Pemerintah kembang kempis memikirkan pasokan gas untuk industri di dalam negeri pada periode 2025—2026, seiring dengan capaian lifting nasional yang tidak kunjung memberikan kabar bahagia. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan bahwa pasokan gas dari hulu relatif pas-pasan untuk kebutuhan dalam negeri pada periode 2025—2026. Hingga kini, pemanfaatan gas bumi di dalam negeri telah mencapai 68,2% dari total produksi nasional. Artinya, sekira 3.745 BBtud gas bumi dari 5.494 BBtud gas yang diproduksi dimanfaatkan di dalam negeri, sedangkan 1.749 BBtud sisanya dilepas ke pasar ekspor. Dari jumlah gas bumi yang dimanfaatkan di dalam negeri tersebut, 1.515,8 BBtud di antaranya digunakan oleh industri. “Perlu kita sadari sampai dengan 2 tahun ke depan atau 2025—2026 itu [kondisinya] tidak mudah, masih sulit bernapas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Walaupun bisa [memenuhi], tapi hanya sekadar pas,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji di Komisi VII DPR, Rabu (3/4). Tutuka pun menjelaskan bahwa alokasi harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk industri telah dialirkan kepada 265 perusahaan, dengan volume sekitar 41% dari keseluruhan produksi nasional. Selain itu, susutnya serapan gas murah dari pabrik pupuk juga disebabkan karena keterbatasan kemampuan pasokan hulu dan perawatan di sisi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas bumi. 

Berdasarkan data milik Kementerian ESDM, realisasi serapan gas murah pada 2023 berada di angka 686,28 british thermal unit per day (BBtud) untuk industri pupuk, hanya 84,3% dari alokasi saat itu di level 814,06 BBtud. Untuk memastikan seluruh industri mendapatkan pasokan gas bumi yang memadai, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pun tengah mengevaluasi realisasi capaian program jangka panjang atau long term plan (LTP) 1 juta barel minyak per hari (bopd) dan 12.000 juta kaki kubik per hari gas (MMscfd). Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa lembagannya bakal memundurkan target jangka panjang itu 2—3 tahun lebih lambat dari target LTP yang ditenggat pada 2030. Alasannya, realisasi lifting migas yang disusun pada 2019 itu terdampak oleh pandemi Covid-19 selama hampir 3 tahun. Sementara itu, PT Pupuk Indonesia (Persero) melaporkan cukup banyak impak positif dari pemanfaatan HGBT terhadap sektor pupuk selama 3 tahun terakhir, meski masih ditemui kendala dari sisi pemenuhan alokasinya. 

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan bahwa harga gas murah untuk industri yang berlaku sejak 2020 mampu menghemat biaya subsidi pupuk secara signifikan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pun menilai, multiplier effect manufaktur terhadap perekonomian bakal makin tinggi apabila industri bisa mendapatkan harga gas yang kompetitif, sehingga bisa mendongkrak daya saingnya. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, HGBT sangat berkorelasi positif dengan kinerja industri di dalam negeri. Kenaikan pajak dari industri pengguna HGBT sepanjang tahun lalu pun mencapai 32% dibandingkan dengan 2019. Tak hanya itu, hingga 2023, tercatat telah terealisasi investasi sebesar Rp41 triliun atau naik sebesar 34% dibandingkan dengan 2019. Bahkan, terdapat potensi investasi di sektor petrokimia, baja, keramik, dan kaca yang sebesar Rp225 triliun. Akan tetapi, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro berpendapat bahwa program harga gas murah itu justru membuat kemampuan finansial atau arus kas dari badan usaha usaha hilir gas terkontraksi untuk berinvestasi lebih masif pada infrastruktur midstream gas.

