BPI Danantara memiliki peluang besar untuk berinvestasi di pasar saham terbuka guna memaksimalkan return dan diversifikasi aset. Dengan mengelola aset BUMN senilai US$ 900 miliar atau sekitar Rp14.715 triliun (kurs Rp16.350 per US$), lembaga ini dinilai memiliki potensi besar menjadi liquidity provider bagi pasar modal Indonesia dan mendorong IHSG ke level tertinggi. "Kami berpandangan bahwa peluang dana tersebut masuk ke pasar saham terbuka cukup besar, terutama dalam rangka diversifikasi dan  optimalisasi return. Namun, hal ini tentu perlua perhitungan yang matang serta mempertimbangkan momentum yang tepat," kata VP, Head of Marketing, Strategy & Planning PT Kiwoon Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi Kasmaranda. Menurutnya, dengan asumsi rata-rata nilai transaksi hari BEI tahun 2025 sebesar Rp13,5 triliun, angka itu hanya sekitar 4,5% dari dana kelolaan awal lembaga tersebut memiliki potensi likuiditas yang besar bagi pasar modal. Namun, Oktavinus juga mengingatkan adanya potensi risiko jika intervensi Danantara di pasar modal terlalu dominan. "Jika Danantara terlalu aktif di pasar, bisa menimbulkan ketergantungan yang berisiko bagi pergerakan pasar," tambahnya. (Yetede)

Peluncuran bank emas, BPI Danantara, dan mandatori penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) 100% di dalam negeri merupakan ikhtiar Indonesia menuju kemandirian ekonomi. Ketiga kebijakan strategis ini dirilis Februari ini dirilis Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto. Bank emas beroperasi berdasarkan Peraturan OJK  (POJK) Nomor 17 tahun 2024 tentang penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion. Dalam regulasi ini, bank emas memiliki beberapa kegiatan usaha utama yang berkaitan dengan emas, diantaranya simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, penilitian, dan kegiatan lain yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan (LJK). Saat ini, LJK yang memiliki layanan emas baru Penggadaian dan PT Bank Sayariah Indonesia Tbk (BSI). LJK lain bisa juga masuk bisnis ini asal punya modal minimal Rp 14 triliun. Kehadiran bank emas yang diyakini  memberikan manfaat besar bagi ekonomi. Hitungan pemerintah, bank emas bakal menambah produk domestik bruto (PDB) Rp245 triliun, menyerap 1,8 juta tenaga kerja, meningkatkan sekaligus menghemat devisa, dan menjaga stabilitas moneter. Cadangan emas nasional diharapkan meningkat setelah bank Indonesia beroperasi. Sebab, terjadi integritas bisnis dari huku ke hilir yang melibatkan para penambang hingga level distributor. (Yetede)]

OJK menyambut baik inisiatif pemerintah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Langkah tersebut dinilai untuk mendukung pengelolaan BUMN yang lebih komprehensif guna meningkatkan investasi dalam negeri daan memperkuat perekonomian nasional yang berkelanjutan.  Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae juga memastikan ketiga bank BUMN yang dikonsolidasikan oleh BPI Danantara memiliki kinerja yang baik dan berkontribusi positif terhadap perekonomian. Pihaknya pun meminta bank untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat. Ini tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK), laba bersih dan kredit posisi Desember 2024 yang seluruhnya membukukan kenaikan positif dengan kualitas yang terjaga baik, permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai, sehingga sustainability kinerja ke depan juga dapat diperkirakan terjaga dengan baik. Pada 2025, bank BUMN akan fokus mempertahankan fundamental yang sehat dan menciptakan kinerja yang berkelanjutan.  "Dengan strategi yang terarah, inovasi digital, serta pengelolaan risiko yang prudent, bank BUMN optimis dapat menjaga pertumbuhan yang stabil di tengah dinamika kondisi perekonomian global sebagai pilar utama sektor perekonomian nasional," papar Dian. (Yetede)

