Tiga Menteri RI kompak melakukan panen raya padi di Kabupaten Gresik, yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, bersama - sama panen di Desa Tambakreja Kecamatan Duduk sampean, Jumat (12/3). Mentan Syahrul Yasin Limpo, menyebutkan salah satu bentuk kepedulian pemerintah pusat untuk mendukung swasembada pangan adalah bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian serta sarana dan prasarana (pupuk, jaringan irigasi). Tahun 2021 Kabupaten Gresik menerima bantuan benih padi untuk 2.500 ha dan jagung 1.000 ha. Tak hanya itu, Syahrul juga mendorong pihak perbankan untuk terus menggulirkan dana kredit usaha rakyat (KUR) kepada para petani guna menopang sektor permodalan. Kedepan diharapkan Kabupaten Gresik menjadi daerah yang mampu menjadi ketahanan pangan yang lebih baik.

Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah yang hadir menyampaikan apresiasi atas kunjungan tiga pejabat negara ke wilayahnya. Ia menyebutkan pada 2021 ini telah diprogramkan sasaran produksi padi sebesar 412.549 ton, jagung sebesar 166.322 ton dan kedelai 105 ton. Varietas Ciherang Inpari 42 dan Inpari 32 yang paling umum digunakan petani saat ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi beras pada 2020 sebesar 31,33 juta ton, mengalami kenaikan sekitar 21.46 ribu ton atau 0.07 persen dibandingkan 2019 sebesar 31,31 juta ton. Adapun potensi produksi periode Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14.54 juta ton beras atau mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan dengan subround yang sama tahun lalu sebesar 11.46 juta ton.

Meski harga cabai dua bulan terakhir naik, namun Direktur Jenderal Hortikultura Prihasto Setyanto menegaskan tak ada impor. “Kami sudah berkoordinasi dengan Badan Ketahanan Pangan, BUMN yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), Paguyuban Pedagang dan Pengelola Pasar Induk Kramat Jati, serta dengan para champion cabai Indonesia,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Minggu (14/3/2021).

BLP menggelar pasar cabai murah di 24 titik yang berlangsung tanggal 8-20 Maret 2021. Ditjen Hortikultura akan mendukung pendistribusian cabai dengan fasilitasi sarana distribusi yang dimiliki serta menyusun perjanjian kerja sama dengan RNI untuk upaya stabilisasi pasokan ini.

Selain upaya tersebut, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Tommy Nugraha memprediksi bulan April depan pasokan sudah aman sehingga tak perlu ada impor cabai. Data Early Warning System (EWS), menurutnya menunjukkan neraca produksi cabai rawit surplus sebesar 42 ribu ton di bulan April dan 58 ribu ton di bulan Mei. Selain menggandeng BUMN sebagai off taker, ke depan Ditjen Hortikultura juga akan mendorong petani menerapkan inovasi rainshelter untuk melakukan tanam pada bulan off season (Juli-Agustus).

Bisnis, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Thailand segera menandatangani nota kesepahaman atau MoU pada pengunjung bulan ini untuk mengakomodasi kemudahan impor beras medium yang dimanfaatkan kepada Perum Bulog (Persero). Namun, langkah ini dinilai bukan jaminan realisasi impor akan dilakukan dalam waktu dekat. MoU dalam perdagangan beras yang dilakukan Indonesia pernah menyepakati hal serupa dengan sejumlah negara eksportir beras seperti Vietnam. 

Namun MoU itu penting karena sebagai jaminan pasokan jika Indonesia memerlukan tambahan stok lewat pengadaan luar negeri dan dilakukan lewat skema government to government (G-to-G). Importasi beras yang dilakukan lewat pemerintah umumnya harus memenuhi kriteria tententu, seperti tingkat kepecahan beras yang harus berada di kisaran 5%-25% atau setara kualitas medium. Tidak semua pemasok bisa memenuhi kebutuhan tersebut sehingga kehadiran MoU bisa memberi jaminan.

Adanya MoU bukan jaminan realisasi impor dapat terjadi dalam waktu dekat. Proses penugasan resmi sampai pengapalan diperkirakan membutuhkan waktu setidaknya dua bulan. Sejauh ini, pemerintah juga belum secara tertulis memberi tugas impor kepada Bulog. Pemerintah Thailand menyebutkan penandatanganan MoU rencananya digelar pada pekan terakhir Maret. Menteri Perdagangan Thailand menyatakan MoU akan mengakomodasi penjualan beras ke Indonesia sebanyak 1 juta ton dalam setahun untuk durasi empat tahun. Namun, penjualan beras ini juga akan mempertimbangkan kondisi produksi di kedua negara dan harga beras dunia. Alokasi impor 1 juta ton yang disiapkan pemerintah untuk 2021 tidak berlebihan selama dilakukan sebagai langkah antisipasi pasokan yang aman dan harga yang stabil. Beras menjadi salah satu komoditas dengan pasar yang ketat di level global.

