Meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, menyusul kebijakan tarif bea masuk (BM) Amerika Serikat ke sejumlah negara mendorong investor global, termasuk di Indonesia, mengalihkan dana ke instrusmen investasi yang lebih stabil dan aman. Aset seperti emas dan properti kini menjadi pilihan utama. Sejumlah kalangan menilai, saat ini adalah momentum tepat untuk berinvestasi emas dan properti, karena prospek harga ke depan sangat menjanjikan. Sepanjang 2025, harga emas melonjak 25% ke level US$ 3.320 per troy ounces (oz) dibandingkan awal tahun US$ 2.646 per oz. Pada Rabu (16/4/20250) harga emas menyentuh level tertinggi (all time high/ATH) di US$ 3.357 per oz, dipicu makin kerasnya perang dagang antara AS dan China.

AS diketahui menaikkan tarif BM ke China hingga 245%. Beijing dikabarkan menolak pembalasan tarif, melainkan berniat menghantam ekspor jasa AS. Ke depan, harga emas disebut bisa menebus US$ 4.000 per oz. Skenario dasar Goldman Sachs, harga emas bertengger di US$ 3.700 per oz pada akhir 2025. Namun, jika AS resesi dan ketidakpastian makin meningkat, harga emas bukan mustahil menyentuh US$ 4.500 per oz. Sementara itu, harga properti yang kini cenderung tertekan menjadi pintu masuk untuk membeli. Sejarah kenaikan harga properti selepas pandemi Covid-19 berpotensi terulang lagi. Kala itu, banyak investor mendulang capital gain setelah membeli murah dan menjual tinggi. (Yetede) 

Perbankan terus mendorong penghimpunan dana murah (current account saving account/CASA) di tengah tren pengetatan likuiditas yang masih terjadi saat ini. Sejumlah jurus dilakukan bank guna menjaring dana murah untuk menekan biaya. Seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI yang kembali menghadirkan program Undian Rezeki Wondr BNI  sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah setia dan menjaring nasabah baru. Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan, program undian ini berlangsung sejak April 2025 hingga 31 Januari 2026 dan terbuka bagi nasabah BNI di seluruh Indonesia. Nasabah dapat mengumpulkan kupon undian selama periode program melalui aktivitas perbankan seperti pembukaan rekening, aktivasi Wondr, peningkatan saldo tabungan, serta transaksi finansial melalui aplikasi Wondr by BNI. "Kalau kuartal 1 ini tabungan kami tumbuhnya 4,5% (yoy) dan menurut saya target tabungan BNI tumbuh 16,7% (yoy) hingga akhir tahun ini adaah sesuatu yang achievable," tutur Corina. Adapun, per Februari 2025, tabungan BNI tercatat 2025, sebesar Rp251,1 triliun, tumbuh 9,91% (yoy) menjadi Rp298,62 triliun, dan deposito yang dihimpun senilai Rp 225,2 triliun, turun 2,65% (yoy). Sehingga, total dana pihak ketiga (DPK) BNI sebesar Rp774,92 triliun, naik 1,03% (yoy). Ahasil, porsi CASA BNI dibandingkan total DPK sebesar 70,94%. (Yetede)

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memasuki babak baru. Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) menyatakan pembangunan IKN tahap II dengan alokasi anggaran Rp48,8 triliun telah dimulai. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara  Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pembangunan tahap II IKN untuk periode 2025-2029 telah dimulai, dalam upaya mewujudkan Kota Nusantara sebagai ibu kota politik. "Saat ini proses pembangunan Tahap II IKN telah dimulai. Untuk proses lelang, serah kelola, dan pelaksanaan pekerjaan berikutnya akan segera dilaksanakan," kata Basuki. Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat terbatas (ratas) yang membahas perkembangan IKN pada akhir Januari 2025 lalu telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun. Alokasi yang berasal dari APBN tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan sejumlah penggunaan infrastruktur di IKN. Diantaranya, merampungkan kompleks legislatif, yudikatif, ekosistem pendukung, dan untuk membuka akses menuju IKN wilayah perencanaan (WP) 2. Anggaran sebesar itu juga akan digunakan untuk memelihara dan mengelola prasarana maupun sarana di IKN yang sudah selesai, karena pemeliharaan juga merupakan hal penting untuk menjaga aset tetap kondisi baik. (Yetede)

Pemerintah resmi menerbitkan dua regulasi baru, yaitu PP No. 18/2025 dan PP No. 19/2025, yang mengatur tarif terbaru royalti untuk komoditas mineral dan batubara (minerba). Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) demi memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan bahwa kebijakan ini juga bertujuan menciptakan perlakuan setara antar komoditas serta meningkatkan transparansi dan tata kelola pertambangan.

