Teknologi
( 1206 )Indonesia Masih Jadi Konsumen Teknologi
ATURAN KECERDASAN BUATAN : REGULASI BERI RUANG INOVASI
Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence tak bisa dihindari. Rencana pemerintah melakukan pengaturan, perlu dilakukan secara cermat. Regulasi terkait dengan artificial intelligence (AI) harus tetap memberi ruang bagi inovasi, selain melakukan mitigasi terhadap berbagai potensi penyalahgunaan yang muncul. Masyarakat Telematika Indonesia mengusulkan pengaturan kecerdasan buatan menggunakan pendekatan regulatory sandbox yakni pendekatan penyusunan regulasi dengan cara menguji produk atau model bisnis digital di lingkungan terbatas di bawah pengawasan regulator. Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan bahwa pendekatan regulatory sandbox lebih cocok karena teknologi AI manfaatnya masih lebih besar daripada risikonya. Menurutnya, kehadiran AI khususnya di bidang telekomunikasi berdampak pada peningkatan efisiensi dan akurasi pekerjaan, mengurangi biaya operasional dan pelatihan. Menurutnya, sekarang pun sebagian kerja operasional telah tergantikan oleh sistem berbasis AI. Akan tetapi, Sigit menilai sudah waktunya pemerintah meregulasi kecerdasan buatan. Berkaca sejumlah negara yang sudah meregulasi AI, mereka cenderung memitigasi potensi buruk AI sambil menjaga peluang inovasinya. Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan pemerintah akn mengatur kecerdasan buatan di Indonesia secara bertahap. Nezar menyebutkan surat edaran yang sedang dalam tahap finalisasi hanyalah soft regulation dalam bentuk ethical guidelines. Namun, dia menyatakan nantinya akan ada yang bersifat regulasi.
Adapun regulasi AI tersebut, kata Nezar, akan dibuat dengan memperhatikan dinamika, perkembangan, ataupun percepatan yang terjadi di dunia AI global. “Kita terus memonitor dan kita juga coba mengidentifikasi risiko-risiko yang akan muncul dari tahap saat ini yang berkembang di Indonesia,” ujar Nezar. Dalam kesempatan lain, Ketua Pusat Studi Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Indonesia ITB Ian Yosef menyebut sejumlah pekerjaan di sektor teknologi sudah tergantikan dengan kecerdasan buatan, mulai dari customer service, engineer atau technical support analyst, dan pemasang submarine cable. Selain itu, sistem analisa yang dimiliki AI kerap kali menjadi salah satu penghasil keputusan yang mempengaruhi masa depan perusahaan. Namun, Ian mengatakan teknologi tersebut masih berpotensi menyebabkan banyak dampak buruk. Mulai dari analisa profil yang disalahgunakan hingga chatbot yang bisa membuat kabar bohong. Sebaliknya, pemerhati teknologi Khoirul Anwar mengatakan perlu ada sekitar 2 kali-3 kali pembuatan surat edaran baik soal etika ataupun aspek lainnya, sebelum akhirnya regulasi dibuat. “Memang secara umum sulit membuat aturan untuk teknologi yang masih berkembang. Karena bisa terlanjur dibuat tapi tidak pas,” ujar Khoirul. Setiap surat edaran diluncurkan, dia menyatakan akan diiringi pula dengan kajian terhadap penemuan AI terbaru, respons industri terkait, ataupun pengguna AI. Khoirul juga mengungkapkan tugas pemerintah masih panjang soal AI. Menurutnya, fungsi pemerintah tidak akan berhenti saat nantinya regulasi AI sudah selesai, tetapi juga monitoring penerapan regulasi.
