Lingkungan Hidup
( 5817 )Industri Sawit Tertekan Luar-Dalam
Meskipun berkontribusi besar terhadap ekspor dan perekonomian
nasional, industri sawit tengah menghadapi tekanan dari dalam negeri dan luar
negeri. Tekanan dalam negeri berasal dari ongkos produksi yang terus meningkat.
Tekanan dari luar negeri adalah potensi tekanan terhadap ekspor akibat ketidak pastian
perekonomian global yang menyebabkan harga jual fluktuatif dan halangan nontarif.
Demikian salah satu tantangan yang mengemuka dalam seminar bertajuk ”Refleksi
Industri Sawit 2023 dan Tantangan Masa Depan: Mau Dibawa ke Mana Sawit Kita?”
yang diselenggarakan Rumah Sawit Indonesia (RSI), di Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Ketua Umum RSI Kacuk Sumarto mengatakan, industri sawit menghadapi sejumlah tantangan,
dari dalam negeri, ongkos produksi terus menanjak. Contohnya, upah pekerja di
Sumut rata-rata Rp 1,3 juta per bulan pada 2010. Pada 2023, upah rata-rata hampir
Rp 4,5 juta per bulan. Harga pupuk pada 2010 di kisaran Rp 2.700 per kg. Pada
2023, harganya naik menjadiRp 8.500-Rp 11.000 per kg.
Padahal, upah dan pupuk merupakan dua komponen utama biaya produksi
sawit yang nilainya 75-80 % total ongkos produksi. Pada saat yang sama, kenaikan
harga jual tidak secepat kenaikan ongkos produksi. Menurut Kacuk, harga jual
sawit pada 2010 berkisar Rp 8.500-Rp 9.000 per kg. Pada 2023, harganya naik di
kisaran Rp 10.500-Rp 11.000 per kg. Artinya, harga jual hanyanaik 23-29 %
selama periode itu. ”Data ini artinya, selisih semakin tipis. Kalau tidak ada terobosan,
dalam waktu dekat, pendapatan akan sama dengan biaya produksinya. Ini bisa kolaps
semua,” ujar Kacuk. Hasil riset Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute
(PASPI) menyebutkan, pertumbuhan rata-rata biaya produksi sawit pada 2008-2022
mencapai 6,83 Tekanan dalam negeri itu dibarengi juga dengan tekanan global.
Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu ketegangan geopolitik
di sejumlah kawasan, seperti perang Rusia-Ukraina dan konflik Israel-Palestina,
membuat laju pertumbuhan ekonomi dunia melambat. Negara-negara tujuan ekspor
produk sawit, seperti AS, kawasan Eropa, kawasan Timur Tengah, dan Afrika,
diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dampaknya,
permintaan sawit dari Indonesia pun akan turun. Harga jual sawit di pasar dunia
pun cenderung menurun. Mengutip data BPS, harga jual minyak kelapa sawit pada
November 2022 adalah 945,7 USD per metrik ton. Pada November 2023, harganya
turun menjadi 830,5 USD per metrik ton. Konsekuensinya, ekspor minyak kelapa
sawit Januari-November 2023 turun 12,60 % dibandingkan periode yang sama pada
2022. (Yoga)
Transaksi Bursa Karbon Masih Sepi
PENANGKAPAN & PENYIMPANAN KARBON : Anjungan Lepas Pantai Mulai Dipantau
Holding badan usaha milik negara (BUMN) energi tersebut memang telah lama mengincar bisnis penyimpanan karbon di dalam negeri. Besarnya potensi penyimpanan karbon yang dimiliki Indonesia menjadi peluang emas untuk mendapat cuan di tengah tren transisi energi. Dalam upaya tersebut, Pertamina menjajaki kerja sama pengembangan rig to CCS atau carbon capture and storage dengan Korea National Oil Corporation (KNOC). Rig to CCS merupakan inisiatif pengembangan teknologi untuk memanfaatkan anjungan lepas pantai migas yang sudah tidak terpakai lagi menjadi fasilitas CCS. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, kerja sama pengembangan rig to CCS merupakan komitmen Pertamina dalam upaya mengurangi emisi, dan mendukung target net zero emission pada 2060. Dia menjelaskan, ASR menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, karena banyak anjungan migas lepas pantai yang kini tidak lagi digunakan setelah produksi migas berakhir. Senior Vice President Technology Innovation Pertamina Oki Muraza mengatakan, kerja sama dengan KNOC juga dapat berkembang pada pengembangan teknologi di bisnis rendah karbon lainnya.
PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM : MENGAMANKAN INVESTASI FREEPORT INDONESIA
Besarnya investasi yang harus digelontorkan PT Freeport Indonesia untuk mengembangkan tambang bawah tanah di Kucing Liar membutuhkan kepastian perpanjangan kontrak selepas 2041 agar bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai Kucing Liar memiliki potensi yang besar untuk meningkatkan torehan produksi tembaga dan emas dari Freeport Indonesia di masa mendatang. Hanya saja, investasi untuk pengembangan produksinya saat ini sebagian terhalang masa konsesi yang berakhir pada 2041. Ketua Umum Perhapi Rizal Kasli berpendapat, komitmen investasi lanjutan Freeport Indonesia untuk mengembangkan Kucing Liar bisa terkoreksi jika perpanjangan kontrak tidak kunjung direalisasikan. Pasalnya, investasi untuk pengembangan infrastruktur tambang bawah tanah bakal menyita banyak modal. “Prospek Kucing Liar ini masuk dalam perencanaan Freeport Indonesia setelah 2041, di mana kita ketahui bahwa pada 2041 izin penambangan Freeport Indonesia berakhir. Apakah infrastruktur yang sekarang ada masih efisien dan secara teknis layak untuk digunakan setelah 2041?” katanya, Rabu (10/1). “Pengembangan Kucing Liar di Grasberg masih sesuai dengan jadwal, kami harap dapat mulai produksi komersial pada 2030,” kata President Freeport-McMoRan Kathleen Quirk saat conference call FCX kuartal III/2023. Produksi tahunan dari Kucing Liar ditargetkan dapat menyentuh di level 550 juta pound tembaga, dan 560.000 ounce emas saat masuk tahap komersial awal nantinya.
“Peningkatan produksi yang intensif ke level 550 juta pound tembaga, dan 560.000 ounce emas akan dilakukan satu dekade ke depan,” jelasnya. Di sisi lain, dia menambahkan bahwa FCX juga tengah melakukan eksplorasi tambahan di kawasan Grasberg selepas identifikasi atas potensi baru di Blok Deep Mill Level Zone (MLZ).
Dalam kesempatan terpisah, Presiden Direktur Freeport Indonesia Tony Wenas menyebut perusahaan yang memiliki konsesi tambang seluas 110.000 hektare itu perlu mendapatkan kepastian perpanjangan kontrak setelah 2041 untuk merancang program kerja dalam jangka menengah panjang.
Di sisi lain, kepastian perpanjangan kontrak juga bakal berimbas terhadap kelanjutan kontribusi perusahaan ke negara yang mencapai US$4 miliar per tahun, kontribusi sosial sekitar US$100 juta per tahun, nasib ribuan tenaga kerja, serta efek berganda eksistensi Freeport Indonesia terhadap pemerintah daerah dan masyarakat Papua.
Di sisi lain, pemerintah mengaku sedang melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah No. 96/2021. Revisi itu salah satunya bakal mengakomodir penghapusan tenggat waktu permohonan perpanjangan kontrak. Komitmen pemerintah untuk memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2041 pun telah beberapa kali disampaikan. Banyaknya cadangan mineral di Grasberg, Papua, menjadi alasan utama pemerintah menyetujui permintaan perusahaan. “Karena mereka sudah sekian puluh tahun [di sana], dan dalam persyaratan ini ada cadangan. Masa kami mau putus [kontraknya], nanti mencari investor lagi,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Freeport Indonesia masih bisa mengoptimalkan cadangan mineral yang ada di tambang bawah tanah. Dengan begitu, kekayaan Indonesia bisa dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan bangsa. Alasan yang sama disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mengatakan bahwa puncak produksi dari tambang Grasberg bakal terjadi pada 2035. Tanpa adanya eksplorasi lanjutan yang masif, tren produksi tembaga dan emas dari Grasberg bakal terus mengalami penurunan setelahnya.
Kebut Aturan Pengerukan Sedimentasi Laut
Tantangan Pemerataan pada Hilirisasi Nikel
Investasi dan pengoperasian smelter hilirisasi mineral nikel
belum memberi dampak ekonomi yang merata bagi perekonomian warga lokal di daerah
terkait. Investasi dan pertumbuhan ekonomi memang meroket, tetapi belum
menyelesaikan persoalan kemiskinan. Mengutip data BPS, pertumbuhan ekonomi dua
provinsi yang banyak mendapat investasi pembangunan smelter hilirisasi nikel,
yaitu Maluku Utara dan Sulteng, meroket berlipat ganda dibandingkan dengan
perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan ketiga
2023 mencapai 25,13 % secara tahunan dan pertumbuhan ekonomi Sulteng pada
triwulan ketiga 2023 mencapai 13,06 % secara tahunan, jauh di atas pertumbuhan
ekonomi nasional pada triwulan ketiga 2023 yang sebesar 4,9 %.