(Oleh - IDS)

Produksi padi nasional tahun lalu cukup menggembirakan. Meski luas panennya 0,02 juta hektar lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2019, produksi beras naik dari 31,31 juta ton (2019) menjadi 31,33 juta ton (2020). Artinya, produktivitas naik. Angka produksi itu juga lebih tinggi dari konsumsi beras nasional tahun lalu yang diperkirakan 29,3 juta ton.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, luas panen padi selama Januari-April 2021 mencapai 4,86 juta hektar, lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang 3,84 juta hektar.

Produksi padi/beras pun berpotensi lebih tinggi. Sepanjang Januari-April 2021, produksi beras ditaksir 14,54 juta ton, naik 26,84 persen dibandingkan dengan Januari-April 2020 yang tercatat 11,46 juta ton. Situasi harga di pasar sejalan dengan data produksi gabah dan beras nasional yang mengindikasikan pasokan mencukupi kebutuhan.

Akan tetapi, di tengah kinerja positif itu, pemerintah memutuskan impor 1 juta ton beras tahun ini. Pemerintah memutuskan akan mengimpor 500.000 ton beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500.000 ton untuk kebutuhan Perum Bulog. Tambahan itu diharapkan memperkuat cadangan beras (iron stock) pemerintah yang ditargetkan setidaknya 1-1,5 juta ton.

Pemerintah berencana mengimpor sejumlah komoditas pangan dengan alasan memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengamankan stok cadangan.

Para produsen pangan dalam negeri berkeberatan dengan rencana itu karena diyakini bakal berdampak pada anjloknya harga di tingkat petani. Selain itu, produksi dalam negeri dinilai masih bisa diandalkan untuk menyokong kebutuhan.

Selain anjloknya harga di tingkat petani, dia juga menggarisbawahi potensi kenaikan produksi beras sebesar 26,87 persen sepanjang Januari-April 2021 dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Melalui pernyataan bersama, Ketua Umum Gerakan Petani Nusantara Suryo Wiyono dan Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan Said Abdullah meminta pemerintah menghentikan rencana impor. Keduanya menilai ketergantungan pada impor dan produsen luar negeri menggerus derajat ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia.

Pilihan impor beras juga tidak mencerminkan situasi produksi dalam negeri saat ini. Di sisi lain, petani membutuhkan kepastian harga lantaran harga gabah berada di rentang Rp 3.800-Rp 4.000 per kilogram (kg) kering panen (GKP) atau di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang ditetapkan Rp 4.200 per kg GKP.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah Atau Beras menyebutkan, kandungan air gabah kering panen dalam negeri yang dibeli paling tinggi 25 persen dan kadar hampa/kotoran maksimal 10 persen. Harga gabah dengan kualitas itu ditetapkan Rp 4.200 per kg di tingkat petani.

Bisnis, Jakarta - Kinerja positif emiten kelapa sawit sepanjang tahun lalu berpeluang berlanjut, setelah adanya sentimen positif lewat perundingan kerja sama dagang antara Indonesia dan Swiss. Produsen minyak kelapa sawit mentah alias crude palm oil (CPO), nampaknya patut memperpanjang napas lega. Setelah beberapa tahun bersaing untuk mendapatkan restu mengekspor CPO dengan harga istimewa ke negara di Eropa, akhirnya secercah harapan muncul. Adapun, harapan itu berkembang lantaran kampanye hitam CPO banyak merebak di negara-negara Eropa.

Ekspor CPO Indonesia ke Swiss dipastikan bakal aman setelah warga negara tersebut memberi lampu hijau terhadap kesepakatan perdagangan bebas antara kedua negara melalui sebuah referendum. Lewat kemitraan ini, ekspor seperti keju, produk farmasi, dan jam bakal dibebaskan dari bea masuk ke Indonesia. Begitu pula ekspor produk pertanian RI seperti minyak sawit yang akan menikmati pemangkasan tarif masuk. 

