 USD per ton, hingga mencapai tarif maksimum 13,5 %. Dampak perubahan tarif tersebut, akan meluas dari hulu ke hilir. Beban royalti akan menghambat investasi untuk eksplorasi yang penting untuk mendukung ketersediaan pasokan dalam jangka panjang. Operasional perusahaan juga berpotensi terdampak karena beban perusahaan semakin bertambah. Sementara, industri mineral dan batubara sudah dibebani biaya lain dari pemerintah. Sejak Januari 2025, mereka terdampak kenaikan biaya energi karena penggunaan Biosolar B40, aturan devisa hasil ekspor 100 %, kenaikan PPN 12 %, hingga upah minimum provinsi yang naik ke 6,5 %. ”Jadi, sebaiknya pemerintah menunda revisi tersebut dan mengkaji kembali dengan mengajak pelaku usaha untuk berdiskusi secara komprehensif,” kata Hendra. (Yoga)