Bisnis, Jakarta - Rencana Pemerintah mengimpor beras masih menuai pro dan kontra. Namun, impor komoditas pokok itu seharusnya tidak tabu dilakukan apabila pasokan di dalam negeri terbukti tak mencukupi kebutuhan. Hingga saat ini tidak ada data yang pasti terkait dengan stok beras nasional. Namun, stok yang ada sekarang ini jauh di bawah kebutuhan masyarakat. Badan Urusan Logistik (Bulog) sendiri mengklaim impor beras tak diperlukan karena proyeksi serapan di dalam negeri masih dapat memenuhi konsumsi.

Wacana impor sudah diputuskan dalam rakortas, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait. Rencana impor tidak digulirkan untuk makin menekan harga beras di tingkat petani, mengingat Bulog telah ditugaskan untuk menyerap gabah atau beras dengan harga sesuai dengan acuan yang diatur dalam Permendag No. 24/2020. Intervensi pemerintah akan dilakukan saat terjadi anomali harga atau saat harga beras di pasaran naik ketika stok tersedia.

Rerata harga beras medium di tingkat nasional selama sepekan terakhir masih stabil di posisi Rp 10.600 per kilogram. Pergerakan harga beras ini tak semata-mata disebabkan oleh wacana impor. Panen raya yang bertepatan dengan cuaca dan curah hujan tinggi turut mengakibatkan kadar air dalam gabah tinggi, sehingga kualitasnya cenderung rendah. Beras impor harus masuk pada saat yang tepat, dan kanal tambahan penyaluran beras Bulog juga harus disiapkan. Kehadiran beras impor ini nyatanya tak diikuti dengan penyaluran yang lancar. Bulog melaporkan perusahaan harus mencampur beras impor dan beras lokal dengan komposisi 1:1 karena beras impor berjenis pera yang tak umum dikonsumsi masyarakat. 

(Oleh - IDS)

Keputusan pemerintah mengimpor 1 juta ton beras menuai penolakan dari kalangan petani. Selain data produksi tahun 2019 dan 2020 menunjukkan surplus, potensi panen pada semester I-2021 berpeluang meningkat seiring meningkatnya luas tanam. Per 14 Maret 2021, stok beras yang dikelola oleh Bulog mencapai 883.585 ton. Sebanyak 859.877 ton di antaranya merupakan CBP dan sisanya adalah beras komersial. Pengadaan beras atau gabah dari dalam negeri mencapai 70.940 ton dengan alokasi 37.806 ton untuk CBP dan 33.134 ton sebagai beras komersial.

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, produksi gabah kering giling (GKG) sepanjang Januari-April 2021 meningkat 26,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi 25,37 juta ton. Jumlah ini setara dengan 14,54 juta ton beras. Mengacu data tersebut, Budi menargetkan penyerapan beras produksi dalam negeri bisa lebih dari 500.000 ton hingga tiga bulan ke depan. Perusahaan berupaya stok yang dikelola Bulog pada akhir April 2021 lebih dari 1 juta ton. Oleh karena memprioritaskan produksi dalam negeri, kata Budi.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melalui anak usahanya PT Semen Tonasa melakukan penandatanganan Suplemen Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) program Progressive Incentive Captive. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Semen Tonasa, Mufti Arimurti dan General Manager Wilayah Sulselrabar PLN, Awaluddin Hafidz di Kantor PLN Pusat, Selasa (16/3). Kerja sama tersebut meliputi pengalihan tenaga listrik PT Semen Tonasa dari pembangkit PT Semen Tonasa PLTU 1X25 MW menjadi layanan PLN melalui program Progressive Incentive Captive dengan memanfaatkan optimalisasi suplai tenaga listrik PLN.

