;
Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6612 )

Mendorong Ojol Naik Kelas Menjadi UMKM

18 Jun 2025
Dalam mendorong driver online naik kelas, Kementerian UMKM Indonesia akan menggodok sebuah aturan yang dapat memasukkan driver online/ojek online (ojol) dalam katagori UMKM. Menteri UMKM Indonesia Maman Abdurrahman menyarankan agar ojol di-treatment sebagai UMKM bukan sebagai tenaga kerja. "Kenapa di-treatment sebagai UMKM? Mereka bisa mendapatkan beberapa fasilitas-fasilitas insentif yang nanti pemerintah akan siapkan dan berikan untuk para UMKM-UMKM," kata dia. Maman mengatakan, apabila ojol di-treatment sebagai tenaga kerja, berarti mekanismenya harus mengikuti mekanisme ketenagakerjaan. Rata-rata mereka yang masuk sebagai mitra ojol adalah mereka yang lebih mengejar kepada pekerjaan paruh waktu. "Mereka juga sebetulnya ingin punya aktivitas pekerjaan lain. Satu-satunya jalan adalah dengan mentrreatment mereka menjadi UMKM." kata dia. Meman menyampaikan, sampai saat ini ada tercatat kurang lebih total 5 jutaan ojol yang bergabung di semua aplikator, tetapi ojol yang aktif sekitar 30-40%. "Saya menginginkan bahwa profesi mereka sebagai driver online ini adalah profesi sementara dan hanya sebagai proses bagi mereka, untuk supaya mereka dapat posisi yang jauh lebih baik lagi," ucap dia.

Proyek Giant Sea Wall Dilirik Investor Asing

18 Jun 2025
Megaproyek Tanggul Laut Pantai Utara Jawa atau Giant Sea Wall membutuhkan estimasi total biaya pembangunan mencapai US$ 80 miliar atau setara Rp1.280 triliun (Rp 16.000 per US$). Ditengah keterbatasan anggaran, pemerintah membuka kesempatan bagi investor dalam dan luar negeri menggarap proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan WIlayah (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengundang pelaku usaha Belanda untuk berkolaborasi  dalam proyek Giant Sea Wall. AHY menyampaikan apresiasi atas  peran Belanda sejak tahap awal proyek. Ia mengundang para pelaku usaha Belanda untuk kembali terlibat secara aktif dan menjalin kolaborasi jangka panjang. "Saya percaya Anda semua memiliki pengalaman dan keahlian untuk membantu kami mencapai tujuan ini. Mari kita eksplorasi kolaborasi baru yang lebih erat dan bermanfaat bagi kedua negara," kata AHY. Menurutnya pemerintah Indonesia terus mempererat kerja sama konkret dengan Belanda dalam pengembangan infrastruktur strategis, khususnya dibidang ketahanan iklim dan pembangunan kawasan perkotaan berkelanjutan. (Yetede)

Pemerintah Bentengi Industri Penyiaran dari Dominasi Platform OTT

18 Jun 2025
Dominasi platform over the top (OTT) asing di pasar Indonesia menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Dominasi ini tak hanya menggerus  ceruk pasar industri telekomunikasi, tetapi juga pelaku industri penyiaran. Mencermati kondisi tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pun angkat bicara. Menurut dia, dominasi platform OTT asing di pasar Indonesia tidak boleh menggerus keberlangsungan industri penyiaran nasional. Hal tersebut disampaikan saat audiensi dengan Presiden dan Managing  Director Media Partners Asia Research  Services Pte Ltd (MPA) untuk Asia Pasifik Mila Venugopalan di Jakarta, pekan lalu. "Kami juga ingin Anda memberdayakan industri penyiaran. Prinsip dasarnya bahwa harus ada kondisi yang setara antara industri penyiaran dengan platform OTT," kata Meutya. Menurut Meutya, industri penyiaran di Indonesia masih memainkan peran penting dalam menjangkau masyarakat d seluruh pelosok Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau koneksi internet. (Yetede)

