CEO Open AI Sam Altman sempat dipecat dari perusahaannya, tetapi tak lama kemudian ia diminta kembali memimpin perusahaan tersebut pekan lalu. Kasus sejenis sudah banyak. Sejumlah CEO yang dipecat atau diminta mundur kemudian diajak kembali memimpin perusahaan yang sempat ditinggalkan, seperti Steve Jobs di Apple, Sean Red di Tinder, dan Jack Dorsey di Twitter. Ada CEO yang dipecat kemudian pindah ke perusahaan lain dan mampu berprestasi. Jamie Dimon yang dipecat sebagai Presiden Citigroup, tetapi kemudian menjadi CEO JPMorgan Chase. Pendiri Vanguard, Jack Bogle, yang dicopot dari jabatannya sebagai Presiden Wellington Management, tetapi kemudian menciptakan sebuah indeks dana dan menjadi tokoh yang dikenal untuk reformasi tata kelola. Mantan presiden Coca-Cola Steve Heyer yang secara mengejutkan tidak menduduki posisi CEO di Coke, tetapi kemudian dengan cepat diangkat menjadi bos jaringan Starwood Hotels.

Harvard Business Review dalam tulisan berjudul Firing Back: How Great Leaders Rebound After Career Disasters menyebut hal-hal yang menghalangi pemimpin yang digulingkan untuk kembali lagi. Pemimpin yang tidak bisa pulih cenderung menyalahkan diri sendiri dan sering kali tergoda memikirkan masa lalu daripada menatap masa depan. Dinamika ini biasanya diperkuat oleh rekan-rekan yang bermaksud baik. Sayangnya, nasihat mereka sering kali lebih merugikan daripada membantu. Sebaliknya, bagaimana de-ngan mereka yang bisa kembali mencapai karier puncak? Dalam setiap budaya, kemampuan untuk mengatasi kesulitan hidup merupakan ciri penting dari mereka sehingga mampu melahirkan seorang pemimpin yang hebat. CEO Hacker One Marten Mickos dalam sebuah tulisan di laman CNBC mengakui pernah dipecat dua kali. Kasus ini terjadi saat ia menjabat CEO Eucalyptus dan CEO MySQL, di mana keduanya adalah perusahaan teknologi. Salah satu alasan pemecatan adalah ketika dewan direksi ingin beralih dari target B2C ke B2B, ia malah menanggapi rencana ini dengan mengatakan perusahaan tidak memiliki cukup dasar untuk mengubah target pasar tersebut. Ia keluar dari rapat dewan sebagai mantan CEO. Pemecatan bukanlah masalah besar dan dipecat sebagai CEO bukan berarti aib sebagai seorang profesional bisnis. Ia menerima pemecatan itu dengan santai dan bisa menemukan dirinya kembali ketika ia kembali menjadi CEO. (Yoga)

Delapan jam sehari dihabiskan oleh rata-rata pekerja urban di kantor atau pabrik, setidaknya lima kali sepekan. Tak jarang ada acara tambahan di akhir pekan atau di hari libur nasional. Belum lagi nongkrong bersama kolega seusai jam kerja untuk menunggu kema-cetan terurai atau mendinginkan pikiran setelah berkutat mengejar target. Disatukan pekerjaan, ada rasa senasib yang mempererat relasi antar karyawan. Banyak perusahaan melihat itu sebagai peluang dan menarasikan rasa senasib dan akrab itu pada level lebih intim, yaitu keluarga. Acara piknik karyawan sering dibalut dengan tema ”Temu Keluarga Besar PT A” atau ”Selamat bergabung dengan keluarga besar kami” kala menyambut karyawan baru. Bekerja memang tak selalu sebatas mencari uang. Dengan konsep keluarga, perusahaan menciptakan suasana kerja yang hangat dan memikat. Bibit konflik atau pertentangan diyakini lebih mudah diatasi.  Joshua A Luna dalam artikelnya di Harvard Business Review, dua tahun silam, menyatakan, kultur sebagai keluarga memang bisa membuat kantor menyenangkan. Tapi, kultur itu membuat atasan berhak tahu atas segala hal tentang karyawannya.

