JJAKARTA, ID-Jumlah investor reksa dana dalam 2-3 tahun  mendatang diprediksi mencapai 20 juta, melonjak 102% dan posisi saaat ini sekitar 9,9 juta. Didukung investor  milenial dan Gen Z yang mencapai 81% dari total inevstor individu, induvidu bertumbuh. Industri reksa dana bakal semakin pesat  berkembang jika investor  institusi lebih banyak berinvestasi pada intrusmen tersebut. Bila disosilisasikan  lebih baik, reksa dana bukan saja dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan pasar modal domestik lebih stabil, tapi juga bisa mencegah menipuan berkedok investasi (investasi bodong) yang dalam dua tahun terakhir mencapai Rp117,5 triliun. Industri reksa dana memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang, mengingat dana kelolaan (asset under management/AUM) industri reksa dana di Indonesia saat ini baru sekitar 5% dari produk domestik bruto (PDB), jauh lebih rendah negara-negara tetangga yang sudah 25-30% PDB. (Yetede)

Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) berjalan mulus kendati muncul penolakan dari sejumlah kalangan. Tengah pekan ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan beleid sapu jagat bidang investasi itu menjadi UU. Kehadiran regulasi itu pun membuat pemerintah secara legal memiliki landasan yang kian kuat untuk menggairahkan investasi setelah terkendala oleh proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK). Akan tetapi, sejumlah kalangan menilai kehadiran UU Cipta Kerja terbaru tidak lantas menggaransi bakal mulusnya jalur yang dirintis pemangku kebijakan dalam menarik investasi. Pasalnya, masih ada beragam pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan. Salah satu di antaranya adalah karut marut perizinan di level pemerintah pusat dan daerah yang sejauh ini masih belum sinkron. Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach (RBA) pun masih butuh penyempurnaan mengingat banyaknya aspek pelengkap yang belum terintegrasi, seperti Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Beragam kendala itu hingga detik ini masih ditemui investor di lapangan. Anggota Badan Kebijakan Moneter dan Jasa Keuangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Ajib Hamdani, juga menyarankan kepada pemerintah untuk menggandeng pengusaha dalam setiap perumusan aturan turunan UU Cipta Kerja. "Agar lebih tepat sasaran, aturan turunan ini sebaiknya melibatkan unsur pengusaha," katanya kepada Bisnis, Kamis (23/3). Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B. Sukamdani, memandang dibutuhkan pertimbangan objektif dan saintifik dalam menetapkan kebijakan. Menurutnya, dalam penyusunan aturan penunjang beleid itu pemerintah harus mengesampingkan faktor politis sehingga UU Cipta Kerja terimplementasi maksimal.

Komitmen dan konsistensi dalam penerapan kebijakan hilirisasi mineral dalam rangka peningkatan nilai tambah oleh pemerintah dinilai sudah tepat. Yang saat ini perlu dilakukan ialah menggencarkan investasi pada industri lebih hilir lagi sehingga momentum peningkatan  nilai tambah bisa benar-benar ditangkap. Chairman Indonesia Mining Association (IMA) Rachmat Makkasau, dalam ”Tripatra Energy Talk: Kolaborasi Nasional untuk Percepatan Transisi Energi dan Hilirisasi Mineral”, secara hibrida, Selasa (21/3) mengatakan, dua komoditas mineral dengan peluang terbesar saat ini untuk dikembangkan ialah nikel dan tembaga. Terkait nikel, misalnya, Indonesia menjadi negara penghasil terbesar di dunia. Hal itu menguntungkan, tetapi di sisi lain ada tantangan dalam membangun industri hilir. Saat ini, banyak orang berbicara baterai kendaraan listrik, tetapi sampai mana tingkat hilirnya masih belum detail. Sementara pada tembaga, produksi Indonesia 3 % dari seluruh produksi tembaga di dunia. Dengan pertambangan yang ada saat ini, kata Rachmat, 10 tahun ke depan akan meningkat menjadi 6 %. Di sisi lain, juga ada tantangan di industri tembaga dalam negeri.

