Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 diperkirakan tidak mencapai target dan bahkan bisa turun di bawah 5%, sejalan dengan perlambatan ekonomi global. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,9%, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 5,2%. Bahkan untuk 2026, proyeksi ekonomi Indonesia hanya 5%, lebih rendah dari target dalam RPJMN yang sebesar 6,3%.

Pasar saham Indonesia mengalami tekanan berat dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok lebih dari 5%, memicu trading halt untuk pertama kalinya sejak krisis pandemi Covid-19. Pada perdagangan Selasa (18/3), IHSG sempat jatuh 7% ke level 6.084, sebelum akhirnya ditutup di 6.223,38 dengan penurunan 3,84%, yang merupakan level terendah sepanjang tahun.

Ada duri dalam daging di dunia investasi di Indonesia. Pelaku usaha terpaksa menghadapi berbagai tantangan, mulai dari birokrasi dan perizinan yang lamban, pungutan liar alias pungli, hingga pemerasan serta perilaku premanisme dari berbagai aktor. Mereka berakrobat menghadapi persoalan tersebut sendirian. Mulai dari usaha kecil sampai investor besar, termasuk penanaman modal asing (PMA), kerap menghadapi masalah yang seharusnya tidak perlu ada. ST, pemilik perusahaan manufaktur di Pulau Jawa, bercerita bagaimana oknum anggota legislatif daerah mencoba mengintimidasi perusahaannya. Rombongan anggota legislatif itu suatu hari tiba-tiba mendatangi pabriknya.

Mereka mengaku ada pengaduan warga soal limbah dari pabriknya. ”Pertanyaan ketua rombongannya, ’Ini perusahaan asing, ya?’ Saya bilang, ini perusahaan saya, orang Indonesia. Dia bilang, ’Kamu, kan, cuma dipakai nama saja.’ Marah saya, gebrak meja. Memangnya kalau punya asing, Bapak boleh peras?” tutur ST. ST ”unjuk kekuatan” dengan menyebut kenalannya petinggi partai yang separtai dengan sebagian rombongan anggota legislatif tersebut. Rombongan legislatif pun melunak. ST percaya diri menunjukkan aktivitas di area pabriknya sesuai aturan. WA, pimimpinan PMA di Jabar, mengaku banyak uang yang harus dikeluarkan untuk pungli yang dilakukan di tingkat masyarakat bawah hingga birokrat.

Dana rutin yang disiapkan mencapai 20 % dari perputaran total per tahun. PW, pengusaha lain di Jabar, mengeluhkan tidak adanya kepastian hukum membuat munculnya biaya tidak terprediksi. Ada oknum-oknum tertentu yang harus dibayar. Misalnya, saat perusahaan digeruduk kelompok ormas, mereka harus mengeluarkan biaya untuk oknum aparat kepolisian agar diamankan. Padahal, belum tentu terjamin keamanannya. AP, manajer PMA di Jabar, pernah didemo perusahaannya oleh ormas dan dimintai sejumlah uang oleh oknum aparat.

”Kita butuh investasi yang sehat, yang aman,” kata AP. Indonesia perlu belajar dari negara tetangga dalam memperlakukan investor. Di Thailand, investor diperlakukan istimewa. Yang terbaru adalah penyederhanaan prosedur visa untuk memfasilitasi kegiatan investasi di Thailand. Negara-negara tetangga itu belakangan mampu menarik investasi besar dari sejumlah perusahaan teknologi dunia.Pada tahun 2024, Google dikabarkan akan membangun pusat data di Thailand. Apple juga menggelontorkan investasi 15 miliar USD di Vietnam, karena negara-negara itu memberikan beragam insentif untuk kemudahan usaha. (Yoga)

Jelang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) bank-bank pelat merah, aksi jual investor asing masih tinggi, dengan nilai mencapai Rp 1,8 triliun dalam sepekan. Namun, beberapa broker asing seperti JP Morgan Sekuritas dan UBS Sekuritas Indonesia mulai melakukan aksi beli di saham Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dengan nilai beli bersih masing-masing Rp 1,39 triliun dan Rp 208,64 miliar.

