Labirin | News & Update

;

Kebijakan

( 1338 )

2 Juta NIK KTP Tak Aktif Masih Terima Saldo Dana Bansos dari Pemerintah

KT1 03 Mar 2025 Investor Daily

Sebanyak 2 juta masyarakat, sudah termasuk ke dalam daftar KTP tidak aktif. Masih rutin menerima saldo dana bantuan sosial (Bansos) dari pemerintah. "Dari penduduk Indonesia yang berjumlah 285 juta sekian, ada 10 juta KTP yang tidak aktif. Dan dari 10 juta itu, ada 2 juta aktif menerima bansos," Jelas Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jobo Priyono. Menanggapi hal ini, Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan bahwa mereka akan menjalankan strategi berupa pemadanan data guru untuk bansos, yang juga menjadi bagian dari pemutakhiran DTSEN. Nantinya, Kemensos menyatakan bahwa mereka juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Berpendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), dan BPS. "Kolaborasi ini akan terus diperkuat. Data harus satu pintu, sehingga bisa disediakan data yang solid," ujar Mensos. Sementara itu, menurut Kepala Badan Usaha Statistik (BPS), Amalia Adininggar menyatakan proses pendataan guru memerlukan komunikasi dua arah dengan Kementerian Disdasmen dan Kemenag. Nantinya, pendataan nama-nama guru yang akan diberikan bansos di sel sesuai DTSEN. Sehingga saat, ditemukan nama yang ganda bisa lansung di cek sesuai NIK tunggal di DTSEN. (Yetede)

Lingkungan Hidup

Pembeli China Tolak Harga Batubara Acuan Baru

HR1 03 Mar 2025 Kontan (H)

Pemerintah Indonesia resmi menetapkan Harga Batubara Acuan (HBA) untuk ekspor mulai 1 Maret 2025 guna mengontrol harga jual batubara agar tidak lagi ditentukan oleh negara lain. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa eksportir yang tidak mematuhi HBA akan dicabut izinnya. HBA ini juga akan digunakan sebagai dasar perhitungan tarif royalti dan harga jual batubara di pasar internasional.

Kebijakan ini mendapat reaksi dari pembeli luar negeri, termasuk perusahaan batubara China yang berupaya membatalkan atau merundingkan ulang kontrak jangka panjang. Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), menilai aturan ini memerlukan masa transisi enam bulan, karena sosialisasinya terlalu singkat.

Sementara itu, Gita Mahyarani, Plt Direktur Eksekutif APBI, mengonfirmasi bahwa sistem e-PNBP akan menolak transaksi ekspor batubara jika harganya di bawah HPB, yang berakibat pada tertundanya izin ekspor dari Kementerian ESDM. Namun, dampak jangka panjang dari kebijakan ini terhadap industri batubara Indonesia masih perlu dicermati lebih lanjut.

Lingkungan Hidup

Pembeli China Tolak Harga Batubara Acuan Baru

HR1 03 Mar 2025 Kontan (H)

Politik dan Birokrasi

Rencana BI Borong SBN Masih Diragukan Pasar

HR1 03 Mar 2025 Kontan

Rencana pendanaan program 3 juta rumah melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) oleh pemerintah dan pembeliannya oleh Bank Indonesia (BI) menimbulkan perdebatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum mengungkap jumlah pasti SBN yang akan diterbitkan, sementara Gubernur BI Perry Warjiyo telah menyatakan kesediaan BI untuk membelinya di pasar sekunder.

Namun, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, menilai langkah ini mengancam independensi BI, yang seharusnya hanya membeli SBN untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, bukan untuk mendanai program pemerintah. Bhima khawatir kebijakan ini akan menekan neraca keuangan BI, sebagaimana yang terjadi saat burden sharing pandemi Covid-19.

Myrdal Gunarto, Global Market Economist Maybank Indonesia, menyarankan pemerintah mencari pendanaan melalui mekanisme pasar, karena BI seharusnya menjadi the last resort dalam kebijakan moneter.

Sementara itu, Ronny P. Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, mempertanyakan urgensi program 3 juta rumah di tengah daya beli masyarakat yang melemah. Ia juga mengkhawatirkan potensi bubble property, seperti yang terjadi dalam krisis finansial global AS akibat subprime mortgage.

Dengan kondisi fiskal yang sudah ketat, penerbitan SBN untuk perumahan justru bisa memperburuk situasi ekonomi. Padahal, UU PPSK hanya mengizinkan BI membeli SBN di pasar primer untuk situasi yang benar-benar membahayakan perekonomian nasional.