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi mengizinkan sejumlah gerai Pertamina Shop atau Pertashop untuk menjual bahan bakar minyak jenis Pertalite agar bisa meningkatkan margin dari pemilik usaha tersebut di daerah. Saleh Abdurrahman, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), mengatakan pemberian izin penjualan Pertalite kepada sejumlah Pertashop masih dalam tahap uji coba. Hal itu merespons keluhan pemilik Pertashop yang kesulitan menjual Pertamax series di daerah, karena kalah bersaing dengan SPBU. Saleh bercerita, saat ini izin penjualan Pertalite baru diberikan kepada beberapa Pertashop di Jawa. 

Alasannya, kesadaran penggunaan BBM berkualitas di Jawa relatif lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya. Secara terpisah, PT Pertamina (Persero) sempat menyatakan membuka kemungkinan untuk memberikan izin penjualan Pertalite kepada seluruh Pertashop. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan, kemungkinan izin penjualan Pertalite itu bakal menyasar pasar yang ada di luar Pulau Jawa. Hal itu sekaligus menyukseskan program BBM 1 harga yang digagas oleh pemerintah. Kemungkinan itu disampaikan Riva menyusul pertanyaan yang diajukan Anggota Komisi VI DPR Jon Erizal ihwal rencana Pertamina untuk melibatkan Pertashop dalam menjual BBM subsidi tersebut.

Emiten nikel, PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel membukukan pertumbuhan laba bersih pada 2023 sejalan dengan pendapatan yang melonjak signifikan. Di sisi lain, ekspansi fasilitas pengolahan nikel NCKL terus berlanjut. Sepanjang 2023, pendapatan NCKL melonjak 149,35% year-on-year (YoY) menjadi sebesar Rp23,85 triliun dari Rp9,56 triliun pada 2022. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan tersebut terdiri atas pengolahan nikel sebesar Rp20,76 triliun serta pendapatan dari penambangan nikel sebesar Rp3,09 triliun. Kontrak pelanggan yang lebih dari 10% dari pendapatan adalah Lygend Resources & Technology Co., Ltd., Ningbo Lygend Wisdom Co., Ltd., dan Glencore International AG. Pendapatan itu berasal dari penjualan bijih nikel sebanyak 15,38 juta wet metric ton (wmt) yang mencakup saprolit sebanyak 6,30 juta wmt dan limonit sebanyak 9,08 juta wmt sepanjang 2023. 

Selain itu, NCKL juga membukukan peningkatan produksi feronikel sebesar 300% YoY menjadi 101.538 ton pada 2023 dan kenaikan produksi mixed hydroxide precipitate (MHP) sebesar 50% YoY menjadi 63.654 ton pada 2023. Roy Arman Arfandy, Direktur Utama Trimegah Bangun Persada, mengatakan Harita Nickel tetap berupaya untuk mempertahankan pertumbuhan di tengah kondisi pasar yang penuh tantangan sepanjang tahun 2023. Di sisi pengolahan nikel, pertumbuhan NCKL turut didorong oleh peningkatan volume dari smelter baru PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF) yang menghasilkan feronikel dan lini produksi tambahan PT Halmahera Persada Lygend (HPL) untuk menghasilkan bahan baku baterai kendaraan listrik.

NTT mengalami defisit beras cukup tinggi, 125.390 ton, pada triwulan pertama tahun 2024 menurut data BPS. Pasokan lokal hanya mampu menutup 23 % kebutuhan. Akibatnya, butuh pasokan 70 % dari luar daerah, sedangkan 7 % lainnya diadakan Bulog. Kondisi ini rawan terus terjadi di NTT. Hingga kini, NTT tak pernah menjadi lumbung beras. Banyak hari tanpa hujan, kondisi tanah tandus, serta minim sumber air menjadi penyebabnya. Belum lagi perilaku bercocok tanam yang masih cenderung sekadar untuk kebutuhan keluarga. Rata-rata produktivitas per hektar hanya 4,15 ton gabah kering giling (GKG), jauh di bawah produktivitas Bali (6,21 ton) atau Jatim (5,72 ton).