”Dengan dilarangnya ekspor bahan mentah, otomatis produksi katoda tembaga akan melimpah. Namun, tentu kita juga tidak mau hanya ekspor katoda tembaga, tetapi (produk) hilirnya. Itu perlu ditingkatkan karena saat ini masih sangat sedikit industri hilir tembaga,” kata Rachmat. Rachmat menambahkan, pada 2025, Indonesia diperkirakan memproduksi 1,2 juta ton tembaga. Itu pun belum termasuk pertambangan yang baru akan beroperasi. Namun, di sisi lain, pemakaian di dalam negeri hanya sebanyak 400.000 ton. ”Artinya, peluang industri atau pebisnis lain untuk masuk ke downstream tembaga sangatlah besar. Bukan hanya untuk kebutuhan dalam negeri, melainkan juga ekspor. Sebab, pada 2029-2030, produksi tembaga dunia akan mulai turun. Namun, di sisi lain permintaan naik sehingga akan jadi peluang besar bagi Indonesia,” ucapnya. (Yoga)

Perkembangan teknologi informasi memudahkan segala aktivitas, termasuk berinvestasi. Melalui gawai, masyarakat bisa langsung membuka akun dan mulai berinvestasi, tanpa dibatasi waktu, jarak, dan ruang. Produk dan layanan investasi yang disediakan oleh lembaga jasa keuangan atau LJK pun sangat beragam. Tentu penggunaan produk dan layanan investasi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan, profil risiko, dan kemampuan bayar masyarakat sebagai investor. Investor pun didorong untuk memahami segala ketentuan tentang produk, manfaat, risiko, biaya, dan informasi lainnya. Selain kemudahan berinvestasi, faktor ”mau untung tapi takut rugi” seringkali menjadi pertimbangan dan tantangan tersendiri bagi seseorang untuk memulai investasi. Makin tinggi potensi keuntungan dari sebuah produk investasi, makin tinggi pula potensi risiko kerugian yang harus dihadapi. Salah satu produk investasi yang bisa jadi pilihan investor yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi adalah teknologi finansial (tekfin/fintech) peer to peer lending atau fintech lending/tekfin pendanaan, yaitu produk investasi yang menggunakan platform daring dalam transaksi.

Pemilik dana atau lender dapat berinvestasi atau meminjamkan dananya kepada peminjam dana atau borrower. Semua transaksi dilakukan melalui aplikasi tekfin pendanaan. Pendana juga dapat mengetahui profil peminjam dan peruntukan dana yang akan dipinjamkan sebagai dasar bagi pemilik dana untuk memutuskan apakah akan berinvestasi atau tidak. Di akhir periode, pendana akan mendapatkan keuntungan berupa bunga atau bagi hasil dari peminjam. Berinvestasi di tekfin pendanaan, wajib menggunakan tekfin pendanaan yang telah berizin dari OJK. Sampai saat ini, terdapat 102 perusahaan tekfin pendanaan yang sudah berizin OJK. Daftar perusahaan dapat diakses di situs resmi OJK. Kemudian, legal dan logis, dimana perusahaan tempat berinvestasi harus memiliki legalitas dari regulator serta kewajaran imbal hasil yang dijanjikan. Cek terlebih dulu legalitas platform fintech lending melalui layanan konsumen OJK di Kontak 157, Whatsapp 081-157-157-157, atau e-mail konsumen@ojk.go.id. Daftar tekfin pendanaan yang berizin OJK dapat diakses melalui situs web resmi OJK di www.ojk.go (Yoga)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) membuka peluang investasi bagi perusahaan di Australia, terutama pada sektor pariwisata, energi, pertanian, perikanan, dan peternakan. Hal tersebut diungkapkan oleh Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam lawatannya ke Negeri Kanguru, Rabu (15/3).Dia mengatakan, beberapa sektor yang ditawarkan tersebut merupakan sumber daya unggulan Sulsel yang dinilai bisa dikembangkan secara maksimal. Apalagi, Australia telah dipercaya menjadi mitra kerja sama wilayah ini sejak lama.”Hubungan dan kerja sama antara Sulsel dan Australia memang telah terjalin sejak lama. Oleh karena itu dibukanya peluang ini diharapkan bisa makin menguatkan hubungan kita,” katanya dalam keterangan resminya.Andi Sudirman menginginkan investasi dari Australia bisa mendukung pemerataan pembangunan di wilayahnya. ”Kami yakin investasi dari perusahaan Australia bisa mengembangkan potensi wilayah kami sebagai sebuah aktivitas ekonomi yang menjanjikan bagi para investor,” jelasnya.Sementara itu, perwakilan dari The Australia Indonesia Centre (AIC) Helen Fletcher Kenedy mengatakan, pihaknya mengapresiasi dibukanya peluang ini.