Situasi perekonomian digelayuti ketidakpastian. Arah kebijakan rezim baru pemerintahan AS memicu gejolak geopolitik global. Kondisi ekonomi domestik juga menunjukkan kerentanannya. Di sektor keuangan, misalnya, nilai tukar rupiah dan pasar saham dalam satu momentum kompak terjerembap akibat hengkangnya investor asing dari pasar keuangan domestik. Selain karena dampak situasi global, mereka juga mengalihkan aset investasinya lantaran ragu dengan arah kebijakan pemerintah, termasuk pengelolaan fiskal ke depan. Pada 28 Februari 2025, rupiah menyentuh titik pelemahan terdalamnya sejak 2020, yakni ke level Rp 16.575 per USD atau terdepresiasi 2,58 % secara tahun kalender berjalan. Sementara, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) amblas ke level 6.300 atau terendah sejak 2021.

Di tengah gejolak tersebut, masyarakat turut menghadapi kenaikan harga barang-barang dari tahun ke tahun. Meski laju inflasi beberapa tahun terakhir terjaga di kisaran 1,5-3,5 %, kenaikan biaya hidup kian menggerus dompet masyarakat hingga muncul istilah makan tabungan. Kelas menengah bawah menjadi kelompok paling riskan terdampak berbagai gejolak ekonomi yang tengah terjadi. Dengan kemampuan finansial yang memadai di atas kelompok miskin, mereka tidak menerima bantuan sosial pemerintah. Namun, itu sekadar pas-pasan sehingga rentan tergelincir turun kelas. Agar masyarakat kelas menengah tidak terperosok ke dalam jurang kemiskinan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan, mulai dari mengatur keuangan hingga memilih instrumen investasi, sebagai antisipasi terhadap berbagai risiko ke depan.

Di tengah biaya hidup yang terus meningkat, sementara penghasilan cenderung jalan di tempat, penting bagi warga kelas menengah untuk mengelola pengeluarannya. Mulai dari mengidentifikasi pengeluaran rutin sehari-hari, untuk kebutuhan, keinginan, dan untuk ditabung.  Dimana 10-20 % dari total penghasilan dapat dialokasikan untuk ditabung, untuk dana darurat, serta untuk berinvestasi. Head of Deposit and Wealth Management UOB Indonesia, Vera Margaret berpendapat, dibutuhkan juga kesadaran menahan keinginan untuk sesuatu yang lebih penting. Tidak mengherankan jika belakangan muncul gerakan untuk mengurangi konsumsi berlebihan dan mendorong gaya hidup minimalis (no buy challange) yang mulai populer, pada 2025. (Yoga)

Harga emas spot menembus US$ 3.000 per ons troi untuk pertama kalinya dalam sejarah, mencapai US$ 3.007,5 per ons troi pada 14 Maret 2025. Kenaikan ini didorong oleh aksi beli besar-besaran bank sentral dunia, ketidakpastian ekonomi global, dan kebijakan perdagangan agresif Presiden AS Donald Trump, yang mengenakan tarif pada Kanada, Meksiko, Uni Eropa, dan Tiongkok.

Rencana pemerintah membangun sejumlah kilang minyak dengan total kapasitas hingga 1 juta barel per hari diharapkan dapat membantu memasok kebutuhan bahan baku nafta bagi industri petrokimia dan sektor lainnya. Dengan hadirnya kilang minyak baru, produksi nafta dapat dioptimalkan agar Indonesia tak lagi bergantung pada impor. Menperin, Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, pembangunan kilang minyak berkapasitas besar ini akan berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan industri, khususnya sektor petrokimia.