Kisah Hidup ”Rungkad” Pejudi Daring
Bagi kalangan ekonomi menengah ke bawah, judi bisa menjadi
pertaruhan hidup yang menghancurkan segalanya. Rungkad, tumbang, hancur lebur, dan
habis-habisan. Situasi ini memungkinkan karena uang deposit bertarif murah mampu
meraup pasar pejudi kalangan bawah. Seorang pejudi menceritakan kisahnya di
tepi Teluk Jakarta, Sabtu (11/11). Sambil mengisap rokok, Oni (28) mengingat
lagi momen krusial yang membuat hidupnya rusak akibat judi online (judol). Ia
mulai berjudi sejak 2021. Ketika itu, ia memasukkan uang deposit ke situs judi
slot Rp 50.000, lantas memutarnya di gim mahjong. Ia kalah. Penasaran, dia
deposit lagi Rp 100.000 dan meledak! Total kemenangannya malam itu Rp 15 juta.
Sejak itu, dia bermain judi slot setiap hari. ”Momen itu yang enggak bisa gue
lupa dan bikin gue hancur seperti sekarang,” ujarnya. Kian nekat, ia memasukkan
uang ke situs judi sebesar Rp 10 juta. Saat uang gajinya tak cukup meladeni
hasrat judinya, Oni mencari dana dari pinjaman online (pinjol). Ia pun memasuki
tahap ekstrem dan berbahaya, yakni terikat oleh duet maut judol dan pinjol.
Dengan pola ini, utang pinjol bukannya berkurang, malah
menjadi-jadi. Oni mulai kusut. Klimaks terjadi pada September 2021 ketika ayahnya
meninggal. Sehari setelah peristiwa itu, ia minta ibu dan adiknya mengabaikan
apabila ada yang menelepon dan menagih utang. Ibunya juga meminjamkan uang Rp
17 juta untuk menutup utang pinjol Oni. ”Kalau utang ditotal, ada Rp 120 juta.
Tapi ini agregat, ya. Kan, gue abis bayar langsung minjam lagi. Gue pinjam buat
main judi. Kalau menang, langsung bayar. Kalau kalah, pinjam di pinjol lain
lagi,” tuturnya. Lalu, Oni menjual sepeda motornya, juga koleksi compact disc
(CD) dan kaus band metal favoritnya yang sudah dikumpulkan sejak SMP. ”Sampai
di rumah, gue nangis,” kenangnya, setelah menjual 150 CD dan 40 kaus senilai Rp
10 jutaan. Hasil dari penjualan barang itu masih belum cukup untuk melunasi
utangnya. Keadaan diperparah karena dia masih main judi slot. ”Slot ini gila. Bahkan,
gue memandangnya lebih parah dari narkoba,” katanya. (Yoga)
2028, Nilai Pasar Gim RI Tembus US$ 5 Miliar
WNI Kendalikan Judi Daring dari Kamboja
Maraknya judi daring di Indonesia diduga kuat terkait dengan
industri perjudian di Kamboja yang memang legal di negara tersebut. Industri
perjudian di Kamboja terindikasi melibatkan warga negara Indonesia atau WNI,
baik sebagai pekerja maupun pemodal. Situs-situs judi beroperasi dari Kamboja
mengincar pasar di Indonesia dengan tarif minimum deposit di bawah Rp 100.000.
Tim Investigasi Kompas melacak pengoperasian situs-situs judi daring berbahasa
Indonesia ke tiga lokasi di Kota Sihanoukville, Kamboja, awal Desember 2023. Ibu
kota Provinsi Sihanoukville ini menjadi salah satu tujuan pekerja migran
Indonesia. WNI di tempat itu sebagian besar bekerja pada sektor jasa, di
antaranya di kawasan Kompong Dewa Resort, Holiday Palace, dan Trimulia Casino. Merujuk
situs Kemendag Pemerintah Kerajaan
Kamboja, Senin (4/12) Kompong Dewa (tertulis ”Kampong Dewa”) tercatat sebagai
perusahaan properti. Kompong Dewa juga bagian dari lini bisnis sebuah grup
perusahaan di Indonesia, seperti tercantum dalam situsnya, https://www.jhlgroup.co.id/db/kompong-dewa-cambodia,
yang diakses pada Sabtu (9/12).