Selain kerja sama penyediaan listrik, PLN akan memberikan FABA dari PLTU Punagaya secara cuma cuma selama 6 bulan kepada PT Semen Tonasa. Penandatangan disaksikan oleh Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, Komisaris Utama SIG, Rudiantara, Komisaris Utama Semen Tonasa, Benny Wendry, Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa dengan PT Cisarua Mountain Dairy (Cimory), memulai pembangunan medium scale farm atau inkubator sapi perah. Pembangunan ditandai dengan peletakan batu pertama dan penanaman rumput jenis odot sebanyak 1.000 stek dan indigofera 500 stek, di Eks Pabrik Markisa, Desa Tonasa, KecamatanTomboIopao, Selasa (16/3). Acara ini turut dihadiri langsung Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Mantan Bupati Gowa dan Gubernur Sulsel ini berharap, rencana Pemkab Gowa dalam program ini bisa terwujud dan mampu merasakan hasilnya tepat pada tanggal 17 Agustus mendatang. Ia juga berharap perencanaan Cimory dalam membangun industri pengolahan susu dari skala kecil bisa menjadi besar, dengan mendapatkan bantuan berbagai pihak. Sementara Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengatakan, progres sangat cepat ini diakui Adnan karena terpacu dengan target diberikan oleh Mentan RI, yang ingin merasakan susunya pada 17 Agustus mendatang.

Kepala Bidang Kajian Strategis dan Advokasi Perhimpunan Organisasi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (DPP Popmasepi), Sahabudin Letsoin menyebut saat ini sektor pertanian Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, yakni pertanian yang semakin maju, semakin mandiri dan semakin modern. Berdasarkan data yang ada, ia menyebut impor beras 1 juta ton sangat tidak masuk akal dan bukan merupakan sebuah solusi untuk memenuhi pangan dalam negeri. Impor hanya kebijakan yang nantinya akan menyakiti hati para petani. BPS bahkan memperkirakan produksi padi pada periode Januari-April 2021 mencapai 25,37 juta ton GKG, atau mengalami peningkatan sebesar 5,37 juta ton (26,88%) dibandingkan tingkat produksi padi tahun 2020 di periode yang sama, yakni 19,99 juta ton GKG.

Perusahaan Umum Bulog (Perum Bulog) memperkirakan cadangan beras pemerintah atau CBP nasional akan menyentuh satu juta ton pada akhir April 2021. Direktur Utama Perum Bulog. Budi Waseso mengatakan, pihaknya akan melakukan optimalisasi menyerap hasil panen petani dalam negeri, meski Bulog juga mendapat penugasan impor.

Budi mengatakan, stok beras yang dimiliki Bulog sebanyak 863.585 ton hingga 14 Maret 2021. Dari jumlah tersebut, beras CBP sebanyak 859.877 ton dan beras komersial sebanyak 23.708 ton. “Stok cukup untuk penjualan Bulog sebagai Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga atau KPSH dan tanggap bencana sesuai kebutuhan Perum Bulog, “ kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senin (15/3). Budi berharap, pemerintah juga dapat menetapkan kebijakan pelepasan stok yang seimbang. Hal ini untuk menjaga kualitas beras serta ruang gudang untuk menampung produksi petani.

Komoditi bahan pokok, meliputi gula, cabai, bawang merah dan putih dikhawatirkan akan Melonjak ketika Ramadan. Tapi, setelah dilakukan rakor, ada langkah antisipasi yang dilakukan pemerintah untuk menekan harga ini agar tidak terjadi inflasi. Kadisdag Kalsel, Birhasani, Selasa (16/3) usai rakor pengendalian bahan pokok Jelang Ramadan di Aula Abrani Sulaiman, sejumlah bahan di atas tidak lancar stoknya kurang, maka yang lain akan terganggu. “Solusi memang kami sudah berkoordinasi dengan kementerian maupun dengan daerah provinsi lainnya. Ada terutama di pulau Jawa, ada di Maret dan April untuk cabai ada beberapa titik yang akan panen, “ kata Birhasani. Secara keseluruhan dijelaskan Birhasani, stok bahan pokok tersedia dan Pemprov Kalsel mengantisipasi seperti gula, pemerintah pusat sudah melakukan impor baik itu gula mentah dan bahan baku gula yang sudah jadi.

