Pemerintah menekankan, program pembangunan infrastruktur menara pemancar jaringan 4G untuk daerah tertinggal,terdepan, dan terluar atau 3T tetap diteruskan meskipun di saat bersamaan terjadi penegakan hukum dugaan korupsi proyek tersebut. Jika proyek tidak diteruskan, masyarakat di wilayah 3T dirugikan karena tidak mendapat akses internet yang optimal. ”Proyek pembangunan menara pemancar (base transceiver station/BTS) 4G untuk daerah 3T adalah bagian dari proyek strategis nasional di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Proyek ini bersifat multiyear,” ujar Plt. Menkominfo Mahfud MD saat konferensi pers di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (22/5).

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Sarwoto Atmosutarno mengatakan, ”Baik program pembangunan menara BTS melalui dana USO maupun APBN harus dilihat sebagai upaya mempercepat akses internet secara inklusif. Kami dorong agar pelaksanaan program dituntaskan. Gangguan leadership system yang terjadi, seperti dugaan korupsi BTS 4G yang belakangan muncul, harus segera diselesaikan sesuai ranah hukum,” ucap Sarwoto. Mastel berharap pemerintah serius meneruskan program pembangunan menara BTS 4G untuk daerah 3T, tetapi dengan berbagai macam pembenahan. Partisipasi masyarakat harus dilibatkan supaya mereka ikut mengawasi. Kemudian, tata kelola proyek pembangunan infrastruktur menara pemancar sudah saatnya dikerjakan secara transparan. Pemerintah wajib menata ulang mekanisme proyek supaya akuntabilitasnya jelas. (Yoga)

Montana menjadi negara bagian pertama di AS yang melarang sepenuhnya penggunaan media sosial Tiktok. Gubernur Montana Greg Gianforte, Rabu (17/5) menandatangani aturan yang menghapus penggunaan Tiktok, aplikasi milik perusahaan teknologi China, Bytedance. ”Hari ini, Montana mengambil tindakan paling menentukan untuk melindungi data pribadi dan informasi personal sensitif milik warga agar tidak dipanen Partai Komunis China,” kata Gi anforte dalam pernyataannya. Aturan baru di Montana ini melarang pengunduhan Tiktok di seluruh negara bagian. Pihak mana pun yang menawarkan akses atau pengunduhan Tiktok akan didenda 10.000 USD (Rp 148 juta) per hari. Meski demikian, hukuman ini tidak diterapkan pada individu. Dengan demikian, Apple dan Google harus menghapus Tiktok dari toko aplikasi mereka. Jika tidak, perusahaan bisa dikenai denda harian. Langkah ini diperkirakan akan ditantang secara hokum dan menjadi ujian bagi AS yang ingin bebas Tiktok.

Juru bicara Tiktok, Brooke Oberwetter, menyebutkan aturan oleh Montana melanggar hak rakyat sesuai amendemen pertama. ”Kami ingin meyakinkan warga Montana bahwa mereka bisa terus menggunakan Tiktok untuk mengekspresikan diri, mencari penghasilan, dan menemukan komunitas karena kami terus bekerja untuk mempertahankan hak pengguna kami di dalam dan di luar Montana,” katanya. Tiktok menyatakan bakal melawan larangan di Montana, bersama pemilik usaha kecil yang menggunakan aplikasi itu untuk iklan dan membantu pertumbuhan bisnis dengan menjangkau lebih banyak pelanggan. Video-video lucu disertai kemudahan penggunaannya membuat Tiktok populer. NetChoice, asosiasi perdagangan yang meliputi Google dan Tiktok, menyebut larangan itu tidak konstitusional. ”Ini jelas pelanggaran konstitusi yang melarang pemerintah membatasi rakyat Amerika mengakses kebebasan berbicara secara daring lewat laman atau aplikasi,” ujar Carl Szabo, Wakil Presiden NetChoice, dalam pernyataan. (Yoga)