Penulis buku Ask a Manager, Alison Green, dalam wawancara dengan The New York Times, mengatakan, sisi buruk perusahaan yang menerapkan konsep keluarga adalah potensi mengeksploitasi karyawan menjadi lebih besar. Perusahaan yang meminjam konsep keluarga justru cenderung menuntut komitmen serta loyalitas tidak pantas kepada para karyawannya. Ia menggaris bawahi, tuntutan komitmen dan loyalitas berlebihan dapat berakhir pada disfungsi manajemen dari profesional menjadi eksploitatif. Jika telanjur memilih jalur ”keluarga”, manajemen harus pintar mengelola batas aturan, menetapkan target, serta menerapkan penilaian kerja yang realistis, logis, dan manusiawi. Pilihan lain, mengganti pengelolaan perusahaan menjadi lebih profesional. Pekerja jangan larut dalam kondisi beracun “keluarga”, tetap profesional, memahami hak dan kewajibannya, mampu bekerja sama dengan baik, serta meningkatkan kemampuan yang berguna bagi perusahaan ataupun diri sendiri. (Yoga)

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir atau mulai dari 2018, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) relatif tidak terlalu signifikan. Fenomena ini dikhawatirkan berpotensi mengurangi kualitas hidup pekerja di tengah tingginya biaya hidup akibat inflasi. Berdasarkan data Direjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kemenaker, nilai rata-rata UMP secara nasional tahun 2018 yaitu Rp 2.268.874,19 per bulan,  lalu naik menjadi Rp 2.455.662,23 (2019) dan di 2020 tercatat sebesar Rp 2.673.371,36. Adapun pada 2021 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 2.687.723,69 dan Rp 2.725.504,94. Kemudian, pada 2023, nilai rata-rata UMP nasional mencapai Rp 2.923.309,40. Aktivis buruh Kokom Komalawati saat dihubungi pada Kamis (30/11) mengatakan, pada saat PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan ditetapkan, kenaikan upah minimum berkisar 6-11,5 %. Kenaikan upah minimum mulai tidak tinggi berlangsung pada periode 2021-2022. Bahkan, ada daerah yang tidak menikmati kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) di periode tersebut, seperti di Kabupaten Tangerang, Banten.

Kokom, yang terlibat dalam Komite Hidup Layak, menyampaikan, sesuai survei dan diskusi terfokus bersama 181 responden pekerja, rata-rata biaya pengeluaran rumah tangga per bulan sebesar Rp 3.428.186,69, dengan tanggungan hidup sebanyak 2,7 orang per rumah tangga. Sebanyak 181 responden itu disurvei pada 18 September-18 Oktober 2023 ditiga kota dan delapan kabupaten di empat provinsi, yaitu Jabar, Jateng, Banten, dan Sulteng. Responden berlatar belakang pekerja di sektor manufaktur, ojek daring, pertambangan, dan perkebunan. ”Hal yang mengkhawatirkan adalah potensi kualitas hidup pekerja menurun (akibat kenaikan upah minimum yang tidak signifikan tersebut),” kata Kokom. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menambahkan, sejak UU Cipta Kerja berlaku, kenaikan upah minimum tidak signifikan. ”Pada tahun 2021, ada UMP yang kenaikannya nol % dan tidak lebih dari 1,8 %. Tahun 2022 pun kondisinya mirip,” ujar Said. (Yoga)