Bisnis, Jakarta - Rencana Indonesia untuk mengimpor beras pada tahun ini menuai perdebatan kendati pemerintah menyampaikan beragam alasan di balik kebijakan itu. Penjualan beras ini juga akan mempertimbangkan kondisi produksi di kedua negara dan harga beras dunia. Kehadiran MoU dalam perdagangan beras yang dilakukan Indonesia merupakan hal yang lumrah dan bukan kali pertama terjadi. Indonesia pernah menyepakati hal serupa dengan sejumlah negara eksportir beras seperti Vietnam dan Thailand.

Kehadiran MoU dalam perdagangan beras menjadi penting sebagai jaminan pasokan jika Indonesia memerlukan tambahan  stok lewat pengadaan luar negeri. Nota kesepahaman pun memungkinkan perdagangan terjadi lewat skema government to government (G-to-G). Importasi beras yang dilakukan lewat pemerintah pun pada umumnya harus memenuhi kriteria tertentu, seperti tingkat kepecahan beras yang harus berada di kisaran 5%-25% atau setara kulaitas medium. Kehadiran MoU pun dinilai bukan jaminan realisasi impor dapat terjadi dalam waktu dekat. Proses penugasan resmi sampai pengapalan diperkirakan membutuhkan waktu setidaknya 2 bulan. Alokasi impor 1 juta ton yang disiapkan pemerintah untuk 2021 tidak berlebihan selama dilakukan sebagai langkah antisipasi pasokan yang aman dan harga yang stabil.

(Oleh - IDS)

Pemerintah mengandalkan gula impor untuk mengatasi lonjakan harga seiring naiknya permintaan konsumen pada periode Ramadhan dan Lebaran 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan impor kelompok barang dengan kode HS 17, yakni gula dan kembang gula, sehingga menempatkannya di posisi ketiga pada Februari 2021. “Kenaikan kelompok barang ini (kode HS 17) mencapai 75,6 juta dollar AS,” kata Kepala BPS Suhariyanto saat telekonferensi pers, Senin (15/3/2021).

Nilai impor gula sepanjang Januari-Februari 2021 mencapai 481,7 juta dollar AS. Angka ini 99,38 persen lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Gula diimpor antara lain dari Australia, Brasil, dan India. Sementara itu, pemantauan Kementerian Perdagangan menunjukkan, harga gula per Jumat (12/3) mencapai Rp 13.070 per kilogram (kg). Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, rata-rata nasional harga gula di pasar tradisional per Jumat Rp 14.250 per kg.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan, izin impor yang telah dikeluarkan akhir tahun lalu berkisar 680.000 ton dalam bentuk gula mentah (raw sugar) dan gula kristal putih atau gula konsumsi 150.000 ton. Sebanyak 147.270 ton gula mentah di antaranya sudah digiling dan 88.811 ton telah didistribusikan. Dengan volume impor sebanyak itu, dia menjamin tidak ada kenaikan harga hingga mencapai Rp 16.000-Rp 17.000 per kg seperti tahun lalu. 

Sejumlah perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) berharap tarif royalti tidak naik secara signifikan. Berdasarkan informasi yang diperoleh KONTAN, dalam waktu dekat ini akan terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur kenaikan tarif royalti batubara.

Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Pandu P Sjahrir mengatakan, pihaknya sudah berkirim surat kepada Menteri Keuangan pada 8 Januari 2021. Namun surat itu belum berbalas. Jika nanti royalti naik signifikan, produsen merasa keberatan. “Akan sulit untuk ekspor dan kemungkinan ada penurunan produksi batubara, “ kata dia kepada KONTAN, jumat (12/3).

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menambahkan, “jika royalti semakin tinggi, dampaknya tentu perusahaan akan mengurangi kegiatan pertambangan, “ kata dia, Jumat pekan lalu.