APBN Sanggup Hadapi Lonjakan Harga Minyak Mentah Dunia

17 Jun 2025
APBN 2025 dinilai sanggup menghadapi lonjakan harga minyak mentah dunia, akibat meledaknya konflik Iran-Israel. Saat Israel menyerang Iran, Jumat (13/06/2025), harga minyak naik 7% menjadi US$ 71 per barel. Dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ICP dipatok US$ 82 per barel dalam asumsi APBN 2025. Apabila dibandingkan dengan ICP Mei 2025, rata-rata harga minyak mentah Indonesia pada level US$ 65,29 dolar per barel. Meski begitu, ekonom menilai, harga saham bahan bakar (BBM) bersubsidi bakal mendongkrak, jika harga minyak terus berada di level tinggi dalam jangka waktu lama. Oleh sebab itu, pemerintah harus memanfaatkan tren kenaikan harga minyak untuk menggeber pengembangan energi baru terbarukan (EBT). Pada bagian lain, pengusaha terus mencermati imbas ketegangan Iran dan Israel yang bisa berujung perang di kawasan Timur Tengah. Selain memicu lonjakan harga minyak, konflik geopolitik dapat mempengaruhi kondisi jalur logistik internasional. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengecam keras eskalasi konflik bersenjata yang terus memanas antara Israel dan Iran, sejak Jumat 13 Juni lalu. Prabowo  juga mendorong  agar kedua negara menyudahi konflik atau gencatan senjata sesegara mungkin. (Yetede)

Produk China Membanjiri Pasar Usai Perang Tarif

17 Jun 2025
Memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat dan China mendorong lonjakan ekspor produk China ke ASEAN, termasuk Indonesia, yang mengalami kenaikan impor sebesar 13% pada Mei 2025 dibanding tahun sebelumnya. Dalam lima bulan pertama 2025 saja, impor Indonesia dari China sudah mencapai US$ 33,45 miliar, naik 17% secara tahunan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar terhadap ketahanan industri dalam negeri yang semakin tertekan oleh produk impor murah asal Tiongkok.

Redma Gita Wirawasta, Ketua Umum APSyFI, menyebut bahwa industri benang filamen lokal hanya beroperasi 45% dari kapasitas, karena pasar dibanjiri produk murah dari China seperti drawn textured yarn (DTY) dan jenis benang lainnya. Ia meminta pemerintah segera memberlakukan bea masuk antidumping (BMAD) sebesar 20% untuk menciptakan keadilan di pasar domestik.

Eko Wibowo Utomo, Ketua Apsindo, juga menyuarakan keluhan serupa, bahwa pasar sepeda lokal dikuasai hingga 70% oleh produk China, yang lebih murah dan mudah masuk. Ia mendorong penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai filter impor, guna melindungi produsen lokal.

Dari sisi ekonomi makro, Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina memperingatkan bahwa defisit perdagangan Indonesia-China bisa membengkak menjadi Rp 185 triliun pada 2025 jika tidak ada langkah konkret. Ia mendorong pemerintah untuk bernegosiasi lebih aktif dengan China, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap perekonomian nasional.

Sementara itu, Yusuf Rendy Manilet, Ekonom Core Indonesia, menilai fenomena ini sebagai bukti lemahnya perlindungan pasar domestik Indonesia. Ia menyebut bahwa lonjakan barang murah dari China mencerminkan ketidaksiapan regulasi dan lemahnya daya saing industri nasional, terutama saat daya beli masyarakat masih belum sepenuhnya pulih.

Pentingnya langkah strategis pemerintah dalam merespons banjir produk China agar tidak semakin menggerus industri lokal, mulai dari kebijakan tarif, perlindungan teknis melalui SNI, hingga diplomasi dagang yang lebih proaktif.

Ketegangan Iran Ganggu Stabilitas Ekonomi Global

17 Jun 2025
Memanasnya konflik antara Iran dan Israel menimbulkan risiko baru bagi stabilitas ekonomi Indonesia, terutama melalui potensi kenaikan harga minyak global dan pelemahan nilai tukar rupiah. Dampak yang paling nyata adalah peningkatan beban subsidi BBM, tekanan inflasi impor, serta potensi pelebaran defisit fiskal, sebagaimana dijelaskan oleh David Sumual, Kepala Ekonom Bank Central Asia. Ia menekankan bahwa Indonesia sebagai negara pengimpor minyak sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak, yang bisa berdampak ke harga pangan dan tekanan fiskal.