Kompas menemukan adanya aktivitas operasional judi daring Kompong
Dewa pada Senin hingga Rabu (4-6/12). Dari Gedung Sadewa di Kompong Dewa, tim
melihat orang-orang hilir mudik masuk dan keluar gedung seharian. Sebagian besar mengenakan pakaian kasual, seperti kaus
dan celana pendek. Ketika malam, dari dinding kaca gedung lantai tiga,tim
melihat 30 orang bekerja di depan computer. Asep, bu- kan nama sebenarnya,
pegawai yang turun dari lantai atas, membenarkan aktivitas di gedung adalah
pengoperasian judi daring meskipun tidak menyebutkan nama situs judi yang dioperasikannya.
”Iya (situs judi). Macam-macam yang kerja, ada telemarketing, saya di customer
service,” ujarnya di KD Bar & Cafe, Rabu (6/12) dini hari. Sekitar pukul
02.30, sedikitnya lima orang berbahasa Indonesia minum di KD Bar & Café, mengenakan
kaus dan jaket bertuliskan LXGROUP, yaitu sebuah situs judi.
Dubes RI untuk Kerajaan Kamboja Santo Darmosumarto mengakui
ada investasi WNI di bisnis perjudian. Namun, investor WNI harus bermitra
dengan warga Kamboja. Sebab, orang asing tak bisa memiliki properti. Bisnis
judi milik WNI terpusat di Kota Sihanoukville, seperti di Holiday Palace dan Kompong
Dewa Resort. ”Peraturannya, baik (judi) darat maupun online haram untuk orang
Kamboja. Jadi, mereka menyediakan ini untuk (orang) asing, baik pekerja maupun
pelanggan. Investor juga sama, baik Indonesia maupun Tiongkok,” katanya, Selasa
(28/11). Catatan Kedubes RI Phnom Penh, perusahaan yang mempekerjakan WNI di
Kamboja ada 250 perusahaan. Sebagian besar terkait industri perjudian, baik sebagai
bisnis utama maupun pendukung. Merespons ini, Polri berusaha menindak berbagai
bentuk promosi judi daring di Indonesia. ”Selain penegakan hukum, kami juga melakukan
pendekatan lunak dengan memberikan literasi, pendidikan ke masyarakat terkait bahaya
judi online,” kata Kasubdit 2 Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri
Kombes Rizki Agung Prakoso, Selasa (21/11). (Yoga)
Judi Daring Sangat Agresif Mengepung Warganet
Warganet kian rentan terpapar judi daring seiring dengan
ekosistem pendukung dan operator judi daring terus bersiasat menguatkan
eksistensinya. Media sosial menjadi wahana surgawi bagi operator judi daring,
tak ubahnya lokapasar perjudian. Grup-grup yang mendukung judi, lowongan kerja,
hingga jasa lain berkaitan dengan judi bisa dicari dari media sosial. Dengan
mengetik kata ”judi online” di mesin pencari, kami bisa menemukan konten promosi
platform judi bahkan terselip di antara berita penangkapan terkait kasus judi daring.
Hasil pelacakan, Jumat (1/12) menampilkan sedikitnya empat situs judi di antara
berita pada halaman pertama pencarian Google. Sejumlah situs berlabel Texas88,
HOKI178, muncul dengan tagline ”Situs judi slot online paling gacor terpercaya hari
ini”. Hal serupa dapat ditemukan di media social Facebook.
Dari halaman pertama, iklan situs judi segera tampil dengan
tawaran ”Slot gacor pasti bisa maxwin”, dengan modal awal Rp 25.000. Tiap iklan
dan tawaran yang mengarah ke situs judi itu dapat dibuka leluasa dengan
jaringan internet di Indonesia. Selain iklan dan situs judi, ragam lowongan
kerja hingga jasa pembuatan situs juga ikut muncul di Facebook. Lebih dari 10
tawaran kerja sebagai customer service daring hingga jasa pemengaruh
(influencer) atau promoter situs judi bisa ditemukan hanya dari hasil pencarian
pertama. Kami menghubungi sebuah akun bernama ”Jasa Pembuatan Situs Judi
Online” yang terang-terangan memasang daftar
harga untuk situs judi. Harga yang dipasang merentang mulai dari Rp 4,8 juta hingga
Rp 8,35 juta, sembari memasang kontak Whatsapp dan Telegram di unggahan tersebut.