Sepertinya tidak ada sebuah generasi yang tertimpa tekanan bertubi-tubi seperti sekarang ini. Mereka mengalami disrupsi digital, pandemi Covid-19, krisis iklim, tekanan ekonomi, dan, khusus di Indonesia, berhadapan dengan dinamika politik yang aneh. Respons mereka mulai terasa di dunia kerja. Persoalan yang muncul adalah tuntutan keluwesan dalam dunia kerja. Silang pendapat soal ini kemudian memunculkan krisis produktivitas. Nike, Apple, Goldman Sachs, dan Zoom adalah contoh sejumlah perusahaan yang mewajibkan karyawannya untuk kembali masuk ke kantor setelah pandemi usai. Raksasa pakaian olahraga Nike baru-baru ini memberi tahu karyawannya bahwa mulai Januari 2024, mereka akan diminta untuk datang ke kantor pusat perusahaan empat hari dalam sepekan. Perusahaan tersebut, dalam sebuah pernyataan, menyatakan bahwa ”ada kekuatan dan energi yang muncul dari kerja sama secara langsung”. Sebuah dorongan yang valid. Namun, beberapa karyawan khawatir bahwa kebijakan ini akan mengurangi fleksibilitas.

Krisis kemudian muncul karena tidak sedikit di antara manajemen dan karyawan tidak mencapai titik temu. Manajemen menuduh karyawan ingin tetap kerja santai, sedangkan karyawan melihat bahwa upaya manajemen ke cara-cara lama sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Mereka juga berargumen bahwa lebih penting hasil kerja dibanding sekadar wajib masuk ke kantor. Masalah selanjutnya adalah krisis produktivitas yang menimpa perusahaan. Sejumlah urusan dan target bisnis perusahaan tidak bisa tercapai karena masalah ini. Ekonom Mike Walden dari North Carolina State University mengatakan, salah satu ukuran perekonomian yang kurang dihargai adalah produktivitas pekerja yang mengukur seberapa banyak yang dicapai seorang pekerja. Pekerja yang lebih produktif akan lebih bernilai bagi bisnis dan biasanya, dibayar lebih tinggi, baik dalam bentuk upah maupun tunjangan. Inilah sebabnya mengapa peringatan baru-baru ini dibunyikan ketika angka-angka Pemerintah AS menunjukkan produktivitas pekerja menurun.

Pada pertengahan 2021 dan pertengahan 2023, produktivitas pekerja turun 2 %,  yang belum pernah terjadi dalam tujuh dekade terakhir. Kondisi seperti ini yang menyebabkan perusahaan mencari cara untuk menaikkan produktivitas pekerja. Salah satu penulis di Fast Company menyebutkan, solusi permasalahan krisis produktivitas bukan pada  meminta karyawan untuk datang ke kantor semata, melainkan pada apa yang bisa memotivasi karyawan bisa kerja produktif dan datang ke kantor apabila masalahnya adalah soal karyawan yang tidak datang ke kantor. Keluwesan di dunia kerja sepertinya dibutuhkan. Insentif yang cukup mungkin perlu dipertimbangkan. Meski demikian, perlu upaya lebih. Berbagai cara perlu dicoba. (Yoga)

Perdagangan ritel mulai terdampak oleh gerakan sebagian masyarakat yang memboikot produk-produk yang dianggap berafiliasi dengan Israel. Pelaku di sektor ritel meminta pemerintah jangan hanya tinggal diam atas persoalan ini, tetapi bersikap dengan jelas demi kepentingan perekonomian dalam negeri. Seruan boikot terhadap produk-produk yang diduga berkaitan dengan Israel mengemuka sejak eskalasi konflik antara Hamas dan Israel di wilayah Gaza menjelma menjaditragedi kemanusiaan. Salah satunya adalah gerakan sosial global bernama Boycott, Divestment, and Sanction (BDS) yang bermakna boikot, divestasi, dan sanksi. Sebagai bentuk simpati, sebagian masyarakat Indonesia berpartisipasi dalam gerakan yang didukung Majelis Ulama Indonesia (MUI), dimana pada 8 November mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 28 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina, dengan rekomendasi agar umat menghindari transaksi produk terafiliasi dengan Israel.

