Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati postur sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. Pada postur sementara ini, baik pendapatan maupun belanja negara, kompak meningkat. Pada rapat Banggar DPR, Rabu (14/9), pemerintah mengusulkan tambahan belanja negara Rp 19,4 triliun. Tambahan belanja dialokasikan untuk; Pertama , belanja non pendidikan Rp 11,2 triliun yang akan dibagi ke beberapa kementerian dan lembaga (K/L). Sayangnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum memperinci K/L yang bakal mendapatkan tambahan anggaran tersebut. Kedua, tambahan subsidi energi Rp 1,3 triliun. Ketiga, cadangan dana pendidikan Rp 3,9 triliun. Keempat, dana transfer daerah Rp 3 triliun. "Anggaran cadangan pendidikan ditambah agar tetap mengikuti konstitusi," kata Menkeu, kemarin. Seperti kita tahu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mewajibkan alokasi belanja negara minimum 20% untuk sektor pendidikan.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) memperkirakan program konversi liquefied petroleum gas atau LPG 3 kilogram ke kompor induksi untuk 15,3 juta pelanggannya bakal menghemat anggaran negara hingga Rp85,65 triliun.Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa hasil uji coba yang dilakukan perseroan menunjukkan bahwa konversi kompor LPG ke kompor listrik atau induksi bisa menghemat anggaran negara, karena subsidi yang harus dikeluarkan jauh lebih kecil.Berdasarkan penghitungan PLN, setiap 1 kilogram konversi LPG 3 kilogram ke kompor induksi dapat memberikan manfaat penghematan sebesar Rp720 bagi masyarakat. Sementara itu, penghematan untuk APBN mencapai Rp8.186 setiap kilogramnya.

Selain kebijakan hulu-hilir yang terintegrasi, insentif usaha, khususnya bagi petani, peternak, dan pelaku di hulu, perlu menjadi perhatian guna memperkuat produksi sekaligus kemandirian pangan nasional. Demikian poin yang mengemuka dalam Diskusi Ekonomi Berdikari tentang pangan yang digelar harian Kompas di Jakarta, Selasa (13/9). Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ketahanan pangan menjadi prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan. ”Langkah pemerintah meningkatkan produktivitas, misalnya, (dengan mengizinkan) pemakaian bibit GMO (genetically modified organism) pada jagung, bisa juga untuk kedelai dan beras (padi),” ujarnya. Dalam jangka pendek, pemerintah mengupayakan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan guna mengendalikan inflasi. Untuk komoditas beras, kata Airlangga, sudah ada penugasan kepada Perum Bulog untuk menyiapkan 1,2 juta ton cadangan beras pemerintah. Pemerintah juga mengupayakan pembiayaan dengan bunga rendah dan mekanisme jual rugi untuk memperkuat fungsi Bulog.

Menurut Rektor IPB University Arif Satria, Indonesia mengalami diversifikasi panganyang salah. Semestinya bahan pangan yang dikonsumsi adalah produk nonberas produksi lokal. Namun, justru gandum yang notabene impor yang kian populer. Peningkatan konsumsi gandum terjadi di tengah kecenderungan turunnya rata-rata konsumsi beras per kapita. “Pengembangan pangan lokal harus ditempuh serius dan sistematis. IPB, misalnya, membuat mi berbahan baku berbagai bahan pangan lokal, tetapi masalahnya, siapa yang mau investasi produksinya. Perlu gerakan massal luar biasa,” ujarnya. Secara teknologi, kata Arif, Indonesia sejatinya tak tertinggal. Pada kedelai, IPB telah mengembangkan varietas yang produktivitasnya melampaui rata-rata produktivitas nasional 1,5 ton per hektar. Namun, ada pertimbangan lain bagi petani untuk menanamnya, khususnya terkait insentif usaha. Karena harganya rendah, petani lebih memilih menanam padi atau jagung yang dinilai lebih menguntungkan. Menurut Andreas, insentif usaha menjadi kunci mendorong produksi. Ketika usahanya mendatangkan hasil, antara lain karena harga jual hasil panennya terjamin, petani akan dengan sendiri berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas tanamannya. (Yoga)

Beijing membebaskan bea masuk terhadap 98 % komoditas ekspor Afghanistan ke China. China juga mulai mengoperasikan jaringan kereta barang ke dan dari Afghanistan melewati Xinjiang mulai September 2022. Kereta itu juga akan melewati Kazakhstan dan Uzbekistan. ”Kami telah mencapai kesepakatan dengan tiga negara, juga dengan perusahaan swasta,” kata Kepala ARA Bakht Rahman Sharaft, sebagaimana dilaporkan Tolo News, Minggu (11/9) malam waktu Kabul. (Yoga)