Ditengah tingginya animo masyarakat berinvestasi logam mulia emas, pemerintah resmi meluncurkan bank emas atau bullion bank hari ini. Hadirnya Bullion bank dinilai tepat waktu, mengingat harga emas global terus mengkilap didorong ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya permintaan aset lindungi nilai. Pada Selasa (25/2/2025), harga logam mulia emas tembus Rp 1,7 juta per gram, naik 13% dibandingkan dengan akhir tahun 2024 atau secara year to date (ytd). Saat ini, terdapat dua lembaga jasa keuangan (LJK) yang akan menjalankan kegiatan usaha bulion bank, yakni PT penggadaian yang merupakan anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI). Kemudian, PT Bank Syariah Indonesia (BS(), kedua LJK ini telah mendapatkan lisensi dari OJK. LJK bank emas juga akan berada di bawah pengawasan OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, segala persiapam peluncuran bank emas telah dimatangkan. "Mudah-mudahan nggak akan ada masalah sama sekali, kalau saya lihat persiapan sudah sangat baik dan apa yang dicita-citakan betul-betul tercapai pengelolaan aset emas kita secara lebih baik lagi," kata Dian. Ke depan, prospek bisnis bullion bank diperkirakan semakin baik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, usaha bullion dapat memaksimalkan added value dari sumber daya emas yang dimiliki masyarakat. Pengembangan usaha bullion akan memberikan keuntungan bagi pihak ketiga, yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, serta LJK. (Yetede)

Pemerintah diminta segera untuk membuktikan komitmennya dalam mewujudkan  tata kelola (governance) yang  baik terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Di antara yang harus dilakukan pemerintah adalah menyudahi posisi rangkap jabatan yang masih dijalani oleh sejumlah pengurus badan anyar tersebut. Untuk itu, rangkap jabatan itu arus dipastikan hanya bersifat sementara. Karena adanya rangkap jabatan, peluncuran Danatara yang semestinya menjadi momentum besar dalam sejarah ekonomi Indonesia, dinilai justru bisa memicu banyak pertanyaan, terutama terkait kredibiltas lembaga ini di mata investor. Tidak hanya menimbulkan kekhawatiran tentang independensi lembaga tersebut, rangkap jabatan juga bisa dibaca sebagai tanda lemahnya komitman terhadap prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, ekspektasi pasar dan masyarakat terhadap pengelolaan lembaga sebesar Danantara, mestinya diolah dengan sangat profesional oleh orang-orang yang bekerja dengan waktu penuh (full time). "Sehingga kalau ada rangkap jabatan itu, kira-kira akan bisa kita lihat dalam beberapa bulan ke depan, seperti apa," ujar Associate Director BUMN Research  Group Lembaga Manajemen FEB-UI, Toto Pranoto. (Yetede)

Pemerintah diminta segera untuk membuktikan komitmennya dalam mewujudkan  tata kelola (governance) yang  baik terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Di antara yang harus dilakukan pemerintah adalah menyudahi posisi rangkap jabatan yang masih dijalani oleh sejumlah pengurus badan anyar tersebut. Untuk itu, rangkap jabatan itu arus dipastikan hanya bersifat sementara. Karena adanya rangkap jabatan, peluncuran Danatara yang semestinya menjadi momentum besar dalam sejarah ekonomi Indonesia, dinilai justru bisa memicu banyak pertanyaan, terutama terkait kredibiltas lembaga ini di mata investor. Tidak hanya menimbulkan kekhawatiran tentang independensi lembaga tersebut, rangkap jabatan juga bisa dibaca sebagai tanda lemahnya komitman terhadap prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, ekspektasi pasar dan masyarakat terhadap pengelolaan lembaga sebesar Danantara, mestinya diolah dengan sangat profesional oleh orang-orang yang bekerja dengan waktu penuh (full time). "Sehingga kalau ada rangkap jabatan itu, kira-kira akan bisa kita lihat dalam beberapa bulan ke depan, seperti apa," ujar Associate Director BUMN Research  Group Lembaga Manajemen FEB-UI, Toto Pranoto. (Yetede)