Kompas mencoba menanyakan jasa itu, Whatsapp, akun Jasawebsiteku
itu langsung menyodorkan daftar berisi
kolom nama situs, warna situs, e-mail aktif, nomor ponsel, dan hal yang disebut
sebagai display engine, yang berpengaruh ke tampilan serta langganan server
yang beda. Display engine untuk platform IDNPLAY dihargai Rp 5,2 juta. Situs
dengan display engine Pay4D dihargaiRp 7,35 juta. Selain uang, dia menyarankan
kami agar menyiapkan komputer untuk peladen (server), lalu membeli akun
rekening untuk deposit uang di situs judi. Mereka bakal menyiapkan semua
kebutuhan situs sampai aktif, yang rampung 1 x 24 jam setelah proses
registrasi. Dia juga menyebutkan, situs yang dibuatnya itu aman dari blokir dan
pantauansiber. Juga, ada orang yang bekerja dan dibayar khusus sebagai pencari
pemain untuk situs-situs baru tersebut. Oni (28), bukan nama sebenarnya, mantan
streamer judi daring di Jakarta, masih aktif mencari pemain untuk empat situs
judi daring baru sejak September 2023. Dari pekerjaan itu, total bayaran yang
ia terima sekitar Rp 13 juta per bulan. (Yoga)
Alokasi Capex Telko RI Tertinggi Kedua di Asean
Tumbuh Tinggi Lampaui Kinerja Ekonomi
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI : KORIDOR PEMANFAATAN AI
Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) memang menyimpan potensi ekonomi yang besar guna meningkatkan perekonomian Indonesia di masa mendatang. Akan tetapi, aturan main pemanfaatan teknologi perlu segera disusun guna memitigasi risiko yang ditimbulkan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengungkapkan bahwa potensi nilai ekonomi dari pemanfaatan AI di Indonesia diperkirakan mencapai US$366 miliar atau sekitar Rp5.371 triliun pada 2030. Angka ini setara dengan 40% produk domestik bruto (PDB) Asean.“RI adalah negara yang potensial dalam hal penggunaan AI. Pertama, karena populasi RI terbesar di Asean. Kedua, adopsi teknologi pesat terlihat dari suburnya industri startup,” kata Nezar di Jakarta, Selasa (5/12).Laporan Access Partnership dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) 2023 menunjukkan bahwa teknologi generatif AI berpotensi menyumbangkan US$243,5 miliar terhadap perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Proyeksi ini setara dengan 18% PDB Asean pada 2022.Oleh karena itu, potensi tersebut menuntut adanya pengelolaan yang baik agar manfaat dari teknologi AI dapat dimaksimalkan dengan mengurangi sebanyak mungkin risiko yang mungkin terjadi. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memandang bahwa terdapat tiga yang dapat ditimbulkan dari pemanfaatan teknologi ini.Pertama, kesalahan analisis dapat mengakibatkan bisa terhadap kelompok tertentu. Kedua, menjadi senjata terotomasi yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Ketiga, memicu maraknya manipulasi audio, gambar, atau video yang menyerupai orang tertentu (deepfake).
Dia menilai bahwa pemanfaatan kemampuan pemrograman berbasis AI mesti dilakukan sebagai pendukung aktivitas kerja, serta pengawasan terhadap pengembangan teknologi berbasis pemrograman AI untuk mencegah kejahatan dan penyalahgunaan.
Nezar memandang bahwa dari sisi pertanggungjawaban, penggunaan AI wajib memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan penggunaan data pribadi serta memastikan AI tidak menggantikan eksistensi manusia.
Di sisi lain, para pengembang teknologi berbasis AI juga harus memberikan informasi yang berkaitan dengan pengembangan yang dilakukan untuk mencegah dampak negatif dan kerugian dari teknologi yang dihasilkan.