Indonesia membidik pasar ekspor dan investasi tiga kawasan, yakni Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika, pada tahun ini. Langkah tersebut penting dilakukan di saat sejumlah pasar ekspor utama RI, seperti AS, Uni Eropa, dan Jepang, tengah lesu. Mendag Zulkifli Hasan, Senin (13/3) mengatakan, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika merupakan tiga kawasan penting bagi Indonesia untuk menjaga kinerja ekspor dan menumbuhkan peluang investasi. Di Asia Selatan, Indonesia akan fokus menggarap pasar India, Pakistan, dan Bangladesh. Potensi pasar ketiga negara itu sangat besar, yakni 2 miliar jiwa. Pada tahun lalu, surplus neraca perdagangan RI dengan ketiga negara tersebut juga masih besar. Surplus dagang RI dengan India 14 miliar USD, Pakistan 3 miliar USD, dan Bangladesh 2 miliar USD.

”India, menjadi negara tujuan ekspor terbesar Indonesia selain AS, China, Uni Eropa, dan Jepang. Oleh karena itu, menjadi bagian penting dari penerapan strategi ekspor RI pada tahun ini,” kata Zulkifli di Kedbes RII di New Delhi, India. Dubes Indonesia untuk India Ina Hagniningtyas Krisnamurthi menambahkan, tahun ini, pertumbuhan ekonomi India diperkirakan melambat dibandingkan tahun lalu. Inflasi di India juga cukup tinggi karena banyak bergantung pada bahan baku impor. ”Meskipun begitu, daya beli masyarakat India masih kuat karena ketersediaan bahan pangan di dalam negeri cukup beragam, mulai dari pangan berharga murah hingga mahal,” tuturnya. Pada 2023, ekonomi India diperkirakan tumbuh 6,1 %. Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva menyebut, performa ekonomi India cukup mengesankan tahun ini dan akan berkontribusi 15 % PDB dunia. Bersama China, pertumbuhan ekonomi India tahun ini akan menyumbang separuh PDB dunia (The Indian Express, 22/3). (Yoga)

Bank-bank milik pemerintah dinilai belum berkontribusi besar membantu Indonesia mengurangi emisi karbon. Bank-bank tersebut masih mendanai industri sector energi kotor seperti   perusahaan batubara. Porsi pendanaan untuk mendukung energi bersih minim sehingga upaya mengatasi krisis iklim lambat. ”Sebenarnya bank-bank ini mau meninggalkan batubara, tetapi kebijakan pemerintah setengah hati meninggalkan batubara, maka mereka tak akan pernah berhenti mendanai batu bara. Seharusnya wajah pemerintah jelas, tak setengah hitam setengah hijau seperti sekarang,” kata juru kampanye 350 Indonesia, Suriadi Darmoko. Suriadi menyampaikan hal itu dalam diskusi media bertajuk ”Pesan Krisis Iklim untuk Pemegang Saham dan CEO di RUPS Bank BUMN”, di Jakarta, Senin (13/3). Laporan koalisi sipil Bersihkan Bankmu tahun 2022 menunjukkan Bank Mandiri mendanai sindikasi kredit pembangunan PLTU Jawa 9 dan 19. Bank itu juga mengucurkan pinjaman pada perusahaan batubara terbesar kedua di Indonesia, Adaro Energy.