Mengutip hasil riset lembaga penelitian dan advokasi kebijakan
The Prakarsa, yang mengolah data dari Bloomberg, pada 2017-2022, Maluku Utara
memperoleh investasi smelter nikel 11,31 miliar USD dan Sulteng memperoleh
investasi 16,06 miliar USD. Meski demikian, data BPS juga menunjukkan angka kemiskinan
di Maluku Utara pada September 2022 mencapai 82.130 orang, bertambah 2.260
orang dibandingkan Maret 2022 dan bertambah 950 orang dibandingkan dengan September
2021. Jumlah penduduk miskin itu mencapai 6,37 % total penduduk. Sedang angka
kemiskinan di Sulteng pada September 2022 mencapai 389.710 orang, bertambah 1.360
orang dibandingkan dengan Maret 2022 dan bertambah 8.500 orang ketimbang
September 2021.
Jumlah penduduk miskin itu setara 12,30 % dari total penduduk.
Kepala Departemen Kampanye dan Pendidikan Publik Transformasi untuk Keadilan
(TuK) Indonesia Abdul Haris mengatakan, berbagai data ini menunjukkan bahwa investasi
pembangunan smelter bernilai triliunan rupiah itu tidak berkorelasi langsung
dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Sebagian besar penduduk
disana masih menggantungkan hidup mereka dari hasil pertanian dan melaut. ”Ada
persoalan distribusi kemakmuran yang tidak menetes hingga penduduk di akar
rumput dari berbagai investasi triliunan itu,” ujar Abdul dalam diskusi
bertajuk ”Menakar Masa Depan Transisi Energi yang Berkeadilan di Kawasan
Industri Berbasis Nikel”, di Jakarta, Selasa (9/1/2024). (Yoga)
Sidang Kabinet Paripurna Pertama pada 2024 Bahas Stok Pangan
Harga Logam Industri Tertekan Permintaan
SERAPAN GAS BUMI : ‘SENJATA’ ANDALAN ATASI KELEBIHAN PASOKAN
Pembangunan fasilitas pengolahan gas bumi menjadi alternatif yang akan menjadi ‘senjata’ andalan pemerintah dalam menyiasati minimnya serapan komoditas tersebut, sehingga mengancam pengembangan sejumlah lapangan di Jawa Timur. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas mengaku sedang menyiapkan jalan keluar untuk mengatasi minimnya serapan gas bumi yang diproduksi di wilayah Jawa Timur.Beberapa alternatif yang mencuat adalah pembangunan kilang mini gas alam cair (liquefi ed natural gas/LNG), gas alam terkompresi (compressed natural gas/CNG), hingga liquefi ed petroleum gas (LPG).“Alternatif pemanfaatan gas bisa dilaksanakan melalui pembangunan kilang mini LNG, penyaluran melalui CNG, dan mengoptimalkan pemanfaatan gas untuk LPG, sehingga bisa mengurangi impor. Hal tersebut yang sedang dievaluasi oleh SKK Migas,” kata Kurnia Chairi, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Selasa (9/1).Kurnia menjelaskan bahwa sejumlah alternatif menjadi pertimbangan seiring dengan upaya untuk mendorong tumbuhnya industri baru, seperti pabrik metanol yang bisa menyerap banyak gas bumi.Terlebih, saat ini pemerintah terus berupaya merampungkan pipa transmisi Cirebon—Semarang yang diproyeksikan mampu mengalirkan gas dari berbagai sumber di Jawa Timur ke pelanggan di Jawa Barat. Berdasarkan data SKK Migas per Oktober 2023, lifting gas dari sejumlah lapangan gas Jawa Timur berada rata-rata di level 747 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri berencana untuk memulai lelang desain engineering, procurement, and construction (EPC) pipa Cirebon—Semarang tahap II pada Maret 2024. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menargetkan awal konstruksi transmisi pipa ruas Batang—Kandanghaur Timur bisa dimulai pada Juni tahun ini. Laode berpendapat bahwa minat dari badan usaha untuk mengerjakan konstruksi tersebut bakal tinggi, menyusul proyek pipa Cirebon—Semarang tahap I (ruas Semarang—Batang) yang telah rampung akhir tahun lalu.
Rencananya, proyek itu bakal menelan investasi sekitar Rp3,34 triliun dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan skema kontrak tahun jamak periode 2024—2025.Potensi demand gas yang dialirkan melalui pipa Cirebon—Semarang tahap II, antara lain industri di Cirebon, Tegal, Pekalongan, Brebes, dan Pemalang, dengan volume sekitar 5,8—12 MMscfd.