Selama ini, industri petrokimia memiliki peran krusial dalam memasok bahan baku bagi berbagai sektor industri lainnya. ”Kami sangat mendukung pembangunan refinery (kilang minyak) ini guna memperkuat sektor hulu petrokimia dalam upaya substitusi impor. Langkah ini dapat memberikan dampak positif, mulai dari peningkatan nilai tambah dan investasi hingga penciptaan lapangan kerja,” ujarnya, Kamis (13/3). Menurut Agus, pembangunan kilang minyak ini akan mengoptimalkan produksi nafta yang menjadi bahan baku penting bagi sejumlah sektor industri.

Nafta merupakan salah satu fraksi atau hasil olahan minyak bumi yang dapat digunakan sebagai bahan baku bensin maupun petrokimia. Fraksi ini dihasilkan terutama melalui proses distilasi minyak mentah di crude distillation unit (CDU), yaitu unit pemrosesan awal di kilang minyak yang berfungsi memisahkan minyak mentah menjadi berbagai fraksi, seperti nafta, kerosin, dan gas oil, berdasarkan titik didihnya. Untuk memproduksi 1 juta ton nafta per tahun, dibutuhkan sekitar 3,03 juta ton minyak mentah. (Yoga)

Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia, agar tidak terjebak dalam pertumbuhan stagnan di kisaran 5%, yang telah terjadi selama satu dekade terakhir. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa periode 2025-2037 adalah kesempatan terakhir bagi Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi, di mana penduduk usia kerja akan mencapai 76% dari total populasi. Jika momentum ini tidak dimanfaatkan dengan baik, Indonesia berisiko mengalami middle income trap.

Komisi XI DPR tengah dalam proses revisi UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Proses  legislasi merupakan buntut putusan MK tentang pengelolaan Lembaga Penjamin Simpanan. Namun, ditemukan indikasi adanya usulan tambahan terkait peran Bank Indonesia. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengonfirmasi bahwa revisi beleid tersebut akan mengikuti putusan judicial review MK yang menyatakan bahwa Menkeu tidak dapat mengintervensi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) LPS.

”Jadi revisi terbatas karena itu perintah MK, tidak ada (fokus pembahasan) yang lain,” kata Misbakhun, Rabu (12/3). Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) periode 2002-2011, Yunus Husein mengatakan, Ia diminta oleh Komisi XI untuk memberikan masukan terkait peran dan fungsi BI yang dimandatkan UU P2SK, dalam rapat dengar pendapat umum yang berlangsung Selasa (11/3). ”Dengan landasan hokum UU P2SK, BI bisa ikut burden sharing, penggelontoran likuiditas yang namanya quantitative easing, dan bisa beli surat berharga negara di pasar perdana. Itu semua sebenarnya sudah menyimpang dari UU BI yang asli (UU No 23/1999 tentang BI),” ujarnya. (Yoga)

Komisi XI DPR tengah dalam proses revisi UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Proses  legislasi merupakan buntut putusan MK tentang pengelolaan Lembaga Penjamin Simpanan. Namun, ditemukan indikasi adanya usulan tambahan terkait peran Bank Indonesia. Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengonfirmasi bahwa revisi beleid tersebut akan mengikuti putusan judicial review MK yang menyatakan bahwa Menkeu tidak dapat mengintervensi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) LPS.

”Jadi revisi terbatas karena itu perintah MK, tidak ada (fokus pembahasan) yang lain,” kata Misbakhun, Rabu (12/3). Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) periode 2002-2011, Yunus Husein mengatakan, Ia diminta oleh Komisi XI untuk memberikan masukan terkait peran dan fungsi BI yang dimandatkan UU P2SK, dalam rapat dengar pendapat umum yang berlangsung Selasa (11/3). ”Dengan landasan hokum UU P2SK, BI bisa ikut burden sharing, penggelontoran likuiditas yang namanya quantitative easing, dan bisa beli surat berharga negara di pasar perdana. Itu semua sebenarnya sudah menyimpang dari UU BI yang asli (UU No 23/1999 tentang BI),” ujarnya. (Yoga)