Adapun Bank BRI mendanai sejumlah proyek PLTU Pangkalan Susu, Tarahan II, dan PLTU 2 Riau-Selat Panjang. BRI juga mendanai pembangunan PLTU Ultra Super Critical yang merupakan bagian dari proyek 35.000 megawatt. BNI terlibat dalam pemberian kredit kepada Adaro Energy dan perusahaan tambang batubara ABM Investama. Pertambangan batubara juga masuk 10 besar sektor usaha dalam debitor grup BNI. Selain itu, mereka juga menyoroti bank swasta nasional, Bank Central Asia, yang memberikan pinjaman pada United Tractors, perusahaan sektor alat berat dan tambang batubara. Padahal, data Kementerian ESDM per akhir 2022 menyatakan, Indonesia memerlukan dana Rp 60,61 triliun untuk pembiayaan energi baru terbarukan dan konservasi energy (EBTKE). Kebutuhan dana itu baru terpenuhi Rp 23,6 triliun atau 38,94% target 2022. Total rencana investasi EBT yang dibutuhkan Indonesia sampai 2030 sebesar Rp 1.917 triliun. (Yoga)

Meski masih akan dibayangi ketidakpastian global yang diiringi meningkatnya tensi politik di dalam negeri, pemerintah tampak optimistis dengan realisasi investasi tahun depan. Bahkan, investasi diyakini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi 2024 yang ditargetkan sebesar 5,3% hingga 5,7%, selain konsumsi rumah tangga. Pada 2024 pemerintah menargetkan realisasi investasi sebesar Rp 1.650 triliun. Angka tersebut meningkat 17,85% dibandingkan dengan target investasi tahun ini yang dipatok Rp 1.400 triliun. Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot Tanjanjung mengatakan, target tersebut sejalan dengan optimisme pemerintah untuk meraih pertumbuhan ekonomi tahun 2023 di atas 5%. "Sektor investasi masih belum bergeser dari 24 sektor usaha yang dilaporkan Menteri Investasi (Bahlil Lahadalia). Investasi prioritas ada di IKN, hilirisasi, infrastruktur dan lain-lain," tambahnya.  Akhir Januari lalu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah telah memiliki peta jalan ( roadmap ) hilirisasi. Terdapat 21 komoditas yang terbagi menjadi delapan, dalam roadmap tersebut. Sebanyak 21 komoditas yang dimaksud, di antaranya batubara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, aspal, minyak bumi, hingga perikanan. Pemerintah memperkirakan, potensi nilai investasi dari hilirisasi 21 komoditas itu bisa mencapai US$ 545,3 miliar hingga tahun 2040. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai target investasi tersebut ambisius. Terlebih lagi tahun depan bertepatan dengan pemilihan umum (pemilu) yang membuat investor wait and see. Oleh karena itu lanjut Bhima, target tersebut perlu dikaji, bahkan diturunkan.

JAKARTA – Upaya Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) menjaring investor proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih terbatas pada penjajakan minat. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, menyatakan sejauh ini sudah ada lebih dari 140 letter of interest (LoI) atau pernyataan minat investasi yang digalang lembaganya. "LoI itu akan ditindaklanjuti dengan berbagai pertemuan, pertukaran data, hingga perjanjian kerahasiaan,” ucapnya kepada Tempo, kemarin. Menurut Agung, segala penjajakan dan tawaran yang mengarah ke IKN masih harus disaring. Setiap diskusi OIKN pun dimanfaatkan untuk sosialisasi insentif proyek, salah satunya pengurangan pajak yang baru dikukuhkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di IKN. Tak terbatas di Indonesia, perburuan investasi IKN pun melebar ke luar negeri. Upaya terbaru adalah kunjungan kerja OIKN ke Jepang pada 17 Februari-1 Maret lalu. Agung membenarkan adanya kunjungan itu. Di sana, kata dia, perwakilan Otorita sempat bertemu dengan 100 entitas yang tergabung dalam Keidanren, semacam kamar dagang atau federasi perusahaan besar asal Negeri Sakura. "Sangat menjanjikan," kata dia, menjelaskan hasil pertemuan itu. (Yetede)

Pemerintah memasang target investasi sebesar Rp 1.650 triliun pada tahun depan. Angka itu, naik Rp 250 triliun dibanding target investasi tahun ini yang dipatok sebesar Rp 1.400 triliun. Target tinggi tersebut sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi tahun depan yang berada di kisaran 5,3% hingga 5,7%. Angka itu naik dibanding target pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar 5,3%. Investasi akan menjadi andalan pemerintah dalam menopang pertumbuhan ekonomi, selain konsumsi rumah tangga. "Konsumsi dan investasi perlu didorong di tahun 2023. Tahun ini target investasi sebesar Rp 1.400 triliun, dan di 2024 akan meningkat menjadi Rp 1.650 triliun," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (9/3).