Optimisme terhadap meningkatnya sektor yang bisa menyerap gas dari Jawa Timur juga ditunjukkan oleh PGAS. Perusahaan saat ini diketahui sedang dalam proses menuju kontrak jual beli gas dengan PT KCC Glass Indonesia dan PT Rumah Keramik Indonesia di Kawasan Industri Terpadu Batang.“PGAS telah berproses menuju kontrak jual beli gas dengan KCC Glass Indonesia untuk volume kurang lebih 8 BBtud, dan Rumah Keramik Indonesia sekitar 4 BBtud melalui proyek distribusi Kawasan Industri Terpadu Batang Fase I,” kata Sekretaris Perusahaan PGAS Rachmat Hutama, Selasa (9/1).
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina EP Cepu Endro Hartanto mengatakan bahwa pihaknya terpaksa harus menurunkan produksi dari lapangan Jambaran Tiung Biru lantaran keterbatasan kemampuan serap dari sejumlah pembeli terkontrak.“Saat ini, secara operasi Jambaran Tiung Biru sudah dapat menyalurkan 192 MMscfd, tetapi harus menurunkan kembali pasokannya, karena keterbatasan market,” katanya.Produksi gas dari Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut saat ini diketahui berada pada kisaran 110 MMscfd. Akan tetapi, terdapat selisih yang cukup lebar dari kapasitas produksi maksimal yang berada di level 192 MMscfd.
Dengan begitu, kata dia, keseluruhan gas dari Jambaran Tiung Biru telah terkontrak atau sudah memiliki pembeli. Dia pun menegaskan bahwa Pertamina tidak dalam posisi untuk menawarkan gas tersebut kepada pembeli baru.
Adapun, Founder & Advisor ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menyarankan pemerintah untuk memastikan produksi dan kebutuhan gas sebelum membangun fasilitas pendukung untuk meningkatkan serapan gas bumi dari Jawa Timur.
LAPORAN DARI KOREA SELATAN : PIS GENCAR PERLUAS PASAR GLOBAL
PT Pertamina International Shipping, anak usaha PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang logistik dan pelayaran terintegrasi, gencar menyasar pasar global, di tengah tingginya tuntutan dunia terhadap transisi energi.
Komitmen tersebut diperkuat dengan rencana penguatan armada tanker jenis very large gas carrier (VLGC) sebanyak enam unit sepanjang tahun ini. Saat ini, PT Pertamina International Shipping (PIS) telah memiliki tiga unit VLGC, yang terdiri atas 1 unit VLGC yang dimiliki sejak Februari 2023 dan 2 unit VLGC yang baru saja dilepas perdana oleh Hyundai ke PIS di dok Hyundai Samho, Selasa (9/1). Kedua kapal VLGC tersebut diberi nama Pertamina Gas Tulip dan Pertamina Gas Bergenia. “Pelepasan perdana dua kapal VLGC ini menandai komitmen PIS yang kuat terhadap ketahanan energi dan sekaligus mengukuhkan posisi kami sebagai pemain di pasar global. Akan ada 4 kapal VLGC lagi sampai dengan akhir tahun,” ujar Direktur Utama PIS Yoki Firnandi di sela-sela acara Naming Ceremony of Pertamina Gas Tulip dan Pertamina Gas Bergenia. Hadir dalam acara tersebut Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, Komisaris PIS Iggi H. Achsien dan Lina Santi, serta Direktur Keuangan PIS Diah Kurniawati. Yoki mengungkapkan kedua kapal VLGC tersebut merupakan tanker liquid petroleum gas (LPG) terbesar di dunia, dengan luasan sekitar dua kali lapangan bola dan daya angkut sebesar 91.000 Cubic Meter (CBM) atau setara dengan 32.000 ton LPG. Adapun, harga masing-masing kapal tersebut sebesar US$110 juta.
Penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kapal itu dapat dioperasikan dengan kecepatan yang lebih tinggi, tetapi hemat bahan bakar hingga 16%.“Permintaan terhadap pengangkutan gas dan amonia di pasar global terus meningkat. Ini peluang yang besar bagi kami,” tegas Yoki.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan tiga alasan dibalik keputusan strategis untuk membeli dua kapal VLGC Pertamina Gas Tulip dan VLGC Pertamina Gas Bergenia tersebut.Pertama, penambahan dua kapal baru untuk melayani pasar internasional itu merespons tingginya permintaan pasar yang diperkirakan bakal naik sejalan dengan pemulihan pascapandemi Covid-19.
Kedua, pembelian kapal dengan kemampuan untuk mengangkut LPG dan amonia juga memiliki tujuan tersendiri.
Ketiga, tuntutan globalisasi. Menurutnya, PIS telah menjadi market leader di Indonesia, dan sudah seharusnya didorong untuk menjadi pemain global.
Sebagai catatan, dua kapal VLGC yang baru dilepas kemarin merupakan bagian dari kerja sama kepemilikan antara PIS dan BGN International yang telah ditandatangani pada Oktober 2023 di sela-sela gelaran Abu Dhabi International Petroleum and Conference 2023 di Uni Emirat Arab.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