JAKARTA-ID -Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menekankan peran penting infrastruktur digital dalam mendukung pengembangan industri kreatif nasional. Dalam Kick-off Forum Talenta 2023 yang digelar atas kolaborasi Amazon Web Services, USAID dan Elitery di Jakarta, Rabu (17/5), San diaga menyebut infrastruktur digital dengan cloudbase sangat diperlukan saat ini karena menjamin keamanan data dalam pengembangan usaha ekonomi kreatif seperti startup dan UKM. “UKM sangat memerlukan keamanan data sehingga kegiatan forum seperti ini sangat diperlukan, terutama dalam pengembangan SDM dan UKM di Indonesia, seperti yang dilakukan Elitery dalam melaksanakan program Talenta,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis. Program Talenta yang tengah berjalan selama tiga tahun ini mempunyai dua fokus inisiatif, pertama, di sektor pendidikan, pengembangan SDM dan implementasi teknologi komputer berbasis Cloud di universitas; dan kedua, sektor usaha, yaitu Cloud Landing Zone untuk startup dan usaha kecil dan menengah (UKM). Talenta Forum menjadi forum diskusi dari berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta, industri dan pendidikan demi membangun talenta digital di Indonesia yang berdampak pada dunia pendidikan dan industri kreatif digital. (Yetede)

Dugaan serangan siber ke sistem PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) masih berlanjut. Kemarin, kelompok LockBit 3.0, yang mengklaim melakukan serangan siber ke BSI, membocorkan data yang diduga dicuri. Kendati begitu, BSI menegaskan data dan dana nasabah dalam kondisi aman. "Kami juga akan bekerjasama dengan otoritas terkait dengan isu kebocoran data," kata Gunawan A. Hartoyo, Sekretaris Perusahaan BSI dalam keterangan resmi, kemarin. Direktur Utama BSI Hery Gunardi, Selasa (16/5), juga melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) Hinsa Siburian. Pertemuan di kantor pusat BSI di The Tower, Jakarta itu, juga dihadiri Juru Bicara BSSN Ariandi Putra. BSI dan BSSN tidak mengungkap detail isi pertemuan. "BSSN telah melakukan komunikasi dan koordinasi kepada BSI terkait upaya pemulihan sistem berkenaan dengan gangguan yang dialami. Kami siap untuk terus berkolaborasi," kata Ariandi. Senior Vice President LPPI Trioksa Siahaan mengatakan, perbankan sangat membutuhkan talenta digital untuk mendukung operasional bisnis yang sudah didigitalisasikan. "Bank dapat mengembangkan talenta dengan membentuk management trainee di bidang TI dan digital," kata dia. Sejumlah bank memang meningkatkan investasi di bidang tenaga kerja digital ini. Joni Raini, Direktur Human Resources PT Bank CIMB Niaga Tbk, mengatakan, pengembangan talenta di bidang TI atau digital jadi salah satu prioritas mereka di saat ini.

JAKARTA, ID — Indonesia dan negara anggota Asean lainnya perlu mempertimbangkan serius dampak subsidi besar-besaran yang diberikan pemerintah Jepang, AS, dan Uni Eropa, khususnya Jerman terhadap industri chip di dalam negerinya. Subsidi yang diberikan negara maju terhadap industri chip akan menghasilkan produk yang lebih kompetitif. Kondisi ini akan menghambat kemajuan industri chip yang akan dikembangkan di lingkup Asean, termasuk Indonesia. Demikian dikemukakan Ketua Asean Business Advisory Council (Asean-BAC) Mohammad Arsjad  Rasjid Prabu Mangkuningrat menjawab pertanyaan Investor Daily, Senin (15/05/2023), tentang niat Asean untuk  mengembangkan chip. Asean menginginkan agar industri  dalam negeri diutamakan  meski pada sisi lain impor  produk chip dari AS, Jepang dan Eropa sebagai mitra dagang tetap diperlukan. "Indonesia harus memastikan bahwa subsidi dari mitra utama  Asean tersebut tidak  merugikan industri dalam negeri. Ini perlu dilakukan, karena indonesia dan Asean  juga sedang melakukan  hilirisasi dan industrialisasi," kata Arsjad. (Yetede)