Sementara itu, Peneliti Elsam Parasurama Pamungkas mengatakan bahwa terdapat sejumlah usulan yang disampaikan terkait dengan penyusunan beleid tentang penggunaan AI a.l penyelenggaraan AI dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mendiskriminasi serta mampu mengurangi risiko atau dampak buruk, terutama terhadap kelompok rentan.
Di sisi lain, Director of Government Affairs Microsoft Indonesia dan Brunei Darussalam Ajar Edi berharap bahwa regulasi yang berlaku di Indonesia juga turut mengadopsi prinsip-prinsip global tentang responsible AI.
KECERDASAN BUATAN, Uni Eropa Buat Pengaturan Komprehensif
Uni Eropa berusaha mengatur penggunaan kecerdasan buatan
yang mencakup penggunaan data biometrik. Kesepakatan pun tercapai pada Jumat
(8/12) malam waktu Brussels, Belgia, atau Sabtu pagi WIB. Komisioner Perdagangan
Dalam Negeri Eropa, Thierry Breton, mengumumkan kesepakatan itu. Kesepakatan
dicapai setelah perwakilan Parlemen Eropa, Dewan Uni Eropa, dan Komisi Eropa
berunding hampir dua hari penuh. Perundingan lanjutan untuk mematangkan aspek
teknis RUU akan dilakukan pekan depan. Parlemen Eropa dijadwalkan menggelar
pemungutan suara untuk pengesahan RUU itu pada Januari 2024. Aturan diharapkan
mulai berlaku pada 2026. Diumumkan pertama kali pada 2021, naskah RUU dikenal sebagai
AI Act. Para pihak menyebutnya sudah menyeimbangkan semua kepentingan. Di satu
sisi, RUU menjadi landasan perusahaan rintisan dan peneliti UE untuk mengembangkan
kecerdasan buatan (artificialintelligence/AI). Di sisi lain, RUU mendorong
kepercayaan konsumen terhadap para pengembang dan peneliti AI. Perkembangan
masif AI beberapa tahun terakhir memicu kekhawatiran. Bahkan, sejumlah tokoh
mendesak pembatasan pengembangan AI sampai potensi bahaya diketahui.
Kekhawatiran, antara lain, dipicu kemampuan AI merekayasa
tulisan, suara, dan citra digital. Berbagai mesin AI bisa menghasilkan citra,
tulisan, dan suara rekaan berdasarkan pesanan penggunanya. Pada tahap lanjut,
AI juga dapat menyusun kode dasar untuk pembuatan perangkat lunak komputer. Kemajuan
beberapa tahun terakhir membuat AI bisa digunakan banyak orang. Karena itu, ada
kekhawatiran aneka produk hasil rekayasa AI dipakai untuk kejahatan. Sebagian pihak
cemas, AI digunakan untuk melancarkan serangan siber. Ada pula kecemasan atas
kemampuan AI berjalan sendiri atau otonom. Kemampuan itu dinilai membuat AI
tidak dapat dikendalikan manusia. Di sisi lain, AI diakui memudahkan produksi
aneka materi komersial dan sosial. Pembuatan materi pembelajaran yang menarik
lebih mudah dilakukan berkat AI. Lewat AI Act, UE coba menyeimbangkan semuanya.
Parlemen Eropa mendorong pengaturan hingga ke model dasar untuk pengembangan
AI. Rancangan AI Act mewajibkan setiap pengembang AI menyerahkan model dasarnya
untuk ditinjau otoritas UE. Peninjauan dilakukan sebelum aplikasiAI dikeluarkan
ke pasar. Pengembang juga diwajibkan melapor ke Komisi Eropa jika menemukan
indikasi bahaya pada model atau aplikasi mereka. Rancangan AI Act juga mengatur
penggunaan data biometrik di ruang publik. Pengawasan yang memanfaatkan
pengolahan data biometrik dengan AI hanya dapat dilakukan pada kondisi tertentu.
(Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