Dampak gerakan boikot berimbas pada sektor ritel domestik. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey mengatakan, penjualan produk kebutuhan harian turun 15-20 % dalam sebulan terakhir. Data ini didasarkan atas laporan anggota Aprindo. ”Sejumlah perusahaan ritel telah mengalami penurunan omzet untuk penjualan produk-produk kebutuhan harian, karena beredar informasi di media sosial bahwa banyak produk kebutuhan harian yang terafiliasi dengan Israel,” ujarnya, Minggu (26/11). Kendati tidak menyebut nama perusahaannya,Roy mengatakan sedikitnya terdapat 10 perusahaan ritel yang melapor telah mengalami penurunan omzet penjualan produk harian. Adanya penjualan yang merosot akibat aksi boikot berisiko membuat proyeksi pertumbuhan kinerja ritel triwulan IV-2023 menjadi lebih rendah dari target sebelumnya. (Yoga)

Pekerjaan paruh waktu atau kerja lepas alias freelance kini banyak diminati anak muda. Sebagian bahkan memutuskan menjadi pekerja lepas secara penuh (full time freelancer). Namun, tak sedikit yang mengambil pekerjaan sampingan untuk menambah pundi-pundi. Mereka memilih jalan ini bukan karena minim keterampilan. Menurut laporan lokapasar (marketplace) yang mempertemukan pencari dan pemberi kerja, Upwork, sekitar 60 juta warga atau 39 % tenaga kerja AS bekerja sebagai pekerja lepas pada 2022. Mereka menyumbang 1,35 triliun USD pada perekonomian AS, nilainya naik 50 juta USD dibandingkan tahun 2021. Pertumbuhan nominal yang sejalan dengan minat para pekerja lepas ini menunjukkan munculnya alternatif pekerjaan lain dari pekerjaan tradisional ”9 to 5”. Data Upwork menggambarkan pekerja profesional mencari keuntungan lain dari pekerjaan sampingan, entah menambah pemasukan, otonomi, atau sekadar menemukan pekerjaan yang lebih bermakna.

Bertha S Rahajeng (29) banting setir dari pekerja kantoran menjadi pekerja lepas secara penuh. Jenis pekerjaan ini memberinya otoritas penuh atas kariernya. ”Aku bisa punya kebebasan dalam memilih karierku. Misal, aku offer skill-ku yang lain juga bisa, jadi aku secara pribadi berkembang karena belajar terus,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (23/11). Selain itu, penghargaan atas hasil kerja juga ia rasakan lebih tinggi dibandingkan ketika bekerja di korporasi. Kondisi ini meyakinkannya bahwa ia memang tak cocok dengan budaya kerja di korporasi. Pekerjaan yang dinilai berdasarkan ukuran proyek memompa kepercayaan diri Bertha untuk berkarya. ”Saat deal proyek besar, rasanya bisa boost kepercayaan diriku, mengetahui kalau kemampuanku ini bisa dibayar gede. Jadi, aku tentu makin mantap jadi freelancer,” tuturnya.

Ada pula yang mengambil pekerjaan paruh waktu guna mencari pengalaman kerja sedini mungkin saat masih duduk di bangku kuliah. Michelle Angela (22), mahasiswa Yogyakarta, bekerja paruh waktu di tengah proses menggarap skripsi. Ia magang di sebuah kantor konsultan manajemen. Selain mendapat beragam pengalaman, magang juga membantunya menemukan arah kecintaannya terhadap suatu pekerjaan. Berawal bekerja sebagai admin media sosial secara paruh waktu saat magang, kini dia menjadi general affair dengan status pekerja tetap. ”Dikasih kepercayaan, tanggung jawab, punya nilai plus sampai akhirnya dipekerjakan sampai sekarang jadi full time,” kata Michelle. Fleksibilitas untuk memilih jenis pekerjaan hingga keluwesan waktu bekerja jadi magnet para freelancer, yang jarang ditemukan saat bekerja di korporasi yang kaku dengan kebijakan perusahaan. (Yoga)

Kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2024 menciptakan dilema bagi sektor usaha padat karya, seperti industri alas kaki dan tekstil. Kenaikan upah berarti akan menaikkan biaya operasi di tengah penurunan pasar ekspor akibat gempuran barang impor dan perlambatan ekonomi dunia. Menurut Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko, Kamis  (23/11) upah pekerja di industri alas kaki dan sepatu menyumbang 11 % dari total biaya produksi. Apabila kapasitas produksi dapat maksimal, porsi upah pekerja bisa turun menjadi 6-8 % dari keseluruhan biaya produksi. ”Ini memberatkan kami di tengah posisi kami yang sedang berjuang untuk sekadar bertahan hidup,” ujar Eddy.