JAKARTA, ID - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta keamanan sistem teknologi perbankan nasional diperkuat, menyusul adanya kasus peretasan terhadap sistem teknologi perbankan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang menyebabkan layanannya sempat mengalami gangguan. “Saya minta BSI membenahi sistem teknologinya supaya tidak terjadi lagi, dan sekarang juga cepat untuk mengembalikan, sehingga tidak mengganggu (layanan) dan merusak kepercayaan (nasabah),” kata Wapres usai meresmikan Kampung Bahari Nusantara TNI AL Tahun 2022 secara serentak di 68 Satuan Komando Kewilayahan, di Kepulauan Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Senin (15/05/2023). Meskipun kondisi layanan BSI telah pulih, Wapres mengingatkan bahwa pengamanan sistem teknologi harus diperkuat, termasuk menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. “Bukan hanya BSI saya kira, bank-bank syariah yang lain juga harus anti sipatif,” tegas dia. Bank-bank konvensional pun, kata Ma’ruf Amin, harus menguatkan sistem keamanannya, terutama untuk mengantisipasi berbagai serangan siber yang kerap terjadi. “Karena itu, kepada seluruh bank, baik yang syariah maupun konvensional, supaya lebih siap dengan situasi terjadinya pembajakan-pembajakan,” ujar dia. (Yetede)

Sumber daya manusia yang tersedia di Indonesia dinilai belum siap memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Faktor kemampuan, kapasitas, dan tingkat pendidikan menjadi penyebab. Ketua Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, perkembangan teknologi AI yang kianpesat tidak dapat dihindari. Secanggih-canggihnya AI jika tidak bisa dimanfaatkan oleh pekerja, tetap tidak berguna. ”Kapasitas SDM Indonesia yang jadi tantangan utama. Untuk mengimbangi perkembangan teknologi AI yang pesat, industri butuh SDM yang kuat,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (14/5).Mengutip data BPS per Februari 2023, terdapat 146,62 juta orang yang termasuk dalam angkatan kerja. Sebanyak 138,63 juta di antaranya bekerja, sedangkan 7,99 juta lainnya pengangguran.

Dari sisi pendidikan, 39,76 % pekerja di Indonesia berpendidikan SD ke bawah, 19,18 % pekerja berpendidikan SMA, dan 18,24 % pekerja berpendidikan SMP. Adapun pekerja berpendidikan SMK 11,31 %, pekerja berpendidikan diploma IV/S-1/S-2/S-3 sebesar 9,31 %, dan pekerja berpendidikan diploma I/II/III sebesar 2,2 %. Menurut Anton, pekerja di Indonesia masih didominasi lulusan SD dan SMP sehingga cukup sulit memanfaatkan AI dalam pekerjaannya. Sementara itu, lulusan SMK dan pendidikan vokasi masih rendah kontribusinya dalam dunia kerja. ”Ini artinya, Indonesia perlu merumuskan kembali strategi dunia pendidikannya. Jangan sampai perkembangan teknologi tak mampu diimbangi dengan kapasitas SDM yang ada,” kata Anton. (Yoga)

Perbaikan instrumen hukum berupa pengesahan UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi ternyata belum efektif membendung kebocoran data pribadi. Sampai saat ini, serangan siber, terutama pencurian data pribadi, masih menjadi ancaman. Pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan penegakan hukum dengan memberikan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku kejahatan siber. Serangan siber terbaru dialami PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Data sebesar 1,5 terabita yang di antaranya memuat sembilan basis data berisi informasi pribadi lebih dari 15 juta pelanggan dan pegawai BSI diduga bocor. Data itu mencakup, antara lain, nama, alamat, informasi dokumen, nomor kartu, nomor telepon, dan transaksi. Kelompok peretas ransomware LockBit 3.0 mengklaim bertanggung jawab atas peretasan data BSI itu. Dalam tangkapan layar sebuah situs yang beredar di Twitter, Sabtu (13/5), kelompok itu menyebut mereka menyerang BSI sejak Senin (8/5) lalu. Mereka juga mengungkapkan bahwa serangan itu berdampak pada berhentinya semua layanan BSI.