Lolosnya perjanjian dagang ini di parlemen Swiss menjadi angin segar karena Indonesia EFTA CEPA sempat tersandung penolakan dari berbagai kelompok sayap kiri menyatakan penolakan atas perjanjian ini karena mengakomodasi perdagangan CPO yang dinilai menjadi penyebab deforetasi di Indonesia. Pendukung perjanjian dagang ini menyatakan bahwa Indonesia-EFTA CEPA justru akan mengakomodasi masuknya CPO dengan standar keberlanjutan. Sebab, hanya produk bersertifikasi yang akan menikmati penurunan tarif. Kabar baik ini setidaknya menjadi angin segar tambahan bagi para produsen CPO nasional, terutama yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Terlebih sepanjang tahun lalu sejumlah emiten perkebunan berhasil memanen laba cukup tebal, yang didukung tren kenaikan harga minyak sawit.

(Oleh - IDS)

Pemerintah telah menerbitkan aturan yang mengeluarkan limbah batu bara dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Beleid itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun yang dikeluarkan dari kategori Limbah B3 itu adalah Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) atau limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap PLTU, boiler, dan tungku industri untuk bahan baku atau keperluan sektor konstruksi.

PP tersebut adalah aturan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker). PP 22/2021 itu sendiri diteken Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Februari 2021 untuk menggantikan PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Sebelumnya, usulan mengeluarkan Fly Ash and Bottom Ash (FABA) atau limbah padat yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara pada PLTU, boiler, dan tungku industri dari daftar limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) disuarakan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Apindo Haryadi B Sukamdani menyebut sebanyak 16 asosiasi di Apindo sepakat mengusulkan penghapusan FABA. Mereka berargumen bahwa berdasarkan hasil uji menyatakan FABA bukan limbah B3.

Pertama kali minyak goreng produksi lokal Kalimantan Selatan dan Tengah mulai dipasarkan sejak 2019/2020 silam. Namanya minyak goreng Alif.

Executive Sales Marketing, PT. Sime DarbyOils Pulau Laut Refinery, Agus Andriono, saat dihubungi, Kamis (11/3) menjelaskan, ternyata pasar minyak goreng Alif ini terbukti laku.

"Minyak goreng Alif, dalam Maret 2020 sudah start penjualan di Kalselteng. Responsnya positif. Karena respons positif dari pasar makanya kita kewalahan. Sehingga kita ajukan upgrading mesin kemanajemen," kata Agus Andriono.

Dijelaskan Agus Andriono, untuk kapasitas produksi di pabrik minyak goreng Alif di Kotabaru saat ini masih mampu 500 ton per bulan dan bakal dinaikkan empat kali lipat. “Rencananya kita akan tingkatkan menjadi 2.000 ton per bulan produksinya,” kata Agus Andriono.

Harga cabai di sejumlah pasar di Gresik cukup tinggi. Bahkan, harganya melebihi harga satu kilo daging sapi yang sebesar Rp 99. 000.

Akibatnya, permintaan cabai menurun drastis. Di pasar Baru Gresik, harga cabai mencapai Rp 120.000 per kg, Salah satu pedagang Pasar Baru, Yuris (40) mengatakan, harga paling murah mulai Rp 110. 000. Harga dari agen Rp 95.000.

Hanya harga bahan komoditi cabai saja yang mengalami kenaikan. Beberapa harga bahan pokok lain cenderung stabil. Bawang merah, misalnya, Rp 28.000 perkg, bawang putih Rp 28.000 per kg.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Gresik, Agus Budiono menegaskan, jika hargai tinggi tidak hanya di Gresik. Kenaikan harga cabai yang tinggi karena ketersediaan tidak sebanding dengan permintaan.

Industri smelter yang saat ini berkembang pesat di Pulau Sulawesi merupakan tantangan bagi PLN dalam memasok kebutuhan listriknya secara cukup dan Andal.

PT Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNI) merupakan smelter di Bantaeng di bidang industri pengolahan dan pemurnian mineral nikel yang menjadi pelanggan potensial PLN dengan daya eksisting 40 MW.

Proses Rekonduktoring jaringan Transmisi Line Punagaya - Bantaeng smelter telah dimulai sejak November tahun lalu dan direncanakan akan selesai pada April 2021.

“saat ini proses Rekonduktoring sedang berlanjut dengan progress 90% dan telah mendapat Rekomendasi Laik Bertegangan (RLB) sehingga dapat segera dilakukan uji coba bertegangan. Harapan kami project ini dapat berjalan sesuai dengan schedule yang ada,” ungkap Rahmat - Senior Manager Transmisi PLN UIKL Sulawesi