Tren investasi hulu migas Indonesia memang positif dalam lima tahun terakhir dan masih memikat investor global, dengan kembalinya TotalEnergies ke sektor migas nasional menjadi sinyal kepercayaan yang sangat penting. Masuknya TotalEnergies diharapkan memicu minat investor kelas dunia lain untuk berinvestasi di Indonesia.

BPI Danantara mendorong supaya PT Bank Syariah  Indonesia Tbk (BSI) menarik dana asing masuk ke Indonesia. Langkah ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Patria Sjarir mengungkapkan, BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia diharapkan bisa merilis intrusmen investasi berbasis keuangan syariah  yang bisa menarik asing untuk berinvestasi. Menurut Pandu, terdapat investor dari Arab Saudi, Uni Emirat seperti Abu Dhabi, hingga Qatar yang ingin berinvestasi pada industri intrusmen  syariah yang likuid dan dapat diperdagangkan. Oleh karena itum Danantara mengajak BSI untuk bekerja sama menggarap peluang besar tersebut. "Dan ini selalu dipertanyakan dari teman-teman yang ada di Abu Dhabi, Saudi Arabia, Qatar, keinginannya is to have financial intrusment yang syariah, yang bisa likuid and credible. Di sini kami bantu perdalam the capital market untuk produk syariah," beber Pandu. (Yetede)

Aktivitas merger dan akuisisi (M&A) di Asia melonjak pesat pada paruh pertama 2025, dengan total nilai transaksi mencapai US$ 650 miliar, naik dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu menurut data LSEG Reuters. Jepang menjadi motor utama lonjakan ini, mencatat nilai transaksi M&A sebesar US$ 232 miliar—lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Masuknya PT Danantara Asset Management (Persero) sebagai investor di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) akan memperkuat kontrol terhadap penggunaan dana, transparansi belanja modal, serta kinerja keuangan  maskapai pelat merah tersebut secara keseluruhan. Analis penerbangan independen, Gatot Rahardjo mengatakan Garuda Indonesia harus cermat memanfaatkan pendanaan dari Danantara melalu perencanaan yang matang dan terukur. Perseroan harus mampu membuka rute-rute udara potensial dan menambah tingkat keterisian tempat duduk. Hal tersebut menjadi tantangan, sebab dalam empat tahun ke belakang hingga saat ini pertumbuhan penerbangan nasional berada pada kondisi yang stagnan. Hal ini dipengaruhi faktor eksternal dan kondisi investasi di sektor aviasi. "Faktor ekternal masih ada pada harga avtur dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sedangkan kondisi dalam negeri, daya beli tidak terangkat atau berjalan di tempat sehingga dana ini tentu harus cermat dan terukur," kata Gatot. (Yetede)

Di tengah riuhnya ketidakpastian ekonomi global dan geopolitik yang masih memanas, minat masyarakat untuk berinvestasi pada intrusmen emas masih tinggi. Peningkatan  minat tersebut yang memberikan angin segar bagi lembaga keuangan yang memiliki layanan bank emas (bullion bank). Bisnis bank emas dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan PT Penggadaian terus mencatatkan kinerja yang menyilaukan. Ke depan, meskipun kondisi geopolitik akan mereda, diperkirakan bisnis emas masih akan mengkilap, karena masyarakat semakin teredukasi mengenai berbagai instrumen investasi,  termasuk emas sebagai safe haven. Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan, pembiayaan BSI per Mei 2025 tumbuh 14,97% secara (yoy) menjadi Rp292 triliun. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan kredit industri peranakan yang hanya naik 8,8% (yoy) Menurut Anton, pertumbuhan tersebut menunjukkan bank syariah masih memiliki potensi untuk tumbuh di tahun ini.  "Terbesar di segmen konsumer dengan pertumbuhan 16,67% dengan kontributor utama dari produk  cicilan emas yang tumbuh 175%," ucap Anton. (Yetede)

Proyek hilirisasi sumber daya alam (SDA) berupa pembangunan ekosistem baterai kendaraan lsitrik (EV) senilai US$ 6 miliar segera meluncur. Ini merupakan bagian dari 18 proyek hilirisasi senilai US$ 45 miliar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia menyampaikan, proyek yang dimaksud adalah milik CATL, produsen baterai EV terbesar di dunia asal China. Proyek ini akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2029 Juni 2025. "Indonesia dan mitra sedang membangun ekosistem baterai mobil yang terintegrasi. Pada 29 Juni nanti akan diresmikan, Insya Allah oleh Bapak Presiden," ucap bahlil. Dia mengatakan, dalam proyek itu, CATL dan mitra akan menggarap industri baterai EV dari hulu ke hilir, mulai dari tambang nikel, smelter, pengolah bijih nikel, fasilitas high presure acid leach (HPAL) untuk menghasilkan mixed hydroxide precipitate (MHP), prekursor katoda, hingga katoda. Total investasinya mencapai  US$ 6 miliar dan berada berlokasi di Halmahera Timur, maluku Utara. Bahlil menambahkan, ada 18 proyek hilirisasi yang akan digarap di tanah Air, mencakup hilirisasi nikel, bauksit, refinery, storage, gasifikasi (DME) batu bara, kemudian hilirisasi sektor perikanan, pertanian, kehutanan, dan pengembangan eksosistem baterai mobil milik Indonesia. (Yetede)