M. Rizal Taufikurahman dari Indef juga memperingatkan bahwa sektor keuangan nasional bisa terkena imbas dari arus modal asing keluar, akibat investor global mencari aset aman di tengah ketegangan geopolitik. Hal ini berpotensi melemahkan rupiah dan meningkatkan volatilitas pasar keuangan domestik.

Menurut asumsi dasar APBN 2025, ICP dipatok di level US$ 82 per barel dan nilai tukar rupiah Rp 16.100 per dolar AS. Namun berdasarkan sensitivitas fiskal, setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 bisa menambah defisit hingga Rp 6,9 triliun, dan pelemahan rupiah sebesar Rp 100 per dolar AS bisa memperbesar defisit sebesar Rp 3,4 triliun.

Merespons hal ini, Kementerian Keuangan, melalui Kepala Biro Komunikasi Deni Surjantoro, menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi. Antara lain melalui koordinasi fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar, serta penyesuaian belanja negara guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung sektor produktif.

Deni menambahkan bahwa pemerintah tetap optimistis dalam menghadapi gejolak global, dengan merujuk pada keberhasilan Indonesia menangani krisis sebelumnya seperti pandemi dan ketegangan perdagangan internasional.

Meskipun tekanan dari konflik geopolitik global meningkat, pemerintah dan otoritas keuangan bersiap menghadapinya dengan kombinasi intervensi pasar, penyesuaian fiskal, dan kebijakan makro yang terkoordinasi.

Pendapatan Jalan Tol Pacu Pertumbuhan Sektor

17 Jun 2025
Prospek kinerja PT Jasa Marga Tbk (JSMR) pada 2025 dinilai tetap positif meskipun ada sejumlah tantangan jangka pendek, seperti kebijakan pemerintah terkait diskon tarif tol sebesar 20%. Diskon ini berlaku terbatas hanya di 10 ruas tol dan hanya untuk beberapa hari, sehingga dampaknya ke pendapatan perusahaan diperkirakan kecil, yaitu sekitar 2,7% dari kuartal sebelumnya, menurut Sukarno Alatas, Analis Senior Kiwoom Sekuritas Indonesia.

Di sisi lain, strategi penyesuaian tarif tol menjadi pendorong utama pertumbuhan. Aqil Triyadi dari Panin Sekuritas menyebut bahwa JSMR akan menaikkan tarif di 12 ruas tol sepanjang 2025, setelah sebelumnya menaikkan tarif di beberapa ruas pada awal tahun.

Richard Jonathan Halim dari Ciptadana Sekuritas juga mencatat bahwa pertumbuhan pendapatan JSMR didorong oleh tarif yang naik dan operasionalisasi ruas baru seperti Klaten–Prambanan, serta rekonsolidasi ruas tol setelah buyback. Ia memperkirakan pendapatan JSMR mencapai Rp 19,8 triliun di 2025 dan Rp 21,5 triliun di 2026, dengan laba bersih masing-masing Rp 3,5 triliun dan Rp 3,8 triliun.

Richard menambahkan bahwa strategi asset recycling atau monetisasi konsesi ruas tol juga bisa menambah laba, meskipun belum dihitung dalam proyeksi resmi. Ia merekomendasikan "buy" saham JSMR dengan target harga Rp 5.300, sejalan dengan Sukarno yang menargetkan Rp 5.500, sedangkan Aqil memberi rating "hold" dengan target Rp 4.200.

Lebih lanjut, JSMR kini juga menerapkan strategi investasi yang lebih selektif dan prudent, melalui skema co-investment agar lebih efisien dan menghindari ekspansi agresif. Menurut Sukarno, ini merupakan langkah strategis yang akan memperkuat fundamental keuangan perusahaan dalam jangka panjang.

Meskipun begitu, Richard mengingatkan investor untuk mewaspadai risiko dari perlambatan trafik akibat pengembangan moda transportasi publik seperti LRT dan kereta cepat, yang bisa mengurangi volume lalu lintas kendaraan di tol.

JSMR dinilai akan tetap mencetak pertumbuhan pendapatan dan laba pada 2025 berkat kenaikan tarif dan ruas tol baru, sambil menjaga strategi bisnis yang konservatif namun berkelanjutan.