Ironisnya, tingkat konsumsi beras di NTT cukup tinggi. Dalam satu tahun, rata-rata orang NTT mengonsumsi 117,19 kg beras, termasuk tinggi di Indonesia. Defisit beras itu ikut memicu harga beras kualitas medium naik dari Rp 13.000 per kg menjadi Rp 18.000 per kg. Kepala Perwakilan BI NTT Agus Sistyo Widjajati dalam acara buka puasa bersama media di Kota Kupang, Selasa (2/4) mengatakan, upaya yang dilakukan BI bersama pemangku untuk mengatasi inflasi beras, antara lain pasar, koordinasi antardaerah khusus penyuplai beras agar membantu kelancaran distribusi ke NTT, serta mendorong gerakan menanam.

BI NTT juga mendorong anak muda produktif mengembangkan pangan berbasis teknologi untuk bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Dorongan itu salah satunya dikerucutkan melalui kompetisi teknokreasi. Pesertanya anak muda usia 17-22 tahun. ”Kami ingin menciptakan anak muda yang punya jiwa kewirausahaan, terutama di bidang pangan. Kami ingin mereka punya inovasi dan produktif. Sekarang ini petani, peternak, dan nelayan kebanyakan sudah tua dan lulusan SD,” kata Agus. Sejumlah pihak menilai defisit beras di NTT tak semata dapat diatasi dengan meningkatkan produktivitas. Salah satu upaya yang pernah dilakukan adalah mendorong masyarakat mengonsumsi pangan beragam.

”Pangan bukan hanya beras,” kata Koordinator Program Voice for Climate Action Yayasan Penguatan Lingkar Belajar Komunitas Lokal (Pikul) Dina Soro. Petani di NTT yang selama ini mengembangkan pertanian lahan kering didorong untuk terus menerapkan sistem tumpang sari. Selain padi dan jagung, teruslah menanam umbi-umbian dan pisang. Tanaman itu bisa bertahan kala terik atau cocok dengan iklim di NTT. Terbukti, masyarakat suku Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan selama bertahun-tahun mempraktikkan pangan beragam itu. Cadangan makanan mereka selalu ada setiap waktu. Mereka tidak pernah kekurangan makanan ketika warga daerah lain kelaparan. (Yoga)

Bapanas telah menetapkan harga pembelian pemerintah atau HPP gabah kering panen di tingkat petani Rp 6.000 per kg dan beras Rp 11.000 per kg. HPP itu berlaku sementara, pada 3 April-30 Juni 2024. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Kepala Bapanas No 167 Tahun 2024 tentang Fleksibilitas Harga Pembelian Gabah dan Beras dalam Rangka Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Ketentuan itu juga mengatur HPP gabah kering giling (GKG), yakni Rp 7.400 per kg. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi, Rabu (3/4) malam, mengatakan, dengan ketentuan itu, pemerintah memberikan fleksibilitas HPP gabah kering panen (GKP), GKG, dan beras.

Tujuannya agar harga gabah petani tidak jatuh dan Perum Bulog bisa menyerap gabah untuk cadangan beras pemerintah. HPP gabah dan beras itu hanya berlaku sementara, yakni pada 3 April-30 Juni 2024. ”Untuk HPP tetap, kami juga sedang membahasnya secara paralel,” ujar Arief ketika dihubungi dari Jakarta. Arief menambahkan, fleksibilitas HPP ini perlu diterapkan agar dapat terus menjaga harga yang baik dan wajar di tingkat produsen serta menimbang rata-rata harga di pasar dan konsumen. Sembari itu, pemerintah melalui Bulog juga bisa menambah cadangan beras pemerintah melalui serapan gabah dan beras dalam negeri sehingga tidak bergantung pada impor. (Yoga)

Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) melaporkan bahwa pencinta cokelat di seluruh dunia sedang terpukul oleh kelangkaan kakao yang sebagian disebabkan oleh krisis iklim. Cuaca ekstrem dan perubahan pola iklim telah mengganggu hasil panen, yang diperkirakan menurun selama tiga tahun berturut-turut, sehingga memperketat pasokan global dan menaikkan harga. Harga kakao melonjak 136 % antara Juli 2022 dan Februari 2024. Harga biji kakao di pasar komoditas berjangka telah melampaui 10.000 USD per ton untuk pertama kali pada 26 Maret 2024. Per Selasa (2/4) kakao sudah diperdagangkan di harga 10.294 USD per ton. Harga saat ini sudah tiga kali lipat dibandingkan rata-rata harga kakao global pada 2023 yang ada di kisaran 3.000 USD per ton.

Organisasi Kakao Internasional memperkirakan dunia mengalami kekurangan pasokan kakao 374.000 ton pada musim 2023-2024 dibandingkan dengan 74.000 ton pada musim sebelumnya. Kelangkaan dan kenaikan harga kakao dunia justru menguntungkan Indonesia sebagai produsen kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Ketua Asosiasi Petani Kakao Arif Zamroni mengatakan, El Nino yang melanda Indonesia tahun lalu dan memicu kekeringan ekstrem sebenarnya juga menyebabkan penurunan produksi kakao di dalam negeri. Namun, tidak sampai mengakibatkan gagal panen parah seperti di Afrika. Data BPS menunjukkan, Indonesia memproduksi biji kakao sebanyak 641.700 ton sepanjang 2023, turun 1,36 % dibanding tahun sebelumnya.

Volume yang mencapai 10 % total produksi kakao dunia tersebut kini menjadi rebutan negara lain yang tidak cukup mengimpor kakao dari Afrika. Permintaan tinggi dan kenaikan harga dinikmati petani kakao di Tanah Air. Saat ini, harga biji kakao di tingkat petani bisa mencapai di atas Rp 85.000 per kg dibanding tahun lalu yang hanya Rp 25.000-Rp 35.000 per kg. ”Petani yang punya pohon dan terawat jadi dapat berkah. Bagi teman-teman yang punya pohon, tapi enggak terawat pasti nyesel, apalagi yang nebang pohon diganti komoditas lain, karena ini harga tertinggi kakao dalam sejarah,” ungkap Arif saat dihubungi Kompas, Selasa (2/4). (Yoga)

Permintaan BBM jenis gasolin, seperti pertalite dan pertamax, pada masa Lebaran tahun ini diperkirakan meningkat 11 % dibandingkan periode normal. Antisipasi dilakukan dengan memastikan ketahanan stok hingga di atas 20 hari. Di samping itu, stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) juga disiagakan meski jumlahnya masih terbatas. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati dalam konferensi pers Ramadhan dan Idul Fitri 2024 di Jakarta, Rabu (3/4) mengatakan, pihaknya beserta PT Pertamina (Persero) dan sejumlah badan usaha lain menyiagakan 115 terminal BBM, 7.400 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU), dan 71 depot pengisian pesawat udara.

”Juga menyiagakan fasilitas-fasilitas tambahan di sejumlah wilayah dengan permintaan tinggi. Secara umum, stok BBM aman, dengan ketahanan stok di atas 20 hari. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan  biasanya (Lebaran tahun-tahun sebelumnya) yang 17-18 hari,” kata Erika. Menurut proyeksi penjualan atau penyaluran BBM selama masa Ramadhan dan Idul Fitri 2024, gasolin (bensin) terjadi kenaikan 11 %, gasoil (solar) turun 15 %, dan avtur naik 1,3 %.