Danantara Indonesia melalui PT Danantara Asset Management (Persero) memberikan pinjaman pemegang saham (stakeholder loan) senilai Rp 6,65 triliun atau setara US$ 405 juta kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menerangkan, langkah ini  menjadi wujud dari pendekatan baru dalam restrukturisasi dan transformasi persero dibawah pengelolaan Danantara Indonesia. "Penyaluran dana ini adalah bentuk nyata dari mandat tranformasi yang kami emban, dengan pendekatan yang profesional, terukur, dan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik. Kami bukan sekedar memberikan pendanaan, namun kami hadir sebagai pemegang saham dengan mandat yang jelas dan pendekatan institusional," ujar Dony. Dana tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pemeliharaan, perbaikan dan pemeriksaan, yang merupakan bagian dari total dukungan pendanaan bernilai sekitar US$ 1miliar. Dukungan transformasi komprehensif ini mencakup optimalisasi bisnis, serta pendampingan menyeluruh berbasis tata kelola dan restrukturisasi penyehatan kinerja. (Yetede)

Pemerintah yakin geliat investasi asing (foreign direct investment/FDI) di dalam negeri tetap berjalan meskipun perekonomian  global sedang tertekan karena dampak konflik di Timur Tengah. Namun, pemerintah tetap harus melakukan pembentukan agar Indonesia  bisa menjadi daerah tujuan investasi primadona di mata investor asing. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan kepala Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)  Rosan Perkasa Reoslani menilai, kinerja investasi asing tetap berjalan dalam gejolak perekonomian global yang terjadi saat ini. Meski demikian pemerintah juga melakukan perbaikan regulasi agar meningkatkan iklim investasi di Tanah Air. "Sejauh ini kami belum melihat dampaknya ke FDI, tetapi ini semua masih berjalan," kata Rosan. Pemerintah tidak menutup mata bahwa investasi asing kerap kali terhambat  oleh birokrasi yang berliku. Oleh karena itu, pemerintah konsisten melakukan perbaikan regulasi agar investasi Indonesia tetap menarik di mata investor asing. Apalagi, negara lain juga terus memperbaiki kebijakan terkait investasi. Saat ini investasi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. (Yetede)

Pemerintah perlu mengkaji ulang rencana untuk merenovasi dua juta rumah di daerah-daerah hingga akhir tahun ini melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Selain itu akan mengurangi masalah utama papan nasional yakni backlog perumahan, program yang melibatkan dana APBN hingga Rp 43,6 triliun ini justru rawan praktik korupsi. Program renovasi dua juta rumah di daerah dinilai tidak tepat untuk mengatasi masalah backlog perumahan yang hingga akhir 2023 tercatat masih sebesar 9,9 juta. Pasalnya, secara nasional, kebutuhan rumah yang banyak justru berada di kota-kota dan pinggiran kota. Sedangkan program renovasi di daerah renovasi tetap perlu dilakukan, namun dengan mekanisme yang lebih akuntabel dan partisipatif. "Menurut saya, (program renovasi) itu tidak pas, enggak bener. Masalah kemiskinan perumahan itu nyata-nyata (kebanyakan) di perkotaan, bukan di pedesaan," ujar pengamat properti Sitorus kepada Investor Daily. Ia menanggapi rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang akan melakukan renovasi di daerah-daerah hingga Desember 2025. (Yetede)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka peluang selebar-lebarnya bagi investasi pusat data (data center) di Tanah Air. Investasi ini akan menjadi bagian penting dari upaya percepatan  transformasi digital nasional. Upaya ini juga seiring dengan  proyeksi kebutuhan pusat data Indonesia yang diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2 gigawatt (GW) dalam dua tahun ke depan. Jika target ini tercapai, Indonesia berpotensi besar menjadi pusat data digital (digital data hub) utama di kawasan Asia Tenggara (Asean). Adapun saat ini, ketersediaan kapasitas pusat data disebut baru sekitar 290 megawatt (MW). Hingga akhir 2025, Pemerintah menargetkan untuk meningkatkan kapasitas pusat data hingga 900 MW. Sebagai perbandingan kapasitas pusat data Malaysia saat ini sekitar 400 MW.

"Kami berharap tingkat kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, terus meningkat untuk mendukung ekosistem infrastruktur digital nasional yang tangguh dan inklusif," kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Terkait minat investor global dalam investasi pusat data di Indonesia. Indonesia berhasil mengamankan komitmen jumlah investasi pusat data senilai US$ 2,3 miliar (sekitar Rp37 triliun) oleh perusahaan EDGNEX yang berasal dari Dubai, Qatar, belum lama ini. Investasi EDGNEX ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur pusat data modern di atas lahan seluas 12 hektare di kawasan industri Cikarang. Fase awal proyek ditargetkan rampung pada 2026 dan akan terus berkembang hingga 2028. (Yetede)