Namun, kebijakan ini mendapat sorotan dari berbagai pelaku industri. Djoko Widajatno, Dewan Penasihat APNI, mengkritik bahwa kenaikan tarif royalti bisa menggerus keuntungan dan memicu mundurnya investor asing karena dianggap inkonsisten dan merugikan iklim investasi. Ia menyerukan dialog ulang dengan pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan fiskal dan investasi.

Senada, Hendra Sinadia dari Indonesia Mining Association (IMA) menilai regulasi ini akan memperburuk beban industri tambang, yang saat ini sudah terdampak naiknya biaya produksi dan harga komoditas yang menurun. Sementara itu, Rizal Kasli, Ketua Umum Perhapi, menganggap kebijakan ini tidak tepat di tengah kondisi pasar yang sedang lesu dan mengkhawatirkan potensi dampaknya terhadap kelangsungan produksi nasional, seperti yang dialami Glencore di New Caledonia.

Meskipun ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, regulasi baru ini masih menimbulkan pro-kontra dan kekhawatiran di kalangan pelaku industri, terutama terkait daya saing, keberlangsungan investasi, dan kelangsungan usaha pertambangan nasional

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan meningkatkan pembiayaan utang pada paruh pertama 2025, terutama lewat penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Target penerbitan SBN kuartal II-2025 sebesar Rp 190 triliun, yang jika tercapai akan membuat total penerbitan semester I menjadi Rp 472,6 triliun, atau 73,54% dari pagu tahunan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa strategi ini merupakan bagian dari kebijakan frontloading, untuk mengantisipasi potensi disrupsi ekonomi global akibat kebijakan tarif dari Presiden AS Donald Trump. Ia menekankan bahwa strategi ini bukan karena kekurangan dana, tetapi untuk menangkap momentum dan menghindari ketidakpastian keuangan.

Myrdal Gunarto, ekonom pasar global dari Maybank Indonesia, menilai langkah agresif pemerintah ini bertujuan untuk mempercepat realisasi program-program Presiden Prabowo, seperti makan bergizi gratis (MBG), pengembangan SDM, hilirisasi industri, dan percepatan investasi melalui BPI Danantara. Ia juga menyebut bahwa pemerintah memanfaatkan momentum penundaan 90 hari kebijakan tarif Trump, serta situasi pasar obligasi yang saat ini kondusif.

Menurut Myrdal, tawaran yield SBN masih menarik, apalagi jika ke depan ada pelonggaran suku bunga dari bank sentral AS dan Bank Indonesia. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%.

KPK menggeledah rumah  senator DPD RI La Nyalla Mahmud Mattaliti di Kota Surabaya, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut terkait penyeledikikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur pada 2021-2022. "Penyidik melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika. Sebelumnya, KPK pada 12 Juli 2024 , mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus tersebut. Dari 21 orang tersangka tersebut, empat orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suao dan 17 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap. Selanjutnya, dari empat tersangka penerima suap, tiga orang merupakan penyelenggara negara, sedangkan salah satu orang lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara. Untuk 17 orang tersangka suap, sebanyak 15 orang di antaranya adalah pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara, Sementara itu, anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti membantah dirinya berhubungan dengan mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi yang kini menjadi tersangka tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Porvinsi Jatim setelah kediamannya di Surabaya digeledah oleh peyidik KPK. (Yetede)

PT PLN (Persero) bersama dengan perusahaan energi baru terbarukan (EBT) asal Uni Emeirat Arab, Masdar menjajaki kerja sama pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Indonesia. Kobalorasi ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kepesepemahaman (MoU) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Selasa (8/4) bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ruang lingkup MoU ini mencakup explorasi potensi pengembangan proyek floating solar di waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Proyek ini akan mengoptimalkan potensi sumber daya  surya di Indonesia yang melimpah dengan media lahan air guna menghasilkan energi bersih, serta mempercepat transisi menuju energi yang rendah karbon. Selain MoU tersebut, pada kesempatan yang sama PLN dan Masdar juga mendatangani Principle of Agreement untuk menjajaki potensi perluasan kapasitas proyek PLTS Semarang Terapung Cirata. Sebelumnya PLTS Terapung Cirata telah resmi beroperasi sejak Novemer 2023 dengan kapasitas 192 Negawatt peak (MWp), dan saat ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam penyediaan energi bersih bagi sekitar 50.000 rumah tangga serta mengurangi emisi karbon hingga 214.000 per tahun. (Yetede)