Sosial, Budaya, dan Demografi

Strategi Ketat Cegah Kebocoran Zero ODOL

HR1 03 Mar 2025 Bisnis Indonesia (H)

Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, segera menerapkan kebijakan Zero Over Dimension and Overload (ODOL), yang sudah tertunda sejak 2017. Kebijakan ini dianggap penting untuk menyelesaikan masalah sistemik yang telah menimbulkan dampak besar terhadap infrastruktur dan keselamatan publik. Kerusakan jalan nasional yang diakibatkan oleh truk ODOL telah mencapai ratusan triliun rupiah, dan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk ODOL terus meningkat, dengan lebih dari 30% dari 150.000 kecelakaan pada 2023 melibatkan truk ODOL.

Pemerintah kini mulai mengimplementasikan kebijakan ini dengan membentuk tim nasional, meningkatkan pengawasan melalui jembatan timbang digital, serta memperketat sanksi untuk pelanggar. Sementara itu, pengusaha didorong untuk meremajakan armadanya dengan insentif, namun tidak lagi diberikan kelonggaran yang dapat menunda penerapan aturan ini lebih lama. Diharapkan kebijakan Zero ODOL dapat mengurangi kerusakan infrastruktur dan angka kecelakaan, serta menghemat anggaran perbaikan jalan yang sangat besar.

Politik dan Birokrasi

Perang Dagang Semakin Memanas

HR1 01 Mar 2025 Kontan

Kebijakan tarif impor tinggi yang diumumkan Presiden AS Donald Trump semakin meningkatkan ketidakpastian global. Trump berencana menerapkan tarif 25% terhadap Meksiko dan Kanada serta menaikkan tarif impor China menjadi total 20%, dengan alasan menekan peredaran fentanyl dari ketiga negara tersebut.

Meksiko dan Kanada menanggapi kebijakan ini dengan langkah diplomasi. Menteri Ekonomi Meksiko, Marcelo Ebrard, akan bertemu dengan pejabat perdagangan AS untuk mencari solusi, sementara Menteri Keamanan Publik Kanada, David McGuinty, menegaskan negaranya telah memperketat pengawasan perbatasan dan menangani penyelundupan narkotika.

Dari pihak China, pemerintahnya berjanji akan membalas kebijakan tarif Trump dengan tindakan balasan yang diperlukan, seperti yang sebelumnya dilakukan dengan mengenakan tarif 10% pada produk energi dan pertanian AS.

Dampak kebijakan ini langsung terasa di pasar global. Investor melakukan aksi jual besar-besaran terhadap mata uang berisiko dan aset kripto, sementara dolar AS menguat sebagai aset safe haven. Pasar saham Asia pun mengalami tekanan, dengan indeks saham Thailand turun 2,4% dan mendekati fase pasar lesu.

Di tengah kebijakan proteksionisme AS, kelompok BRICS yang dipimpin oleh Brasil mencari alternatif sistem pembayaran antaranggota untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan menekan biaya transaksi. Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menekankan pentingnya diversifikasi alat pembayaran guna mengurangi kerentanan ekonomi akibat kebijakan perdagangan Trump.

Politik dan Birokrasi

Perang Dagang Semakin Memanas

HR1 01 Mar 2025 Kontan

Ekonomi

Ekonomi Terpuruk, Bursa Menurun

HR1 01 Mar 2025 Kontan (H)

Tahun 2025 menjadi tantangan berat bagi ekonomi Indonesia, ditandai dengan pelemahan IHSG dan rupiah yang mencapai level terburuk sejak pandemi Covid-19 dan krisis moneter 1998. Josua Pardede, Chief Economist Bank Permata, menilai bahwa ketidakpastian suku bunga The Fed dan perang dagang global mendorong investor asing keluar dari Indonesia.

Di pasar saham, Budi Frensidy, Pengamat Pasar Modal UI, menyoroti tidak adanya market maker yang mampu menahan arus jual asing, sementara Parto Kawito, Direktur Infovesta Utama, menyebut turunnya return on equity (ROE) dan kontribusi manufaktur sebagai penyebab lemahnya kepercayaan investor.

Hans Kwee, Co-Founder PasaRDana, mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak konsisten, seperti penghapusan subsidi gas 3 kg yang justru merugikan ekonomi rakyat kecil. Iman Rachman, Direktur Utama BEI, menegaskan bahwa pertemuan dengan pelaku pasar diperlukan, tetapi kebijakan ekonomi yang tidak stabil tetap menjadi ancaman utama bagi investor.