Lebih rinci lagi, menurut data Pertamina, pada BBM jenis gasolin, penyaluran pertalite (jenis BBM dengan konsumsi terbesar) naik 10,2 %, pertamax naik 15 %, dan turbo 6,3 %. Erika menambahkan, proyeksi peningkatan permintaan pada masa Lebaran sudah masuk dalam perhitungan alokasi BBM subsidi/kompensasi hingga akhir tahun. Sebelumnya, BPH Migas menetapkan kuota pertalite pada 2024 sebanyak 31,7 juta kiloliter atau lebih rendah dari realisasi pada 2023 di 32,5 juta kiloliter. (Yoga)

Geliat kencang pemanfaatan hidrogen dan amonia sebagai sumber energi alternatif di dalam negeri membuat pemerintah bergerak cepat menyediakan payung hukum agar pengembangannya tidak menemui persoalan berarti di masa mendatang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku sedang menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 14/2012 untuk mendorong pembelian listrik dari pembangkit listrik berbasis hidrogen. Revisi aturan tersebut rencananya bakal menambah sejumlah pasal yang terkait dengan pembelian listrik dari energi baru. Apalagi, hidrogen saat ini telah masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) sebagai salah satu jenis energi baru. “Hidrogen juga sudah masuk ke dalam RUU EBET sebagai bagian dari energi baru yang ketentuan lebih lanjutnya akan diatur dalam PP,” kata Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM Chrisnawan Anditya, Selasa (2/4). Selain itu, otoritas energi nasional juga membahas izin dan lisensi bisnis hidrogen untuk dapat mendorong ekosistem dan pengembangannya.

Saat ini, pembahasan tersebut sudah masuk dalam tahap awal identifikasi untuk izin yang diperlukan dan kode klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI. Bahkan, hidrogen juga turut masuk ke dalam opsi bauran energi bersih yang tertuang dalam rancangan revisi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) hingga 2060. Berdasarkan data Kementerian ESDM yang merujuk kepada rancangan RUKN, proyeksi total tambahan kapasitas setrum sampai dengan 2060 mencapai 427 GW. Sebagian kapasitas setrum itu akan ditopang oleh energi baru terbarukan (EBT). Adapun, permintaan listrik bakal didominasi sektor industri sekitar 47%, diikuti oleh rumah tangga 21%, bisnis 15%, kendaraan bermotor listrik 7%, publik 5%. Sementara itu, produksi green hydrogen untuk sektor industri dan transportasi diperkirakan sekitar 4%. Penjajakan kerja sama dua perusahaan tersebut ditandai dengan penandatanganan Joint Development Study Agreement (JDSA) untuk pengembangan green hydrogen plant di sela acara Singapore International Energy Week 2023 tahun lalu. Green hydrogen plant tersebut diproyeksikan akan menghasilkan 100.000 ton hidrogen hijau per tahun, serta berpotensi menghasilkan energi bersih yang dapat memenuhi kebutuhan listrik Singapura. 

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) Julfi Hadi meminta dukungan pemerintah dari sisi insentif dan regulasi untuk pengembangan bisnis hidrogen hijau di dalam negeri. Dukungan insentif fiskal itu berkaitan dengan keringanan pajak penghasilan (PPh) badan, serta keringanan pajak impor untuk fasilitas produksi hidrogen hijau dan turunannya. Selain itu, diperlukan juga dorongan subsidi harga hidrogen hijau di dalam negeri. Pada perkembangan lainnya, pengembangan hidrogen di hilir sudah cukup masif. PLN melalui PLN Indonesia Power membangun stasiun pengisian hidrogen di Senayan, Jakarta. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pemanfaatan hidrogen hijau sebagai energi alternatif ramah lingkungan pengganti BBM dilakukan perusahaan sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi energi.

Berdasarkan perhitungan PLN, bahan bakar green hydrogren yang dihasilkan dari sisa operasional pembangkit listrik sangat kompetitif jika dibandingkan dengan BBM. Perbandingannya, per 1 kilometer mobil BBM membutuhkan biaya Rp1.400, mobil listrik Rp370, dan mobil hidrogen hanya Rp350. Aksi serupa juga dilakukan oleh Pertamina melalui Pertamina New & Renewable Energy (NRE) yang menggandeng Toyota untuk mengembangkan ekosistem hidrogen sebagai bahan bakar kendaraan di Indonesia. Dalam kerja sama itu, Pertamina NRE dan Toyota juga memproduksi fuel cell electric vehicle, Toyota Mirai, yang nantinya melakukan pengisian hidrogen di fasilitas yang telah dibangun perusahaan.