Harita Nickel Menunggu Hasil dari Lembaga Internasional Audit IRMA

16 Jun 2025
PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau yang dikenal sebagai Harita Nickel, tengah menanti hasil penilaian/audit indepen yang dilakukan lembaga berstandar internasional, The Initiative for Responsible Mining Asurance (IRMA). Audit yang telah berlangsung  sejak 2023 ini hasilnya akan rampung dalam waktu dekat. SCA Global Services, firma audit independen yang disetujui IRMA, akan melakukan penilaian, yang mencakup kajian dokumen (tahap 1) yang telah dilakukan sejak (tahap 1) yang telah dilakukan sejak Oktober 2024, diikuti oleh audit lapangan (tahap 2) pada April 2025. Penilaian dilakukan  menggunakan informasi dari berbagai unsur seperti anggota masyarakat sekitar, pejabat publik, perwakilan tenaga kerja, atau pihak berkepentingan lainnya. "Harita selama ini selalu mengikuti aturan dan standar yang berlaku. Yang berkembang saat ini adalah pihak buyer terutama dari Eropa dan Amerika menginginkan informasi detail tentang rantai pasoknya. IRMA adalah audit yang terketat dengan segala transparansinya," kata Direktur HSE Harita Nickel Tonny H. Secara total tak kurang dari 1.000 persyaratan dokumen maupun praktik lapangan standar IRMA yang akan melalui proses audit. Hasil penilaian yang berupa laporan audit publik yang dirilis secara lokal dan disitus IRMA. (Yetede)

ICH Resmi Terdaftar sebagai Lembaga Kliring

16 Jun 2025
Indonesia Clearing House (ICH) resmi terdaftar sebagai Lembaga Kliring Berjangka Pasar Uang dan Valuta Aisng (PUVA) dari Bank Indonesia. Hal ini tertuang dalam surat BI No 27/301/DPPK/Str/B kepada Indonesia Clearing  House (ICH). "Surat keputusan dari yang kami terima dari BI ini tentunya merupakan kepercayaan besar dari pemerintah khususnya Bank Indonesia sebagai regulator perdagangan deviratif Pasar Uang dan Valuta Asing (PUVA). Sebagai Lembaga Kliring kami siap untuk mendukung  berbagai agenda dari BI untuk pengembangan deviratif pasar uang dan valuta asing," kata Direktur Megain Widjaya. Megain menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan menjadikan devaratif PUVA sebagai pasar yang modern dan efiisen, Sebagai lembaga kliring PUVA, ICH berkomitmen penuh untuk mengedapankan integritas, akuntabilitas, dan inovasi, sehingga mampu menjadi tulang punggung dalam pembangunan pasar keuangan yang dalam, inklusif, dan berdaya saing global. "Dalam posisi sebagai lembaga kliring PUVA, kami tentunya akan mendapatkan peran yang penting dan krusial dalam mendukung infrastruktur pasar keuangan berintegritas. Untuk itu, kami akan memastsikan bahwa pasar tetap berfungsi secara adil, efisien dan teratur bahkan dalam kondisi volatil," tegas dia. (Yetede)

Pemerintah Harus Libatkan Pihak Ketiga untuk Pembangunan Proyek Giant Sea Wall

16 Jun 2025
Pemerintah harus melibatkan pihak ketiga, seperti pemda maupun investor asing dalam mewujudkan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Pantai Utara Jawa sepanjang 500 km, yang membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Meski proyek ini sudah masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025-2029, namun keuangan pemerintah saat ini sedang itdak memungkinkan. Menurut Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, dengan masuknya proyek pembangunan pemerintah pembangunan Giant Sea Wall kedalam PSN, maka megaproyek ini bakal menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah. Namun, hal itu harus dilihat dari kesanggupan APBN dalam mengguyur pendanaan pada proyek jumbo tersebut. "Seperti yang kita ketahui pembiayaan dari APBN itu sangat terbatas pada saat sekarang. Apalagi ada yang dialihkan untuk Danantara dan MBG. Jadi memang dari APBN hampir tidak mungkin, kalau dipaksakan bisa berbahaya juga," (Yetede)