Data lain yang juga diklaim dicuri ialah dokumen keuangan, dokumen hukum, hingga kata sandi (password) untuk semua layanan internal dan eksternal yang digunakan di bank. Manajemen bank diberi waktu 72 jam untuk menghubungi LockbitSupp dan menyelesaikan urusan itu. Dalam pengumuman itu, peretas juga mengancam akan menjual data yang telah dicuri ke situs gelap (dark web) jika manajemen tidak menghubungi sesuai tenggat yang diberikan. Peretas juga mengancam bahwa data perusahaan akan dipublikasikan pada Senin, 15 Mei 2023, pukul 21.09 UTC atau Selasa, 16 Mei, pukul 04.09 WIB. Kebocoran data pribadi sebelumnya juga dialami BPJS Ketenagakerjaan. Pada 13 Maret lalu, pemilik akun Twitter @p4c3n0g3 mengunggah informasi bahwa Bjorka, peretas yang kerap membocorkan data  pribadi, memiliki data pribadi berkapasitas 5 gigabite berisi NIK, nama lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor telepon seluler, e-mail, jenis pekerjaan, dan nama perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Peneliti Periksa Data, Arie Sembiring, mengatakan, persoalan kebocoran data ini adalah masalah klasik yang terus berulang. Fenomena ini menunjukkan bahwa selama ini langkah penegakan hokum ataupun administrasi yang dilakukan pemerintah belum optimal. Kebocoran data yang membahayakan publik terus terjadi, tetapi tidak ada sanksi dari pemerintah yang dapat memberikan efek jera. Padahal, saat ini sudah ada regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi, yakni UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). UU PDP sebenarnya telah mengatur langkah-langkah untuk melindungi data pribadi masyarakat dari peretasan. UU itu mengamanatkan pembentukan lembaga penyelenggara perlindungan data pribadi (Pasal 58). (Yoga)

Perkembangan teknologi informasi di Indonesia memiliki ruang berkembang lebih pesat. Hal itulah yang berusaha untuk difasilitasi dan menjadi fokus bisnis PT Aviana Sinar Abadi Tbk (IRSX). IRSX adalah perusahaan integrated digital hub teknologi informasi (TI), yang bergerak di bidang informasi dan komunikasi serta aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis. Aktivitas usaha utama IRSX berfokus pada aktivitas pemrograman komputer. Direktur IRSX, Fajar Indrayanto mengatakan, di tahun 2023 akan mengembangkan segmen pasar maupun inovasi produk. "Inovasi produk ini menjawab kebutuhan dan keinginan pasar serta mengikuti perkembangan teknologi yang bermanfaat bagi para pelanggan IRSX," ujarnya kepada KONTAN. Berada di era revolusi industri 4.0, dunia bisnis dan perilaku konsumen saat ini telah bergeser ke arah digital. Beberapa pilar utama dalam era ini adalah internet of things (IoT), big data, artificial intelligence (AI) dan cloud computing. Fajar mengatakan, produk eksisting IRSX saat ini adalah software product management, platform untuk menghubungkan bisnis dengan teknologi. Melalui software product management, IRSX menyediakan sejumlah fitur teknologi UKM membantu mereka menjalankan bisnis. Pertama, sales force yang dapat melakukan management canvaser mulai route plan, check-in toko, hingga pencatatan term of payment. Kedua, software product management terhubung dengan interexchange platform yang memungkinkan pengguna produk IRSX saling terhubung dan bertukar barang. Ketiga, software product management dapat dihubungkan dengan front-end, seperti aplikasi android maupun iOS, termasuk pada layanan messaging, seperti SMS, WhatsApp, atau Telegram. Agar kinerja IRSX tumbuh pesat, Fajar mengaku akan melakukan pengembangan software as a service (SaaS), seperti Solusi Digitalisasi Koperasi. Menurut Fajar, market volume koperasi mencapai lebih Rp 170 triliun dan merupakan pasar yang sangat lucrative. Pergerakan saham PT Aviana Sinar Abadi Tbk (IRSX) masih berada di atas harga initial public offering (IPO). Saham IRSX pada Jumat ditutup di Rp 234 per saham, turun 6,4% dari hari sebelumnya. Tapi jika dibandingkan dengan harga IPO di Rp 101 per saham maka cuan dari memegang saham IRSX sejak IPO masih sebesar 131,68%.

Lead Data Scientist di Kaspersky, Vladislav Tushkanov, menyatakan, penjahat dunia maya sering menggunakan deepfake untuk menipu. ”Deepfake tidak hanya menimbulkan risiko reputasi dan privasi seseorang, tetapi juga keuangan warganet. Di forum darknet, tawaran pembuatan deepfake marak. Biaya jasanya bervariasi, 300-20.000 dollar AS per menit,” katanya dalam siaran pers, Jumat (12/5/2023). Deepfake adalah salah satu tipe dari kecerdasan buatan yang digunakan untuk membuat foto, audio, dan video. (Yoga)