Ekonomi

Peran Swasta dan UMKM Lebih Maju

KT1 28 Feb 2025 Investor Daily (H)

Kehadiran BPI Danantara akan mendorong pengelolaan BUMN ke depan lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika global. Selain itu, Danantara akan mendorong perusahaan swasta berkembang lebih besar dan memberikan ruang yang luas bagi UMKM lebih maju. Chief Investment Officer (CIO) Danantara memastikan Patria Sjarir memastikan pihak swasta akan mendapatkan ruang untuk menggarap proyek-proyek di dalam negeri. Namun, selama sebulan kedepan, Danantara bakal fokus dulu merangkum dari sisi komposisi antara Danantara dan swasta. Kemudian memfinalisasi sejumlah peraturan menuntaskan inbreng, dan membangun tim building terbaik untuk selanjutnya dipaparkan kepada publik. "Jadi kami sedang mencoba apa yang masuk akal sehingga publik bisa menilai. Tapi kebanyakan investasi pertama Danantara adalah investasi adalah investasi yang agak membosankan, but relatively safe," kata Pandu. Hal ini dikemukakan Pandu merespons kekhawatiran publik mengenai Danantara sebagai kepanjangan tangan pemerintah yang malah akan mendisrupsi peluang sektor swasta dan juga UMKM. Sebaliknya, Pandu berharap bersama-sama sektor swasta dan UMKM, Danantara bisa mendorong perekonomian nasional kedepannya. (Yetede)

Ekonomi

Perang Dagang AS-Cina Bawa Berkah

KT1 27 Feb 2025 Tempo

Jakarta - Kepala Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal Tjertja Karja Adil menyebut perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina membawa keberkahan bagi industri dalam negeri. Hal ini, kata Tjertja, lantaran banyak perusahaan Cina merelokasi pabriknya ke Kendal. “Kami dapat blessing, ya. Begitu Trump naik, enggak 1, 2, 3 tenant investor asing datang ke kantor saya ngomong, ‘Pak, kami prepare untuk relokasi pabrik-pabrik kami yang di Cina untuk masuk ke Kendal’,” ujar Tjertja dalam media briefing di Menara Batavia,Jakarta Pusat, Kamis, 27 Februari 2025. Relokasi pabrik itu, lanjut dia, memungkinkan produk Cina untuk masuk ke pasar Amerika Serikat melalui label ‘Made in Indonesia’. “Kalau dari Cina sana pabriknya sudah pasti kena tarif tinggi, mesti enggak bisa jualan bangsa mereka,” tutur Tjertja.

Selain faktor perang dagang, insentif fiskal yang ditawarkan pemerintah Indonesia turut mendorong relokasi pabrik Cina ke Kendal. Salah satu insentif fiskal yang diberikan itu, kata Tjertja, ialah tax holiday atau pembebasan pajak hingga 20 tahun, tergantung nilai investasi. Insentif tax holiday selama 10 sampai 20 tahun diberikan bagi investor yang melakukan penanaman modal pada kegiatan utama di KEK. "Dengan minimal investasi Rp 100 miliar saja mereka dapat 10 tahun tax holiday," ungkapnya. Sementara itu, investasi Rp 500 miliar mendapat insentif tax holiday selama 15 tahun, dan Rp 1 triliun mendapat 20 tahun. Jokowi Teken Peraturan Pemerintah KEK BSD dan Pariwisata Kesehatan Internasional Batam di Akhir Jabatannya

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif tax allowance atau keringanan pajak untuk kegiatan di luar kegiatan utama. Adapun sebagai unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perizinan usaha di kawasan, administrator KEK Kendal juga memberikan janji kemudahan perizinan bagi perusahaan guna memperlancar pengembangan industri. Hingga saat ini, terdapat 124 entitas perusahaan yang masuk ke kawasan, dengan tiga sektor industri terbesar meliputi fesyen sebesar 29 persen, otomotif dan energi terbarukan sebesar 19 persen, dan elektronik 17 persen. Ihwal negara asal perusahaan, sebanyak 39 persen di antaranya berasal dari Cina. Kemudian 26 persen dari dalam negeri, dan selebihnya dari negara-negara seperti Hong Kong, Korea Selatan, hingga Jerman. Sementara itu, KEK Kendal mencatat Kawasan Industri Kendal (KIK) telah menarik investasi senilai Rp 141,7 triliun dalam kurun waktu 8 tahun, terhitung dari 2016 hingga 2024. Direktur Eksekutif KIK Juliani Kusumaningrum mengungkap nilai investasi yang telah terealisasi sebesar Rp 86,5 triliun, dengan nilai realisasi pada 2024 sejumlah Rp 42,7 triliun. (Yetede)