Menteri Hak Azasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti adanya aktivitas  ormas tertentu yang meresahkan masyarakat. Karena itu, wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dicanangkan Pemerintah perlu dilihat dalam konteks positif demi kemajuan demokrasi di Indonesia. "Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia, jangan dari sudut negatifnya." kata Pigai. Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan alih-alih pembatasan untuk mengatasi masalah itu. "Prinsipnya yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting). Namun, memang perlu diatur agar ormas ini profesioal dan berkualitas," kata dia. Di sisi lain, Pigai menilai Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas ketika itu dibentuk secara subjektif sehingga dinilai memengaruhi indeks demokrasi Indonesia. "Ketika kita bicara mengenai indeks demokrasi dari prominent (menonjol) ke fraud (penipuan) demokrasi karena salah satunya UU Ormas atau Perppu Nomor 2 tahun 2017 ini," katanya. (Yetede)

Menteri Hak Azasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti adanya aktivitas  ormas tertentu yang meresahkan masyarakat. Karena itu, wacana untuk merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang dicanangkan Pemerintah perlu dilihat dalam konteks positif demi kemajuan demokrasi di Indonesia. "Menurut saya, adanya wacana revisi UU Ormas ini perlu dilihat dari sisi positif sebagai upaya untuk memajukan demokrasi di Indonesia, jangan dari sudut negatifnya." kata Pigai. Menurut dia, perlu digunakan pendekatan pengaturan alih-alih pembatasan untuk mengatasi masalah itu. "Prinsipnya yang penting tidak boleh ada pembatasan (union busting). Namun, memang perlu diatur agar ormas ini profesioal dan berkualitas," kata dia. Di sisi lain, Pigai menilai Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas ketika itu dibentuk secara subjektif sehingga dinilai memengaruhi indeks demokrasi Indonesia. "Ketika kita bicara mengenai indeks demokrasi dari prominent (menonjol) ke fraud (penipuan) demokrasi karena salah satunya UU Ormas atau Perppu Nomor 2 tahun 2017 ini," katanya. (Yetede)

Industri maritim merupakan lokomotif yang akan membawa ekonomi Indonesia melaju lebih kencang. Untuk itu, diperlukan investasi asing untuk mendorong kemadirian industri. Direktur pemasaran PT PAL Indonesia (Persero) Wiyono Komodjojo menjelaskan, salah satu gol utama perusahaan adalah membangun industri perkapalan dalam negeri, yang selama ini masih sangat bergantung pada impor. Dia menerangkan, dengan semangat kemandirian industri perkapalan dalam negeri, yang selama ini masih sangat bergantung pada impor. Dia menerangkan, dengan semangat kemandirian inovasi, PT PAL mendorong seluruh mitra dan pemangku kepentingan untuk memberikan kontribusi aktif didalam mewujudkan industri maritim yang maju, mandiri, dan kompetitif. "Sehingga timbul manufaktur atau pabrik mesin di dalam negeri dengan engine, gearbox, propulsion system, generator, kemudian pompa, pipa, fitting, valve dan itu yang selama ini kita impor bisa diproduksi di dalam negeri," kata Wiyono. Untuk menumbuhkan industri maritim dibutuhkan investasi yang tidak sedikit. Dia mengungkapkan, industri perkapalan memiliki nilai yang cukup besar. Satu mesin saja harganya cukup besar. Satu mesin saja harganya dapat mencapai US$ 25 juta atau sekitar Rp412,47 miliar (kurs Rp16.858,60). (Yetede)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan menjadi penggerak utama pasar keuangan dan investasi Indonesia dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan. Kehadiran Danantara juga bisa memperkuat pasar modal nasional. Tercatat, sejak resmi beroperasi pada 21 Maret 2025, Danantara telah mengkonsolidasikan aset negara ke Danantara sudah berjalan, termasuk pengelolaan aset strategis seperti kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang sebelumnya berada di bawah Sekretriat Negara. Aset tersebut, ditaksir mencapai US$ 25 miliar berdasarkan valuasi delapan tahun lalu, akan dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Chief Economist Juwai IQI Shan Saeed menilai keputusan pemerintah membentuk Danantara merupakan langkah strategis untuk menarik investasi asing dari berbagai negara yang potensial.  "Danantara sebagai sovereign wealth fund akan menjadi penggerak  di pasar keuangan Indonesia lima sampai 10 tahun ke depan. Jika melihat negara anggota Gulf Cooperation Council  (GCC), seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, mereka punya US$  4 triliun. Jadi mereka berinvestasi di negara-negara seperti Vietnam, Indonesia, Malaysia karena wilayah ini terus bertumbuh," kata Shan.

Penerapan Environmental, Social  and Governance (ESG) sangat penting bagi perusahaan untuk kelangsungan bisnisnya dalam jangka panjang. Saat ini investor lebih melihat perusahaan yang menerapkan ESG. SVP Pengembangan PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) Propan Weber mengatakan, ESG sdah menjadi paradigma baru dalam membangun korporasi yang bertanggung jawab, berkelanjutan serta mampu memberi dampak  positif bagi lingkungan hingga masyarakat dengan tata kelola yang baik. Terlebih, saat ini investor lebih melihat perusahaan yang menerapkan ESG. Oleh karena itu, Pupuk Kalimantan melakukannya sejak 2021. "Karena investor itu akan melototin ESG, akhirnya terpaksa lah kita cemplung ke ESG. Alhamdulillah ya mungkin PKT itu termasuk perusahaan yang pioneer diantara industri pupuk di Indonesia," kata dia. Berkat ketidaksengajaannya, Pupuk Kaltim kini memiliki pengalaman dan pemahaman yang lebih terkait ESG. Kerja keras PKT ini membuahkan hasil yang baik. Berdasarkan Sustainalytics, lembaga pemeringkat ESG berdasarkan katagori resiko memerikan rating 21.9 untuk pupuk Kaltim berhasil menyaingi perusahaan global dengan lingkup atau sektor yang sama. (Yetede)