Pemerintah bakal menghadapi dilema dalam rencana revisi harga gabah menjelang panen raya padi di sebagian besar wilayah Tanah Air. Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan opsi penaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah petani bak simalakama. Menurutnya, situasi sulit akan dihadapi pemerintah untuk menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak menyenangkan atau tidak menguntungkan terkait dengan harga gabah. Penaikan HPP gabah petani menjelang panen raya, tuturnya, bisa mengoptimalkan penyerapan gabah oleh Perum Bulog sekaligus menyenangkan petani. Pada sisi lain, dia menegaskan pemerintah perlu mempertimbangkan dampak kenaikan HPP gabah terhadap inflasi di musim paceklik hingga akhir tahun. “Perdebatannya adalah kalau kami menaikkan [HPP] sekarang, ini impactnya terhadap harga [beras] di Agustus, September dan Oktober nanti kayak apa,” ujarnya saat ditemui di Bulog Corporate University Jakarta, Selasa (2/4). Hingga saat ini, Perum Bulog melakukan pengadaan gabah petani sebanyak 74.700 ton.

Bayu menegaskan mayoritas pengadaan dilakukan secara komersial alias mengikuti harga pasaran, alih-alih menggunakan HPP yang berlaku. Dia memprediksi panen padi tahun ini makin singkat. Selama ini, HPP gabah dianggap sebagai acuan harga yang paling murah. Dia merujuk pada HPP gabah kering panen (GKP) selama ini di level Rp5.000 per kilogram telah mengerek harga beras hingga Rp16.000—Rp17.000 per kilogram di saat pasokan dalam kondisi krisis.Namun, Bayu menegaskan bahwa petani makin kesulitan dengan HPP saat ini lantaran biaya produksi seperti pupuk, sewa lahan dan tenaga kerja terus melonjak. 

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih membeberkan bahwa harga gabah di petani mulai melandai seiring memasuki masa panen. Dia memerinci rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di wilayah sentra produksi seperti di Tuban, Jawa Timur saat ini sudah menyentuh level Rp4.800 per kilogram—5.000 per kilogram dari sebelumnya mencapai Rp8.300 per kilogram pada Februari 2024. Dalam kesempatan lain. pemerintah tengah mengkaji peluang penyesuaian harga pembelian pemerintah atau HPP gabah petani. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan sedang menyiapkan perhitungan untuk penyesuaian HPP gabah petani yang baru, seiring dengan mulai anjloknya harga gabah petani saat memasuki musim panen. Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso menyatakan bahwa ada tren penurunan harga gabah di akhir Maret 2024. Saat ini, harga GKP di penggilingan sudah berada di level Rp5.000—Rp6.000 per kilogram.

Harga gabah pada Maret lebih rendah dibandingkan harga rata-rata gabah pada periode Februari 2024 yang di atas Rp7.000 per kilogram. Dalam Panel Harga Bapanas, rata-rata harga GKP di tingkat petani secara nasional per 1 April 2024 di level Rp6.130 per kilogram. Harga tersebut telah turun 13,17% secara bulanan dibandingkan harga rata-rata gabah pada 1 Maret 2024 sebesar Rp7.060 per kilogram. Badan Pusat Statistik (BPS) juga memproyeksikan puncak produksi beras akan terjadi pada April 2024 mencapai 4,9 juta ton. Siklus panen tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya saat puncak panen raya cenderung terjadi pada Maret. Dampak El Nino telah menyebabkan pergeseran panen raya padi pada tahun ini. Di sisi lain, harga beras pada pekan keempat Maret 2024 masih mengalami kenaikan 3,03% dibandingkan harga rata-rata pada Februari 2024.