PT PLN (Persero) bersama dengan perusahaan energi baru terbarukan (EBT) asal Uni Emeirat Arab, Masdar menjajaki kerja sama pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Indonesia. Kobalorasi ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kepesepemahaman (MoU) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Selasa (8/4) bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ruang lingkup MoU ini mencakup explorasi potensi pengembangan proyek floating solar di waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Proyek ini akan mengoptimalkan potensi sumber daya  surya di Indonesia yang melimpah dengan media lahan air guna menghasilkan energi bersih, serta mempercepat transisi menuju energi yang rendah karbon. Selain MoU tersebut, pada kesempatan yang sama PLN dan Masdar juga mendatangani Principle of Agreement untuk menjajaki potensi perluasan kapasitas proyek PLTS Semarang Terapung Cirata. Sebelumnya PLTS Terapung Cirata telah resmi beroperasi sejak Novemer 2023 dengan kapasitas 192 Negawatt peak (MWp), dan saat ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam penyediaan energi bersih bagi sekitar 50.000 rumah tangga serta mengurangi emisi karbon hingga 214.000 per tahun. (Yetede)

Kekhawatiran terhadap disiplin fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, stabilitas ekonomi dalam negeri, dan ketegangan global seperti perang tarif, mendorong sebagian kalangan kaya di Indonesia untuk merelokasi dananya. Data OJK menunjukkan adanya penurunan nilai efek rupiah milik investor lokal di KSEI pada Februari 2025 menjadi Rp 4,42 kuadriliun dari Rp 4,65 kuadriliun pada Desember 2024, mencerminkan penurunan bulanan pertama dalam beberapa bulan terakhir.

Penurunan terutama terjadi pada aset berisiko tinggi seperti saham dan kripto. Nilai saham yang tercatat menurun dari Rp 3,68 kuadriliun menjadi Rp 3,44 kuadriliun, sementara transaksi kripto menyusut menjadi Rp 32,7 triliun.

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan justru tumbuh, terutama dari segmen kaya dan korporasi. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat simpanan di atas Rp 5 miliar tumbuh 7,5% secara tahunan per Februari 2025. Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menyebut bahwa dalam situasi volatil ini, bank bisa menarik lebih banyak DPK.

Henny Eugenia dari BNI menyatakan bahwa minat investasi nasabah masih tinggi, terutama pada obligasi. Bahkan, nilai tabungan nasabah segmen Emerald naik 16% dan aset kelolaan investasi tumbuh 18% secara tahunan. Ivan Adrian Jaya dari Danamon juga menekankan bahwa belum ada tanda signifikan pemindahan dana ke luar negeri, meski investasi reksadana sedikit melambat.

Namun, Trioksa Siahaan dari LPPI mengingatkan bahwa realokasi aset tetap bisa menjadi pintu awal pemindahan dana, baik melalui reksadana global, family office, maupun mekanisme lain sesuai preferensi nasabah kaya.

Komoditas emas saat ini tengah jadi primadona. Banyak warga berburu emas di tengah harganya yang melambung. Pendapat warga beragam mengenai berinvestasi emas di situasi sekarang ini. “Saya memilih berinvestasi emas karena nilainya stabil, cenderung naik, dan tahan terhadap inflasi ataupun gejolak global. Selisih harga jualnya juga menguntungkan, terutama emas batangan yang bebas potongan. Dibanding deposito, emas memberi imbal hasil lebih tinggi. Kini sebagian deposito saya alihkan ke emas karena kenaikannya signifikan. Strategi saya: beli segera dan tahan untuk jangka panjang,” ujar Ari Puji Astuti (35) Karyawan swasta di Surabaya

“Saya memilih menabung emas digital karena praktis, mudah diakses, dan imbal hasilnya stabil. Awalnya karena saran orangtua agar punya tabungan jangka panjang yang tidak mudah tergoda untuk dipakai. Hingga kini saya belum tertarik berinvestasi di saham. Menurut saya, risikonya tinggi dan butuh keahlian khusus, sedangkan emas lebih aman dan hasilnya sudah terbukti,” ujar Agustinus Tri Budi Sunarko (24), Pekerja swasta di Jakarta. “Saya belum berpengalaman berinvestasi di saham. Menurut saya, emas bisa menjaga nilai tabungan agar tidak tergerus inflasi. Saya bisa membelinya sedikit demi sedikit, tanpa harus menunggu cukup uang untuk 1 gram. Jika sewaktu-waktu perlu dicairkan, proses penjualannya juga sangat mudah dan cepat,” ujar Margaretha Nainggolan (30), Warga Batam, Kepri. (Yoga)