Penerapan Environmental, Social  and Governance (ESG) sangat penting bagi perusahaan untuk kelangsungan bisnisnya dalam jangka panjang. Saat ini investor lebih melihat perusahaan yang menerapkan ESG. SVP Pengembangan PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) Propan Weber mengatakan, ESG sdah menjadi paradigma baru dalam membangun korporasi yang bertanggung jawab, berkelanjutan serta mampu memberi dampak  positif bagi lingkungan hingga masyarakat dengan tata kelola yang baik. Terlebih, saat ini investor lebih melihat perusahaan yang menerapkan ESG. Oleh karena itu, Pupuk Kalimantan melakukannya sejak 2021. "Karena investor itu akan melototin ESG, akhirnya terpaksa lah kita cemplung ke ESG. Alhamdulillah ya mungkin PKT itu termasuk perusahaan yang pioneer diantara industri pupuk di Indonesia," kata dia. Berkat ketidaksengajaannya, Pupuk Kaltim kini memiliki pengalaman dan pemahaman yang lebih terkait ESG. Kerja keras PKT ini membuahkan hasil yang baik. Berdasarkan Sustainalytics, lembaga pemeringkat ESG berdasarkan katagori resiko memerikan rating 21.9 untuk pupuk Kaltim berhasil menyaingi perusahaan global dengan lingkup atau sektor yang sama. (Yetede)

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2  Mei 2025 nanti harus menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Hal itu dimulai dengan meningkatkan jumlah guru dan dosen berkualitas. Tercatat saat ini jumlah dosen  di Indonesia mencapai 303,67 ribu. Namun, hanya 25% saja yang sduah lulus doktor. Adapun jumlah profesor (guru besar) di Indonesia pada 2022 mencapai 7.959 orang. Pada tahun ajaran 2022/2023, terdapat sekitar 3,3 juta guru di Tanah Air, tepatnya di sekolah negeri. Jumlah tersebut terus berkurang akibat banyaknya guru yang pensin. Jumlahnya disinyalir mencapai 70.000 guru per tahun. Dengan demikian, pada tahun 2024 Indonesia akan mengalami kekurangan guru sebanyak 1,3 juta guru. Menurut Data Pokok Pendidikan dari Kemedikbudristek, pada Semester Ganjil 2024/2025 ini, jumlah guru di Tanah Air mencapai 3,39 juta, tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk tenaga pengajar yang ditempatkan di luar negeri sebanyak 845 orang. Namun, dari jumlah guru tersebut, sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni jumlah guru terbanyak ada di Jawa Barat, diikuti di Jawa Timur dan Jawa Tengah. (Yetede)

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2  Mei 2025 nanti harus menjadi momentum untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Hal itu dimulai dengan meningkatkan jumlah guru dan dosen berkualitas. Tercatat saat ini jumlah dosen  di Indonesia mencapai 303,67 ribu. Namun, hanya 25% saja yang sduah lulus doktor. Adapun jumlah profesor (guru besar) di Indonesia pada 2022 mencapai 7.959 orang. Pada tahun ajaran 2022/2023, terdapat sekitar 3,3 juta guru di Tanah Air, tepatnya di sekolah negeri. Jumlah tersebut terus berkurang akibat banyaknya guru yang pensin. Jumlahnya disinyalir mencapai 70.000 guru per tahun. Dengan demikian, pada tahun 2024 Indonesia akan mengalami kekurangan guru sebanyak 1,3 juta guru. Menurut Data Pokok Pendidikan dari Kemedikbudristek, pada Semester Ganjil 2024/2025 ini, jumlah guru di Tanah Air mencapai 3,39 juta, tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk tenaga pengajar yang ditempatkan di luar negeri sebanyak 845 orang. Namun, dari jumlah guru tersebut, sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni jumlah guru terbanyak ada di Jawa Barat, diikuti di Jawa Timur dan Jawa Tengah. (Yetede)

Konglomerat Prajogo Pengestu terus memoles PT Chandra daya Investasi (CDI), dengan mengonsolidasi perusahaan logistik milik PT Barito Paciific Tbk ( BPT)) ke dalam anak usaha PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) atau Grup CAP tersebut. Aksi taipan kelas wahid mempercantik CDI tersebut, bersamaan dengan rencana Grup CAP untuk menjejaki penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham Chandra Daya Investasi. Manajemen PT Barito Pacific Tbk (BRPT) atau Grup Barito selaku induk Grup CAP dalam pengumuman resminya, telah mengalihkan seluruh sahamnya atau sejumlah 20.400 saham (100%) di PT Barito Investa Prima (BIP) merupakan kendaraan BRPT untuk berinvestasi di sektor logistik. "Saham-saham tersebut dialihkan dan dijual oleh perseroan (BRPT) dan GI kepada PT Chandra Daya Investasi dan PT Buana Primatama Niaga," jelas manajmen BPRT. CDI merupan anak usaha dari TPIA yang bergerak dalam aktivitas perusahaan holding dan manajemen konsultan. Sedangkan, BPN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan besar dan aktivitas konsultan manajemen yang didirikan oleh putra bungsu Prajogo Pangestu yaitu Erwin Ciputra. (Yetede)

Bank Dunia dan IMF sama-sama memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 menjadi 4,7%, turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,1%. Penurunan ini dipicu oleh ketidakpastian kebijakan perdagangan global dan penurunan harga komoditas yang melemahkan daya saing ekspor dan mengurangi kepercayaan investor.