Menurut dia, kapasitas produksi industri alas kaki dan sepatu saat ini hanya 50-60 % dari kapasitas terpasang. Pelaku industri alas kaki saat ini sedang kesulitan untuk mendapatkan pembeli. Perlambatan ekonomi dunia termasuk di negara-negara mitra dagang, seperti AS dan Eropa, membuat kinerja ekspor industri alas kaki merosot. Mengutip data BPS, nilai ekspor produk alas kaki pada periode Januari-Oktober 2023 merosot 18,86 % secara tahunan. Pada periode Januari-Oktober 2022, nilai ekspor produk alas kaki Indonesia sebesar 6,57 miliar USD. Angka itu merosot menjadi 5,33 miliar USD untuk periode Januari-Oktober 2023. Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Nurdin Setiawan menambahkan, setiap kali ada kenaikan upah berarti ada kenaikan biaya tenaga kerja. Kenaikan upah ini turut menaikkan pembayaran iuran jaminan sosial untuk ketenagakerjaan dan kesehatan. (Yoga)

Setidaknya 30 provinsi telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) pada Selasa (21/11) dengan kenaikan 1,2 % hingga 7,5 %. Penetapan UMP itu mengacu pada PP No 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Berdasarkan PP ini, formula penghitungan  UMP ditetapkan berdasarkan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang meliputi  tingkat penyerapan tenaga kerja, rata-rata/median upah, dan faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan. Kalangan dunia usaha umumnya menerima besaran kenaikan ini. Sebaliknya, buruh menolak karena kenaikan UMP yang ditetapkan lebih rendah daripada tuntutan mereka yang 15 %. Aksi protes buruh terjadi di sejumlah wilayah. Beberapa serikat buruh mengancam akan menggelar unjuk rasa lebih besar untuk mendesak agar tuntutan dipenuhi.

Tarik-menarik kepentingan antara buruh, dunia usaha, dan pemerintah selalu terjadi dalam penetapan upsh minimum (UM), setiap tahun. Kita perlu menjaga, jangan sampai momentum aksi buruh dimanfaatkan untuk kepentingan politik sempit, dan akhirnya memicu situasi tak kondusif bagi hubungan industrial dan perekonomian secara keseluruhan serta keberlanjutan perluasan lapangan kerja. Kenaikan UM harus diletakkan pada konteks situasi riil yang dihadapi, tanpa meninggalkan hakikat UM sebagai instrumen jaring pengaman yang melindungi buruh dari eksploitasi. UM yang ideal tentu menjamin buruh hidup layak, tetapi tak mengancam kelangsungan dunia usaha dan memungkinkan perekonomian tumbuh sehat. Dengan demikian, dapat tercipta lapangan kerja bagi 7,86 juta orang yang masih menganggur dan 2,2 juta angkatan kerja baru yang masuk ke pasar kerja setiap tahun. (Yoga)

JAKARTA,ID-PT Adaro Energy Indonesia tbk (ADRO) melalui salah satu pilar bisnisnya, Adaro Land berencana memperluas bisnis untuk menggarap sektor non-batu bara di ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) Febriati Nadira menyampaikan bahwa perseroan membuka kemungkinan untuk berpatisipasi di IKN. Pasalnya, Grup Adaro memiliki lini-lini  usaha yang bergerak di non-batu bara, salah satunya Adaro Land. "Adaro Land antara lain bergerak di bidang konstruksi sarana pendukung kegiatan operasional dan non-operasional, penyewaan, dan pengelolaan gedung perkantoran," kata Nadira. Deputi Bidang pembiayaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menerangkan bahwa 10 perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara tersebut akan membangun mall, hotel,perkantoran, serta berkontribusi pada ruang terbuka hijau dan taman. (Yetede)