Total Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari perdagangan atau layanan digital sejak Juli 2020 hingga 31 Agustus 2022 mencapai Rp 8,2 triliun. Jumlah tersebut berasal dari setoran 2020 sebesar Rp 731,4 miliar, 2021 Rp 3,9 triliun, dan 2022 sebesar Rp 3,5 triliun. Demikian disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor, Jumat (9/9). (Yoga)

Pemerintah Kota Surakarta, Jateng, mengalokasikan anggaran bantuan sosial Rp 4,2 miliar sebagai respons atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Bansos akan disalurkan kepada 7.000 warga senilai Rp 600.000 per orang. Menurut Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, anggaran diambilkan dari 2 % dana transfer umum. ”Itu, kan, arahan dari pemerintah pusat,” katanya di Balai Kota Surakarta, Jumat (9/9). (Yoga)

Pemerintah terus berupaya meredam inflasi supaya tidak bergerak liar. Apalagi belum lama ini, pemerintah sudah mengerek harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang menurut perhitungan pemerintah bisa menambah inflasi sebesar 1,8% sehingga menembus 6%. Sebagai upaya meredam inflasi, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pemerintah daerah untuk menanggung biaya distribusi bahan pangan dari masing-masing daerah. Ia nilai biaya untuk menanggung biaya logistik bahan pangan masih terjangkau pemerintah daerah.

Dengan adanya guncangan ekonomi dunia secara global dan harga minyak dunia yang cenderung meningkat, pemerintah memutuskan membantu masyarakat dengan menambah anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 di APBN sebanyak tiga kali lipat dari semula Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Adapun besarannya dihitung berdasarkan rata-rata ICP (harga patokan minyak mentah Indonesia) yang mencapai 100 USD per barel dengan kurs Rp 14.450 per USD, dan volume penggunaan pertalite diperkirakan 23 juta kiloliter serta solar bersubsidi 15 juta kiloliter. Anggaran subsidi ini digunakan agar masyarakat tetap dapat menikmati harga BBM dan listrik yang murah dan terjangkau. Nominal APBN yang digunakan untuk subsidi dan kompensasi sangat besar, tetapi bermanfaat untuk membantu daya beli masyarakat dan menahan laju inflasi.

Pemerintah menemukan banyaknya subsidi yang tak tepat sasaran. Sebagian besar subsidi BBM dinikmati kelompok masyarakat mampu yang memiliki kendaraan pribadi. Pertalite bersubsidi Rp 93,5 triliun yang disediakan pemerintah, 86 % dinikmati rumah tangga (RT), dan sisanya 14 % dinikmati dunia usaha. Dari 86 % yang dinikmati RT,ternyata hanya 20 % dinikmati RT miskin, sedangkan 80 % dinikmati RT yang mampu. Berdasarkan ini, pemerintah memutuskan untuk memberikan bantalan sosial kepada kelompok masyarakat yang tepat untuk dapat menahan beban dari guncangan ekonomi global yang semakin menguat dengan anggaran sebesar Rp 24,17 triliun, dimana Rp 12,4 triliun digunakan untuk BLT bagi 20,65 juta keluarga penerima manfaat, masing-masing mendapatkan Rp 150.000 per bulan selama empat bulan. Bantuan juga diberikan kepada 16 juta pekerja yang bergaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan berupa bantuan subsidi upah Rp 600.000. Anggaran untuk kelompok pekerja ini sebesar Rp 9,6 triliun.

Keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi sebagai pilihan akhir bukanlah hal mudah. Menggunakan APBN, segala daya upaya untuk membantu masyarakat telah dilakukan, mulai dari menaikkan anggaran subsidi hingga pemberian tambahan bansos. Bansos tambahan dari APBN diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan menahan jumlah kemiskinan. Namun, ada faktor di luar kendali pemerintah sebagai akibat kondisi geopolitik dan ekonomi global yang terus bergejolak. Pelaksanaan bansos tambahan harus benar-benar sesuai dengan data yang valid. Presiden bahkan telah turun dan menyaksikan secara langsung sebagai tanda dimulainya penyerahan bansos atas pengalihan subsidi BBM di Papua. Pesannya sangat jelas, pelaksanaan APBN harus dikawal dan diamankan serta tak boleh diselewengkan serupiah pun. APBN akan terus dijaga kesinambungannya agar mampu menjadi instrumen fiskal yang melindungi rakyat secara berkeadilan. (Yoga)

Pembangunan bandara di Kediri, Jatim, resmi disepakati tanpa menggunakan APBN. Bandara dibangun oleh PT Surya Dhoho  Investama, anak usaha PT Gudang Garam Tbk. ”Hal yang luar biasa saat swasta membangun bandara sehingga tidak perlu (dana) APBN,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu (7/9), di Jakarta. Investasi pembangunan bandara Rp 10,8 triliun dan ditargetkan beroperasi pada akhir 2022. (Yoga)